PERATURAN DAERAH KABUPATEN BATANG 
NOMOR 5 TAHUN 2013 
TENTANG 
PENGELOLAAN TEMPAT PELELANGAN IKAN 
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
BUPATI BATANG, 
Menimbang: a. bahwa untuk menjamin kelancaran dan ketertiban 
pengelolaan pelelangan ikan dalam rangka meningkatkan 
kesejahteraan dan taraf hidup nelayan serta meningkatkan 
pendapatan daerah, maka perlu mengatur Tempat 
Pelelangan Ikan; 
b.	bahwa dengan berlakunya Peraturan Daerah Kabupaten 
Batang Nomor 1 Tahun 2008 ten tang Urusan 
Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah 
Daerah Kabupaten Batang, pengelolaan dan 
penyelenggaraan pelelangan di Tempat Pelelangan Ikan 
(TPI) menjadi kewenangan Pemerintah Daerah; 
c.	bahwa berdasarkan pertimbangan sebagiamana dimaksud 
dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan 
Daerah tentang Pengelolaan Tempat Pelelangan Ikan; 
Mengingat 	1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik 
Indonesia Tahun 1945; 
	2.	Undang-Undang Nomor 9 Tahun 	1965 tentang 
Pembentukan Daerah Tingkat 11 Batang (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757); 
3.	Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 ten tang Kitab 
Undang-undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209); 
4.	Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 
118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4433), sebagimana telah diubah dengan Undang- 
1 

undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas 
Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 
154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5073); 
5.	Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 ten tang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana 
telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang- 
undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua 
Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 
6.	Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 ten tang Pajak 
Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2011 Nomor 130, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5049); 
7.	Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 ten tang 
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5234); 
8.	Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 ten tang 
Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II 
Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan dan 
Kabupaten Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3381); 
9.	Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2002 tentang 
Usaha Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2002 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4230); 
10.	Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang 
Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, 
Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah 
KabupatenjKota (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4737); 
11.	Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang 
Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan 
Perundang- undangan; 
12.	Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 2 Tahun 2005 
tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Daerah 
Kabupaten Batang Tahun 2005 Nomor 2 Seri E Nomor 1); 
13.	Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 1 Tahun 2008 
tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan 
Pemerintahan Kabupaten Daerah Kabupaten Batang 
(Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2008 Nomor 1 
Seri E Nomor 1); 
2 

14.	Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 3 Tahun 2008 
tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja 
Dinas Daerah Kabupaten Batang (Lembaran Daerah 
Kabupaten Batang Tahun 2008 Nomor 3 Seri D Nomor 2) 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah 
Kabupaten Batang Nomor 24 Tahun 2011 Tentang 
Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Batang 
Nomor 3 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Susunan 
Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Batang 
(Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2011 Nomor 
24); 
Dengan Persetujuan Bersama 
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH 
KABUPATEN BATANG 
Dan 
BUPATI BATANG 
MEMUTUSKAN : 
Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN TEMPAT 
PELELANGAN IKAN. 
BAB I 
KETENTUAN UMUM 
Pasall 
Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan : 
1.	Daerah adalah Kabupaten Batang. 
2.	Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur 
penyelenggara pemerintahan daerah Kabupaten Batang. 
3.	Bupati adalah Bupati Batang. 
4.	Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah 
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang. 
5.	Dinas Kelautan dan Perikanan yang selanjutnya disebut Dinas adalah 
Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Batang. 
6.	Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah 
satuan kerja perangkat daerah Kabupaten Batang. 
7.	Pangkalan Pendaratan Ikan adalah tempat berlabuh atau bertambatnya 
kapal perikanan guna mendaratkan ikan, memuat perbekalan kapal dan 
awak kapal, sebagai pusat produksi, pengolahan, pemasaran hasil dan 
pembinaan nelayan. 
8.	Tempat Pelelangan Ikan yang selanjutnya disingkat TPI adalah tempat 
pelelangan ikan termasuk fasilitas pokok, fasilitas fungsional dan fasilitas 
penunjang lainnya yang secara khusus disediakan oleh Pemerintah Daerah 
untuk melakukan pe1elangan ikan. 
3 

