KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI
NOMOR 20 TAHUN 2000
TENTANG
PENYELENGGARAAN SANDI DAN TELEKOMUNIKASI 
DI JAJARAN DEPARTEMEN DALAM NEGERI

MENTERI DALAM NEGERI,

Menimbang	:	a.	bahwa pelayanan Sandi dan Telekomunikasi merupakan kabutuhan yang mutlak diperlukan guna menunjang kelancaran pemerintahan ;
b.	bahwa dalani rangka meningkatkan kuaSitas pelayanan bidang Sandi dan Telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Meriteri Dalam Negeri tentang Fenyelenggaraan Sund; dan Teiekornunika:--:: di Jajaran Departemen Dalam Negeri;

Mengingat	:	1.	Undang-undang Notnor 22 Tahun 1999 teniang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839) ;
2.	Undang-undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Tahun 19S9 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3881);
3.	Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomer3890) ;
4.	Keputusan Presiden Nomor 136 Tahun 1999 tentang Susunan Organisasi Departemen ;
5.	Keputusan Presiden Nomor 50 Tahun 2000 tentang Tim Koordinasi Telematika ;
6.	Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 A Tahun 1995 tentang Pembangunan Sistem Telekomunikasi Departemen Dalam Negeri (SISKOMDAGRI);
7.	Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 tahun 1999 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Dalam Negeri;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan	:	KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI TENTANG PENYELENGGARAAN    SANDI DAN TELEKOMUNIKASI Dl JAJARAN DEPARTEMEN DALAM NEGERI.

BAB I 
KETENTUAN UMUM

Pasal 1
Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan :
1.	Sandi adalah susunan huruf, tulisan (kata, tanda dan lain sebagainya) yang diproses secara Kriptografis dan menghasilkan suatu bentuk Kriptogram ;
2.	Sandiman adalah Pegawai Negeri Sipil dan Prajurit TNI yang memiliki keahlian sandi dan diberi tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak oleh pejabai yang berwenang untuk melaksanakan tugas/kegiatan persandian pada instansi pernerintah dan badan-badan lain;
3.	Persandian adalah suatu usaha/tindakan/kegiatan yang dilakukan untuk mengamankan setiap berita rahasia dan rahasia negara melalui proses sandi-menyandi (kriptografis);
4.	Telekomunikasi adalah setiap pemancaran, pengiriman atau penerimaan setiap jenis tanda, gambar, suara dan informasi dalam bentuk apapun melalui sistem kawat, optik, radio atau sistem elektromagnetik lainnya ;
5.	Alat Telekomunikasi adalah setiap alat perlengkapan yang digunakan dalam bertelekomunikasi;
6.	Perangkat Telekomunikasi adalah sekelompok alat telekomunikasi yang memungkinkan bertelekomunikasi;
7.	Jaringan Telekomunikasi adalah rangkaian perangkat telekomunikasi dan kelengkapannya yang digunakan dalam rangka bertelekomunikasi ;
8.	Naskah Dinas adalah alat komunikasi kedinasan dalam bentuk tertulis;
9.	Pendidikan dan Pelatihan adalah wahana pengenalan, pembentukan, peningkatan dan pengembangan pengetahuan serta ketrampilan, wawasan, visi, sikap dan perilaku aparatur;
10.	Operator adalah suatu jenis keahlian yang dimiliki seseorang agar mampu mengoperasikan suatu perangkat telekomunikasi;
11.	Tehnisi adalah suatu jenis keahlian yang dimiliki seseorang agar marnpu merawat serta memperbaiki suatu perangkat sandi dan telekomunikasi.

BAB II 
ORGANISASI DAN TATA KERJA

Pasal 2
(1)	Kedudukan Unit Sandi dan Telekomunikasi Departemen Dalam Negeri berada di Biro Umum Sekretariat Jenderal.
(2)	Kedudukan Unit Sandi dan Telekomunikasi Pemerintah Propinsi berada di Sekretariat Daerah Propinsi.
(3)	Kedudukan Unit Sandi dan Telekomunikasi Pemerintah Kabupaten/Kota berada di Sekretariat Daerah Kabupaten /Kota.

Pasal 3
Susunan Organisasi Unit Sandi dan Telekomunikasi:
a. 	Departemen Dalam Negeri ditetapkan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri;
b.	Pemerintah Propinsi ditetapkan dengan Keputusan Gubernur;
c.	Pemerintah Kabupaten/Kota ditetapkan dengan Keputusan Bupati/Walikota.

Pasal 4
Sandi dan Telekomunikasi di Jajaran Departemen Dalam Negeri diselenggarakan dengan     prinsip memperlancar kegiatan pemerintahan.

Pasal 5
Pelayanan Sandi dan Telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, dilaksanakan oleh Unit Kerja Khusus yang berkedudukan di Departemen Dalam Negeri dan di masing-masing Pemerintah Propinsi/Kabupaten/Kota.

Pasal 6
Penyelenggaraan Sandi dan Telekomunikasi di Jajaran Departemen Dalam Negeri dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 7
(1)	Unit Sandi dan Telekomunikasi Departemen Dalam Negeri, secara Teknis Operasional bertanggung jawab kepada Menteri Dalam Negeri, secara Administratif bertanggung jawab kepada Sekretaris Jenderal dan secara Taktis Kriptografis bertanggung jawab kepada Kepala Lembaga Sandi Negara.
(2)	Unit Sandi dan Telekomunikasi Pemerintah Propinsi, secara Teknis Operasional bertanggung jawab kepada Gubernur, secara Administratif bertanggung jawab kepada Sekretaris Daerah Propinsi dan Taktis Kriptografis bertanggung jawab kepada Kepala Sandi dan Telekomunikasi Departemen Dalam Negeri.
(3)	Unit Sandi dan Telekomunikasi Pemerintah Kabupaten/Kota, secara Teknis Operasional bertanggung jawab kepada Bupati/Walikota, secara Administratif bertanggung jawab kepada Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota dan secara Taktis Kriptografis bertanggung jawab kepada Kepala Sandi dan Telekomunikasi Propinsi.

