KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI 
NOMOR 15 TAHUN 2000
TENTANG
URAIAN TUGAS JABATAN STRUKTURAL PADA SEKRETARIAT UMUM 
KOMISI PEMILIHAN UMUM

MENTERI DALAM NEGERI,

Menimbang	:	a.	bahwa Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 1999 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Umum Komisi Pemilihan Umum, hanya mengatur secara umum mengenai tugas pokok dan fungsi serta tata kerja masing-masing unit organisasi;
b.	bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada huruf a dan untuk meningkatkan kinerja Sekretariat Umum Komisi Pemilihan Umum secara profesional dalam memfasilitasi dan membantu tugas Komisi Pemilihan Umum, perlu mengatur uraian tugas jabatan struktural Sekretariat Umum Komisi Pemilihan Umum dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri;

Mengingat	:	1.	Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 1999 tentang Pembentukan Komisi Pemilihan Umum dan Penetapan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Umum Komisi Pemilihan Umum;
2.	Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 1999 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Umum Komisi Pemilihan Umum;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan	:	KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI TENTANG URAIAN TUGAS   JABATAN   STRUKTURAL   PADA SEKRETARIAT UMUM KOMISI PEMILIHAN UMUM.

BAB I 
KETENTUAN UMUM

Pasal 1
Yang dimaksud dalam Keputusan ini dengan :
a.	Keputusan Presiden Nomor 16 Tahun 1999 adalah Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 1999 tentang Pembentukan Komisi Pemilihan Umum dan Penetapan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Umum Komisi Pemilihan Umum;
b.	Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 1999 adalah Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 1999 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Umum Komisi Pemilihan Umum;
c. 	KPU adalah Komisi Pemilihan Umum;
d.	PPI adalah Panitia Pemilihan Indonesia;
e.	PPD I adalah Panitia Pemilihan Daerah Tingkat I;
f.	PPD II adalah Panitia Pemilihan Daerah Tingkat II;
g.	DPR adalah Dewan Perwakilan Rakyat;
h.	DPRD I adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tingkat I;
i.	DPRD II adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tingkat II;
h.	WNRI adalah Warga Negara Republik Indonesia.

Pasal 2
Susunan Organisasi Sekretariat Umum KPU adalah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 sampai dengan Pasal 20 Keputusan Presiden Nomor 16 Tahun 1999 dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 1999.

Pasal 3
Jabatan Struktural dengan tingkatan Eselon pada Sekretariat Umum KPU adalah sebagaimana dimaksud   dalam Pasal 22 Keputusan Presiden Nomor 16 Tahun 1999.

BAB II 
SEKRETARIS UMUM DAN WAKIL SEKRETARIS UMUM

Bagian Pertama 
Tugas dan Fungsi Sekretariat Umum

Pasal 4
Tugas Pokok Sekretariat Umum KPU adalah membantu kelancaran pelaksanaan tugas dan kewenangan KPU.
Dalam melaksanakan tugasnya, Sekretariat Umum KPU menyelenggarakan fungsi pelayanan administrasi yang meliputi pemberian dukungan staf, anggaran, sarana dan prasarana dalam rangka penyelenggaraan Pemilihan Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 1999.

Bagian Kedua 
Sekretaris Umum dan Wakil Sekretaris Umum

Pasal 5
Uraian tugas Sekretaris Umum KPU adalah :
a.	Membantu KPU dalam melaksanakan tugasnya;
b.	Memimpin kegiatan Sekretariat Umum KPU;
c.	Mengkoordinasikan, mengarahkan dan mengawasi kegiatan Biro-biro;
d.	Membina dan meningkatkan sumber daya manusia (SDM) Personil/Pegawai Sekretariat Umum KPU, agar mampu memberikan pelayanan prima kepada KPU dan masyarakat;
e.	Menetapkan kebijaksanaan teknis administratif dalam rangka menunjang tugas KPU;
f.	Mengadakan koordinasi dengan instansi terkait;
g.	Melakukan tugas yang ditentukan oleh Ketua KPU dan Menteri Dalam Negeri; 
h.	Memberikan pendapat dan saran kepada Ketua KPU.

Pasal 6
Uraian tugas Wakil Sekretaris Umum KPU adalah :
a.	Membantu Sekretaris Umum KPU dalam melaksanakan tugasnya untuk bidang tugas yang ditentukan;
b.	Mengkoordinasikan kegiatan Biro-biro;
c.	Membina dan meningkatkan kinerja sumber daya manusia (SDM) personil/pegawai Sekretariat Umum KPU;
d.	Mewakili Sekretaris Umum KPU apabila Sekretaris Umum KPU berhalangan.

BAB III 
BIRO PERENCANAAN

Bagian Pertama 
Jabatan Struktural pada Biro Perencanaan

Pasal 7
Jabatan Struktural pada Biro Perencanaan terdiri dari :
a.	Kepala Biro Perencanaan;
b.	Wakil Kepala Biro Perencanaan;
c.	Kepala Bagian Program, terdiri dari :
1) 	Kepala Sub Bagian Penyusunan Program Kerja dan Organisasi;
2) 	Kepala Sub Bagian Penyusunan Program Kebutuhan Pemilihan Umum;
3) 	Kepala Sub Bagian Pengumpulan Data dan Pelaporan.
d. 	Kepala Bagian Teknis Pemilihan Umum, terdiri dari :
1) 	Kepala Sub Bagian Pendaftaran Partai Politik dan Pemilih;
2) 	Kepala Sub Bagian Pencalonan dan Penggantian Antar Waktu;
3) 	Kepala Sub Bagian Pemungutan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum.
e.  	Kepala Bagian Kerja Sama Teknik, terdiri dari:
1) 	Kepala Sub Bagian Kerja Sama Lembaga Pemerintah;
2) 	Kepala Sub Bagian Kerja Sama Lembaga Non Pemeritah.

Bagian Kedua 
Kepala Biro dan Wakil Kepala Biro Perencanaan

Pasal 8
Tugas Pokok Biro Perencanaan adalah menyiapkan penyusunan rencana penyelenggaraan Pemilihan Umum.

Pasal 9
Uraian tugas Kepala Biro Perencanaan adalah :
a.	Membantu Sekretaris Umum KPU dalam melaksanakan tugasnya;
b.	Memimpin, mengkoordinasikan dan mengawasi tugas Wakil Kepala Biro dan Kepala Bagian;
c.	Melakukan koordinasi dengan Biro-biro dalam menyusun rencana penyelenggaraan Pemilu;
d.	Menyusun program organisasi panitia pelaksana Pemilihan Umum;
e.	Menyusun kebutuhan Pemilihan Umum serta mengumpulkan data dan melaporkan pelaksanaan program;
f.	Menganalisa dan mengevaluasi teknis penyelenggaraan Pemilihan Umum dan kebutuhan Pemilihan Umum serta organisasi panitia pelaksana Pemilihan Umum;
g.	Melakukan kerja sama teknis dengan lembaga pemerintah dan non pemerintah;
h.	Memberikan pendapat dan saran kepada Sekretaris Umum KPU.

Pasal 10
Uraian tugas Wakil Kepala Biro Perencanaan adalah :
a.	Membantu Kepala Biro dalam melaksanakan tugasnya;
b.	Mengkoordinasikan dan memberikan petunjuk teknis terhadap tugas Kepala Bagian;
c.	Melakukan pembinaan terhadap kinerja Kepala Bagian dan Kepala Sub Bagian dalam intern Biro;
d.	Menghimpun data dari Biro-biro sebagai bahan penyusunan laporan kegiatan secara berkala;
e.	Mewakili Kepala Biro apabila Kepala Biro berhalangan melaksanakan tugasnya;
f.	Memberikan pendapat dan saran kepada Kepala Biro.

Bagian Ketiga 
Bagian Program

Pasal 11
(1)	Tugas Pokok Bagian Program adalah menyiapkan penyusunan program umum, kebutuhan Pemilihan Umum dan program organisasi panitia pelaksana Pemilihan Umum.
(2)	Uraian tugas Kepala Bagian Program adalah :
a. 	Membantu Kepala Biro dalam melaksanakan tugasnya;
b. 	Memimpin dan mengkoordinasikan tugas Kepala Sub Bagian;
c.	Melaksanakan pengawasan terhadap Kepala Sub Bagian;
d.	Menyiapkan penyusunan progam kerja dan organisasi panitia pelaksana Pemilihan Umum;
e.	Menyiapkan penyusunan rencana dan program pendistribusian keperluan Pemilihan Umum;
f.	Menyusun pengumpulan dan pengolahan data hasil pemilihan umum;
g.	Menyusun laporan kegiatan Sekretariat Umum KPU secara berkala;
h.	Memberikan pendapat dan saran kenada Keoala Biro.

Pasal 12
(1)	Tugas Pokok Sub Bagian Penyusunan Program Kerja dan Organisasi adalah menyiapkan bahan penyusunan program kerja dan organisasi panitia pelaksana Pemilihan Umum.
(2)	Uraian tugas Kepala Sub Bagian Penyusunan Program Kerja dan Organisasi adalah :
a. 	Membantu Kepala Bagian dalam melaksanakan tugasnya;
b. 	Memimpin dan mengkoordinasikan pelaksanaan tugas bawahan;
c.	Melaksanakan pengawasan terhadap bawahan;
d.	Mengumpulkan bahan penyusunan program kerja dan jadwal waktu untuk kegiatan Penyelenggaraan Pemilu;
e.	Mengumpulkan bahan untuk penyusunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Penyelenggara Pemilu di tingkat Pusat dan Daerah;
f.	Mengumpulkan bahan penyusunan Jumlah Badan Penyelenggara/Pelaksana Pemilu di Daerah;
g.	Mengumpulkan bahan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan;
h.	Memberikan pendapat dan saran kepada Kepala Bagian.

Pasal 13
(1)	Tugas Pokok Sub Bagian Penyusunan Program Kebutuhan Pemilihan Umum adalah menyiapkan bahan penyusunan program kebutuhan barang dan jasa Pemilihan Umum serta pendistribusiannya.
(2)	Uraian tugas Kepala Sub Bagian Penyusunan Program Kebutuhan Pemilihan Umum adalah :
a.	Membantu Kepala Bagian dalam melaksanakan tugasnya;
b. 	Memimpin dan mengkoordinasikan tugas bawahan;
c. 	Melaksanakan pengawasan terhadap bawahan;
d. 	Mengumpulkan bahan untuk rencana kebutuhan Pemilu mengenai Badan Penyelenggara di Daerah;
e.	Menyiapkan bahan penyusunan kebutuhan kertas untuk keperluan Pemilu;
f.	Menyiapkan bahan   penyusunan rencana alokasi kebutuhan surat suara dan alat perlengkapan administrasi pemungutan suara dan penghitungan suara Pemilu Anggota DPR, DPRD I, dan DPRD II;
g.	Menyiapkan   bahan   penyusunan   rencana   kebutuhan   barang   pendukung kebutuhan di tingkat Pusat dan Daerah; 
h.	Memberikan pendapat dan saran kepada Kepala Bagian.

Pasal 14
(1)	Tugas Pokok Sub Bagian Pengurnpulan Data dan Pelaporan adalah melakukan pengumpulan dan oengolahan data untuk menyusun program kebutuhan barang dan jasa serta organisasi panitia pelaksana Pemilihan Umum serta membuat laporan pelaksanaannya.
(2)	Uraian tugas Kepala Sub Bagian Pengumpulan Data dan Pelaporan adalah :
a. 	Membantu Kepala Bagian dalam melaksanakan tugasnya;
b. 	Memimpin dan mengkoordinasikan tugas bawahan;
c. 	Melaksanakan pengawasan terhadap bawahan;
d.	Mengumpulkan data / bahan untuk laporan mengenai keperluan Badan Penyelenggara;
e.	Mengumpulkan bahan laporan tahap kegiatan Pemilu kaitannya dengan program kerja;
f.	Mengumpulkan bahan laporan mengenai penggunaan formulir untuk kebutuhan menyusun barang dan jasa;
g.	Mengumpulkan bahan penggunaan Surat Suara untuk Pemilihan Umum Anggota DPR, DPRD I dan DPRD II;
h.	Mengumpulkan bahan barang pendukung Pemilu;
i.	Mengumpulkan bahan laporan kegiatan Sekretariat Umum KPU secara berkala;
j.	Memberikan pendapat dan saran kepada Kepala Bagian.

Bagian Keempat 
Bagian Teknis Pemilihan Umum

Pasal 15
(1)	Tugas Pokok Bagian Teknis Pemilihan Umum adalah melaksanakan analisa dan evaluasi program teknis penyelenggaraan Pemilihan Umum, dan kebutuhan Pemilihan Umum serta organisasi panitia pelaksana Pemilihan Umum.
(2)	Uraian tugas Kepala Bagian Teknis Pemilihan Umum adalah :
a. 	Membantu Kepala Biro dalam melaksanakan tugasnya;
b. 	Memimpin dan mengkoordinasikan tugas Kepala Sub Bagian;
c. 	Melaksanakan pengawasan terhadap Kepala Sub Bagian;
d.	Menyusun bahan analisa dan evaluasi mengenai pendaftaran partai politik, pemilih dan jumlah penduduk WNRI serta teknis penyelenggaraan Pemilihan Umum;
e.	Menyusun bahan analisa dan evaluasi mengenai pencalonan dan penggantian antar waktu;
f.	Menyusun bahan  analisa dan  evaluasi  mengenai  pemungutan  suara dan penetapan hasil Pemilihan Umum;
g.	Mengevaluasi organisasi panitia pelaksana, kebutuhan dan distribusi keperluan Pemilihan Umum;
h.	Memberikan pendapat dan saran kepada Kepala Biro.

Pasal 16
(1)	Tugas Pokok Sub Bagian Pendaftaran Partai Politik dan Pemilih adalah melakukan penyiapan bahan mengenai pendaftaran Partai Politik Peserta Pemilihan Umum, pendaftaran pemilih dan jumlah penduduk WNRI, serta penetapan jumlah Anggota DPR/DPRD I/DPRD II, serta pengevaluasian organisasi panitia pelaksana kebutuhan dan distribusi keperluan Pemilihan Umum.
(2)	Uraian tugas Kepala Sub Bagian Pendaftaran Partai Politik dan Pemilihan adalah :
a. 	Membantu Kepala Bagian dalam melaksanakan tugasnya;
b. 	Memimpin dan mengkoordinasikan tugas bawahan;
c. 	Melaksanakan pengawasan terhadap bawahan;
d. 	Menyiapkan   bahan mengenai pendaftaran Partai Politik Peserta Pemilihan Umum;
e.	Menyiapkan bahan/data untuk keperluan pendaftaran pemilih dan jumlah penduduk WNRI, serta penetapan jumlah Anggota DPR/DPRD I/ DPRD II;
f.	Melaksanakan evaluasi organisasi panitia pelaksana kebutuhan dan distribusi keperluan Pemilihan Umum;
g.	Memberikan pendapat dan saran kepada Kepala Bagian.

