Menimbang 
Mengingat 

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BATANG 
NOMOR 6 TAHUN 2013 
TENTANG 
SURAT TANDA KEBANGSAAN KAPAL 
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
BUPATI BATANG, 
	a.	bahwa 	dalam rangka mendukung keselamatan, 
kelancaran, keamanan dan ketertiban arus lalu lintas 
orang dan/ atau barang me1alui perairan, pelayaran, 
sebagaimana Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2008 
tentang Pe1ayaran; 
b.	bahwa untuk pengaturan keselamatan pelayaran salah 
satunya diperlukan Surat Tanda Kebangsaan Kapal; 
	c.	bahwa 	berdasarkan 	pertimbangan 	sebagaimana 
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk 
Peraturan Daerah tentang Surat Tanda Kebangsaan 
Kapal. 
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik 
Indonesia Tahun 1945; 
2.	Undang - Undang Nomor 4 Prp Tahun 1960 tentang 
Perairan Indonesia jo Undang - undang Nomor 17 tahun 
1985 ten tang Pengesahan United National Convention on 
the Law of the Sea (Konvensi Perserikatan Bangsa - bangsa 
tentang Hukum Laut); 
3.	Undang - Undang nomor 9 tahun 1965 tentang 
Pembentukan Daerah Tingkat 11 Batang ( Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
2757 ); 
4.	Undang - Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang 
Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4437 ), sebagaimana 
te1ah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang- 
Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua 
1 

Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844 ); 
5.	Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang 
Pelayaran ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2008 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4849 ); 
6.	Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5234); 
7.	Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang 
Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II 
Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan dan 
Kabupaten Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3381 ); 
8.	Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1998 ten tang 
Pemeriksaan Kecelakaan Kapal (Lembaran 
NegaraRepublik Indonesia Tahun 1998 Nomor 1, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
3724); 
9.	Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 1999 tentang 
Angkutan di Perairan (Lembaran Negara republik 
Indonesia Tahun 1999 Nomor 187, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 3907); 
10.	Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2000 ten tang 
Kepelautan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2000 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara republik 
Indonesia Nomor 3929); 
11.	Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2000 tentang 
Kenavigasian (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2000 Nomor 160, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4001); 
12.	Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2002 ten tang 
Perkapalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2002 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4427); 
13.	Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007 ten tang 
Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah 
Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaterr/Kota (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4737 ); 
2 

14.	Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2009 tentang 
Kepelabuhanan ( Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2009 Nomor 151); 
15. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 ten tang 
	Pengesahan, 	Pengundangan 	dan 	Penyebarluasan 
Peraturan Perundang-undangan; 
16.	Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 3 Tahun 
2008 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi Dan 
Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Batang (Lembaran 
Daerah Kabupaten Batang Tahun 2008 Nomor 3 Seri D 
Nomor 2 ), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 
Daerah Kabupaten Batang Nomor 25 Tahun 2011 ten tang 
Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Batang 
Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan 
Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten 
Batang (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2011 
Nomor Nomor 25); 
Dengan Persetujuan bersama 
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BATANG 
Dan 
BUPATI BATANG 
MEMUTUSKAN : 

Menetapkan 

PERATURAN DAERAH TENTANG SURAT TANDA KEBANGSAAN 
KAPAL. 
BAB I 
KETENTUAN UMUM 
Pasal 1 

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan: 
1.	Daerah adalah Daerah Kabupaten Batang. 
2.	Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur 
penyelenggara pemerintahan daerah Kabupaten Batang. 
3. Bupati adalah Bupati Batang. 
4.	Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah 
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang 
5.	Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika yang selanjutnya disingkat 
Dishubkominfo adalah Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika 
Kabupaten Batang. 
3 