9.	Kepala Tempat Pelelangan Ikan yang selanjutnya disebut Kepala TPI adalah 
Kepala Tempat Pelelangan Ikan di Kabupaten Batang. 
10.	Pelelangan ikan adalah penjualan ikan di hadapan umum dengan cara 
penawaran tertinggi sebagai pemenang lelang. 
11.	Ikan adalah segala jenis organisme yang seluruh atau sebagian dari siklus 
hidupnya berada dalam lingkungan perairan. 
12.	Perikanan adalah semua kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan 
dan pemanfaatan sumber daya ikan dan lingkungannya mulai dari pra 
produksi, produksi, pengolahan sampai dengan pemasaran, yang 
dilaksanakan dalam suatu sistem bisnis perikanan. 
13.	Nelayan adalah orang yang mata pencahariannya melakukan penangkapan 
ikan. 
14.	Pembudidaya ikan adalah orang yang mata pencahariannya melakukan 
pembudidayaan ikan. 
15.	Bakul ikan adalah setiap orang yang usahanya berdagang ikan di Tempat 
Pelelangan Ikan. 
16.	Penanggungjawab kapal penangkap ikan adalah pemilik darr/atau nahkoda 
kapal 
17.	Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi perseroan terbatas, 
perseroan komanditer, perseroan lainnya, bad an usaha milik negara atau 
daerah dengan nama dan bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, 
firma, kongsi, koperasi, yayasan atau organisasi yang sejenis, lembaga, 
dana pensiun, bentuk usaha tetap serta bentuk badan usaha lainnya. 
18.	Pelaksana Pe1elangan Ikan adalah badan atau lembaga yang ditunjuk oleh 
Bupati untuk melaksanakan pe1elangan ikan di TPI. 
19.	Pe1aksanaan Pelelangan ikan adalah kegiatan untuk melakukan 
pelaksanaan pele1angan ikan di tempat pele1angan ikan mulai dari 
penerimaan, penimbangan, pelelangan, pembayaran dan 
pengadministrasian. 
20.	Pengelolaan TPI adalah kegiatan penyediaan dan pe1ayanan jasa pele1angan 
ikan sehingga memungkinkan terse1enggaranya pelelangan ikan di Tempat 
Pelelangan Ikan. 
21.	Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah yang selanjutnya disingkat PPNSD 
adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah 
Daerah yang diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk me1akukan 
penyidikan tindak pidana. 
BAB II 
PENGELOLAAN TPI 
Bagian Kesatu 
Asas 
Pasa12 

Pengelolaan TPI berdasarkan 
akuntabilitas, kebermanfaatan, 
efisiensi, dan berkelanjutan. 

atas asas keterbukaan, 
berkeadilan, kemitraan, 
4 

transparansi, 
keterpaduan, 

Bagian Kedua 
Sarana dan Prasarana TPl 
Pasal3 
(1) TPl dengan sarana dan prasarananya dapat difasilitasi dari Anggaran 
Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Daerah. 
(2) Penyediaan sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
diselenggarakan oleh Dinas. 
(3) Optimalisasi pengelolaan sarana prasarana TPl dapat dikerjasamakan 
dengan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah / Pihak Ketiga. 
BAB III 
PENYELENGGARAANPELELANGANlKAN 
Pasal4 
(1) Penyelengaraan Pelelangan ikan dilaksanakan oleh Bupati. 
(2) Dalam rangka penyelenggaraan TPl, Bupati dapat menunjuk 
Badarr/Lembaga yang berbadan hukum sebagai pelaksana lelang dan 
bertanggung jawab kepada Bupati melalui Dinas. 
(3) Badarr/Lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memenuhi 
persyaratan yang ditetapkan oleh Bupati. 
(4) Badari/Lembaga pelaksana lelang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 
dapat memungut dana-dana nelayan dan dana-dana bakul ikan 
berdasarkan Peraturan Bupati. 
(5) Dana-dana nelayan dan dana-dana bakul ikan sebagaimana dimaksud pada 
ayat (4) dapat dipergunakan untuk biaya operasionallelang, dana paceklik, 
dana sosial, kematian, saving bakul, saving nelayan dan dana 
pengembangan organisasi. 
(6) Penggunaan dana - dana nelayan dan bakul ikan sebagaimana dimaksud 
pada ayat (4) harus dipertanggungjawabkan kepada Bupati melalui Dinas. 
Pasa15 
(1) Semua hasil tangkapan ikan yang masuk ke Pangkalan Pendaratan lkan 
wajib didaratkan di TPI. 
(2) Semua hasil tangkapan ikan yang tidak dipergunakan sebagai lauk pauk 
bagi nelayan dan keluarganya wajib dijual secara lelang di TPI. 
(3) Semua ikan yang masuk wilayah TPl baik dari dalam maupun luar 
kabupaten wajib dilelangkan. 
(4) Pembudidaya ikan dapat melelangkan hasil budidaya ikan di TPI. 
(5) Komoditas ikan tertentu yang membutuhkan penanganan khusus, 
pelaksanaan lelangnya dapat diatur dengan peraturan Bupati. 
(6) Semua ikan yang dilelang di TPl dikenakan biaya. 
(7) Pengecualian terhadap pelaksanaan ketentuan ayat (1), (2), dan (3) hanya 
diberikan atas izin Bupati. 
5 