Pasal 17
(1)	Tugas Pokok Sub Bagian Pencalonan dan Penggantian Antar Waktu adalah melakukan penyiapan bahan mengenai pencalonan, kampanye dan administrasi penggantian antar waktu.
(2)	Uraian tugas Kepala Sub Bagian Pencalonan dan Penggantian Antar Waktu adalah :
a.	Membantu Kepala Bagian dalam melaksanakan tugasnya;
b.	Memimpin dan mengkordinasikan tugas bawahan;
c.	Melaksanakan pengawasan terhadap bawahan;
d.	Menyiapkan bahan mengenai pencalonan dan kampanye;
e.	Menyiapkan administrasi penggantian antar waktu;
f.	Menyiapkan bahan dan administrasi penggantian antar waktu Anggota DPR dan MPR;
g.	Memberikan pendapat dan saran kepada Kepala Bagian.

Pasal 18
(1) Tugas Pokok Sub Bagian Pemungutan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum adalah melakukan penyiapan bahan mengenai pemungutan suara, perhitungan suara dan menyiapkan penetapan hasil Pemilihan Umum serta

(2)	Uraian  tugas  Kepala  Sub  Bagian  Pemungutan  Suara  dan  Penetapan  Hasil Pemilihan Umum adalah :
a.	Membantu Kepala Bagian dalam melaksanakan tugasnya;
b.	Memimpin dan mengkordinasikan tugas bawahan;
c.	Melaksanakan pengawasan terhadap bawahan;
d.	Menyiapkan bahan mengenai pemungutan suara dan penghitungan suara;
e.	Menyiapkan penetapan hasil Pemilihan Umum;
f.	Menyiapkan bahan untuk keperluan upacara sumpah/janji anggota DPR/DPRD I;
g.	Memberikan pendapat dan saran kepada Kepala Bagian.

Bagian Kelima 
Bagian Kerja Sama Teknik

Pasal 19
(1)	Tugas Pokok Bagian Kerja Sama Teknik adalah melaksanakan penyusunan program dan pelaksanaan kerja sama teknik dengan lembaga pemerintah dan non pemerintah di dalam dan luar negeri serta mengevaluasi pelaksanaannya.
(2)	Uraian tugas Kepala Bagian Kerja Sama Teknik adalah :
a.	Membantu Kepala Biro dalam melaksanakan tugasnya;
b.	Memimpin dan mengkoordinasikan tugas Kepala Sub Bagian;
c.	Melaksanakan pengawasan terhadap Kepala Sub Bagian;
d.	Menyusun rancangan petunjuk teknis kerja sama teknik;
e.	Melaksanakan koordinasi dan penyusunan program kerjasama teknik;
f.	Melaksanakan urusan tata usaha Biro;
g.	Melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kerja sama teknik;
h.	Memberikan pendapat dan saran kepada Kepala Biro.

Pasal 20
(1)	Tugas Pokok Sub Bagian Kerja Sama Lembaga Pemerintah adalah menyiapkan bahan penyusunan rancangan petunjuk teknis, pelaksanaan koordinasi dan penyusunan rencana dan program, serta mengevaluasi pelaksanaan kerja sama teknik dengan lembaga pemerintah di dalam dan luar negeri.
(2)	Uraian tugas Kepala Sub Bagian Kerja Sama Lembaga Pemerintah adalah :
a.	Membantu Kepala Bagian dalam melaksanakan tugasnya; 
b.	Memimpin dan mengkoordinasikan tugas bawahan;
c.	Melaksanakan pengawasan terhadap bawahan;
d.	Melaksanakan inventarisasi permasalahan yang berkaitan dengan pelaksanaan kerjasama teknik dengan Lembaga Pemerintah di dalam negeri dan luar negeri;
e.	Menyiapkan bahan untuk konsultasi dan koordinasi dengan Lembaga/Instansi Pemerintah terkait dalam rangka penyusunan rencana dan program pelaksanaan kerjasama teknik;
f.	Memberikan pendapat dan saran kepada Kepala Bagian.

Pasal 21
(1)	Tugas   Pokok Sub Bagian Kerja Sama Lembaga Non Pemerintah adalah menyiapkan bahan penyusunan rancangan petunjuk teknis, pelaksanaan koordinasi dan menyusun rencana dan program serta mengevaluasi pelaksanaan kerja sama teknik dengan lembaga non pemerintah di dalam negeri dan luar negeri, serta melakukan urusan tata usaha Biro.
(2)	Uraian tugas Kepala Sub Bagian Kerja Sama Lembaga Non Pemerintah adalah :
a. 	Membantu Kepala Bagian dalam melaksanakan tugasnya;
b. 	Memimpin dan mengkoordinasikan tugas bawahan;
c. 	Melaksanakan pengawasan terhadap bawahan;
d. 	Menyiapkan bahan penyusunan rancangan petunjuk teknis;
e.	Melaksanakan koordinasi dan menyusun rencana dan program kerja sama tehnik;
f.	Melaksanakan evaluasi pelaksanaan kerja sama teknik dengan lembaga non pemerintah di dalam negeri dan luar negeri;
g.	Melaksanakan urusan tata usaha Biro;
h.	Memberikan pendapat dan saran kepada Kepala Bagian.

BAB IV 
BIRO HUKUM

Bagian Pertama 
Jabatan Struktural pada Biro Hukum

Pasal 22
Jabatan Stuktural pada Biro Hukum terdiri dari:
a. 	Kepala Biro Hukum;
b. 	Wakil Kepala Biro Hukum;
c. 	Kepala Bagian Perundang-undangan, terdiri dari:
1) 	Kepala Sub Bagian Analisa Peraturan Perundang-undangan;
2)	Kepala Sub Bagian Penyusunan dan Penggandaan Peraturan-perundangan;
3)	Kepala Sub Bagian Penyuluhan Peraturan Perundang-undangan.
d. 	Kepala Bagian Penyelesaian Hukum, terdiri dari
1) 	Kepala Sub Bagian Litigasi;
2) 	Kepala Sub Bagian Non Litigasi.
e.	Kepala Bagian Persidangan, terdiri dari :
1) 	Kepala Sub Bagian Penyiapan Mated;
2)	Kepala Sub Bagian Acara dan Risalah Rapat.

Bagian Kedua 
Kepala Biro Dan Wakil Kepala Biro Hukum

Pasal 23
Tugas Pokok Biro Hukum adalah mengkoordinasikan perumusan dan penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan, menyelesaikan masalah hukum yang berkaitan dengan penyelenggaraan Pemilihan Umum, serta mempersiapkan pelaksanaan persidangan anggota KPU dan PPI.

Pasal 24
Uraian tugas Kepala Biro Hukum adalah :
a.   Membantu Sekretaris Umum KPU dalam melaksanakan tugasnya;
b.	Memimpin, mengkoordinasikan dan mengawasi tugas Wakil Kepala Biro dan Kepala Bagian;
c.	Melakukan koordinasi dengan Biro-biro dalam penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan;
d.	Menyelesaikan   masalah   hukum   berkaitan   dengan   penyelenggaraan   Pemilu bersama-sama dengan kuasa hukumnya; 
e.	Melakukan persiapan pelaksanaan sidang KPU dan PPI;
f.	Melaporkan hasil penyelesaian masalah hukum kepada Sekretaris Umum KPU;
g.	Memberikan pendapat dan saran kepada Sekretaris Umum KPU.

Pasal 25
Uraian tugas Wakil Kepala Biro Hukum adalah :
a.   Membantu Kepala Biro dalam melaksanakan tugasnya;
b.	Mengkoordinasikan dan memberikan petunjuk teknis terhadap tugas Kepala Bagian;
c.	Melakukan pembinaan terhadap kinerja Kepala Bagian dan Kepala Sub Bagian dalam intern Biro;
d.	Melakukan koordinasi antar Biro dalam rangka penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan, penyelesaian hukum dan persiapan persidangan;
e.	Menyusun laporan Biro secara berkala;
f.	Mewakili Kepala Biro apabila Kepala Biro berhalangan melaksanakan tugasnya;
g.	Memberikan pendapat dan saran kepada Kepala Biro.

Bagian Ketiga 
Bagian Perundang-undangan

Pasal 26
(1) Tugas Pokok Bagian Perundang-undangan adalah melaksanakan perumusan dan penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan Pemilihan Umum.
(2) Uraian tugas Kepala Bagian Perundang-undangan adalah :
a. 	Membantu Kepala Biro dalam melaksanakan tugasnya;
b. 	Memimpin dan mengkoordinasikan tugas Kepala Sub Bagian;
c. 	Melaksanakan pengawasan terhadap Kepala Sub Bagian;
d. 	Menyiapkan analisa terhadap peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Pemilihan Umum;
e.	Menyiapkan penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan;
f.	Menggandakan dan atau memperbanyak serta mendistribusikan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Pemilihan Umum;
g.	Menyiapkan penyuluhan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Pemilihan Umum;
h.	 Menganalisa peraturan perundang-undangan yang menyangkut tugas pokok KPU dalam menyelenggarakan Pemilu;
i.	Melakukan konsultasi dengan Instansi yang terkait dalam penyusunan naskah perundang-undangan Pemilu;
j.	Melakukan urusan tata usaha Biro;
k.	Memberikan pendapat dan saran kepada Kepala Biro.

Pasal 27
(1)	Tugas Pokok Sub Bagian Analisa Peraturan Perundang-undangan adalah menyiapkan bahan analisa terhadap peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Pemilihan Umum.
(2)	Uraian tugas Kepala Sub Bagian Analisa Peraturan Perundang-undangan adalah :
a. 	Membantu Kepala Bagian dalam melaksanakan tugasnya;
b. 	Memimpin dan mengkoordinasikan tugas bawahan;
c. 	Melaksanakan pengawasan terhadap bawahan;
d.	Menyiapkan bahan analisa terhadap Peraturan Perundang-undangan yang berkaitan dengan Pemilihan Umum;
e.	Menyiapkan dan mengumpulkan data yang akan disusun menjadi Peraturan Perundang-undangan sebagai bahan acuan/petunjuk teknis dalam persiapan Pemilihan Umum;
f.	Menyiapkan bahan Peraturan Perundang-undangan Pemilihan Umum yang diprakarsai oleh KPU;
g.	Memberikan pendapat dan saran kepada kepala Bagian.

Pasal 28
(1)	Tugas Pokok Sub Bagian Penyusunan dan Penggandaan Peraturan Perundang-undangan adalah menyiapkan bahan penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan dan penggandaan peraturan perundang-undangan Pemilihan Umum.
 (2)	Uraian tugas Kepala Sub Bagian Penyusunan dan Penggandaan Peraturan Perundang-undangan adalah :
a. 	Membantu Kepala Bagian dalam melaksanakan tugasnya;
b. 	Memimpin dan mengkoordinasikan tugas bawahan;
c. 	Melaksanakan pengawasan terhadap bawahan;
d. 	Menyiapkan bahan penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan;
e. Melaksanakan penggandaan dan pendistribusian peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Pemilihan Umum;
f.	Menyiapkan bahan peraturan Perundang-undangan Pemilihan Umum sesuai aturan yang berlaku;
g. 	Membuat daftar Peraturan Perundang-undangan Pemilihan Umum;
h. 	Memberikan pendapat dan saran kepada Kepala Bagian.

Pasal 29
(1) Tugas Pokok Sub Bagian Penyuluhan Peraturan Perundang-undangan adalah menyiapkan bahan penyuluhan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Pemilihan Umum.
(2) Uraian tugas Kepala Sub Bagian Penyuluhan Peraturan Perundang-undangan adalah :
a. 	Membantu Kepala Bagian dalam melaksanakan tugasnya;
b. 	Memimpin dan mengkoordinasikan tugas bawahan;
c. 	Melaksanakan pengawasan terhadap bawahan;
d. 	Menyiapkan dan mengumpulkan bahan penyuluhan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Pemilihan Umum;
e. 	Menyiapkan bahan program dan jadwal waktu penyuluhan dalam masa pasca Pemilu;
f.	Memperbanyak bahan penyuluhan peraturan perundnag-undangan Pemilihan Umum termasuk bahan visualisasi serta menyiapkan peralatan/media penyuluhan;
g. 	Memberikan pendapat dan saran kepada Kepala Bagian.

Bagian Keempat 
Bagian Penyelesaian Hukum

Pasal 30
(1) Tugas Pokok Bagian Penyelesaian Hukum adalah menyusun bahan penyelesaian masalah-masalah hukum dalam rangka memberikan bantuan hukum yang menyangkut perkara dalam hubungan tugas dan kewenangan KPU dan PPL
(2) 	Uraian tugas Kepala Bagian Penyelesaian Hukum adalah :
a.	Membantu Kepala Biro dalam melaksanakan tugasnya;
b.	Memimpin dan mengkoordinasikan tugas Kepala Sub Bagian;
c.	Melaksanakan pengawasan terhadap Kepala Sub Bagian;
d.	Menyelesaian masalah-masalah hukum dalam rangka memberikan bantuan hukum yang menyangkut perkara dalam hubungan tugas dan kewenangan KPU dan PPI;
e.	Menyelesaian masalah hukum yang timbul dalam rangka pelaksanaan tugas KPU dan PPI;
f.	Memberikan bantuan hukum kepada semua unsur di lingkungan KPU dan PPI;
g.	Memberikan pertimbangan penyelesaian masalah hukum;
h.	Memberikan pendapat dan saran kepada Kepala Biro.
Pasal 31
(1)	Tugas Pokok Sub Bagian Litigasi adalah melakukan pengumpulan bahan dalam rangka penyelesaian masalah hukum dan pemberian bantuan hukum yang perlu diselesaikan di tingkat peradilan.
(2)	Uraian tugas Kepala Sub Bagian Litigasi adalah :
a. 	Membantu Kepala Bagian dalam melaksanakan tugasnya;
b. 	Memimpin dan mengkoordinasikan tugas bawahan masing-masing;
c. 	Melaksanakan pengawasan terhadap bawahan;
d.	Menyiapkan dan pengumpulan bahan dalam rangka penyelesaian masalah hukum;
e.	Menyiapkan bahan untuk memberikan bantuan hukum yang perlu diselesaikan di tingkat peradilan;
f.	Melaksanakan inventarisasi permasalahan-permasalahan yang berhubungan dengan sengketa hukum yang perlu diselesaikan di tingkat Peradilan;
g.	Memberikan pendapat dan saran kepada Kepala Bagian.