6.	Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan 
Informatika Kabupaten Batang. 
7.	Pelayaran adalah se gala sesuatu yang berkaitan dengan angkutan di 
perairan, kepelabuhan serta keamanan dan keselamatan. 
8.	Kapal adalah kendaraan air dengan bentuk dan jenis apapun, yang 
digerakkan dengan tenaga mekanik, tenaga angin, atau ditunda, termasuk 
kendaraan yang berdaya dukung dinamis, kendaraan dibawah permukaan 
air, serta alat apung dan bangunan terapung yang tidak berpindah - pindah. 
9.	Kapal Indonesia adalah kapal yang memiliki kebangsaan Indonesia sesuai 
dengan ketentuan Peraturan Perundang - undangan. 
10.	Tonase kapal adalah volume kapal yang dinyatakan dalam tonase kotor 
( gross tonage / GT ). 
11.	Surat Tanda Kebangsaan Kapal adalah sebagai bukti bahwa kapal setelah 
didaftar dalam daftar umum, dalam pendaftaran kapal dieantumkan data 
umum, ukuran dan tonase kapal yang bersangkutan dan sebagai bukti 
bahwa tanda nomor yang dipsang dikapal adalah sah. 
12.	Surat Tanda Kebangsaan Kapal yang selanjutnya disebut Pas Kapal adalah 
surat kapal sebagai tanda bukti kebangsaan yang memberikan hak kepada 
kapal untuk berlayar dengan mengibarkan Bendera Indonesia sebagai 
bendera kebangsaan. 
13.	Pas Keeil adalah salah satu surat kapal untuk kapal berukuran kurang dari 
atau sama dengan 20 M3 / GT 7 yang harus berada di atas kapal, dalam pas 
keeil dieantumkan data umum ukuran dan tenaga kapal yang bersangkutan. 
14. Daftar ukur adalah daftar yang memuat perhitungan tonase kapal. 
15.	Surat ukur adalah surat kapal yang memuat ukuran dan tonase kapal 
berdasarkan hasil pengukuran. 
16.	Keselamatan kapal adalah keadaan kapal yang memenuhi persyratan 
material, kontruksi, ban gun an , permesinan dan perlistrikan, stabilitas, tata 
susunan serta perlengkapan termasuk radio, dan elektronika kapal. 
17.	Pelabuhan adalah tempat yang berdiri dari daratan dan perairan disekitarnya 
dengan batas - batas tertentu sebagai tempat kegiatan Pemerintahan dan 
Ekonomi yang dipergunakan sebagai tempat kapal bersandar / berlabuh, 
naik / turun penumpang dan / atau bongkar muat barang yang dilengkapi 
dengan fasilitas keselamatan pelayaran dan kegiatan penunjang pelabuhan 
serta sebagai tempat perpindahan intra dan antar roda transpotasi. 
18.	Pejabat Pendaftar dan Peneatat Balik nama Kapal adalah Pejabat Pemerintah 
yang berwenang menyelenggarakan pendaftaran kapal Indonesia sesuai 
dengan peraturan perundang - undangan yang berlaku. 
19.	Pejabat Pemeriksa Keselamatan Kapal adalah pejabat Pemerintah yang 
mempunyai kualifikasi dan keahlian di bidang keselamatan kapal. 
4 

