KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI 
NOMOR 8 TAHUN 1999
TENTANG
PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN SEKRETARIS WILAYAH / DAERAH

MENTERI DALAM NEGERI,

Menimbang	:	a.	bahwa dalam rangka mengantisipasi perubahan visi dan misi Pemerintah Daerah, diperlukan dukungan aparatur di Daerah yang lebih profesional dan tanggap terhadap aspirasi masyarakat.
b. 	bahwa Sekretaris Wilayah/Daerah sebagai unsur staf mempunyai peranan yang sangat penting dalam menjalankan manajemen Pemerintahan di Daerah sehingga harus mampu bekerjasama dengan kepala Daerah;
c.	bahwa pengaturan pengangkatan dan pemberhentian Sekretaris Wilayah/Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 1974 tentang Persyaratan dan Tatacara Pengangkatan Sekretaris Daerah dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 1993 tentang Persyaratan Pengangkatan Sekretaris Wilayah/Daerah Tingkat II sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan;
d. 	bahwa sehubungan dengan huruf a, b dan c, pengafc pengangkatan   dan   pemberhentian   Sekretaris   \Vila\i Daerah perlu ditetapkan dengan Keputusan Menteri Negeri;

Mengingat	:	1. 	Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara 1974 Nomor  38,  Tambahan  Lembaran Negara : 3037);
2. 	Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Norn 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041);
3. 	Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1975 tentang Wewenang Pengangkatan Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai  Negeri  Sipil  (Lembaran Negara Tahun 1975 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3075);
4.	Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1994 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3546);
5.	Keputusan Presiden Repubiik Indonesia Nomor 47 Tahun 1994 tentang Badan Pertimbangan Jabatan Tingkat Nasional);
6.	Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 92 Tahun 1992 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Dalam Negeri;
7.	Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 1993 tentang Petunjuk Tehnis Mengenai Persyaratan Tata Cara Pengajuan Usul Pengangkatan Dalam Jabatan Struktural;
8.	Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 156 Tahun 1995 tentang Pedoman Pembentukan Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan di Jajaran Departemen Dalam Negeri;
9.	Keputusan Menteri Daiam Negeri Nomor 115 Tahun 1998 tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil di jajaran Departemen Dalam Negeri;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan	:	KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI TENTANG PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN SEKRETARIS WILAYAH/DAERAH.

BAB I
KETENTUANUMUM

Pasal 1
Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan :
1.	Pejabat yang berwenang adalah Presiden untuk pengangkatan dan pemberhentian Sekretaris Wilayah/Daerah Tingkat I dan Menteri Dalam Negeri untuk pengangkatan dan pemberhentian Sekretaris Wilayah/ Daerah Tingkat II.
2.	Kepala Daerah adalah Gubernur Kepala Daerah Tingkat I atau Bupati/ Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II.
3.	Sekretaris Wilayah/Daerah adalah Sekretaris Wilayah/Daerah Tingkat I dan Sekretaris Wilayah/Daerah Tingkat II.
4.	Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disingkat DPRD adalah DPRD Tingkat I atau DPRD Tingkat II.

BAB II 
PERSYARATAN DAN TATA CARA

Pasal 2
Jabatan Sekretaris Wilayah/Daerah merupakan jabatan karier.

Pasal 3
Pegawai Negeri Sipil yang dapat diangkat menjadi Sekretaris Wilayah/Daerah Tingkat I dan Sekretaris Wilayah/Daerah Tingkat II harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
a.	setia dan taat pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;
b.	tidak pernah terlibat baik iangsung maupun tidak langsung dalam setiap kegiatan yang menghianati Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;
c.	Sehat jasmani dan rohani;
d.	memenuhi syarat pangkat/golongan ruang sekurang-kurangnya satu tingkat dibawah pangkat awal yang ditentukan;
e.	telah mengikuti diklat struktural yang dipersyaratkan.

Pasal 4
(1)	Calon Sekretaris Wilayah/Daerah yang memenuhi Persyaratan sebagaimana dimaksud Pasal 3, diajukan kepada pejabat yang berwenang untuk ditetapkan keputusan pengangkatannya.
(2)	Calon Sekretaris Wilayah/Daerah Tingkat I diusulkan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I kepada Presiden melalui Menteri Dalam Negeri paling sedikit 3 (tiga) orang dan Caion Sekretaris Wilayah/Daerah Tingkat II diusulkan oleh Bupati/ Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur Kepala Daerah Tingkat I paling banyak 3 (tiga) orang.
(3)	Calon Sekretaris Wilayah/Daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) sebelum diusulkan kepada pejabat yang berwenang disampaikan kepada Pimpinan DPRD yang bersangkutan untuk mendapat pertimbangan.
(4)	Calon Sekretaris Wilayah/Daerah Tingkat I yang diusulkan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I dan Calon Sekretaris Wilayah/Daerah Tingkat II yang diusulkan oleh Bupati/ Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II kepada pejabat yang berwenang, tidak terikat pada pertimbangan Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud dalam ayat (3).

BAB IV 
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 6
(1)	Apabila Sekretaris Wilayah/Daerah berhalangan menjalankan tugasnya, maka untuk menjalankan tugas Sekretaris Wilayah/ Daerah; Kepala Daerah menunjuk pejabat yang senior dalam pangkat dan jabatan serta dipandang mampu sebagai Pejabat Pelaksana Tugas (PLT) Sekretaris Wilayah/ Daerah.
(2)	Apabila terjadi lowongan jabatan Sekretaris Wilayah/Daerah dalam waktu selambat-Iambatnya 6 (enam) bulan. Harus mengajukan Calon Sekretaris Wilayah/Daerah.
(3)	Pegawai Negeri Sipil yang menduduki jabatan Struktural Sekretaris Wilayah/Daerah yang telah 5 (lima) tahun atau lebih agar segera diadakan penyegaran dengan mengadakan alih tugas/alih jabatan.

BAB V 
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7
Dengan ditetapkannya Keputusan ini, maka Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 1993 tentang Persyaratan Pengangkatan Sekretaris Wilayah/Daerah Tingkat II dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 8
Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Jakarta 
pada tanggal 2 Maret 1999
MENTERI DALAM NEGERI
ttd. 
SYARWAN HAMID