Pasal 32
(1)	Tugas Pokok Sub Bagian Non Litigasi adalah melakukan pengumpulan bahan dalam rangka penyelesaian masalah hukum dan pemberian bantuan hukum yang tidak perlu diselesaikan di tingkat peradilan.
(2)	Uraian tugas Kepala Sub Bagian Non Litigasi adalah :
a. 	Membantu Kepala Bagian dalam melaksanakan tugasnya;
b. 	Memimpin dan mengkoordinasikan tugas bawahan;
c. 	Melaksanakan pengawasan terhadap bawahan;
d. 	Menyiapkan bahan dalam rangka penyelesaian masalah hukum;
e.	Menyiapkan bahan untuk memberikan bantuan hukum yang tidak perlu diselesaikan di tingkat peradilan;
f.	Menyiapkan bahan-bahan penyelesaian masalah hukum yang timbul dalam rangka pelaksanaan tugas KPU dan PPI;
g.	Memberikan bantuan hukum yang tidak perlu diselesaikan di tingkat peradilan;
h.	Melaksanakan inventarisasi permasalahan-permasalahan yang berhubungan dengan bantuan hukum dan sengketa hukum;
i.	Memberikan pendapat dan saran kepada Kepala Bagian.

Bagian Kelima 
Bagian Persidangan

Pasal 33
(1)	Tugas Pokok Bagian Persidangan adalah melaksanakan pelayanan persidangan anggota KPU dan PPL.
(2)	Uraian tugas Kepala Bagian Persidangan adalah :
a. 	Membantu Kepala Biro dalam melaksanakan tugasnya;
b. 	Memimpin dan mengkoordinasikan tugas Kepala Sub Bagian;
c. 	Melaksanakan pengawasan terhadap Kepala Sub Bagian;
d. 	Melaksanakan pelayanan persidangan anggota KPU dan PPI;
e. 	Menyiapkan rencana agenda rapat-rapat KPU dan PPI;
f.   	Mengumpulkan dan menyiapkan mated rapat;
g. 	Menyiapkan risalah rapat KPU maupun PPI;
h. 	Menginventarisasi hasil rapat KPU maupun PPI secara Sistematis;
i.   	Memberikan pendapat dan saran kepada Kepala Biro.

Pasal 34
(1)	Tugas Pokok Sub Bagian Penyiapan Materi adalah  mempersiapkan mated atau bahan-bahan persidangan.
(2)	Uraian tugas Kepala Sub Bagian Penyiapan Materi adalah :
a.	Membantu Kepala Bagian dalam melaksanakan tugasnya;
b.	Memimpin dan mengkoordinasikan tugas bawahan;
c.	Melaksanakan pengawasan terhadap bawahan;
d.	Menyiapkan materi atau bahan-bahan persidangan;
e.	Menyusun dan menginventarisasi bahan/materi sidang;
f.	Memberikan pendapat dan saran kepada Kepala Bagian.

Pasal 35
(1) Tugas Pokok Sub Bagian Acara dan Risalah Rapat adalah melakukan penyiapan acara dan pembuatan risalah rapat serta melaksanakan urusan tata usaha Biro.
(2)	Uraian tugas Kepala Sub Bagian Acara dan Risalah Rapat adalah :
a.	Membantu Kepala Bagian dalam melaksanakan tugasnya; 
b.	Memimpin dan mengkoordinasikan tugas bawahan;
c.	Melaksanakan pengawasan terhadap bawahan;
d.	Menyiapkan acara sidang;
e.	Membuat risalah rapat;
f.	Melaksanakan administrasi tata usaha biro;
g.	Memberikan pendapat dan saran kepada Kepala Bagian.

BAB V 
BIRO HUBUNGAN MASYARAKAT

Bagian Pertama 
Jabatan Struktural pada Biro Hubungan Masyarakat

Pasal 36
Jabatan Struktural pada Biro Hubungan Masyarakat terdiri dari:
a. 	Kepala Biro Hubungan Masyarakat;
b. 	Wakil Kepala Biro Hubungan Masyarakat;
c. 	Kepala Bagian Penerbitan dan Media Massa, terdiri dari :
1) 	Kepala Sub Bagian Penerbitan;
2) 	Kepala Sub Bagian Media Massa;
3) 	Kepala Sub Bagian Pelayanan Kemuseuman.
d. 	Kepala Bagian Penerangan Pemilihan Umum, terdiri :
1) 	Kepala Sub Bagian Sosialisasi;
2) 	Kepala Sub Bagian Peragaan;
3) 	Kepala Sub Bagian Pemantauan Pemilihan Umum.

Bagian Kedua 
Kepala Biro Dan Wakil Kepala Biro Hubungan Masyarakat

Pasal 37
Tugas Pokok Biro Hubungan Masyarakat adalah merumuskan dan melaksanakan publikasi dan penerangan berkaitan dengan kegiatan Pemilihan Umum.

Pasal 38
Uraian tugas Kepala Biro Hubungan Masyarakat adalah :
a.   Membantu Sekretaris Umum KPU dalam melaksanakan tugasnya;
b.	Memimpin, mengkoordinasikan dan mengawasi tugas Wakil Kepala Biro dan Kepala Bagian;
c.	Melakukan koordinasi dengan Biro-biro dalam rangka kegiatan publikasi dan penerangan berkaitan dengan kegiatan Pemilihan Umum;
d.	Menyusun dan menetapkan pengumpulan dan penyaringan informasi mengenai Pemilihan Umum;
e.	Menyusun dan merumuskan penerbitan di lingkungan KPU dan PPI;
f.	Menentukan kebijakan pengelolaan museum;
g.	Menentukan kebijaksanaan pengelolaan dokumentasi dan perpustakaan;
h.	Memberikan pendapat dan saran kepada Sekretaris Umum KPU. 

Pasal 39
Uraian tugas Wakil Kepala Biro Hubungan Masyarakat adalah :
a.   Membantu Kepala Biro dalam melaksanakan tugasnya;
b.	Mengkoordinasikan dan memberikan petunjuk teknis terhadap tugas Kepala Bagian;
c.	Melakukan pembinaan terhadap kinerja Kepala Bagian dan Kepala Sub Bagian dalam intern Biro;
d.	Menghimpun bahan untuk menyusun  laporan  kegiatan  Biro  Humas  secara berkala;
e.	Mewakili Kepala Biro apabila Kepala Biro berhalangari melaksanakan tugasnya;
f.	Memberikan pendapat dan saran kepada Kepala Biro.

Bagian Ketiga 
Bagian Penerbitan dan Media Massa

Pasal 40
(1) Tugas Pokok Bagian Penerbitan dan Media Massa adalah melaksanakan penerbitan dan publikasi serta pelayanan dibidang permuseuman tentang Pemilihan Umum kepada masyarakat dan instansi/lembaga.
(2) Uraian tugas Kepala Bagian Penerbitan dan Media Massa adalah :
a. 	Membantu Kepala Biro dalam melaksanakan tugsanya;
b. 	Memimpin dan mengkoordinasikan tugas Kepala Sub Bagian;
c. 	Melaksanakan pengawasan terhadap Kepala Sub Bagian;
d. 	Menyiapkan   penyusunan bahan penerangan tentang Pemilu melalui media massa;
e.	Menyiapkan penyusunan bahan siaran pers dan konprensi pers;
f.	Menyebarkan penerbitan berkaitan dengan kegiatan KPU dan Pemilu;
g.	Membuat poster leaflet, dan film animasi;
h.	Meliput kegiatan KPU dan meliput Sidang-sidang MPR/DPR;
i.	Memberikan pelayanan dan pengelolaan di bidang permuseuman, dokumentasi dan perpustakaan;
j.	Memberikan pendapat dan saran kepada Kepala Biro.

Pasal 41
(1)	Tugas Pokok Sub Bagian Penerbitan adalah menyiapkan bahan dan data Pemilihan Umum untuk keperluan penerbitan KPU.
(2)	Uraian tugas Kepala Sub Bagian Penerbitan adalah :
a.	Membantu Kepala Bagian dalam melaksanakan tugasnya;
b.	Memimpin dan mengkoordinasikan tugas bawahan;
c.	Melaksanakan pengawasan terhadap bawahan;
d.	Menyiapkan bahan dan data Pemilihan Umum untuk keperluan penerbitan KPU;
e.	Menyiapkan bahan dalam rangka pelaksanaan pemasyarakatan Pemilu;
f.	Menyiapkan bahan penerbitan dan mendistribusikan dalam rangka pelaksanaan sosialisasi Pemilu;
g.	Menyiapkan bahan, sarana, prasarana dalam rangka pelaksanaan penerbitan Pemilu;
h.	Memberikan pendapat dan saran kepada Kepala Bagian.

Pasal 42
(1)	Tugas Pokok Sub Bagian Media Massa adalah menyiapkan bahan penyebarluasan dan penerangan Pemilihan Umum melalui media massa.
(2)	Uraian tugas Kepala Sub Bagian Media Massa adalah :
a.	Membantu Kepala Bagian dalam melaksanakan tugasnya;
b.	Memimpin dan mengkoordinasikan tugas bawahan;
c.	Melaksanakan pengawasan terhadap bawahan;
d.	Menyiapkan bahan penyebarluasan dan penerangan melalui media massa;
e.	Menyiapkan bahan untuk siaran pers dan konfrensi pers;
f.	Mempersiapkan bahan guna penyusunan penerangan dan publikasi;
g.	Memberikan pendapat dan saran kepada Kepala Bagian.

Pasal 43
(1) Tugas Pokok Sub Bagian Pelayanan Kemuseuman adalah menyiapkan sarana dan prasarana serta bahan-bahan lain untuk keperluan museum Pemilihan Umum.
(2) Uraian tugas Kepala Sub Bagian Pelayanan Kemuseuman adalah :
a.	Membantu Kepala Bagian dalam melaksanakan tugasnya;
b.	Memimpin dan mengkoordinasi tugas bawahan;
c.	Melaksanakan pengawasan terhadap bawahan;
d.	Mengumpulkan bahan untuk kemuseuman KPU;
e.	Menyiapkan sarana dan prasarana untuk pelayanan kemuseuman KPU;
f.	Mengelola dokumentasi dan perpustakaan KPU;
g.	Melaksanakan pelayanan kemuseuman;
h.	Memberi pendapat dan saran kepada Kepala Bagian.

Bagian Keempat 
Bagian Penerangan Pemilihan Umum

Pasal 44
(1)	Tugas Pokok Bagian Penerangan Pemilihan Umum adalah menyiapkan pelaksanaan   sosialisasi perundang-undangan Pemilihan Umum, penataran, peragaan tata cara pemungutan suara serta pemantauan pelaksanaan tahap-tahap Pemilihan Umum.
(2)	Uraian tugas Kepala Bagian Penerangan Pemilihan Umum adalah :
a.	Membantu Kepala Biro dalam melaksanakan tugasnya;
b.	Memimpin dan mengkoordinasikan tugas Kepala Sub Bagian;
c.	Melaksanakan pengawasan terhadap Kepala Sub Bagian;
d.	Menyusun bahan persiapan dan pengaturan sosialisasi perundang-undangan
	Pemilu;
e.	Mengatur pelaksanaan tata cara/peragaan Pemilihan Umum;
f.	Mempersiapkan pelaksanaan pemantauan tahap-tahap Pemilihan Umum;
g.	Mempersiapkan pelaksanaan pemantauan sidang-sidang MPR;
h.	Mempersipakan pelaksanaan pemantauan acara persidangan DPR/MPR;
i.	Memberikan pendapat dan saran kepada Kepala Biro.

Pasal 45
(1)	Tugas Pokok Sub Bagian Sosialisasi adalah melakukan penyiapan bahan, sarana, prasarana dalam rangka pelaksanaan sosialisasi Pemilihan Umum.
(2)	Uraian tugas Kepala Sub Bagian Sosialisasi adalah :
a. 	Membantu Kepala Bagian dalam melaksanakan tugasnya;
b. 	Memimpin dan mengkoordinasikan tugas bawahan;
c. 	Melaksanakan pengawasan terhadap bawahan;
d.	Menyiapkan bahan, sarana, prasarana dalam rangka pelaksanaan sosialisasi Pemilu;
e.	Menyiapkan bahan kerja sama dengan instansi terkait dalam rangka sosialisasi Pemilihan Umum;
f.	Memberikan pendapat dan saran kepada Kepala Bagian.

Pasal 46
(1)	Tugas Pokok Sub Bagian Peragaan adalah melakukan penyiapan bahan pelaksanaan kegiatan peragaan pemungutan suara.
(2) Uraian tugas Kepala Sub Bagian Peragaan adalah :
a. 	Membantu Kepala Bagian dalam melaksanakan tugasnya;
b. 	Memimpin dan mengkoordinasikan tugas bawahan;
c. 	Melaksanakan pengawasan terhadap bawahan;
d. 	Menyiapkan sarana dan prasarana kegiatan peragaan pemungutan suara;
e. 	Menyiapkan bahan peragaan untuk pemungutan suara;
f.   	Memberikan pendapat dan saran kepada Kepala Bagian.

Pasal 47
(1)	Tugas Pokok Sub Bagian Pemantauan Pemilihan Umum adalah menyiapkan pelaksanaan pemantauan tahap kegiatan Pemilihan Umum serta melakukan urusan tata usaha Biro.
(2)	Uraian tugas Kepala Sub Bagian Pemantauan Pemilihan Umum adalah :
a.	Membantu Kepala Bagian dalam melaksanakan tugasnya;
b.	Memimpin dan mengkoordinasikan tugas bawahan;
c.	Melaksanakan pengawasan terhadap bawahan;
d.	Menyiapkan bahan pelaksanaan pemantauan tahap kegiatan Pemilihan Umum;
e.	Melaksanakan urusan tata usaha Biro;
f.	Melaksanakan pendistribusian surat kabar/majalah untuk para pejabat di
	lingkungan KPU;
g.	Melaksanakan urusan tata usaha Biro;
h.	Memberikan pendapat dan saran kepada Kepala Bagian.