20.	Awak kapal adalah orang yang bekerja atau dipekerjakan di atas kapal oleh 
pemilik atau operator kapal untuk melakukan tugas di atas kapal sesuai 
dengan jabatannya yang tercantum dalam buku sijil. 
21.	Nahkoda kapal adalah salah seorang dari awak kapal yang menjadi pemimpin 
umum di atas kapal serta mempunyai wewenang dan tanggung jawab 
tertentu sesuai dengan peraturan perundang - undangan yang berlaku. 
22.	Pemimpin kapal adalah salah seorang dari awak kapal yang menjadi 
pemimpin umum di atas kapal untuk jenis dan ukuran tertentu serta 
mempunyai wewenang dan tanggung jawab tertentu berbeda dengan yang 
dimiliki oleh nahkoda. 
23. Awak buah kapal adalah awak kapal se lain nahkoda atau pemimpin kapal. 
24.	Badan adalah suatu bentuk Badan Usaha yang meliputi : Perseorangan 
Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik 
Negara atau Daerah dengan nama dan bentuk apapun, Persekutuan, Firma, 
Kongsi, Yayasan atau Organisasi sejenisnya, Lembaga Dana Pensiun, Bentuk 
Usaha Tetap serta bentuk usaha badan lainnya. 
BAB 11 
MAKSUD DAN TUJUAN 
Pasal 2 
Maksud dan tujuan: 
a.	sebagai tanda bukti kebangsaan dan memberikan hak kepada kapal untuk 
berlayar dengan mengibarkan bendera Indonesia sebagai Bendera 
Kebangsaan; 
b.	memberi kemudahan bagi pemilik kapal ukuran 1 (satu) sampai dengan 7 
(tujuh) gross Tonage; 
c.	Memberi landasan hukum. 
BAB III 
PELAKSANAAN 
Pasal 3 
Untuk mewujudkan maksud dan tujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 
2, sesuai tugas dan pelaksanaannya diserahkan kepada Dishubkominfo. 
5 

BABIV 
PERSYARATAN DAN TATA CARA MEMPEROLEH 
SURAT TANDA KEBANGSAAN KAPAL 
Pasal 4 
Persyaratan dan tata cara untuk memperoleh Surat Tanda Kebangsaan Kapal 
adalah sebagai berikut : 
a. Mengajukan permohonan secara tertulis kepada Bupati Up. Kepala Dinas. 
b.	Permohonan Surat Tanda Kebangsaan Kapal sebagaimana dimaksud dalam 
huruf a dilengkapi persyaratan sebagai berikut : 
1.	foto Copy Kartu Penduduk yang masih berlaku; 
2.	surat keterangan bukti kepemilikan kapal berupa surat keterangan dari 
pembuat kapal yang disahkan oleh Kepala KelurahanjDesa setempat. 
c.	Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah diterima permohonan secara 
lengkap, Kepala Dishubkominfo Wajib Memberikan persetujuan atau 
penolakan, permohonan penerbitan setelah Surat Tanda Kebangsaan Kapal 
dilakukan pengukuran ulang dan cek fisik kapal oleh Pejabat Pemeriksa 
Keselamatan Kapal; 
d.	Persetujuan permohonan Surat Tanda Kebangsaan Kapal sebagaimana 
dimaksud dalam huruf c dituangkan dalam surat Kepala Dinas yang 
disampaikan kepada pemohon paling lama 7 (tujuh) hari terhitung tanggal 
diterimanya permohonan; 
e.	Penolakan Permohonan Surat Tanda Kebangsaan Kapal sebagaimana 
dimaksud dalam huruf c dituangkan dalam surat Kepala Dinas yang 
disampaikan kepada pemohon paling lama 7 (tujuh) hari terhitung tanggal 
diterimanya permohonan disertai dengan alasan-alasan yang dapat 
dipertanggung jawabkan. 
f.	Surat Tanda Kebangsaan Kapal dengan ukuran 1 (satu) sampai dengan 7 
(tujuh) gross tonage diterbitkan oleh Dishubkominfo atas nama Bupati dan 
akan di kenakan biaya restrebusi sesuai dengan ketentuan yang berlaku; 
g.	Format Surat Tanda Kebangsaan Kapal sebagaimana tercantum dalam 
Lampiran I yang merupakan bagian tak terpisahkan dari peraturan daerah 
mi. 
Pasal 5 
Surat Tanda Kebangsaan Kapal tidak dapat diterbitkan apabila : 
a.	pemilik atau badan hukum dinyatakan bangkrut berdasarkan penetapan 
pengadilan; 
b.	tidak terpenuhinya salah satu persyaratan sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 4 huruf b; 
6 

