shapeType75fBehindDocument1pWrapPolygonVertices8;4;(21497,0);(0,0);(0,21496);(21497,21496)posrelh0posrelv0pib
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BATANG 
NOMOR 4 TAHUN 2013 
TENTANG 
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BATANG 
NOMOR 11 TAHUN 2005 TENTANG PENGELOLAAN LEMBAGA PENYIARAN 
PUBLIK LOKAL ABIRAWA TOP FM 
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA KUASA 
BUPATI BATANG, 

Menimbang 
Mengingat 

a.	bahwa guna meningkatkan fungsi Lembaga Penyiaran 
Publik Lokal Radio Abirawa Top FM sebagai media 
informasi, pendidikan, hiburan yang sehat, kontrol dan 
	perekat sosial, serta pelestari budaya bangsa 	yang 
	berorientasi kepada kepentingan seluruh 	lapisan 
masyarakat, perlu meninjau kembali Peraturan Daerah 
Nomor 11 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Lembaga 
Penyiaran Publik Lokal Abirawa Top FM karena sudah 
tidak sesuai dengan perkembangan; 
b.	bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 
dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah 
tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kaupaten 
Batang Nomor 11 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan 
Lembaga Penyiaran Publik Lokal Abirawa Top FM; 
1.	Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik 
Indonesia Tahun 1945; 
	2.	Undang-Undang Nomor 9 Tahun 	1965 	tentang 
Pembentukan Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52 Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757); 
	3.	Undang-Undang Nomor 36 Tahun 	1999 tentang 
Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 3881); 
4.	Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 
166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 3887); 

5.	Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 ten tang Penyiaran 
(Lembaran Negara Repu blik Indonesia Tahun 2002 Nomor 
139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4252); 
6.	Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah 
beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang 
Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas 
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 ten tang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 
7.	Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5234); 
8.	Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 ten tang 
Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat 11 
Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat 11 Pekalongan dan 
Kabupaten Daerah Tingkat 11 Batang (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3381); 
9.	Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 tentang 
Penyelenggaraan Telekomunikasi (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 107, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3980); 
10.	Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2000 tentang 
Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio dan Orbit Satelit 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 
108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 3981); 
11.	Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2005 ten tang 
Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Publik 
Lokal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 
Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4485); 
12.	Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang 
	Pengesahan, 	Pengundangan 	dan 	Penyebarluasan 
Peraturan Perundang- undangan; 
13.	Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 11 Tahun 
2005 tentang Pengelolaan Lembaga Penyiaran Publik Lokal 
Abirawa Top FM (Lembaran Daerah Kabupaten Batang 
Tahun 2005 Nomor 11 Seri E Nomor 5); 
2 

14.	Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 1 Tahun 2008 
tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan 
Pemerintahan Kabupaten Daerah Kabupaten Batang 
(Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2008 Nomor 1 
Seri E Nomor 1); 
Dengan Persetujuan Bersama 
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BATANG 
dan 
BUPATIBATANG 
MEMUTUSKAN: 

Menetapkan 

PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN 
DAERAH KABUPATEN BATANG NOMOR 11 TAHUN 2005 TENTANG 
PENGELOLAAN LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK LOKAL ABIRA W A 
TOP FM. 
Pasal I 

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 11 
Tahun 2005 tentang Pengelolaan Lembaga Penyiaran Publik Lokal Abirawa 
Top FM (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2005 Nomor 11 Seri E 
Nomor 5) diubah sebagai berikut : 
1. Ketentuan Pasal 1, diubah sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut : 
Pasal 1 
1.	Daerah adalah Kabupaten Batang. 
2.	Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Batang. 
3.	Bupati adalah Bupati Batang. 
4.	Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD 
adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang. 
5.	Siaran adalah pesan atau rangkaian pesan dalam bentuk suara, atau 
suara dan gambar atau yang berbentuk grafis, karakter, baik yang 
bersifat interaktif maupun tidak yang dapat diterima melalui perangkat 
penerima siaran. 
6.	Penyiaran adalah kegiatan pemancarluasan siaran melalui sarana 
pemancaran dan atau sarana transmisi di darat, di laut atau di 
antariksa dengan menggunakan spectrum frekuensi radio melalui 
udara, kabel, dan atau media lainnya untuk dapat diterima secara 
serentak dan bersamaan oleh masyarakat dengan perangkat 
penerimaan siaran. 
7.	Penyiaran radio adalah media komunikasi masa dengar, yang 
menyalurkan gagasan dan informasi dalam bentuk suara secara umum 
dan terbuka berupa program yang teratur dan berkesinambungan. 
8.	Siaran iklan adalah siaran informasi yang bersifat komersial dan 
layanan masyarakat tentang tersediannya jasa, barang, dan gagasan 
yang dapat dimanfaatkan oleh khalayak dengan atau tanpa imbalan 
kepada lembaga penyiaran yang bersangkutan. 
3 