BAB VI 
BIRO KEUANGAN

Bagian Pertama 
Jabatan Struktural pada Biro Keuangan

Pasal 48
Jabatan Struktural pada Biro Keuangan terdiri dari :
a. 	Kepala Biro Keuangan;
b. 	Wakil Kepala Biro Keuangan;
c. 	Kepala Bagian Penyusunan Anggaran Wilayah I, terdiri dari :
1) 	Kepala Sub Bagian Wilayah I/A;
2) 	Kepala Sub Bagian Wilayah I/B.
d. 	Kepala Bagian Penyusunan Anggaran Wilayah II, terdiri dari:
1) 	Kepala Sub Bagian Wilayah II/A;
2) 	Kepala Sub Bagian Wilayah II/B.
e. 	Kepala Bagian Penyusunan Anggaran Wilayah III, terdiri dari
1) 	Kepala Sub Bagian Wilayah III/A;
2) 	Kepala Sub Bagian Wilayah III/B.
f.	Kepala Bagian Perbendaharaan, terdiri dari:
1) 	Kepala Sub Bagian Kebendaharawanan;
2)	Kepala Sub Bagian Perbendaharaan.

Bagian Kedua 
Kepala Biro dan Wakil Kepala Biro Keuangan

Pasal 49
Tugas Pokok Biro Keuangan adalah menyusun anggaran biaya Pemilihan Umum, menyelesaikan otorisasi, menampung dan memeriksa pertanggungjawaban keuangan serta membukukan dan membuat perhitungan anggaran yang dibagi dalam Wilayah Pembinaan Anggaran.

Pasal 50
Uraian tugas Kepala Biro Keuangan adalah :
a.   Membantu Sekretaris Umum KPU dalam melaksanakan tugasnya;
b.	Memimpin, mengkoordinasikan dan mengawasi tugas Wakil Kepala Biro dan Kepala Bagian;
c.	Melakukan koordinasi dengan Biro-biro dalam penyusunan rancangan anggaran biaya Pemilihan Umum;
d.	Menyusun anggaran biaya Pemilihan Umum; 
e.	Menyelesaikan   otorisasi,   menampung   dan   memeriksa   pertanggungjawaban keuangan;
f.	Membukukan dan membuat perhitungan anggaran yang dibagi dalam Wilayah Pembinaan Anggaran;
g.	Melakukan petunjuk Pelaksanaan Anggaran Biaya Pemilu dan melaksanakan fungsi ordonatur;
h.	Melaksanakan urusan perbendaharaan dan tata usaha keuangan;
i.	Memberikan pendapat dan saran kepada Sekretaris Umum KPU.

Pasal 51
Uraian tugas Wakil Kepala Biro Keuangan adalah :
a.   Membantu Kepala Biro dalam melaksanakan tugasnya;
b.	Mengkoordinasikan dan memberikan petunjuk teknis terhadap tugas Kepala Bagian;
c.	Melakukan pembinaan terhadap kinerja Kepala Bagian dan Kepala Sub Bagian dalam intern Biro;
d.	Menyusun laporan kegiatan Biro Keuangan secara berkala;
e.	Mewakili Kepala Biro apabila Kepala Biro berhalangan melaksanakan tugasnya;
f.	Memberikan pendapat dan saran kepada Kepala Biro

Bagian Ketiga 
Bagian Penyusunan Anggaran Wilayah I

Pasal 52
(1)	Tugas Pokok Kepala Bagian Penyusunan Anggaran Wilayah I adalah menyusun rancangan anggaran Pemilihan Umum, menyelesaikan otorisasi, menampung dan memeriksa pertanggungjawaban keuangan ditingkat Pusat dan wilayah Jawa.
(2)	Uraian tugas Kepala Bagian Penyusunan Anggaran Wilayah I adalah :
a. 	Membantu Kepala Biro dalam melaksanakan tugasnya;
b. 	Memimpin dan mengkoordinasikan tugas Kepala Sub Bagian;
c. 	Melaksanakan pengawasan terhadap Kepala Sub Bagian;
d. 	Menyusun rencana anggaran Pemilihan Umum secara nasional;
e.	Menyusun  petunjuk  pelaksanaan/petunjuk  teknis  yang  berkaitan  dengan penyusunan anggaran biaya Pemilihan Umum;
f.	Menyelesaikan otorisasi, menampung dan memeriksa pertanggungjawaban keuangan;
g.	Menyusun rencana anggaran biaya Pemilihan Umum untuk panitia pelaksana tingkat pusat dan wilayah Jawa;
h.	Memberikan pendapat dan saran kepada Kepala Biro.

Pasal 53
(1)	Tugas Pokok Sub Bagian Wilayah I/A adalah melakukan penyiapan bahan penyusunan rancangan anggaran biaya Pemilihan Umum secara Nasional serta penyusunan rancangan pengelolaan/pelaksanaan anggaran biaya Pemilihan Umum untuk panitia pelaksana di tingkat Pusat, wilayah DKI Jakarta dan Jawa Barat.
(2)	Uraian tugas Kepala Sub Bagian Wilayah I/A adalah :
a. 	Membantu Kepala Bagian dalam melaksanakan tugasnya;
b. 	Memimpin dan mengkoordinasikan tugas bawahan;
c. 	Melaksanakan pengawasan terhadap bawahan;
d.	Menyiapkan bahan penyusunan rancangan anggaran biaya Pemilihan umum secara nasional;
e.	Menyiapkan bahan penyusunan rancangan pengelolaan/pelaksanaan anggaran biaya Pemilihan Umum untuk panitia pelaksana di tingkat Pusat, wilayah DKI Jakarta dan Jawa Barat;
f.	Memberi pendapat dan saran kepada Kepala Bagian.

Pasal 54
(1)	Tugas Pokok Sub Bagian Wilayah I/B adalah melakukan penyiapan bahan penyusunan rancangan pengelolaan/pelaksanaan anggaran biaya Pemilihan Umum bagi panitia pelaksana di wilayah Jawa Tengah, D.I Yogyakarta dan Jawa Timur.
(2)	Uraian tugas Kepala Sub Bagian Wilayah I/B adalah :
a.	Membantu Kepala Bagian dalam melaksanakan tugasnya;
b.	Memimpin dan mengkoordinasi tugas bawahan;
c.	Melaksanakan pengawasan terhadap bawahan;
d.	Menyiapkan bahan penyusunan rancangan pengelolaan/pelaksanaan anggaran biaya Pemilihan Umum bagi  panitia pelaksana di wilayah Jawa Tengah, D.I Yogyakarta dan Jawa Timur;
e.	Memberi pendapat dan saran kepada Kepala Bagian.

Bagian Keempat 
Bagian Penyusunan Anggaran Wilayah II

Pasal 55
(1)	Tugas Pokok Bagian Penyusunan Anggaran Wilayah II adalah melaksanakan penyusunan rencana anggaran Pemilihan Umum, menyelesaikan otorisasi, menampung dan memeriksa pertanggungjawaban keuangan di wilayah Sumatera dan Kalimantan.
(2)	Uraian tugas Kepala Bagian Penyusunan Anggaran Wilayah II adalah :
a. 	Membantu Kepala Biro dalam melaksanakan tugasnya;
b. 	Memimpin dan mengkoordinasikan tugas Kepala Sub Bagian;
c. 	Melaksanakan pengawasan terhadap Kepala Sub Bagian;
d. 	Menyusun  petunjuk  pelaksanaan/petunjuk  teknis   yang  berkaitan  dengan penyusunan anggaran biaya Pemilihan Umum;
f.	Menyelesaikan otorisasi, menampung dan memeriksa pertanggungjawaban keuangan;
g.	Menyusun rencana anggaran biaya Pemilihan Umum untuk panitia pelaksana di wilayah Sumatera dan Kalimantan;
h.	Memberi pendapat dan saran kepada Kepala Biro.

Pasal 56
(1)	Tugas Pokok Sub Bagian Wilayah II/A adalah menyiapkan bahan penyusunan rancangan pengelolaan/pelaksanaan anggaran biaya Pemilihan Umum untuk panitia pelaksana di wilayah Daerah Istimewa Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau dan Jambi.
(2)	Uraian tugas Kepala Sub Bagian Wailayah II/A adalah :
a. 	Membantu Kepala Bagian dalam melaksanakan tugasnya;
b. 	Memimpin dan mengkoordinasikan tugas bawahan;
c. 	Melaksanakan pengawasan terhadap bawahan;
d.	Menyiapkan bahan penyusunan rancangan pengelolaan/pelaksanaan anggaran biaya Pemilihan Umum untuk panitia pelaksana di wilayah Daerah Istimewa Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau dan Jambi;
e.	Memberikan pendapat dan saran kepada Kepala Bagian.

Pasal 57
(1)	Tugas Pokok Sub Bagian Wilayah II/B adalah menyiapkan bahan penyusunan rancangan pengelolaan/pelaksanaan anggaran biaya Pemilihan Umum untuk panitia pelaksana di wilayah Bengkulu, Sumatera Selatan, Lampung dan Kalimantan.
(2)	Uraian tugas Kepala Sub Bagian Wilayah II/B adalah :
a.	Membantu Kepala Bagian dalam melaksanakan tugasnya;
b.	Memimpin dan mengkoordinasikan tugas bawahan;
c.	Melaksanakan pengawasan terhadap bawahan;
d.	Menyiapkan bahan penyusunan rancangan pengelolaan/pelaksanaan anggaran biaya Pemilihan Umum untuk panitia pelaksana di wilayah Bengkulu, Sumatera Selatan, Lampung dan Kalimantan;
e.	Memberikan pendapat dan saran kepada Kepala Bagian.

Bagian Kelima 
Bagian Penyusunan Anggaran Wilayah III

Pasal 58
(1)	Tugas Pokok Bagian Penyusunan Anggaran Wilayah III adalah melaksanakan penyusunan rencana anggaran Pemilihan Umum, menyelesaikan otorisasi, menampung dan memeriksa pertanggungjawaban keuangan Wilayah Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, seluruh wilayah Sulawesi, Maluku dan Irian Jaya.
(2)	Uraian tugas Kepala Bagian Penyusunan Anggaran Wilayah III adalah :
a. 	Membantu Kepala Biro dalam melaksanakan tugasnya;
b. 	Memimpin dan mengkoordinasikan tugas Kepala Sub Bagian;
c. 	Melaksanakan pengawasan terhadap Kepala Sub Bagian;
d. 	Menyusun   petunjuk   pelaksanaan/petunjuk   teknis   yang   berkaitan   dengan penyusunan anggaran biaya Pemilihan Umum;
f.	Menyelesaikan otorisasi, menampung dan memeriksa pertanggungjawaban keuangan;
g.	Menyusun rencana anggaran biaya Pemilihan Umum untuk panitia pelaksana di Wilayah Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, seluruh wilayah Sulawesi, Maluku dan Irian Jaya;
h.	Memberikan pendapat dan saran kepada Kepala Biro.

Pasal 59
(1)	Tugas Pokok Sub Bagian Wilayah III/A adalah menyiapkan bahan penyusunan rancangan pengelolaan/pelaksanaan anggaran biaya Pemilihan Umum untuk panitia pelaksana di seluruh wilayah Sulawesi dan Irian Jaya.
(2)	Uraian tugas Kepala Sub Bagian Wilayah III/A adalah :
a. 	Membantu Kepala Bagian dalam melaksanakan tugasnya;
b. 	Memimpin dan mengkoordinasikan tugas bawahan;
c. 	Melaksanakan pengawasan terhadap bawahan;
d. 	Menyiapkan bahan penyusunan rancangan pengelolaan/pelaksanaan anggaran biaya Pemilihan Umum untuk panitia pelaksana di wilayah Sulawesi dan Irian Jaya;
 e. 	Memberikan  pendapat dan saran kepada Kepala Bagian.

Pasal 60
(1)	Tugas Pokok Sub Bagian Wilayah III/B adalah menyiapkan bahan penyusunan rancangan pengelolaan/pelaksanaan anggaran biaya Pemilihan Umum untuk panitia pelaksana di wilayah Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur
 (2)	Uraian tugas Kepala Sub Bagian Wilayah III/B adalah :
a.	Membantu Kepala Bagian dalam melaksanakan tugasnya;
b.	Memimpin dan mengkoordinasikan tugas bawahan;
c. 	Melaksanakan pengawasan terhadap bawahan;
d.	Menyiapkan bahan penyusunan rancangan pengelolaan/pelaksanaan anggaran biaya Pemilihan Umum untuk panitia pelaksana  di  wilayah  Bali,  Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur dan Maluku;
e.	Memberikan   pendapat dan saran kepada Kepala Bagian.

Bagian Keenam 
Bagian Perbendaharaan

Pasal 61
(1)	Tugas Pokok Bagian Perbendaharaan adalah menyusun petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis perbendaharaan mengenai pengelolaan anggaran biaya Pemilihan Umum, proses tuntutan perbendaharaan dan tuntutan ganti rugi.
(2)	Uraian tugas Kepala Bagian Perbendaharaan adalah :
a.	Membantu Kepala Biro dalam melaksanakan tugasnya;
b.	Memimpin dan mengkoordinasikan tugas Kepala Sub Bagian;
c.	Melaksanakan pengawasan terhadap Kepala Sub Bagian;
d.	Menyusun petunjuk pelaksanaan/petunjuk teknis yang berkaitan dengan tugas- tugas   perbendaharaan   mengenai   pengelolaan   anggaran   biaya  Pemilihan Umum;
 e.	Menyelesaikan berbagai kasus pada panitia pelaksana Pemilihan Umum di daerah   yang   berakibat   merugikan   negara   termasuk   proses   tuntutan perbendaharaan dan tuntutan ganti rugi;
 f.	Memberikan pendapat dan saran kepada Kepala Biro.

