KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI 
NOMOR   5   TAHUN 2000
TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 2
TAHUN 2000 TENTANG PEDOMAN TATA CARA PENCALONAN, PEMILIHAN,
PENGESAHAN DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DAERAH DAN
WAKIL KEPALA DAERAH

MENTERI DALAM NEGERI,

Menimbang	:	a.	bahwa ketentuan dalam Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2000 tentang Pedoman Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengesahan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah masih terdapat ketentuan yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga perlu diubah;
b.	bahwa perubahan Keputusan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri;

Mengingat	:	1. 	Undang-undang Nomor 4 Tahun 1999 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3811);
2.	Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
3.	Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2000 tentang Pedoman Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengesahan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan	:	KEPUTUSAN   MENTERI    DALAM   NEGERI   TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 2 TAHUN 2000 TENTANG PEDOMAN TATA CARA PENCALONAN, PEMILIHAN, PENGESAHAN DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH.

Pasal I
Beberapa ketentuan dalam Keputusan Mentert Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2000 tentang Pedoman Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengesahan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah diubah sebagai berikut;

1.	Pasal 11  diubah sehingga menjadi berbunyi sebagai berikut :

Pasal 11
(1)	Pimpinan DPRD dan Pimpinan Fraksi melakukan penilaian atas kemampuan dan kepribadian pasangan calon yang telah memenuhi persyaratan melalui musyawarah atau pemungutan suara menetapkan sekurang-kurangnya 2 (dua) pasang calon.
(2)	Pasangan calon sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Pimpinan DPRD

2.   Pasal 14 dihapus.

3.   Pasal 19 setelah ayat (3) ditambahkan ayat (4) yang berbunyi:

Pasal 19
(3)	Tata cara pemilihan ulang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) lebih lanjut diatur dalam Tata Tertib DPRD.

4.	Setelah Pasal 31 ditambah Pasal 31 A yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 31 A
(1)	DPRD yang telah melaksanakan pemilihan pasangan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebelum Keputusan ini berlaku, maka pemilihannya sesuai dengan tata tertib DPRD.
(2)	DPRD yang akan melaksanakan proses pemilihan pasangan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah setelah Keputusan ini berlaku, tata cara pemilihannya berpedoman pada Keputusan ini.

Pasal II
Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 31 Januari 2000
MENTERI DALAM NEGERI,
ttd,
SURJADI SOEDIRDJA