9.	Siaran iklan niaga adalah siaran iklan komersil yang disiarkan melalui 
penyiaran radio dengan tujuan memperkenalkan, memasyarakatkan, 
mempromosikan barang atau jasa kepada khalayak sasaran untuk 
mempengaruhi konsumen agar menggunakan produk yang ditawarkan. 
10.	Siaran iklan layanan masyarakat adalah siaran iklan non komersial 
yang disiarkan melalui penyiaran radio dengan tujuan 
memperkenalkan, memasyarakatkan dan atau mempromosikan 
gagasan, cita-cita, anjuran, dan atau pesan-pesan lainnya untuk 
mempengaruhi khalayak agar berbuat dan atau bertingkah laku sesuai 
dengan pesan iklan tersebut. 
11.	Lembaga penyiaran adalah penyelenggara penyiaran, baik lembaga 
penyiaran publik, lembaga penyiaran swasta, lembaga penyiaran 
komunitas, lembaga penyiaran langganan yang dalam melaksanakan 
tugas, fungsi dan tanggungjawabnya berpedoman pad a peraturan 
perundang-undangan yang berlaku. 
12.	Lembaga penyiaran publik lokal adalah lembaga penyiaran yang 
berbentuk badan hukum yang didirikan oleh pemerintah daerah, 
menyelenggarakan kegiatan penyiaran radio atau penyiaran televisi, 
bersifat independen, netral, tidak komersil, dan berfungsi memberikan 
layanan untuk kepentingan masyarakat yang siarannya berjaringan 
dengan Radio Repu blik Indonesia (RRI) un tuk radio dan Televisi 
Republik Indonesia (TVRI) untuk televisi. 
13.	Dewan Pengawas adalah organ lembaga penyiaran publik yang berfungsi 
mewakili masyarakat, pemerintah, dan unsur lembaga penyiaran publik 
yang menjalankan tugas pengawasan untuk mencapai tujuan lembaga 
penyiaran pu blik. 
14.	Dewan direksi adalah unsur pimpinan lembaga penyiaran yang 
berwenang dan bertanggungjawab atas pengelolaan lembaga penyiaran 
publik. 
2.	Ketentuan Pasal 2 ayat (2) dihapus, sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai 
berikut: 
Pasa12 
	(1) 	Dengan Peraturan daerah ini dibentuk Lembaga Penyiaran Publik Lokal 
Radio bernama Abirawa Top FM. 
(2) dihapus 
3.	Diantara BAB 11 dan BAB III disisipkan 2 (dua) bab yakni BAB IIA dan BAB 
lIB, sehingga berbunyi sebagai berikut : 
BAB HA 
DEWAN PENGAWAS 
Pasa13A 
(1) Dewan pengawas berasal dari unsur pejabat pemerintah daerah, 
profesional danj atau masyarakat. 
(2) Dewan Pengawas yang berasal dari unsur profesional danj atau 
masyarakat ditetapkan oleh Bupati atas usul DPRD setelah melalui uji 
kepatutan dan kelayakan secara terbuka atas masukan dari pemerintah 
daerah danj atau masyarakat. 
4 