Pasal 62
(1)	Tugas Pokok Sub Bagian Kebendaharawanan adalah melakukan pembukuan, pertanggungjawaban serta melaksanakan tugas lainnya yang berkaitan dengan tugas kebendaharawanan.
(2)	Uraian tugas Kepala Sub Bagian Kebendaharawanan adalah :
a.	Membantu Kepala Bagian dalam melaksanakan tugasnya; 
b.	Memimpin dan mengkoordinasikan tugas bawahan; 
c.	Melaksanakan pengawasan terhadap bawahan;
d.	Melaksanakan pembukuan, pembayaran dan pertanggungjawaban pengelolaan anggaran dan keuangan Pemilu;

Pasal 63
(1)	Tugas Pokok Sub Bagian Perbendaharaan adalah menyiapkan bahan penyusunan konsep surat keputusan, petunjuk pelaksanaan/petunjuk teknis dan menyelesaikan tugas lainnya yang berkaitan dengan tugas perbendaharaan termasuk proses tuntutan perbendaharaan dan tuntutan ganti rugi serta melakukan urusan tata usaha Biro.
(2)	Uraian tugas Kepala Sub Bagian Perbendaharaan adalah :
a. 	Membantu Kepala Bagian dalam melaksanakan tugasnya;
b. 	Memimpin dan mengkoordinasikan tugas bawahan;
c. 	Melaksanakan pengawasan terhadap bawahan;
d. 	Menyiapkan  bahan  penyusunan  konsep   surat  keputusan   dan  petunjuk pelaksanaan/petunjuk teknis dibidang perbendaharaan;
e.	Melaksanakan tugas lainnya yang berkaitan dengan tugas perbendaharaan termasuk proses pengujian tuntutan perbendaharaan dan tuntutan ganti rugi;
f.	Melaksanakan urusan tata usaha Biro; 
g.	Memberikan pendapat dan saran kepada Kepala Bagian.

BAB VII 
BIRO UMUM

Bagian Pertama 
Jabatan Struktural pada Biro Umum

Pasal 64
Jabatan Struktural pada Biro Umum terdiri dari:
a. 	Kepala Biro Umum;
b. 	Wakil Kepala Biro Umum;
c.  	Kepala Bagian Tata Usaha, terdiri dari:
1) 	Kepala Sub Bagian Persuratan dan Kearsipan;
2) 	Kepala Sub Bagian Penggandaan;
3) 	Kepala Sub Bagian Tata Usaha Pimpinan.
d. 	Kepala Bagian Personil, terdiri dari:
1) 	Kepala Sub Bagian Administrasi Personil;
2) 	Kepala Sub Bagian Pengembangan Pegawai;
3) 	Kepala Sub Bagian Kesejahteraan Personil.

Kepala Bagian Rumah Tangga, terdiri dari :
1) Kepala Sub Bagian Urusan Dalam;
2) Kepala Sub Bagian Protokol;
3) Kepala Sub Bagian Angkutan dan Administrasi Perjalanan Dinas;
4) Kepala Sub Bagian Urusan Gaji.
Bagian Kedua Kepala Biro dan Wakil Kepala Biro Umum
Pasal 65
Tugas Pokok Biro Umum adalah melaksanakan urusan ketatausahaan, kearsipan, urusan personalia, dan rumah tangga.
Pasal 66
Uraian tugas Kepala Biro Umum adalah :
a.   Membantu Sekretaris Umum KPU dalam melaksanakan tugasnya;
b.   Memimpin dan mengkoordinasikan serta mengawasi tugas Wakil Kepala Biro dan
Kepala Bagian; c.   Melakukan koordinasi dengan Biro-biro dalam penyusunan rancangan anggaran
biaya kegiatan Sekretariat Umum KPU dan KPU; d.   Menyusun   rencana,   pengelolaan   dan   evaluasi   pelayanan   administrasi   di
lingkungan KPU;
e.   Mengendalikan urusan tata surat menyurat dan tata kearsipan di lingkungan KPU; f.    Mengendalikan urusan personalia dan kebutuhan SDM; g.   Mengendalikan urusan rumah tangga dan protokol di lingkungan KPU; h.   Membina pegawai pada Sekretariat Umum KPU; i.    Memberikan pendapat dan saran kepada Sekretaris Umum KPU.
Pasal 67
Uraian tugas Wakil Kepala Biro Umum adalah :
a.   Membantu Kepala Biro dalam melaksanakan tugasnya;
b.   Mengkoordinasikan dan memberikan petunjuk teknis terhadap tugas Kepala
Bagian; c.   Melakukan pembinaan terhadap kinerja Kepala Bagian dan Kepala Sub Bagian
dalam intern Biro;
d.   Menyusun bahan laporan Biro secara berkala; e.   Mengkoordinasikan tugas-tugas kepanitiaan dalam KPU; f.    Mewakili Kepala Biro apabila Kepala Biro berhalangan melaksanakan tugasnya;

Bagian Ketiga Bagian Tata Usaha
Pasal 68
(1) Tugas Pokok Bagian Tata Usaha adalah meiaksanakan urusan surat mcnyurat dan kearsipan di lingkungan KPU.
(2) Uraian tugas Kepala Bagian Tata Usaha adalah :
a.  Membantu Kepala Biro dalam meiaksanakan tugasnya;
b. Memimpin dan mengkoordinasikan tugas Kepala Sub Bagian;
c.  Meiaksanakan pengawasan terhadap Kepala Sub Bagian;
d. Menyusun   rencana   dan   pengendalian   surat   menyurat   dan   kearsipan   di
lingkungan KPU;
e.  Meiaksanakan urusan surat menyurat dan ekspedisi di lingkungan KPU; f.   Meiaksanakan    penerimaan,    pencatatan    surat    masuk    ke    KPU    serta
mendistribusikan ke unit-unit pengolah, dan atau kepada yang bersangkutan; g. Meiaksanakan pengiriman surat/naskah dinas KPU sesuai alamat tujuan di
Pusat maupun Daerah;
h. Meiaksanakan tata kearsipan di lingkungan KPU; i.   Meiaksanakan penyimpanan dan pemilahan arsip surat-surat, naskah-naskah
dinas dilingkungan KPU; j.   Meiaksanakan penggandaan dan reproduksi surat/naskah dinas dan dokumen
di lingkungan KPU;
k. Meiaksanakan evaluasi pengelolaan ketatausahaan dan kearsipan; 1.   Meiaksanakan pengetikan naskah-naskah dinas; m. Meiaksanakan ketatausahaan pimpinan; n. Memberikan pendapat dan saran kepada Kepala Biro.
Pasal 69
(1) Tugas Pokok Sub Bagian Persuratan dan Kearsipan adalah melakukan urusan pengelolaan surat-surat, naskah dinas, ekspedisi dan kearsipan di lingkungan KPU.
(2) Uraian tugas Kepala Sub Bagian Persuratan dan Kearsipan adalah :
a.  Membantu Kepala Bagian dalam meiaksanakan tugasnya;
b. Memimpin dan mengkoordinasikan pelaksanaan tugas bawahan;
c.  Meiaksanakan pengawasan terhadap bawahan;
d. Meiaksanakan  urusan  pengelolaan surat-surat,  ekspedisi  dan  kearsipan  di
lingkungan KPU; e.   Meiaksanakan penerimaan, pencatatan surat-surat yang masuk ke KPU dan
mendistribusikan ke unit-unit pengolah dan atau kepada yang bersangkutan; f.   Meiaksanakan pencatatan dan pengiriman surat, himpunan-himpunan naskah

29
g. Melaksanakan penyimpanan dan pemilahan arsip sesuai klarifikasi surat dan
atau naskah dinas;
h. Melakukan pemilahan dan mengklasifikasikan arsip dinamis dan arsip statis; i.   Melakukan penyusutan arsip inaktif; j.   Menyerahkan arsip statis kepada Arsip Nasional; k. Melaksanakan retensi dan pemusnahan arsip statis yang tidak bernilai guna
secara berkala; 1.   Memberikan pendapat dan saran kepada Kepala Bagian.
Pasal 70
(1)Tugas Pokok Sub Bagian Penggandaan adalah melakukan urusan pengetikan, penggandaan surat/naskah dinas dan dokumentasi di lingkungan KPU.
(2) Uraian tugas Kepala Sub Bagian Penggandaan adalah :
a.	Membantu Kepala Bagian dalam melaksanakan tugasnya;
b.	Memimpin dan mengkoordinasikan tugas bawahan;
c.	Melaksanakan pengawasan terhadap bawahan;
d.	Melaksanakan pengetikan, penggandaan, reproduksi surat/naskah dinas dan
	dokumentasi di lingkungan KPU;
e.	Melaksanakan pemeliharaan sarana dan prasarana peralatan penggandaan;
f.	Memberikan pendapat dan saran kepada Kepala Bagian.
Pasal 71
(1) Tugas Pokok Sub Bagian Tata Usaha Pimpinan adalah   melakukan urusan tata usaha pimpinan di lingkungan KPU.
(2) Uraian tugas Kepala Sub Bagian Tata Usaha Pimpinan adalah :
a. Membantu Kepala Bagian dalam melaksanakan tugasnya;
b. Memimpin dan mengkoordinasikan tugas bawahan;
c. Melaksanakan pengawasan terhadap bawahan;
d. Melaksanakan urusan tata usaha pimpinan di lingkungan KPU;
e. Melaksanakan   penerimaan,   pencatatan    dan   pendistribusian    surat-surat
masuk/keluar  ke  dan  dari  Pimpinan  KPU  dan   Sekretaris  Umum/Wakil
Sekretaris Umum KPU; f.   Melaksanakan   penerimaan,    pencatatan    dan   pendistribusian    surat-surat
masuk/keluar ke dan dari Kepala Biro Umum KPU; g. Memberikan pendapat dan saran kepada Kepala Bagian.
Bagian Keempat Bagian Personil
Pasal 72
(1) Tugas Pokok Bagian Personil adalah melaksanakan pengelolaan administrasi personil, pembinaan administrasi nersnnil rhn

30
(2) Uraian tugas Kepala Bagian Personil adalah :
a. Membantu Kepala Biro dalam melaksanakan tugasnya;
b. Memimpin dan mengkoordinasikan tugas Kepala Sub Bagian;
c. Melaksanakan pengawasan terhadap Kepala Sub Bagian;
d. Menyusun rencana pengelolaan dan evaluasi urusan personil;
e. Melaksanakan dan mengendalikan administrasi personil di lingkungan KPU
dan Panitia Pelaksana Pemilihan Umum di Pusat dan Daerah; f.   Melaksanakan   dan  mengendalikan  pengembangan  pegawai   dilingkungan
Sekretariat Umum KPU; g. Melaksanakan   pembinaan   administrasi   personil   dan   disiplin   pegawai
Sekretariat Umum KPU; h. Melaksanakan   pengendalian   peningkatan   kesejahteraan   dan   perawatan
kesehatan personil di lingkungan KPU; i.   Mengadakan   koordinasi   dengan   instansi   terkait   dalam   penyelenggaraan
pendidikan dan pelatihan untuk peningkatan SDM/Personil Sekretariat Umum
KPU; j.   Memberikan pendapat dan saran kepada Kepala Biro.
Pasal 73
(1) Tugas Pokok Sub Bagian Administrasi Personil adalah melakukan pengurusan administrasi kepegawaian dan personil di lingkungan KPU serta Panitia Pelaksana Pemilihan Umum di Pusat dan Daerah.
(2) Uraian tugas Kepala Sub Bagian Administrasi Personil adalah :
a. Membantu Kepala Bagian dalam melaksanakan tugasnya;
b. Memimpin dan mengkoordinasikan tugas bawahan;
c. Melaksanakan pengawasan terhadap bawahan;
d. Melaksanakan   pengurusan   administrasi   kepegawaian    dan   personil    di
lingkungan KPU serta Panitia Pelaksanan Pemilihan Umum di Pusat dan
Daerah; e. Menyiapkan data/bahan untuk pengangkatan dan pemberhentian personil di
lingkungan KPU, Panitia Penyelenggara/Pelaksana Pemilu di Pusat dan Daerah
serta Perwakilan RI di Luar Negeri; f.   Melaksanakan pengurusan hak-hak personil KPU dan pegawai Sekretariat
Umum KPU sesuai peraturan yang berlaku; g. Memberikan saran dan pendapat kepada Kepala Bagian.
Pasal 74
(1) Tugas Pokok Sub Bagian Pengembangan Pegawai adalah melakukan penyiapan pengembangan pegawai, pengembangan karier pegawai dan penyiapan pendayagunaan lulusan pendidikan dan pelatihan pegawai.
(2) Uraian tugas Kepala Sub Bagian Pengembangan Pegawai adalah : a.  Membantu Kepala Bagian dalam melaksanakan tugasnya;
V)      IVTpmimnin Hnn mpnaVr^nrrlir»QciVon inrron Ko^TroV*^*^.

