BUPATI BATANG 
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BATANG 
NOMOR 7 TAHUN 2013 
TENTANG 
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN 
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN BATANG 
TAHUN ANGGARAN 2012 
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
BUPATI BATANG, 
Menimbang: a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 184 ayat (1) 
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 
Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali 
diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 
2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 
32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Kepala 
Daerah menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah 
tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah kepada Dewan Perwakilan 
Rakyat Daerah berupa laporan keuangan yang telah 
diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan paling lambat 6 
(enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir; 
b.	bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 
dalam huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang 
Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Daerah Kabupaten Batang Tahun Anggaran 2012. 

Mengingat 

1. Pasal 18 ayat 16 Undang-undang Dasar Negara Republik 
Indonesia Tahun 1945. 
2.	Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan 
Daerah Tingkat II Kabupaten Batang (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52 Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757); 
3.	Undang-Undang Nomor 28 Tahun 	1999 	tentang 
Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari 
Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 3851); 

4.	Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4286); 

	5.	Undang-Undang Nomor 	1 	Tahun 	2004 
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan 
Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 

tentang 
Republik 
Lembaran 

6.	Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan 
Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 
66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4400); 
7.	Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem 
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 
8.	Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah 
beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang 
Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas 
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2008 Nomor 590, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4844); 
9.	Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang 
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4438); 
10.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak 
Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5049); 
11.	Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5234); 
12.Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang 
Perubahan Batas Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat 11 
Pekalongan dan Kabupaten Daerah Tingkat 11 Pekalongan 
dan Kabupaten Daerah Tingkat 11 Batang (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3381); 
13.	Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang 
Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota 
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) 
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan 
Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang 
Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 
Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan 
Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 
47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4712); 
14.Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang 
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 
Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas 
Peraturan Pernerintah Nornor 23 Tahun 2005 tentang 
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5340); 
15.	Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang 
Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503), 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah 
Nornor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi 
Pemerintahan (Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5165); 
16.Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang 
Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4574); 
17.Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana 
Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4575); 
18.Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem 
Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4576); 
19.Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 
139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4577); 
20.	Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 

21.	Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang 
Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan 
Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 
Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4585); 
22.	Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang 
Pedoman Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4593); 
23.	Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 ten tang 
Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 
4609), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 
Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 tantang Perubahan atas 
Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang 
Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah(Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 78, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4855); 
24.Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis 
Pajak Daerah yang dipungut Berdasarkan Penetapan Kepala 
Daerah Atau Dibayar Sendiri Oleh Wajib Pajak (Lembaran 
Negara Republik Indonesla Tahun 2010 Nomor 153, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5179); 
25.	Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang 
Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 
25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4614); 
26.	Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang 
Pengesahan, Pengundangan, dan Penyebarluasan Peraturan 
Perundang-undangan; 
27.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, 
sebagimana telah beberapa ka1i diubah terakhir dengan 
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 
tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam 
Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan 
Keuangan Daerah; 
28.	Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah; 
29.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan 
Layanan Umum Daerah; 
30.Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 1 Tahun 2007 
tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah 
(Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2007 Nomor 1 
Seri E No.l); 

31.	Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 8 Tahun 2010 
tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah 
Kabupaten Batang Nomor 8 Tahun 2010); 
32.Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 11 Tahun 2011 
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 
Anggaran 2012 (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 
2011 Nomor 11); 
33.	Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 3 Tahun 2012 
tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Daerah Tahun Anggaran 2012 (Lembaran Daerah Kabupaten 
Batang Tahun 2012 Nomor 3); 
Dengan Persetujuan Bersama 
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BATANG 
Dan 
BUPATIBATANG 
MEMUTUSKAN : 
Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN 
PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA 
DAERAH KABUPATEN BATANG TAHUN ANGGARAN 2012. 
Pasal1 
	(1) 	Pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah 
berupa laporan keuangan memuat : 
a.	Laporan realisasi anggaran; 
b.	Neraca; 
c.	Laporan arus kas; dan 
d.	Catatan atas laporan keuangan. 
	(2) 	Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan 
laporan kinerja dan ikhtisar laporan keuangan badan usaha milik 
daerah/ perusahaan daerah. 
Pasal2 
Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) 
huruf a tahun anggaran 2012 sebagai berikut: 
	a.	Pendapatan.......... 	Rp933.943.656.710,00 
	b.	Belanja 	Rp900.205.033.365.00
	Surplus........ 		Rp 33.738.623.345,00 

c.	Pembiayaan 
	- Penerimaan 			. 
	- Pengeluaran 			. 
•	Pengeluaran 		. 
•	Silpa 		. 
	Defisit 	. 

Rp 106.757.242.134,00 
Rp 140.495.865.479,00 
Rp 7.963.908.218,00 
Rp 132.531.957.261.00 
Rp 33.738.623.345,00 