e.	memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain 
berkenaan dengan tindak pidana dibidang pengelolaan TPI; 
f.	meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas 
penyidikan tindak pidana dibidang pengelolaan TPI; 
g.	menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan tempat 
atau ruangan pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan 
memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana 
dimaksud pada huruf d; 
h.	memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana dibidang 
pengelolaan TPI; 
1.	memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai 
tersangka atau saksi; 
J.	menghentikan penyidikan; 
k.	melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan 
tindak pidana di bidang pengelolaan TPI menurut hukum yang berlaku. 
(3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memberi catatan dimulainya 
penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut 
umum sesuai dengan peraturan yang berlaku. 
BAB VII 
KETENTUAN PIDANA 
Pasal9 
(1) Penanggung jawab kapal penangkap ikan yang melanggar ketentuan 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dapat dipidana kurungan 
paling lama 3 (tiga) bulan dan jatau denda paling banyak Rp. 50.000.000,- 
( lima puluh juta rupiah ). 
(2) Penanggung jawab kapal penangkap ikan danjatau bakul ikan yang 
melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (2) dapat 
dipidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan danj atau denda paling 
banyak Rp. 50.000.000,- ( lima puluh juta rupiah ). 
(3) Bakul ikan yang menjadi pemenang lelang dan tidak membayar secara 
tunai di TPI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (5) dapat dipidana 
kurungan paling lama 3 (tiga) bulan danj atau denda paling banyak 
Rp. 50.000.000,- ( lima puluh juta rupiah ). 
(4) Individu, masyarakat maupun organisasi yang melakukan tindak pidana 
atas pelanggaran pasal 5 ayat (1), (2), (3) dan (6) dapat dipidana kurungan 
paling lama 3 (tiga) bulan danj atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,- 
( lima puluh juta rupiah ). 
(5) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan 
ayat (4) adalah pelanggaran. 
(6) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) 
seluruhnya disetor ke kas daerah Kabupaten Batang. 
7 

BAB VIII 
KETENTUAN PENUTUP 
Pasal 10 
Pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah 
Kabupaten Batang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Retribusi Tempat Pelelangan 
lkan (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2009 Nomor 4 Seri C Nomor 
1) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi. 
Pasal 11 
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 
Agar setiap orang rnengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan 
Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten 
Batang. 
Ditetapkan di Batang 
pada tanggal 5 Juli 2013 
BUPATI BATANG, 
ttd 
YOYOK RIYO SUDIBYO 
Diundangkan di Batang 
pada tanggal 5 Juli 2013 
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BATANG 
ttd 
NASIKHIN 
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BATANG TAHUN 2013 NOMOR 5 
Disalin sesuai dengan aslinya, 
KEPALA BAGIAN HUKUM 
SETDA KABUPATEN BATANG 
ttd 
AGUS JAELANI MURSIDI, SH.,M.Hum 
Pembina Tingkat I 
NIP 19650803 199210 1 001 
8 