Pasal 8
Unit Sandi dan Telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, mempunyai hubungan kerja secara fungsional.

BAB III 
KEPEGAWAIAN

Pasal 9
Formasi Kepegawaian Unit Sandi dan Telekomunikasi dipenuhi sesuai dengan kebutuhan dan mempertimbangkan beban kerja yang dihadapi, jumlah peralatan yang digunakan serta jam kerja khusus yang diberlakukan.

Pasal 10
Sesuai dengan jenis pekerjaan yang dihadapi, Personii Sandi dan Telekomunikasi perlu disiapkan untuk mengikuti iatihan dalam Jabatan Fungsional Bidang Sandi, Operator Telekomunikasi, Tehnisi Telekomunikasi, serta Tehnisi Fungsional lainnya.

Pasal 11
Sesuai dengan jenis serta sifat pekerjaan dan tanggung jawabnya, Personil Sandi dan  Telekomunikasi dapat diberi kompensasi, insentif khusus, atas beban anggaran masing-masing unit kerja sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IV
PERALATAN

Pasal 12
Peralatan yang dipergunakan dalam kegiatan  persandian  dan pertelekomunikasian terdiri dari : 
a.	Alat Utama ;
b.	Alat Penunjang ;
c.	Alat Pendukung.
Pasal 13
Alat Utama  sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a, rnempakan alat yang   secara langsung digunakan untuk rnelakukan kegiatan persandian dan pertelekomunikasian, yaitu :
a.	Material Khusus dan Perangkat Lunak Sandi;
b.	Sentral Telepon Langganan Otomat beserta alat teleponnya;
c. 	Mesin Faksimil;
d. 	Mesin Telex ;
e. 	Perangkat Radio Telekomunikasi;
f. 	Perangkat Sistem Komunikasi Satelit;
q. 	Caraka.

Pasal 14
Alat Penunjang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b morupakan alat yang digunakan untuk menunjang keberhasilan dalam kegiatan persandian dan pertelekomunikasian, yaitu :
a.	Bengkel  Perawatan Elektronik.
b.	Sarana Kerja Bergerak.

Pasal 15
Alat Pendukung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf c merupakan alat yang digunakan untuk mendukung keberhasilan dalam kegiatan persandian dan pertelekomunikasian, yaitu ruang serta peralatannya sesuai dengan persyaratan yang ditentukan .

BAB V
JARINGAN

Pasal 16
Sistem Jaringan Sandi dan Telekomunikasi di Jajaran Departemen Dalam Negeri, mencakup Jaringan administrasi, komunikasi data, dan komunikasi bergerak serta komunikasi komando dan pengendalian.

Pasal 17
(1)	Jaringan administrasi digunakan untuk pengiriman dan penerimaan kriptogram, telegram atau naskah dinas lainnya, dengan menggunakan perangkat telekomunikasi radio, telex, faksimil dan telepon.
(2)	Jaringan Komunikasi Data dipergunakan untuk menghubungkan antar terminal komputer, antara terminal komputer dengan database baik lokal/intern maupun
keluar dengan menggunakan perangkat telekomunikasi radio, telepon dan Sistem Telekomunikasi Satelit.
(3) Jaringan Telekomunikasi Bergerak digunakan untuk koordinasi yang bersifat instruktif dengan menggunakan perangkat telekomunikasi radio dan telepon.
(4) Jaringan Komando dan Pengendalian digunakan untuk komunikasi tatap muka jarak jauh dengan menggunakan perangkat Sistem Telekomunikasi Satelit.

BAB VI 
PEMBIAYAAN

Pasal 18
(1)	Biaya pembinaan dan penyelenggaraan Sandi dan Telekomunikasi di Departemen Dalam Negeri, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
(2)	Biaya pembinaan dan penyelenggaraan Sandi dan Telekomunikasi di Propinsi, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi.
(3)	Biaya pembinaan dan penyeienggaraan Sandi dan Telekomunikasi di Kabupaten/Kota, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten/Kota.

BAB VII 
PEMBINAAN

Pasal 9
(1)	Pembinaan Sandi dan Telekomunikasi diarahkan untuk meningkatkan penyelenggaraan pelayanan persandian dan pertelekomunikasian yang meliputi penetapan kebijakan, oenqaturan, pengawasan dan pengendalian.
(2)	Dalam penetapan kebijakan, pengaturan, pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan secara menyeluruh dan terpadu.
(3)	Pembinaan Sandi dan Telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dilakukan oleh Menteri Dalam Negeri.

BAB VIII 
KETENTUAN LAIN - LAIN

Pasal 20
Pengiriman dan penerimaan kriptogram, telegram atau naskah dinas lainnya, harus memenuhi ketentuan tata naskah dinas di Jajaran Departemen Dalam Negeri.

Pasal 21
Pengadministrasian dan penyampaian, kriptogram, telegram atau naskah dinas lainnya, dilaksanakan sesuai dengan tata cara Kantor Berita yang telah ditentukan.

BAB IX 
KETENTUAN  PENUTUP

Pasal 22
Pedoman pembinaan personil Sandi dan Telekomunikasi dan standarisasi peralatan yang digunakan menurut jenisnya, akan diatur lebih lanjut oleh Menteri Dalam Negeri.

Pasal 23
Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta 
pada tanggal 20 Juni 2000
MENTERI DALAM NEGERI,
ttd,
SURJADI SOEDIRDJA