BABV 
MASA BERLAKU SURAT TANDA KEBANGSAAN KAPAL 
Pasal 6 
(1) Surat Tanda Kebangsaan Kapal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, 
berlaku se lama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang. 
(2) Untuk keperluan pengawasan dan Pemeriksaan Pas Kapal wajib dilakukan 
daftar ulang setiap 1 (satu) tahun sekali; 
(3) Surat Tanda Kebangsaan Kapal tidak berlaku apabila : 
a.	masa berlaku telah habis; 
b.	kapal bukan lagi kapal Indonesia; 
c.data yang tercantum dalam Surat Tanda Kebangsaan Kapal telah berubah; 
d.	kapal tenggelam dan tidak dapat diapungkan lagi; 
e.	kapal dijual ke luar negeri. 
BABVI 
KEWAJIBAN 
Pasal 7 
Setiap kapal yang telah mempunyai Surat Tanda Kebangsaan Kapal wajib : 
a.	mengibarkan bendera merah putih; 
b.	mentaati semua peraturan yang berlaku; 
c.	membawa Surat Tanda Kebangsaan Kapal pada saat berlayar; 
d.	menunjukkan Surat Tanda Kebangsaan Kapal kepada Syahbandar / 
Pembantu Syahbandar di pelabuhan tujuan, bersamaan dengan membawa 
dokumen kapallainnya. 
BAB VII 
PENCABUTAN SURAT TANDA KEBANGSAAN KAPAL 
Pasal 8 
Surat Tanda Kebangsaan Kapal dapat dicabut apabila : 
a.	diperoleh secara tidak sah; 
b.	kapal digunakan untuk melakukan kegiatan kejahatan dan / atau yang 
membahayakan keamanan Negara. 
c.	registrasi pendaftaran kapal dibatalkan; 
d.	pemilik atau badan hukum dinyatakan bangkrut berdasarkan penetapan 
pengadilan. 
7 

BAB VIII 
CARA PEMASANGAN TANDA SELAR KAPAL 
Pasal 9 
(1) Tanda Selar Kapal ( kode kapal ) adalah kelengkapan administrasi kapal 
sebelum dioperasikan, pemasangan tanda selar dimaksud dipasang dikapal 
secara permanen dibagian luar dinding depan bangunan atas atau tempat 
lain yang aman dan mudah dibaca. 
(2) Pemasangan tanda selar dapat dilakukan dengan cara : 
a.	Dilas, dibaut atau dikeling untuk kapal kontruksi baja atau aluminium; 
b.	Dipahat untuk kapal kontruksi kayu; 
c.	Dilekatkan atau dicat untuk kapal kontruksi fiberglass atau bahan lain; 
d.	Tanda selar kapal (kode kapal) berupa huruf dan angka antara lain : 
1.	Gross Tonage (GT); 
2.	Angka tonase kotor; 
3.	Nomor dan angka pendaftaran; 
4.	Kode pengukuran. 
e.	Bentuk dan ukuran tanda selar, sebagaimana tercantum dalam 
Lampiran II yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari 
peraturan daerah ini. 
BABIX 
KETENTUAN PENUTUP 
Pasal 10 
Hal - hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai 
teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Kepala Dishubkominfo. 
Pasal 11 
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 
Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten 
Batang. 
Ditetapkan di Batang 
pada tanggal 5 J uli 2013 
BUPATI BATANG, 
ttd 
YOYOK RIYO SUDIBYO 
Diundangkan di Batang 
pada tanggal 5 Juli 2013 
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BATANG 
ttd 
NASIKHIN 
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BATANG TAHUN 2013 NOMOR 6 
8 

Dlsalln sesuai dengan aslinya, 
KEPALA BAGIAN HUKUM 
SETDA KABUPATEN BATANG 
ttd 
AGUS JAELANI MURSIDI, SB.fM.Hum 
Pembina Tingkat I 
NIP 19650803 1992101001 
9 