(3) Jumlah anggota dewan pengawas sebanyak 3 (tiga) orang. 
(4) Dewan pengawas mempunyai masa kerja 5 (lima) tahun dan dapat 
dipilih kembali hanya untuk 1 (satu) kali masa kerja berikutnya. 
(5) Batas usia dewan pengawas paling tinggi 65 (enam puluh lima) tahun. 
(6) Dewan pengawas ditetapkan dengan Keputusan Bupati. 
(7) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengangkatan Dewan 
Pengawas diatur dengan Peraturan Bupati. 
Pasa13B 
Dewan pengawas mempunyai tugas: 
a.	melaksanakan pengawasan, pengendalian dan pembinaan terhadap 
pengurusan dan pengelolaan Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio 
Abirawa Top FM; 
b.	memberikan pertimbangan dan saran kepada Bupati diminta atau tidak 
guna perbaikan dan pengembangan antara lain pengangkatan direksi, 
rencana dan program kerja yang diajukan oleh Dewan Direksi, ikatan 
hukum dengan pihak lain, serta menerima, memeriksa dan atau 
menandatangani laporan berkala dan laporan tahunan; dan 
c.	memeriksa dan merekomendasikan Rencana Kerja serta Anggaran yang 
dibuat direksi untuk mendapatkan pengesahan Bupati. 
Pasal3C 
Dewan pengawas mempunyai wewenang: 
a.	menilai kinerja Dewan Direksi; 
b.	menilai laporan berkala dan laporan tahunan yang disampaikan direksi 
untuk mendapat pengesahan Bupati; 
c.	meminta keterangan direksi mengenai pengelolaan dan pengembangan; 
d.	mengusulkan pengangkatan, pemberhentian sementara, rehabilitasi dan 
pemberhentian Dewan Direksi kepada Bupati; 
e.	memberikan pertimbangan mengenai jumlah Direksi. 
Pasal3D 
Calon anggota dewan pengawas memenuhi persyaratan: 
a.	mempunyai ijazah paling rendah Sarjana Strata 1 (S 1); 
b.	sehat jasmani dan rohani dibuktian dengan Surat Keterangan dari dokter 
Pemerintah; 
c.	jujur; 
d.	berkelakuan baik; 
e.	tidak pernah terlibat gerakan yang menentang Pancasila, UUD 1945, 
Negara, dan Pemerintah; 
f.	memahami manajemen; 
g.	tidak terikat hubungan keluarga dengan Bupati/Wakil Bupati atau 
direksi sampai derajat ketiga menurut garis lurus atau kesamping 
termasuk menantu dan ipar; 
h.	memiliki integritas dan dedikasi dan dapat menyediakan waktu yang 
cukup untuk melaksanakan tugasnya. 
Pasal3E 
(1) Anggota Dewan Pengawas berhenti karena: 
a.	masa jabatannya berakhir; 
b.	meninggal dunia; dan 
c.	diberhentikan. 
5 

(2) Pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena: 
a.	perm in taan sendiri; 
b.	reorganisasi; 
c.	masa jabatan telah berakhir; 
d.	mencapai batas usia 65 (enam puluh lima) tahun; 
e.	tidak dapat melaksanakan tugas; 
f.	melakukan tindakan yang merugikan Lembaga Penyiaran Publik Lokal 
Radio Abirawa Top FM; dan 
g.	melakukan tindakan atau bersikap yang bertentangan dengan 
kepentingan daerah atau negara. 
(3) Pemberhentian anggota dewan pengawas sebagaimana dimaksud pada 
ayat (2) ditetapkan oleh bupati atas usul DPRD. 
BAB liB 
DEW AN DIREKSI 
Pasal3F 
(I) Dewan Direksi berasal dari unsur pejabat pemerintah daerah, 
profesional danj atau masyarakat yang diangkat oleh Dewan Pengawas. 
(2) Batas usia Dewan Direksi paling tinggi 56 (lima puluh enam) tahun. 
Pasal3G 
Dewan Direksi mempunyai tugas: 
a.	menyusun perencanaan, melakukan koordinasi dan pengawasan seluruh 
kegiatan operasional Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Abirawa 
Top FM; 
b.	membina pegawai, menyusun dan menetapkan peraturan kepegawaian; 
c.	mengurus dan mengelola kekayaan; 
d.	menyelenggarakan administrasi umum, administrasi teknik dan 
keuangan; 
e.	menyusun dan menyampaikan laporan kegiatan . 
Pasal3H 
Dewan Direksi mempunyai wewenang: 
a.	mewakili Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Abirawa Top FM di 
dalam dan di luar pengadilan; 
b.	menunjuk kuasa untuk melakukan perbuatan hukum mewakili Lembaga 
Penyiaran Publik Lokal Radio Abirawa Top FM; 
c.	menandatangani laporan berkala dan laporan tahunan; 
d.	menjual, menjaminkan atau melepaskan aset milik Lembaga Penyiaran 
Publik Lokal Radio Abirawa Top FM berdasarkan persetujuan bupati atas 
pertimbangan dewan pengawas; 
e.	mengikatkan diri dalam perjanjian, dan melakukan kerjasama dengan 
pihak lain atas pertimbangan dewan pengawas. 
Pasal31 
Dewan direksi bertanggung jawab atas keseluruhan penyelenggaraan 
penyiaran dan keuangan, baik ke dalam maupun ke luar lembaga. 
6 