31
d. Menyiapkan bah an rencana pengembangan pegawai dan pengembangan karier
pegawai;
e. Menyiapkan pendayagunaan lulusan pendidikan dan pelatihan pegawai; f.   Menyiapkan rencana kebutuhan pendidikan dan pelatihan pegawai; g. Melaksanakan penyusunan  Daftar Unit Kepangkatan  (DUK)  dan  Daftar
Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DPS) pegawai Sekretariat Umum KPU; h. Mengadakan koordinasi  dengan instansi  terkait dalam menyelenggarakan
pendidikan dan pelatihan untuk peningkatan SDM/Personil Sekretariat Umum
KPU; i.   Memberikan pendapat dan saran kepada Kepala Bagian.
Pasal 75
(1)Tugas Pokok Sub Bagian Kesejahteraan Personil adalah    melakukan urusan peningkatan kesejahteraan dan perawatan kesehatan personil KPU.
(2) Uraian tugas Kepala Sub Bagian Kesejahteraan Personil adalah :
a.  Membantu Kepala Bagian dalam melaksanakan tugasnya;
b. Memimpin dan mengkoordinasikan tugas bawahan;
c. Melaksanakan pengawasan terhadap bawahan;
d. Melaksanakan peningkatan kesejahteraan dan perawatan kesehatan personil
KPU; e. Mengurus pengadaan Poliklinik bagi Personil KPU dan pemeriksaan kesehatan
bagi pejabat Sekretariat Umum KPU serta Askes; f.   Mengurus pengusulan pemberian penghargaan tanda kehormatan bagi pegawai
Sekretariat Umum KPU;
g. Melaksanakan pengadaan pakaian dinas personil KPU secara periodik; h. Mengurus pemberian uang duka bagi personil KPU sesuai peraturan yang
berlaku; i.   Melaksanakan kesejahteraan dan pembinaan jasmani maupun rohani bagi
personil KPU; j.   Memberikan pendapat dan saran kepada Kepala Bagian.
Bagian Kelima Bagian Rumah Tangga
Pasal 76
(1) Tugas Pokok Bagian Rumah Tangga adalah melaksanakan dan mengendalikan urusan rumah tangga dan protokol di lingkungan KPU.
(2) Uraian tugas Kepala Bagian Rumah Tangga adalah :

c.  Melaksanakan pengawasan terhadap bawahan;
d. Melaksanakan   pengaturan   dan   pengendalian   urusan   rumah   tangga   dan
protokol di lingkungan KPU ;
e.  Menyusun rencana kebutuhan Sekretariat Umum KPU; f.   Melaksanakan administrasi dan pemeliharaan barang-barang inventaris kantor
KPU; g. Mengatur    administrasi    penyimpanan    dan    pengeluaran    barang-barang
kebutuhan Sekretariat Umum KPU; h. Mengatur kebersihan halaman/lingkungan kantor'dan gedung serta ruang kerja
personil KPU dan Sekretariat Umum KPU;
i.   Mengatur pelaksanaan administrasi perjalanan dinas personil KPU; j.   Mengatur pelaksanaan penggunaan dan perawatan kendaraan dinas KPU; k. Mengatur pelaksanaan pembayaran gaji/honor bag! personil KPU; 1.   Mengatur pelaksanaan tata ruang dan keprotokolan; m. Memberikan pendapat dan saran kepada Kepala Biro.
Pasal 77
(1)Tugas Pokok Sub Bagian Urusan Dalam adalah melakukan penyiapan urusan clalam di lingkungan KPU.
(2) Uraian tugas Kepala Sub Bagian Urusan Dalam adalah :
a.  Membantu Kepala Bagian dalam melaksanakan tugasnya;
b. Memimpin dan mengkoordinasikan tugas bawahan;
c.  Melaksanakan pengawasan terhadap bawahan;
d. Menyiapkan  bah an  untuk penyusunan  rencana  kegiatan   urusan   clalam   di
lingkungan KPU; e.  Melaksanakan perawatan dan pemeliharaan Gedung KPU/ruang kerja, barang
inventaris antara lain peralatan listrik/mesin disel, AC, lift, telepon, pompa air,
alat   pemadam   kebakaran,   komputer,   mesin   ketik   secara   pisik   maupun
administratif; f.   Memelihara kebersihan lingkungan kantor dan gedung/ruang kerja personil
KPU dan Sekretariat Umum KPU; g. Melayani kebutuhan administrasi sarana dan prasarana kantor di lingkungan
KPU; h. Mengurus pembayaran dan pertanggungjawaban penggunaan listrik, telepon,
faksimile dan air di lingkungan KPU; i.   Menyiapkan penataan ruangan kerja KPU; j.   Menyiapkan administrasi barang-barang kebutuhan KPU; k. Menyiapkan konsumsi bagi pejabat/personil KPU; 1.   Memberikan pendapat dan saran kepada Kepala Bagian.
Pasal 78

33
(2) Uraian tugas Kepala Sub Bagian Protokol adalah :
a.  Membantu Kepala Bagian dalam melaksanakan tugasnya;
b. Memimpin dan mengkoordinasikan tugas bawahan;
c. Melaksanakan pengawasan terhadap bawahan;
d. Melaksanakan penyiapan keprotokolan di lingkungan KPU;
e. Melaksanakan pengaturan ruangan dan perlengkapannya untuk rapat-rapat
KPU;
f.   Melaksanakan pemberitahuan acara rapat-rapat KPU; g. Mengatur acara penerimaan tamu pimpinan KPU; h. Memberikan pendapat dan saran kepada Kepala Bagian.
Pasal 79
(1) Tugas Pokok Sub Bagian Angkutan dan Administrasi Perjalanan Dinas adalah melakukan pengelolaan kendaraan dinas operasional dan penyiapan administrasi perjalanan dinas pejabat dan personil di lingkungan KPU.
(2) Uraian tugas Kepala Sub Bagian Angkutan dan Administrasi Perjalanan Dinas adalah :
a. Membantu Kepala Bagian dalam melaksanakan tugasnya;
b. Memimpin dan mengkoordinasikan tugas bawahan;
c. Melaksanakan pengawasan terhadap bawahan;
d. Melaksanakan pengelolaan kendaraan dinas operasional;
e. Melaksanakan perawatan kendaraan dinas operasional di lingkungan KPU;
f.   Melaksanakan   penyiapan   bahan   bakar   kendaraan   dinas   dan   kendaraan
operasional KPU; g. Melaksanakan administrasi perjalanan dinas pejabat dan personil di lingkungan
KPU; h. Memberikan pendapat dan saran kepada Kepala Bagian.
Pasal 80
(1) Tugas Pokok Sub Bagian Urusan Gaji adalah melakukan penyiapan administrasi gaji pegawai Sekretariat KPU dan personil di lingkungan KPU serta urusan tata usaha Biro.
(2) Uraian tugas Kepala Sub Bagian Urusan Gaji adalah :
a.	Membantu Kepala Bagian dalam melaksanakan tugasnya;
b.	Memimpin dan mengkoordinasikan tugas bawahan;
c.	Melaksanakan pengawasan terhadap bawahan;
d.	Membuat Daftar Gaji/Honor bagi pegawai dan personil KPU;
e.	Melaksanakan pembayaran Gaji/Honor bagi Pegawai dan Personil KPU;
f.	Menyusun pertanggung jawaban pelaksanaan pembayaran gaji/honor  kepada
	Bendaharawan;

34
BAB VIII BIRO PERLENGKAPAN
Bagian Pertama Jabatan Struktural pada Biro Perlengkapan
Pasal 81
Jabatan Struktural pada Biro Perlengkapan terdiri dari :
a. Kepala Biro Perlengkapan;
b. Wakil Kepala Biro Perlengkapan;
c. Kepala Bagian Penyusunan Rencana Perlengkapan, terdiri dari:
1) Kepala Sub Bagian Penyusunan Rencana Pengadaan;
2) Kepala Sub Bagian Verifikasi, Inventarisasi dan Penghapusan.
d. Kepala Bagian Pengadaan, terdiri dari:
1) Kepala Sub Bagian Administrasi Pengadaan;
2) Kepala Sub Bagian Pengadaan Barang dan Jasa.
e. Kepala Bagian Alokasi dan Distribusi, terdiri dari:
1) Kepala Sub Bagian Alokasi;
2) Kepala Sub Bagian Distribusi dan Administrasi Pergudangan.
Bagian Kedua Kepala Biro Dan Wakil Kepala Biro Perlengkapan
Pasal 82
Tugas Pokok Biro Perlengkapan adalah melaksanakan pengadaan dan pengelolaan barang perlengkapan keperluan Pemilihan Umum.
Pasal 83
Uraian tugas Kepala Biro Perlengkapan :
a.   Membantu Sekretaris Umum KPU dalam melaksanakan tugasnya;
b.   Memimpin,   mengkoordinasikan dan mengawasi tugas Wakil Kepala Biro dan
Kepala Bagian;
c.   Menganalisa dan menyusun rencana kebutuhan perlengkapan Pemilihan Umum; d.   Mengkoordinasikan penyusunan rencana alokasi dan pendistribusian barang dan
jasa;
e.   Melakukan verifikasi, inventarisasi dan penghapusan barang; f.    Melakukan urusan pengadaan barang perlengkapan Pemilihan Umum; g.   Melakukan pengelolaan, penvimDanan.

35
Pasal 84
Uraian tugas Wakil Kepala Biro Perlengkapan adalah :
a.   Membantu Kepala Biro dalam melaksanakan tugas;
b.   Mengkoordinasikan dan memberikan petunjuk teknis terhadap tugas Kepala
Bagian; c.   Melakukan pembinaan terhadap kinerja Kepala Bagian dan Kepala Sub Bagian
dalam intern Biro;
d.   Menyusun bahan laporan Biro secara berkala; e.   Menyusun rencana alokasi dan pendistribusian barang dan jasa; f.    Mewakili Kepala Biro apabila Kepala Biro berhalangan melaksanakan tugasnya; g.   Memberikan pendapat dan saran kepada Kepala Biro.
Bagian Ketiga Bagian Penyusunan Rencana Perlengkapan
Pasal 85
(1) Tugas Pokok Bagian Penyusunan Rencana Perlengkapan adalah melaksanakan penyusunan rencana pengadaan barang.
(2) Uraian tugas Kepala Bagian Penyusunan Rencana Perlengkapan adalah :
a. Membantu Kepala Biro dalam melaksanakan tugas;
b. Memimpin dan mengkoordinasikan tugas Kepala Sub Bagian;
c. Melaksanakan pengawasan terhadap Kepala Sub Bagian;
d. Menyusun rencana kebutuhan perlengkapan Pemilihan Umum;
e. Menyiapkan bahan penyusunan verifikasi,  inventarisasi  dan penghapusan
perlengkapan Pemilihan Umum; f.   Memberikan pendapat dan saran kepada Kepala Biro.
Pasal 86
(1) Tugas Pokok Sub Bagian Penyusunan Rencana Pengadaan adalah   melakukan penyiapan penyusunan rencana pengadaan barang perlengkapan.
(2) Uraian tugas Kepala Sub Bagian Penyusunan Rencana Pengadaan adalah :
a.	Membantu Kepala Bagian melaksanakan tugasnya;
b.	Memimpin dan mengkoordinasikan pelaksanaan tugas bawahan;
c.	Melaksanakan pengawasan terhadap bawahan;
d.	Menyiapkan bahan/data penyusunan rencana pengadaan barang;
e.	Menyiapkan  bahan penyusunan rencana pengadaan  barang perlengkapan

36
Pasal 87
(1) Tugas Pokok Sub Bagian Verifikasi, Inventarisasi dan Penghapusan adalah melakukan urusan verifikasi, inventarisasi dan penghapusan atas barang perlengkapan Pemilihan Umum.
(2) Uraian tugas Kepala Sub Bagian Verifikasi, Inventarisasi dan Penghapusan adalah :
a.  Membantu Kepala Bagian dalam melaksanakan tugasnya;
b. Memimpin dan mengkoordinasikan tugas bawahan;
c. Melaksanakan pengawasan terhadap bawahan;
d. Melaksanakan   verifikasi,    inventarisasi    dan   penghapusan    atas    barang
perlengkapan Pemilihan Umum;
e. Menerima barang perlengkapan kantor yang tidak habis pakai; f.   Menginventarisasikanbarang-barang perlengkapan sesuai denganjenisnya; g. Membuat Kartu Inventaris Ruangan (KIR) barang    yang berada disetiap
ruangan kerja;
h. Menyusun Net Konsep surat Keputusan Penghapusan; i.   Menyusun laporan Triwulanan dan laporan Tahunan atas barang-barang Milik
KPU; j.   Memberikan pendapat dan saran kepada Kepala Bagian.
Bagian Keempat Bagian Pengadaan
Pasal 88
(1) Tugas Pokok Bagian Pengadaan adalah melaksanakan urusan pengadaan barang-barang perlengkapan Pemilihan Umum.
(2) Uraian tugas Kepala Bagian adalah :
a. Membantu Kepala Biro dalam melaksanakan tugasnya;
b. Memimpin dan mengkoordinasikan tugas Kepala Sub Bagian;
c. Melaksanakan pengawasan terhadap Kepala Sub Bagian;
d. Melaksanakan   urusan  pengadaan  barang-barang  perlengkapan   Pemilihan
Umum;
e. Melaksanakan administrasi pengadaan barang perlengkapan Pemilihan Umum; f.   Melaksanakan segala tugas yang menyangkut proses pengadaan barang dan
jasa; g. Menerima barang-barang yang diadakan dan menyerahkannya kepada Bagian
Alokasi dan Distribusi;

37
Pasal 89
(1) Tugas Pokok Sub Bagian Administrasi Pengadaan adalah melakukan urusan administrasi pengadaan barang perlengkapan Pemilihan Umum.
(2) Uraian tugas Kepala Sub Bagian Administrasi Pengadaan adalah :
a. Membantu Kepala Bagian dalam melaksanakan tugasnya;
b. Memimpin dan mengkoordinasikan pelaksanaan tugas bawahan:
c. Melaksanakan pengawasan terhadap bawahan;
d. Mencatat dan menginventarisasi perusahaan pengadaan barang dan jasa yang
mengajukan perkenalan ke KPU; e. Mempersiapkan  bahan  yang  berkaitan   dengan  pelelangan,   baik  melalui
pelelangan umum, pelelangan terbatas, pemilihan langsung maupun dengan
cara pengadaan langsung;
f.  Menyiapkan net konsep SPK/Surat Perjanjian (kontrak); g. Mempersiapkan dan meneliti kelengkapan berkas administrasi pembayaran; h. Menghimpun dokumen pengadaan barang, masing-masing dalam satu file
sesuai dengan kegiatan pengadaan; i.   Memberikan pendapat dan saran kepada Kepala Bagian.
Pasal 90
(1) Tugas Pokok Sub Bagian Pengadaan Barang dan Jasa adalah melaksanakan pengadaan barang perlengkapan Pemilihan Umum.
(2) Uraian tugas Kepala Sub Bagian Pengadaan Barang dan Jasa adalah :
a. Membantu Kepala Bagian dalam melaksanakan tugasnya;
b. Memimpin dan mengkoordinasikan tugas bawahan:
c. Melaksanakan pengawasan terhadap bawahan;
d. Melaksanakan pengadaan barang dan jasa perlengkapan Pemilihan Umum;
e. Membuat rencana perkiraan kebutuhan barang mutlak dan barang pendukung
untuk keperluan Pemilu; f.  Menyiapkan  bahan penjelasan  mengenai  RKS  dalam  rangka  Pengadaan
Barang-barang Pemilu;
g. Membuat persyaratan rekanan dan penawaran;
h. Merencanakan Pembentukan Panitia Pelelangan Barang dan Jasa KPU; i.   Memberikan pendapat dan saran kepada Kepala Bagian.
Bagian Kelima Bagian Alokasi dan Distribusi
Pasal 91
(1) Tugas  Pokok  Bagian  Alokasi  dan  Distribusi   adalah  melaksanakan  urusan

