KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI
NOMOR : 32 TAHUN 2000
TENTANG 
PETUNJUK PELAKSANAAN INPASSING/PENYESUAIAN
DALAM JABATAN FUNGSIONAL AUDITOR 
DI LINGKUNGAN DEPARTEMEN DALAM NEGERI

MENTERI DALAM NEGERI,

Menimbang	:	a.	bahwa   dengan   telah   ditetapkannya   Keputusan   Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 19/1996 tentang Jabatan Fungsional Auditor dan Angka Kreditnya, Keputusan Bersama Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara, Sekretaris Jenderal Badan Pemeriksa Keuangan dan Kepala Badan Pengawas Keuangan dan
Pembangunan Nomor 10 Tahun 1996, Nomor 49/SK/S/1996, dan Nomor KEP-386/K/1996 tentang Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional Auditor dan Angka Kreditnya, niaka dipandang perlu melaksanakan inpassing/penyesuaian Jabatan fungsional Auditor di lingkungan
Departemen Dalam Negeri ;
b.	bahwa untuk menjamin kelancaran pelaksanaan inpassing/ penyesuaian dalam Jabatan fungsional Auditor, perlu ditetapkan petunjuk pelaksanaannya dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri.

Mengingat	:   1.	Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
2.	Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);
3.	Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1975 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 1975 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3058);
4.	Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 1977 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3098) sebagaimana telah dirubah lima kali terakhir Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1997 (Lembaran Negara tahun 1997 Nomor 19);
5.	Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1980 tentang Pengangkatan Dalam Pangkat Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3156);
6.	Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (LembaranNegaraTahun 1994 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3546);
7.	Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil;
8.	Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 115 Tahun 1998 tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil di Jajaran Departemen Dalam Negeri;
9.	Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 1999 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Dalam Negeri;
10.	Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2000 tentang Kelengkapan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Dalam Negeri;

Memperhatikan	:   a.	Surat Edaran Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara Nomor 12/SE/1975 tanggal 14-10-1975 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil;
b.	Surat Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor K.26-30/V.6-53/74 tanggal 16-5-2000 yang ditujukan kepada Kepala BPKP tentang Inpassing dalam Jabatan Auditor di lingkungan Aparat Pengawas Fungsional Pemerintah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan	:	KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN INPASSING/PENYESUAIAN DALAM JABATAN FUNGSIONAL AUDITOR DI LINGKUNGAN DEPARTEMEN DALAM NEGERI ;

BAB I 
KETENTUAN UMUM

Pasal 1
(1)	Auditor adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan pengawasan di lingkungan Departemen Dalam Negeri ;
(2)	Auditor terdiri dari Auditor Ahli dan Auditor Terampil;
(3)	Auditor Ahli adalah auditor yang berlatar pendidikan minimal Strata 1/Diploma IV, mempunyai sertifikat masuk auditor ahli, serta dalam melaksanakan tugas pengawasan dilandasi oleh pengetahuan metodologi, dan teknik analisis yang didasarkan atas disiplin ilmu pengawasan;
(4)	Auditor Terampil adalah auditor yang berlatar pendidikan minimal Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, mempunyai sertifikat masuk auditor trampil, serta dalam melaksanakan tugas pengawasan mempergunakan prosedur dan teknik kerja yang telah ditentukan di bidang pengawasan;

BAB II
INPASSING/PENYESUAIAN PEJABAT FUNGSIONAL AUDITOR

Pasal 2
Petunjuk pelaksanaan inpassing/penyesuaian ini diberlakukan untuk Aparat Pengawas Fungsional Pemerintah di lingkungan Departemen Dalam Negeri.

Pasal 3
Pegawai Negeri Sipil yang dapat diinpassing dalam jabatan fungsional Auditor, adalah :
(1)	Berusia setinggi-tingginya 55 tahun;
(2)	Sebelumnya menduduki Jabatan Struktural sebagai Inspektur Wilayah, Inspektur Pembantu dan Pemeriksa pada Inspektorat Jenderal Departemen Dalam Negeri;
(3)	Memiliki tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak melakukan pengawasan dan atau pemeriksaan.

Pasal 4
Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan memiliki pendidikan SLTA/D2/D3 hanya dapat diinpassing dalam jabatan fungsional Auditor Terampil.

Pasal 5
(1)	Pegawai Negeri Sipil yang diinpassing dalam jabatan fungsional Auditor wajib memiliki sertifikat Jabatan fungsional Auditor;
(2)	Pegawai Negeri Sipil yang pada saat inpassing belum memiliki sertifikat Jabatan fungsional Auditor, selambat-lambatnya 1 (satu) tahun sejak inpassing wajib mengikuti dan lulus sertifikasi Jabatan fungsional Auditor.
(3)	Sertifikasi Jabatan fungsional Auditor sebagaimana dimaksud dalam ay at (2), diperuntukkan sebagai salah satu syarat untuk kenaikan pangkat/jabatan fungsional Auditor.

BAB III
PEJABAT YANG BERWENANG MENETAPKAN KEPUTUSAN INPASSING

Pasal 6
(1)	Keputusan inpassing/penyesuaian dalam jabatan fungsional Auditor ditetapkan oleh pejabat yang berwenang, yaitu :
a.	Auditor Ahli Madya di lingkungan Kantor Pusat Departemen Dalam Negeri oleh Sekretaris Jenderal;
b.	Auditor Ahli Pratama Muda, Auditor Ahli Muda dan Auditor Terampil, di lingkungan    Kantor Pusat Departemen Dalam Negeri oleh Inspektur Jenderal.
(2)	Salinan dan Petikan Keputusan inpassing/penyesuaian dalam jabatan fungsional Auditor ditetapkan oleh pejabat yang berwenang, yaitu :
a.	Auditor Ahli Madya di lingkungan Kantor Pusat Departemen Dalam Negeri oleh     Kepala Biro Kepegawaian Sekretaris Jenderal; 
b.	Auditor Ahli Pratama Muda, Auditor Ahli Muda dan Auditor Terampil, di lingkungan Kantor Pusat Departemen Dalam Negeri oleh Sekretaris Inspektorat Jenderal.

BAB IV
PENUTUP

Pasal 7
(1)	Keputusan inpassing/penyesuaian dalam Jabatan fungsional Auditor berlaku surut terhitung mulai tanggal 1 April 2000;
(2)	Batas waktu penetapan Keputusan inpassing/penyesuaian dalam Jabatan fungsional Auditor selambat-lambatnya tanggal 30 September 2000.
(3)	Setelah berakhirnya proses berlakunya inpassing/penyesuaian ini, maka proses pengangkatan dalam Jabatan fungsional Auditor diatur sesuai Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 19 Tahun 1996 tanggal 02-05-1996.

Pasal 8
(1)	Dengan ditetapkannya Keputusan ini, maka ketentuan-ketentuan lain yang bertentangan dengan Keputusan ini dinyatakan tidak berlaku lagi;
(2)	Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini, akan diatur kemudian.

Pasal 9
 Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta 
pada tanggal : 30 Agustus 2000
MENTERI DALAM NEGERI,
ttd,
SURJADI SOEDIRDJA