PENJELASAN 
ATAS 
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BATANG 
NOMOR 5 TAHUN 2013 
TENTANG 
PENGELOLAAN TEMPAT PELELANGAN IKAN 
	I. 	UMUM 
Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 1 Tahun 
2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan 
Pemerintah Daerah Kabupaten Batang (Lembaran Daerah Kabupaten 
Batang Tahun 2008 Nomor 1 Seri E Nomor 1). Sesuai Pasal 2 ayat (3) 
huruf cc bahwa bidang urusan pemerintahan kelautan dan perikanan 
menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten Batang 
Sebagai tindak lanjut pelaksanaan urusan pengelolaan dan 
penyelenggaraan pelelangan di tempat pelelangan ikan, dan untuk 
menjamin kelancaran dan ketertiban pelelangan ikan sebagai upaya 
peningkatan kesejahteraan dan taraf hidup nelayan, perlu membentuk 
Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Tempat Pelelangan Ikan. 
11.	PASAL DEMI PASAL 
Pasal 1 
Cukupjelas 
Pasal2 
Yang dimaksud dengan " asas keterbukaan "adalah memberikan 
kesempatan yang seluas-luasnya kepada nelayan dan bakul 
untuk mengikuti pelelangan di TPI. 
Yang dimaksud dengan » asas transparansi" adalah memberikan 
kesempatan yang seluas-luasnya kepada nelayan dan bakul untuk 
mendapatkan informasi yang terkait dengan penyelenggaraan TPI. 
Yang dimaksud dengan " asas akuntabilitas "adalah setiap 
kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggaran TPI harus 
dapat dipertanggungjawabkan. 
Yang dimksud dengan » asas kebermanfaatan " adalah 
penyelenggaraan TPI harus memberi manfaat bagi peningkatan 
kesejahteraan hidup nelayan dan bakul ikan. 
Yang dimaksud dengan " asas berkeadilan " adalah 
penyelenggaraan TPI harus menekankan pada aspek pemerataan, 
tidak diskriminatif dan keseimbangan antara hak dan kewajiban. 
Yang dimaksud dengan " asas kemitraan " adalah penyelenggaraan 
TPI diperlukan kemitraan antara Pemerintah Daerah, Nelayan, dan 
Bakul ikan dimana Pemerintah Daerah sebagai penanggung jawab. 
Nelayan dan Bakul ikan sebagai mitra Pemerintah untuk 
menangani permasalahan dalam penyelenggaraan TPI serta 
dalam upaya peningkatan kesejahteraan nelayan dan bakul ikan. 
Yang dimaksud dengan " asas keterpaduan " adalah 
penyelenggaraan TPI harus mengintegrasikan berbagai komponen 
yang terkait sehingga dapat berjalan secara terkoordinir dan 
sinergis. 
9 

Yang dimaksud dengan " asas efisiensi " adalah penyelenggaraan 
TPI yang dilakukan Pemerintah Daerah dapat diselenggarakan 
secara berdaya guna dan berhasil guna. 
Yang dimaksud dengan " asas keberlanjutan " adalah 
penyelenggaraan TPI dilaksanakan secara berkesinambungan, 
dengan menerapkan pola manajemen yang mampu menjamin 
keberlanjutan layanan. 
Pasa13 
Ayat (1) 
Cukupjelas 
Ayat (2) 
Cukupjelas 
Ayat (3) 
Kerjasama yang dimaksud adalah Perjanjian Kerjasama 
antara Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dengan Pemerintah 
Daerah Kabupaten Batang tentang Pengelolaan dan 
Pengembangan Pelabuhan Perikanan Pantai Klidang Lor 
Batang 
Pasal4 
Cukupjelas 
Pasa15 
Ayat (1) 
TPI yang dimaksudkan adalah TPI yang secara khusus 
disediakan oleh Pemerintah Daerah 
Ayat (2) 
Cukupjelas 
Ayat (3) 
Yang dimaksud dengan ikan dari luar kabupaten adalah ikan 
yang diangkut dengan angkutan darat dan didaratkan di 
kawasan TPI 
Ayat (4) 
Cukupjelas 
Ayat (5) 
Yang dimaksud dengan komoditas ikan tertentu adalah ikan 
yang memiliki sifat cepat busuk. 
Ayat (6) 
Biaya yang dimaksud adalah retribusi sesuai Perda 
Kabupaten Batang Nomor 21 Tahun 2011 ten tang Retribusi 
Jasa Usaha dan dana-dana lain sesuai pasal 4 ayat (5). 
Ayat (7) 
Cukupjelas 
10 

Pasa16 
Ayat (1) 
Yang dimaksud lelang terbuka adalah pelelangan yang 
dilaksanakan secara langsung dengan cara terbuka 
Ayat (2) 
Cukupjelas 
Ayat (3) 
Cukupjelas 
Ayat (4) 
Cukupjelas 
Ayat (5) 
Yang dimaksud dengan membayar secara tunai adalah 
membayar keseluruhan sesuai harga lelang pada hari itu 
juga (kontarr/fidak tertangguh). 
Ayat (6) 
Cukupjelas 
Ayat (7) 
Cukupjelas 
Pasal 7 
Cukupjelas 
Pasa18 
Cukupjelas 
Pasa19 
Cukupjelas 
Pasal10 
Cukupjelas 
Pasall1 
Cukupjelas 
11