PENJELASAN 
ATAS 
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BATANG 
NOMOR 6 TAHUN 2013 
TENTANG 
SURAT TANDA KEBANGSAAN KAPAL 
I. UMUM 
Bahwa sebagai upaya dalam penyelenggaraan peraturan daerah perlu 
adanya instrumen pengaturan di berbagai bidang kegiatan dalam rangka 
penegakan supremasi hukum daerah. 
Selanjutnya sesuai dengan hal terse but dalam kaitan dengan 
peningkatan perekonomian masyarakat, Pemerintah Daerah perlu menggali 
potensi asli daerah yang mengarah pada bidang usaha khususnya di bidang 
pelayaran yang nantinya dapat menopang laju perekonomian daerah. 
Berdasarkan pertimbangan di atas serta berdasarkan Peraturan 
Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 tahun 2007 tentang Pembagian 
Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan 
Pemerintah daerah kabupaterr/Kota, maka pengukuran, pemeriksaan dan 
pendaftaran serta penerbitan surat Tanda Kebangsaan Kapal Pas Kecil dengan 
berat kotor kurang dari 7 Gross Tonasse menjadi kewenangan Kabupaten, 
sehingga guna mewujudkan maksud tersebut pemerintah Kabupaten Batang 
perlu mengatur mengenai pengukuran, pemeriksaan, pendaftaran dan 
penerbitan surat Tanda Kebangsaan Kapal Pas Kecil dengan berat kotor 
kurang dari 7 Gross Tonasse di Kabupaten Batang dengan menetapkan 
pengaturannya dalam suatu Peraturan Daerah. 
H.	PASAL DEMI PASAL 
Pasal 1 
cukupjelas 
Pasa12 
cukupjelas 
Pasa13 
cukupjelas 
Pasal4 
cukupjelas 
asal5 
cukupjelas 
Pasal6 
cukupjelas 
Pasal 7 
cukupjelas 
Pasa18 
cukupjelas 
Pasal 9 
cukupjelas 
PasallO 
cukupjelas 
Pasa111 
cukupjelas 
10 

PENJELASAN 
ATAS 
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BATANG 
NOMOR 6 TAHUN 2013 
TENTANG 
SURAT TANDA KEBANGSAAN KAPAL 
I. UMUM 
Bahwa sebagai upaya dalam penyelenggaraan peraturan daerah perlu 
adanya instrumen pengaturan di berbagai bidang kegiatan dalam rangka 
penegakan supremasi hukum daerah. 
Selanjutnya sesuai dengan hal tersebut dalam kaitan dengan 
peningkatan perekonomian masyarakat, Pemerintah Daerah perlu menggali 
potensi asli daerah yang mengarah pada bidang usaha khususnya di bidang 
pelayaran yang nantinya dapat menopang laju perekonomian daerah. 
Berdasarkan pertimbangan di atas serta berdasarkan Peraturan 
Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 tahun 2007 tentang Pembagian 
Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan 
Pemerintah daerah kabupatenjKota, maka pengukuran, pemeriksaan dan 
pendaftaran serta penerbitan surat Tanda Kebangsaan Kapal Pas Keeil dengan 
berat kotor kurang dari 7 Gross Tonasse menjadi kewenangan Kabupaten, 
sehingga guna mewujudkan maksud tersebut pemerintah Kabupaten Batang 
perlu mengatur mengenai pengukuran, pemeriksaan, pendaftaran dan 
penerbitan surat Tanda Kebangsaan Kapal Pas Kecil dengan berat kotor 
kurang dari 7 Gross Tonasse di Kabupaten Batang dengan menetapkan 
pengaturannya dalam suatu Peraturan Daerah. 
n.	PASAL DEMI PASAL 
Pasal1 
eukupjelas 
Pasal2 
eukupjelas 
Pasal3 
eukupjelas 
Pasal4 
eukupjelas 
asal5 
eukupjelas 
Pasal6 
eukupjelas 
Pasal7 
eukupjelas 
Pasa18 
eukupjelas 
Pasa19 
eukupjelas 
Pasal10 
eukupjelas 
Pasal 11 
eukupjelas 
9