Pasal3 
Uraian Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 
sebagai berikut : 
a.	Selisih anggaran dengan realisasi pendapatan sejumlah 
Rp14.398.942.517,00 dengan rincian sebagai berikut : 
1.	Anggaran pendapatan 
setelah perubahan 
2.	Realisasi 
Rp919.544.714.193,00 
Rp933.943.656.710.00
Selisih lebih 	RpI4.398.942.517,00 
b.	Selisih anggaran dengan realisasi belanja sejumlah 
Rp 117.057.974.771,00 dengan rincian sebagai berikut : 
1.	Anggaran belanja 
	setelah perubahan 	Rp1.017.263.008.136,00 
	2.	Realisasi 	Rp 900.205.033.365.00 
		Selisih (kurang} 	Rpl17.057.974.771,00 
c.	Selisih anggaran dengan realisasi surplusjdefisit sejumlah 
RpI31.456.917.288,00 dengan rincian sebagai berikut : 
	1.	Defisit setelah perubahan 	Rp 97.718.293.943,00 
	2.	Realisasi 		Rp 33.738.623.345.00 
		Selisih lebih 	RpI31.456.917.288,00 
d.	Selisih anggaran dengan realisasi penerimaan pembiayaan sejumlah 
Rp(4.976.852.000,00) dengan rincian sebagai berikut : 
1.	Anggaran penerimaan pembiayaan 
	setelah perubahan 	Rp 111. 734.094.134,00 
	2. Realisasi 	Rpl06.757.242.134.00
		Selisih kurang 	Rp 4.976.852.000,00 
e.	Selisih anggaran dengan realisasi pengeluaran pembiayaan sejumlah 
Rp 6.051.891.973,00 dengan rincian sebagai berikut : 
1.	Anggaran pengeluaran pembiayaan 
	setelah perubahan 	Rp 14.015.800.191,00 
	2.	Realisasi 	Rp 7.963.908.218.00 
		Selisih kurang 	Rp 6.051.891.973,00 
f.	Selisih anggaran dengan realisasi pembiayaan neto sejumlah 
Rp 1.075.039.973,00 dengan rincian sebagai berikut : 
1.	Anggaran pembiayaan neto 
	setelah perubahan 	Rp97.718.293.943,OO 
	2.	Realisasi 		Rp98.793.333.916.00
		Selisih lebih 	Rp 1.075.039.973,00 
Pasal4 
Neraca sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf b per 31 Desember 
Tahun 2012 
sebagai berikut: 
a.	Jumlah aset 
b.	Jumlah kewajiban 
c.	Jumlah ekuitas dana 
Rp2.333.606.167.867,20 
Rp 4.936.550.350.91 
Rp2.328.669.617.516,29 

Rpl03.655.781.001,00 
Rp166.91 1.216.694,00 
Rp(133.172.593.349,00) 
Rp( 5.140.760.218,00) 
Rp 105.882.494,00 
Rp 133.000.207.405,00 
Pasal5 
Laporan arus kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf c 
untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember tahun 2012 sebagai 
berikut: 
a.	Saldo kas awal per 1 Januari tahun 2012 
b.	Arus kas dari aktivitas operasi 
c.	Arus kas dari aktivitas investasi aset 
non keuangan 
d.	Arus kas dari aktivitas pembiayaan 
e.	Arus kas dari aktivitas non anggaran 
f.	Saldo kas akhir per 31 Desember tahun 2012 
Pasal6 
Catatan atas laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf 
ayat (1) huruf d tahun anggaran 2012 memuat informasi baik secara 
kuantitatif maupun kualitatif atas pos-pos laporan keuangan. 
Pasal 7 
Pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran 
yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri 
dari : 

a.	Lampiran I 
Lampiran 1.1 
Lampiran 1.2 
Lampiran 1.3 
Lampiran 1.4 
Lampiran 1.5 
Lampiran 1.6 
Lampiran I. 7 
Lampiran 1.8 
Lampiran 1.9 
Lampiran 1.10 
Lampiran 1.11 
b.	Lampiran 11 
c.	Lampiran In 
d.	Lampiran IV 

Laporan realisasi anggaran 
Ringkasan laporan realisasi anggaran menurut 
urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi; 
Rincian laporan realisasi anggaran menurut urusan 
Pemerintahan Daerah, organisasi, pendapatan, 
belanja dan pembiayaan; 
Rekapitulasi realisasi anggaran Belanja Daerah 
menurut urusan Pemerintahan Daerah, organisasi, 
program dan kegiatan; 
Rekapitulasi realisasi Anggaran Belanja Daerah 
untuk keselarasan dan keterpaduan urusan 
Pemerintahan Daerah dan fungsi dalam kerangka 
Pengelolaan Keuangan Negara; 
Daftar piutang daerah; 
Daftar penyertaan modal (investasi) daerah; 
Daftar realisasi penambahan dan pengurangan aset 
tetap daerah; 
Daftar realisasi penambahan dan pengurangan aset 
lainnya; 
Daftar kegiatan-kegiatan yang belum diselesaikan 
sampai akhir tahun dan dianggarkan kembali dalam 
tahun anggaran berikutnya; 
Daftar dana cadangan daerah ;dan 
Daftar pinjaman daerah dan obligasi daerah. 
Neraca 
Laporan arus kas 
Catatan atas laporan keuangan 

Pasal8 
Lampiran laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2t 
terdiri dari: 
a.	Laporan kinerja sebagimana tercantum dalam Lampriran V yang 
merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan daerah ini. 
b.	Ikhtisar laporan keuangan badan usaha milik daerah/perusahaan daerah 
sebagimana tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian yang 
tidak terpisahkan dari peraturan daerah ini. 
Pasal9 
Bupati Batang menetapkan peraturan Bupati tentang penjabaran 
pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 
sebagai rincian lebih lanjut dari pertanggungiawaban pelaksanaan Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah. 
Pasal 10 
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 
Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten 
Batang. 
Ditetapkan di Batang 
	pada tanggal' 15 Juli 	2013 
BUPATI BATANG, 
ttd 
YOYOK RIYO SUDIBYO 
Diundangkan di Batang 
	pada tanggal 15 Juli 	2013 
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BATANG 
ttd 
NASIKHIN 
LEMBARAN DAERAH BUPATI BATANGTAHUN 2013 NOMOR 7 
, 
Disalin sesuai dengan aslinya, 
KEPALA BAGIAN HUKUM 
SETDA KABUPATEN BATANG 
ttd 
AGUS JAELANI MURSIDI, SH.,M.Hum 
Pembina Tingkat I 
NIP 19650803 199210 1 001