Pasal3J 
(1) Calon Dewan Direksi memenuhi persyaratan: 
a.	mempunyai pendidikan paling rendah Sarjana Strata 1 (S-I); 
b.	sehat jasmani dan rohani; 
c.	mempunyai pengalaman kerja minimal 5 (lima) tahun dibidang 
manajemen komunikasij informasij penyiaran yang dibuktikan 
dengan surat keterangan (referensi) dari lembagaj perusahaan 
sebelumnya dengan penilaian baik; 
d.	membuat dan menyajikan proposal mengenai visi dan misi; 
e.	bersedia bekerja penuh waktu; 
f.	tidak terikat hubungan keluarga dengan BupatijWakil Bupati atau 
dewan pengawas atau direksi lainnya sampai derajat ketiga 
menurut garis lurus atau kesamping termasuk menantu dan ipar; 
dan 
g.	lulus uji kelayakan dan kepatutan yang dilaksanakan oleh dewan 
pengawas 
	(2) 	Pengangkatan direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan 
dengan keputusan dewan Pengawas. 
Pasal3K 
	(1) 	Dewan Direksi dari unsur profesional danjatau masyarakat dilarang 
memangku jabatan rangkap, yakni : 
a.	anggota legislatif, yudikatif, dan anggotaj pengurus partai politik; 
b.	jabatan pad a BUMD lainnya, BUMN, dan badan usahaj 
perusahaan swasta; 
c.	jabatan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- 
undangan. 
	(2) 	Dewan Direksi tidak boleh mempunyai kepentingan pribadi secara 
langsung atau tidak langsung yang dapat menimbulkan benturan 
kepentingan pada Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Abirawa 
Top FM. 
4. Pasal 5 dihapus. 
5.	Ketentuan Pasal 6 ayat (2) diubah, sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai 
berikut: 
Pasal6 
	(1) 	Biaya penyelenggaraaan Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio 
Abirawa Top FM dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Daerah Kabupaten Batang. 
	(2) 	Dalam hal pembiayaan penyelenggaraan Lembaga Penyiaran Publik 
Lokal Radio Abirawa Top FM dapat melakukan kerjasama dengan 
pihak lain. 
	(3) 	Ketentuan lebih lanjut mengenai kerjasama dengan pihak lain diatur 
dengan Peraturan Bupati. 
7 

6. Ketentuan Pasal 7 diubah, sehingga Pasal 7 berbunyi sebagai berikut : 
Pasal 7 
(1) Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Abirawa Top FM dapat 
melakukan pelayanan siaran iklan dan usaha lain yang sah yang terkait 
dengan penyelenggaraan periklanan sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundang-undangan yang berlaku. 
(2) Pengguna layanan jasa siaran Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio 
Abirawa Top FM untuk penyiaran iklan niaga dikenakan biaya siaran. 
(3) Semua penerimaan Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Abirawa 
. Top FM yang diperoieh dari penyiaran iklan sebagaimana dimaksud 
pad a ayat (2) di setor ke kas daerah. 
7. Pasal 9 dihapus. 
Pasal 11 
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 
Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Batang, 
Ditetapkan di Batang 
pada tanggal 5 Juli 2013 
BUPATI BATANG, 
ttd 
YOYOK RIYO SUDIBYO 
Diundangkan di Batang 
Pada tanggal 5 Juli 2013 
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BA TANG 
ttd 
NASIKHIN 
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BATANG TAHUN 2013 NOMOR 4 
Disalin sesuai dengan aslinya, 
KEPALA BAGIAN HUKUM 
SETDA KABUPATEN BATANG 
ttd 
AGUS JAELANI MURSIDI, SH.,M.Hum 
Pembina Tingkat I 
NIP 19650803 199210 1 001 
8