KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI
NOMOR  6 TAHUN 1999
TENTANG
PENDELEGASIAN WEWENANG PEMBERIAN DAN PENOLAKAN
IZIN MENJADI ANGGOTA PARTAI POLITIK, BAGI PEGAWAI
NEGERI SIPIL DI JAJARAN DEPARTEMEN DALAM NEGERI

MENTERI DALAM NEGERI,

Menimbang	:	a.	bahwa dalam rangka pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1999 tentang Pegawai Negeri Sipil yang menjadi anggota Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 1999 perlu mendelegasikan wewenang pemberian dan penolakan izin menjadi anggota partai politik, bagi Pegawai Negeri Sipil di Jajaran Departemen Dalam Negeri;
b.	bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri;

Mengingat	:	1. 	Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3037);
2.	Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041);
3. 	Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1975 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Tahun 3058);
4.	Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1999 tentang Pegawai Negeri Sipil yang menjadi Anggota Partai sebagaimana telah diubah dengan  Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3808);
5. 	Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Organisasi Departemen;
6.	Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 92 Tahun 1992 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Dalam Negeri;
7.	Keputusan Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara Nomor 02 Tahun 1999 tentang Ketentuan Pelaksanaan Pegawai Negeri Sipil yang menjadi Anggota Partai Politik;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan	:	KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI TENTANG PENDELEGASIAN WEWENANG PEMBERIAN DAN PENOLAKAN IZIN MENJADI ANGGOTA PARTAI POLITIK, BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI JAJARAN DEPARTEMEN DALAM NEGERI

Pasal 1
Memberikan delegasi wewenang untuk menetapkan keputusan pemberian dan penolakan izin menjadi anggota partai politik, bagi Pegawai Negeri Sipil di jajaran Departemen Dalam Negeri kepada :
a.	Sekretaris Jenderal, Inspektur Jenderal, para Direktur Jenderal dan para Kepala Badan untuk menetapkan keputusan bagi Pegawai Negeri Sipil yang menduduki jabatan strukturai eselon II ke bawah dan jabatan fungsional atau non struktural/fungsional yang berpangkat Pembina Utama Madya (IV/d) ke bawah di lingkungan kekuasaannya pada Kantor Pusat Departemen Dalam Negeri.
b.	Gubernur Kepala Daerah Tingkat I untuk menetapkan keputusan bagi Pegawai Negeri Sipil Pusat Departemen Dalam Negeri pada unit dekonsentrasi, Pegawai Negeri Sipil Pusat Departemen Daiam Negeri Diperbantukan dan Pegawai Negeri Sipil Daerah, yang menduduki jabatan strukturai eselon I ke bawah dan yang menduduki jabatan fungsional atau non struktural/fungsional yang pangkatnya setara dengan jenjang pangkat jabatan strukturai eselon I, di lingkungan Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I.
c.	Sekretaris Wilayah/Daerah Tingkat I untuk menetapkan keputusan bagi Pegawai Negeri Sipil Pusat Departemen Dalam Negeri pada unit dekotisentrasi, Pegawai Negeri Sipil Pusat Departemen Dalam Negeri Diperbantukan dan Pegawai Negeri Sipil Daerah, yang menduduki jabatan struktural eselon II ke bawah dan yang menduduki jabatan fungsional atau non struktural/fungsional yang pangkatnya setara dengan jenjang pangkat jabatan struktural eselon II, di lingkungan Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I, Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat II dan Kabupaten/ Kotamadya.
d.	Asisten Sekretaris Wilayah/Daerah Tingkat I yang membidangi kepegawaian untuk menetapkan keputusan bagi Pegawai Negeri Sipil Pusat Departemen Dalam Negeri pada unit dekonsentrasi, Pegawai Negeri Sipil Pusat Departemen Dalam Negeri Diperbantukan dan Pegawai Negeri Sipil Daerah yang menduduki jabatan strukturai eselon III ke bawah dan jabatan fungsiona] atau non struktural/fungsional yang pangkatnya setara dengan jenjang pangkat jabatan strukturai eselon III di lingkungan Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I.
e.	Kepala Biro Kepegawaian pada Sekretariat Wilayah/Daerah Tingkat I untuk menetapkan keputusan bagi Pegawai Negeri Sipil Pusat Departemen Dalam Negeri pada unit dekonsentrasi, Pegawai Negeri Sipil Pusat Departemen Dalam Negeri Diperbantukan dan Pegawai Negeri Sipil Daerah yang menduduki jabatan struktural eselon IV ke bawah dan jabatan fungsional atau non struktural/fungsional yang berpangkat Pernata Tingkat I (III/d) ke bawah di lingkungan Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat 1.
f.	Bupati/Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II, Bupati dan Walikotamadya untuk menetapkan keputusan bagi Pegawai Negeri Sipil Pusat Departemen Dalam Negeri pada unit dekonsentrasi, Pegawai Negeri Sipil Pusat Departemen Dalam Negeri Diperbantukan dan Pegawai Negeri Sipil Daerah yang menduduki jabatan struktural eselon III ke bawah dan jabatan fungsional atau non struktural / fungsional yang pangkatnya setara dengan jenjang pangkat jabatan struktural eselon III di lingkungan Pemerintah Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat II dan Pemermtah Kabupaten/ Kotamadya.
g.	Sekretaris Wilayah/Daerah Tingkat II dan Sekretaris Kabupaten/ Kotamadya untuk menetapkan keputusan bagi Pegawai Negeri Sipil Pusat Departemen Dalam Negeri pada unit dekonsentrasi, Pegawai Negeri Sipil Pusat Departemen Dalam Negeri Diperbantukan dan Pegawai Negeri Sipil Daerah yang menduduki jabatan struktural eselon IV ke bawah dan jabatan fungsional atau non struktural/fungsional yang berpangkat Penata Tingkat I (III/d) ke bawah di lingkungan Pemerintah Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat II dan Pemerintah Kabupaten/Kotamadya.

Pasal 2
Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal, 11 Februari 1999
MENTERI DALAM NEGERI,
ttd.
SYARWAN HAMID