37
Pasal 89
(1)Tugas Pokok Sub Bagian Administrasi Pengadaan adalah melakukan urusan administrasi pengadaan barang perlengkapan Pemilihan Uinum.
(2) Uraian tugas Kepala Sub Bagian Administrasi Pengadaan adalah :
a. Membantu Kepala Bagian dalam melaksanakan tugasnya;
b. Memimpin dan mengkoordinasikan pelaksanaan tugas bawahan:
c. Melaksanakan pengawasan terhadap bawahan;
d. Mencatat dan menginventarisasi perusahaan pengadaan barang dan jasa yang
mengajukan perkenalan ke KPU; e. Mempersiapkan  bahan  yang  berkaitan  dengan  pelelangan,   baik  melalui
pelelangan umum, pelelangan terbatas, pemilihan langsung maupun dengan
cara pengadaan langsung;
f.   Menyiapkan net konsep SPK/Surat Perjanjian (kontrak); g. Mempersiapkan dan meneliti kelengkapan berkas administrasi pembayaran; h. Menghimpun dokumen pengadaan barang, masing-masing dalam satu file
sesuai dengan kegiatan pengadaan; i.   Memberikan pendapat dan saran kepada Kepala Bagian.
Pasal 90
(1) Tugas Pokok Sub Bagian Pengadaan Barang dan Jasa adalah melaksanakan pengadaan barang perlengkapan Pemilihan Umum.
(2) Uraian tugas Kepala Sub Bagian Pengadaan Barang dan Jasa adalah :
a. Membantu Kepala Bagian dalam melaksanakan tugasnya;
b. Memimpin dan mengkoordinasikan tugas bawahan:
c. Melaksanakan pengawasan terhadap bawahan;
d. Melaksanakan pengadaan barang dan jasa perlengkapan Pemilihan Umum;
e. Membuat rencana perkiraan kebutuhan barang mutlak dan barang pendukung
untuk keperluan Pemilu; f.  Menyiapkan  bahan penjelasan  mengenai  RKS  dalam  rangka  Pengadaan
Barang-barang Pemilu;
g. Membuat persyaratan rekanan dan penawaran;
h. Merencanakan Pembentukan Panitia Pelelangan Barang dan Jasa KPU; i.   Memberikan pendapat dan saran kepada Kepala Bagian.
Bagian Kelima Bagian Alokasi dan Distribusi
Pasal 91
(1) Tugas  Pokok  Bagian  Alokasi   dan  Distribusi   adalah  melaksanakan  urusan

38
(2) Uraian tugas Kepala Bagian Alokasi dan Distribusi adalah :
a. Membantu Kepala biro dalam melaksanakan tugasnya;
b. Memimpin dan mengkoordinasikan tugas bawahan;
c. Melaksanakan pengawasan terhadap bawahan;
d. Melaksanaan   urusan   penerimaan   dan   penyaluran   barang   perlengkapan
Pemilihan Umum; e. Melaksanakan penerimaan dan penyimpanan barang  perlengkapan Pemilihan
Umum; f.   Melaksanakan   pengalokasian   dan   pendistribusian   barang   perlengkapan
Pemilihan Umum; g. Memberikan pendapat dan saran kepada Kepala Biro.
Pasal 92
(1)  Tugas Pokok Sub Bagian Alokasi adalah melakukan penyiapan alokasi barang perlengkapan keperluan Pemilihan Umum.
(2)  Uraian tugas Kepala Sub Bagian Alokasi adalah :
a. Membantu Kepala Bagian dalam melaksanakan tugasnya;
b. Memimpin dan mengkoordinasikan tugas bawahan;
c. Melaksanakan pengawasan terhadap bawahan;
d. Menyiapkan bahan alokasi barang perlengkapan keperluan Pemilihan Umum;
e. Merencanakan  alokasi  barang keperluan Pemilu bagi  Panitia Pemilihan
Umum di Pusat dan Daerah; f.   Mengalokasikan barang keperluan Pemilu bagi Badan Penyelenggara di Pusat
dan Daerah;
g. Membuat pembukuan barang; h. Memberikan pendapat dan saran kepada Kepala Bagian.
Pasal 93
(1) Tugas Pokok Sub Bagian Distribusi dan Administrasi Pergudangan adalah melakukan urusan pergudangan, pendistribusian dan pengadministrasian pergudangan serta melakukan urusan tata usaha Biro.
(2) Uraian tugas Kepala Sub Bagian Distribusi dan Administrasi adalah :
a. Membantu Kepala Bagian dalam melaksanakan tugasnya;
b. Memimpin dan mengkoordinasikan tugas bawahan;
c. Melaksanakan pengawasan terhadap bawahan;
d. Menyiapkan      bahan      urusan      pergudangan,      pendistribusian      dan
pengadministrasian pergudangan; e. Menerima, menyimpan barang-barang inventaris dan barang-barang pakai
habis keperluan Pemilu/KPU; f.   Mengatur pengeluaran barang-barang inventaris dan barang-barang pakai habis
keperluan KPU;
g. Melaksanakan administrasi pergudangan KPU; h. Melaksanakan urusan tata usahpi Rim-

39
BAB IX BIRO PERHUBUNGAN
Bagian Pertama Jabatan Struktural pada Biro Perhubungan
Pasal 94
Jabtan Struktural pada Biro Perhubungan terdiri dari :
a.  Kepala Biro Perhubungan;
b. Wakil Kepala Biro Perhubungan;
c. Kepala Bagian Angkutan, terdiri dari:
1) Kepala Sub Bagian Angkutan Darat dan Udara;
2) Kepala Sub Bagian Angkutan Laut.
d. Kepala Bagian Pos dan Telekomunikasi, terdiri dari :
1) Kepala Sub Bagian Pos;
2) Kepala Sub Bagian Telekomunikasi.
Bagian Kedua Kepala Biro Dan Wakil Kepala Biro Perhubungan
Pasal 95
Tugas Pokok Biro Perhubungan adalah merencanakan pelaksanaan pengurusan pengangkutan dan pengiriman barang-barang keperluan Pemilihan Umum kepada panitia pelaksana Pemilihan Umum yang ada di daerah, serta menyelenggarakan pengurusan hubungan pos dan telekomunikasi.
Pasal 96
Uraian tugas Kepala Biro Perhubungan adalah :
a.   Membantu Sekretaris Umum KPU dalam melaksanakan tugasnya;
b.   Memimpin, mengkordinasikan dan mengawasi tugas Wakil Kepala Biro dan
Kepala Bagian; c.   Melakukan koordinasi antar Biro-biro dalam menyusun rencana pelaksanaan
angkutan barang dan hubungan komunikasi sesuai kebutuhan; d.   Menyusun rencana pelaksanaan pengurusan pengangkutan dan pengiriman; e.   Melaksanakan dan mengurus pengiriman barang-barang keperluan Pemilihan
Umum dengan menggunakan sarana angkutan darat, laut dan udara; f.    Melaksanakan dan mengurus hubungan pos dan telekomunikasi; g.   Menyusun laporan hasil penyelesaian masalah Perhubungan;

40
Pasal 97
Uraian tugas Wakil Kepala Biro Perhubungan adalah :
a.   Membantu Kepala Biro dalam melaksanakan tugas;
b.   Mengkoordinasikan dan memberikan petunjuk teknis terhadap tugas Kepala
Bagian; c.   Melakukan pembinaan terhadap kinerja Kepala Bagian dan Kepala Sub Bagian
dalam intern Biro; d.   Mengkoordinasikan penyusunan rencana pelaksanaan pengurusan pengangkutan
dan hubungan pos dan telekomunikasi; e.   Menyusun bahan laporan Biro secara berkala;
f.    Mewakili Kepala Biro apabila Kepala Biro berhalangan melaksanakan tugasnya; g.   Memberikan pendapat dan saran kepada Kepala Biro.
Bagian Ketiga Bagian Angkutan
Pasal 98
(1) Tugas Pokok Bagian Angkutan adalah merencanakan pelaksanaan pengurusan pengangkutan dan pengiriman barang-barang keperluan Pemilihan Umum kepada panitia pelaksana yang berada di dalam KPU baik tingkat Pusat maupun Daerah melalui sarana angkutan darat, laut dan udara.
(2) Uraian tugas Kepala Bagian Angkutan adalah :
a. Membantu Kepala Biro dalam melaksanakan tugasnya;
b. Memimpin dan mengkoordinasikan tugas Kepala Sub Bagian;
c. Melaksanakan pengawasan terhadap Kepala Sub Bagian;
d. Melaksanakan dan mengurus pengangkutan dan pengiriman melalui darat, laut
dan udara;
e. Menyusun program kerja rencana kegiatan bidang angkutan; f.   Menyusun  rencana pendistribusian  dan  program  angkutan  barang-barang
kebutuhan Pemilihan Umum; g. Melakukan kegiatan pemantauan, pengumpulan dan pengolahan data, serta
menyusun laporan dan dokumentasi; h. Memberikan pendapat dan saran kepada Kepala Biro.
Pasal 99
(1) Tugas  Pokok  Sub  Bagian Angkutan Darat dan Udara  adalah     melakukan penyiapan pengurusan pengangkutan dan pengiriman barang-barang keperluan

41
(2) Uraian tugas Kepala Sub Bagian Angkutan Darat dan Udara adalah :
a. Membantu Kepala Bagian dalam melaksanakan tugas;
b. Memimpin dan mengkoordinasikan tugas bawahan;
c. Melaksanakan pengawasan terhadap bawahan;
d. Menyiapkan bahan pengurusan pengangkutan dan pengiriman barang-barang
keperluan Pemilihan Umum kepada panitia pelaksana Pemilihan Umum yang
berada di daerah melalui angkutan darat dan udara; e. Mengumpulkan bahan dalam rangka persiapan /Angkutan barang Pemilihan
Umum sesuai kebutuhan; f.   Melaksanakan pengiriman barang melalui angkutan darat ke setiap PPD I dan
PPD II yang dapat dijangkau; g. Melaksanakan pengiriman barang melalui angkutan udara dari KPU ke PPD I
dan PPD II; h. Memberikan pendapat dan saran kepada Kepala Bagian.
Pasal 100
(1) Tugas Pokok Sub Bagian Angkutan Laut adalah melakukan penyiapan pengurusan pengangkutan dan pengiriman barang-barang keperluan Pemilihan Umum kepada panitia pelaksana Pemilihan Umum yang berada di daerah melalui angkutan laut.
(2) Uraian tugas Kepala Sub Bagian Angkutan Laut adalah :
a.	Membantu Kepala Bagian dalam melaksanakan tugasnya;
b.	Memimpin dan mengkordinasikan tugas bawahan;
c.	Melaksanakan pengawasan terhadap bawahan;
d.	Menyusun rencana pengiriman barang melalui laut;
e.	Mengumpulkan   bahan   dalam   rangka   persiapan   pengangkutan   barang
	Pemilihan Umum sesuai kebutuhan;
f.	Melaksanakan pengiriman barang melalui angkutan laut;
g.	Memberikan pendapat dan saran kepada Kepala Bagian.
Bagian Keempat Bagian Pos dan Telekomunikasi
Pasal 101
(1) Tugas Pokok Bagian Pos dan Telekomunikasi adalah merencanakan pelaksanaan pengurusan hubungan pos dan telekomunikasi untuk keperluan Pemilihan Umum kepada panitia pelaksana Pemilihan Umum yang berada di daerah.
(2) Uraian tugas Kepala Bagian Pos dan Telekomunikasi adalah :

42
c. Melaksanakan pengawasan terhadap Kepala Sub Bagian;
d. Menyusun rencana yang berkaitan dengan bidang pos dan telekomunikasi;
e. Menyusun rencana pendistribusian barang-barang kebutuhan Pemilihan Umum
kaitannya dengan pos dan telekomunikasi; f. Melaksanakan dan mengurus hubungan pos; g. Melaksanakan dan mengurus hubungan telekomunikasi; h. Mengadakan kerja sama dengan instansi terkait dalam rangka penerbitan seri
perangko Pemilihan Umum; i. Melakukan kegiatan pemantauan, pengumpulan dan pengolahan data serta
penyusunan pelaporan; j. Memberikan pendapat dan saran kepada Kepala Biro.
Pasal 102
(1) Tugas Pokok Sub Bagian Pos adalah melakukan penyiapan pengurusan hubungan pos;
(2) Uraian tugas Kepala Sub Bagian Pos adalah :
a. Membantu Kepala Bagain dalam melaksanakan tugasnya;
b. Memimpin dan mengkoordinasikan tugas bawahan;
c. Melaksanakan pengawasan terhadap bawahan;
d. Menyiapkan bahan kerjasama dengan pihak terkait dalam rangka pembuatan
seri perangko Pemilihan Umum; e. Mengumpulkan bahan dalam rangka penyelesaian masalah pengiriman barang
melalui Pos; f. Memberikan pendapat dan saran kepada Kepala Bagian.
Pasal 103
(1) Tugas   Pokok   Sub   Bagian   Telekomunikasi   adalah   melakukan   penyiapan pengurusan hubungan telekomunikasi serta melakukan urusan tata usaha Biro.
(2) Uraian tugas Kepala Sub Bagian Telekomunikasi adalah :
a. Membantu Kepala Bagian dalam melaksanakan tugas;
b. Memimpin dan mengkoordinasikan tugas bawahan;
c. Melaksanakan pengawasan terhadap bawahan;
d. Menyiapkan bahan pengurusan hubungan telekomunikasi;
e. Melaksanakan urusan tata usaha Biro;
f. Menginventarisasi dan merawat alat-alat telekomunikasi;
g. Menyiapkan bahan untuk keperluan komunikasi;
h. Memberikan pendapat dan saran kepada Kepala Bagian.

43
BAB X BIRO PENGAMANAN
Bagian Pertama Jabatan Struktural pada Biro Pengamanan
Pasal 104
Jabatan Struktural pada Biro Pengamanan terdiri dari:
a. Kepala Biro Pengamanan;
b. Wakil Kepala Biro Pengamanan;
c. Kepala Bagian Pengamanan Umum, terdiri dari :
1) Kepala Sub Bagian Pengumpulan dan Pengkajian Data Keamanan;
2) Kepala Sub Bagian Sistem Keamanan;
3) Kepala Sub Bagian Koordinasi Sistem Terkait.
d. Kepala Bagian Keamanan Dalam, terdiri dari:
1) Kepala Sub Bagian Pengamanan Personil;
2) Kepala Sub Bagian Pengamanan Lingkungan Gedung Kantor;
3) Kepala Sub Bagian Pengamanan Informasi.
Bagian Kedua Kepala Biro Dan Wakil Kepala Biro Pengamanan
Pasal 105
Tugas Pokok Biro Pengamanan adalah melaksanakan penyiapan rumusan masalah dan mekanisme sistem pengamanan Pemilihan Umum serta menyelenggarakan pengamanan di lingkungan Kantor KPU dan PPL
Pasal 106
Uraian tugas Kepala Biro Pengamanan adalah :
a.   Membantu Sekretaris Umum KPU dalam melaksanakan tugasnya;
b.   Memimpin, mengkoordinasikan dan mengawasi tugas Wakil Kepala Biro dan
Kepala Bagian; c.   Melakukan koordinasi dengan Biro-biro dalam menyiapkan rumusan masalah dan
mekanisme sistem pengamanan Pemilihan Umum; d.   Menganalisa    informasi    yang    berkaitan    dengan    masalah    pengamanan
penyelenggaraan Pemilihan Umum;
e.   Mengevaluasi pelaksanaan pengamanan Pemilihan Umum; f,    Melakukan pengamanan di lingkungan Kantor KPU dan PPI:

44
Pasal 107
Uraian tugas Wakil Kepala Biro Pengamanan adalah :
a.   Membantu Kepala Biro dalam melaksanakan tugas;
b.   Mengkoordinasikan dan memberikan petunjuk teknis terhadap tugas Kepala
Bagian; c.   Melakukan pembinaan terhadap kinerja Kepala Bagian dan Kepala Sub Bagian
dalam intern Biro;
d.   Menyusunan laporan kegiatan Biro secara berkala; e.   Menyelesaikan   masalah  pengamanan  Pemilihan   Umum   secara  keseluruhan
dengan instansi terkait;
f.   Mewakili Kepala Biro apabila Kepala Biro berhalangan melaksanakan tugasnya; g.   Memberikan pendapat dan saran kepada Kepala Biro.
Bagian Ketiga Bagian Pengamanan Umum
Pasal 108
(1) Tugas Pokok Bagian Pengamanan Umum adalah melaksanakan analisis informasi yang berkaitan dengan masalah pengamanan, evaluasi dan koordinasi informasi dengan instansi terkait dalam rangka penyusunan mekanisme dan sistem pengamanan Pemilihan Umum.
(2) Uraian tugas Kepala Bagian Pengamanan Umum adalah :
a. Membantu Kepala Biro dalam melaksanakan tugasnya;
b. Memimpin dan mengkoordinasikan tugas Kepala Sub Bagian;
c. Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas Sub Bagian;
d. Melakukan pengamatan dan analisa situasi keamanan;
e. Menyusun rencana sistem pengamanan;
f. Menyusun   rencana   kebijaksanaan   keamanan   penyelenggaraan   Pemilihan
Umum;
g. Mengkoordinasikan informasi pengamanan dengan instansi terkait; h. Mengkoordinasikan mekanisme pengamanan Pemilihan Umum Pusat, Daerah
dan instansi lintas sektoral; i. Memberikan pendapat dan saran kepada Kepala Biro.
Pasal 109
(1) Tugas Pokok Sub Bagian Pengumpulan dan Pengkajian Data Keamanan adalah melakukan penyiapan bahan pengkajian data situasi keamanan.
(2) Uraian tugas Kepala Sub Bagian Pengumpulan dan Pengkajian Data Keamanan adalah :
a.  Membantu Kepala Bagian dalam melaksanakan tugasnya;
b.    MeTTlimnin Hatl mPnaVnnrHirmciVan r^laL-oanaat-i +nrmr. U^x^r^U^*^.

45
e. Menyusun bahan evaluasi yang diperoleh dari instansi terkait; f.   Mengumpulkan data/bahan keamanan untuk laporan; g. Memberikan pendapat dan saran kepada Kepala Bagian.
PasalllO
(1) Tugas Pokok Sub Bagian Sistem Keamanan adalah -melakukan penyiapan bahan penyusunan rancangan sistem keamanan Pemilihan Umum.
(2) Uraian tugas Kepala Sub Bagian Keamanan adalah :
a. Membantu Kepala Bagian dalam melaksanakan tugasnya;
b. Memimpin dan mengkoordinasikan tugas bawahan;
c. Melaksanakan pengawasan terhadap bawahan;
d. Menyiapkan bahan penyusunan rencana sistem keamanan Pemilihan Umum;
e. Mengumpulkan   bahan   dalam   rangka  penyelesaian   masalah   pengamanan
Pemilihan Umum;
f. Mengumpulkan bahan dalam rangka memberi bantuan pengamanan; g. Menyiapkan bahan rumusan sistim pengamanan pusat dan daerah serta lintas
sektoral; h. Memberikan pendapat dan saran kepada Kepala Bagian.
Pasallll
(1) Tugas Pokok Sub Bagian Koordinasi Sistem Terkait adalah melakukan penyiapan bahan dalam rangka koordinasi informasi pengamanan dengan instansi terkait.
(2) Uraian tugas Kepala Sub Bagian Koordinasi Sistem Terkait adalah :
a.  Membantu Kepala Bagian dalam melaksanakan tugasnya;
b. Memimpin dan mengkoordinasikan tugas bawahan;
c.  Melaksanakan pengawasan terhadap bawahan;
d. Menyiapkan bahan dalam rangka koordinasi informasi pengamanan dengan
instansi terkait; e.  Mengumpulkan   bahan   dalam   rangka   penyelesaian   masalah   di   bidang
pengamanan; f.   Memberikan pendapat dan saran kepada Kepala Bagian.
Bagian Keempat Bagian Keamanan Dalam
Pasal 112

46

(2) Uraian tugas Kepala Bagian Keamanan Dalam adalah :
a.  Membantu Kepala Biro dalam melaksanakan tugasnya;
b. Memimpin dan mengkoordinasikan tugas Kepala Sub Bagian;
c. Melaksanakan pengawasan terhadap Kepala Sub Bagian;
d. Melaksanakan   pengamanan   pejabat,   pegawai   dan   personil   lainnya   di
lingkungan Kantor KPU dan PPI; e. Melaksanakan pengamanan dan ketertiban lingkungan kerja, peralatan dan
dokumen-dokumen KPU dan PPI;
f.   Melaksanakan pengamanan gedung dan instansi Kantor KPU dan PPI; g. Melaksanakan pengamanan informasi di lingkungan Kantor KPU dan PPI; h. Memantau kegiatan orang atau kelompok yang memasuki kantor KPU; i.   Memberikan pendapat dan saran kepada Kepala Biro.

PasaI113
(1) Tugas Pokok Sub Bagian Pengamanan Personil adalah melakukan pengamanan terhadap pejabat, pegawai dan personil KPU.
(2) Uraian tugas Kepala Sub Bagian Pengamanan Personil adalah :
a. Membantu Kepala Bagian dalam melaksanakan tugas;
b. Memimpin dan mengkoordinasikan tugas bawahan;
c. Melaksanakan pengawasan terhadap bawahan;
d. Melaksanakan pengamanan terhadap Pegawai, Pejabat dan Personil KPU;
e. Melaksanakan   pengaturan   dan   pemantauan   terhadap   tamu   yang   akan
f.
berhubungan dengan Pejabat/Personil KPU; \   Memberikan pendapat dan saran kepada Kepala Bagian;
Pasal 114
(1) Tugas  Pokok  Sub  Bagian Pengamanan Lingkungan  Gedung Kantor adalah melakukan pengamanan dan ketertiban lingkungan kerja dan peralatan gedung
kantor.
(2) Uraian tugas    Kepala    Sub Bagian Pengamanan Lingkungan Gedung Kantor adalah :
a.  Membantu Kepala Bagian dalam melaksanakan tugasnya;
b. Memimpin dan mengkoordinasikan tugas bawahan;
c.  Melaksanakan pengawasan terhadap bawahan;
d. Mengatur pengamanan dan ketertiban lingkungan kerja dan peralatan gedung
kantor KPU; e.  Menyiapkan bahan pengamanan parkir kendaraan Anggota KPU, pejabat

47
PasalllS
(1) Tugas Pokok Sub Bagian Pengamanan Informasi adalah melakukan pengamanan informasi di lingkungan Kantor KPU dan PPI serta melakukan urusan tata usaha Biro.
(2) Uraian tugas Kepala Sub Bagian Pengamanan Informasi adalah :
a.	Membantu Kepala Bagian dalam melaksanakan tugasnya;
b.	Memimpin dan mengkoordinasikan tugas bawahan;
c.	Melaksanakan pengawasan terhadap bawahan;
d.	Melaksanakan pengamanan informasi di lingkungan Kantor KPU dan PPI;
e.	Melaksanakan urusan tata usaha Biro;
f.	Memberikan pendapat dan saran kepada Kepala Bagian.
BAB XI BIRO PENGAWASAN
Bagian Pertama Jabatan Struktural pada Biro Pengawasan
Pasalll6
Jabatan Struktural pada Biro Pengawasan terdiri dari :
a. Kepala Biro Pengawasan;
b. Wakil Kepala Biro Pengawasan;
c.  Kepala Bagian Pengawasan Umum, terdiri dari :
1) Kepala Sub Bagian Barang dan Jasa;
2) Kepala Sub Bagian Angkutan, Pos dan Telekomunikasi.
d. Kepala Bagian Pengawasan Administrasi Keuangan dan Personil, terdiri dari :
1) Kepala Sub Bagian Administrasi Keuangan;
2) Kepala Sub Bagian Administrasi Personil.
Bagian Kedua Kepala Biro Dan Wakil Kepala Biro Pengawasan
Pasalll?
Tugas    Pokok   Biro   Pengawasan   adalah   melaksanakan   pengawasan   terhadap

48
PasalllS
Uraian tugas Kepala Biro Pengawasan adalah :
a.   Membantu Sekretaris Umum KPU dalam melaksanakan tugasnya;
b.   Memimpin, mengkoordinasikan dan mengawasi tugas Wakil Kepala Biro dan
Kepala Bagian; c.   Melakukan koordinasi dengan Biro-biro dalam menyusun rencana dan program
pengawasan; d.   Melakukan     pemeriksaan terhadap  administrasi  pengadaan barang dan jasa,
angkutan dan pos dan telekomunikasi, keuangan serta administrasi personil; e.   Melakukan pengujian, pcnilaian pemeriksaan atas kebenaran laporan; f.    Memberikan petunjuk teknis pelaksanaan pemeriksaan; g.   Menyelesaikan masalah pemeriksaan barang dan jasa yang berkaitan dengan
tagihan perusahaan; h.   Memberikan pendapat dan saran kepada Sekretaris Umum KPU.
Pasalll9
Uraian tugas Wakil Kepala Biro Pengawasan adalah :
a.   Membantu Kepala Biro dalam melaksanakan tugasnya;
b.   Mengkoordinasikan dan memberikan petunjuk teknis terhadap tugas Kepala
Bagian; c.   Melakukan pembinaan terhadap kinerja Kepala Bagian dan Kepala Sub Bagian
dalam intern Biro; d.   Mengkoordinasikan penyusunan rencana pengawasan, hasil pemeriksaan dan
laporan kegiatan Biro secara berkala;
e.   Mewakili Kepala Biro apabila Kepala Biro berhalangan melaksanakan tugasnya; f.    Memberikan pendapat dan saran kepada Kepala Biro.
Bagian Ketiga Bagian Pengawasan Umum
Pasal 120
(1) Tugas Pokok Bagian Pengawasan Umum adalah    melaksanakan pengawasan kegiatan pengelolaan barang dan jasa, angkutan, pos dan telekomunikasi.
(2) Uraian tugas Kepala Bagian Pengawasan Umum adalah :
a.	Membantu Kepala Biro dalam melaksanakan tugasnya;
b.	Memimpin dan mengkoordinasikan tugas Kepala Sub Bagian;
c,	Melaksanakan pengawasan terhadap Kepala Sub Bagian;

49
e.  Melaksanakan   pemeriksaan   terhadap   pengelolaan    angkutan,    pos    dan
telekomunikasi;
f.   Memberikan petunjuk teknis pelaksanaan pemeriksaan; g. Mengawasi   penerimaan,   pengiriman   dalam   distribusi   barang   dan   jasa
angkutan pos dan telekomunikasi;
h. Meneliti dan memeriksa tagihan-tagihan dari perusahaan; i.   Memberikan pendapat dan saran kepada Kepala Biro.
Pasal 121
(1) Tugas Pokok Sub Bagian Barang dan Jasa adalah menyiapkan bahan penyusunan program pengawasan barang dan jasa serta melakukan pemeriksaan kegiatan pengelolaan barang dan jasa.
(2) Uraian tugas Kepala Sub Bagian Barang dan Jasa adalah :
a.  Membantu Kepala Bagian dalam melaksanakan tugas;
b. Memimpin dan mengkoordinasikan pelaksanaan tugas bawahan;
c.  Melaksanakan pengawasan terhadap bawahan;
d. Menyiapkan bahan penyusunan program pengawasan barang dan jasa;
e.  Menyiapkan bahan pemeriksaan kegiatan pengelolaan barang dan jasa;
f.   Memberikan pendapat dan saran kepada Kepala Bagian.
Pasal 122
(1) Tugas Pokok Sub Bagian Angkutan, Pos dan Telekomunikasi adalah menyiapkan bahan penyusunan program kegiatan pengawasan angkutan, pos dan telekomunikasi serta melakukan pemeriksaan pengelolaan angkutan, pos dan telekomunikasi.
(2) Uraian tugas Kepala Sub Bagian Angkutan, Pos dan Telekomunikasi adalah:
a. Membantu Kepala Bagian dalam melaksanakan tugas;
b. Memimpin dan mengkoordinasikan pelaksanaan tugas bawahan;
c.  Melaksanakan pengawasan terhadap bawahan;
d. Menyiapkan bahan penyusunan program kegiatan pengawasan angkutan, pos
dan telekomunikasi; e.  Menyiapkan     bahan     pemeriksaan     pengelolaan     angkutan,     pos     dan
telekomunikasi; f.   Memberikan pendapat dan saran kepada Kepala Bagian.
Bagian Keempat Bagian Pengawasan Administrasi Keuangan dan Personil
Pasal 123
1) Tugas Pokok Bagian Pengawasan Administrasi Keuangan dan Personil adalah

50
(2) Uraian tugas Kepala Bagian Pengawasan Administrasi Keuangan dan Personil adalah :
a. Membantu Kepala Biro dalam melaksankan tugas;
b. Memimpin dan mengkoordinasikan tugas Kepala Sub Bagian;
c. Melaksanakan pengawasan terhadap Kepala Sub Bagian;
d. Menyusun program pengawasan di bidang administrasi keuangan dan personil;
e. Menyusun konsep pemeriksaan terhadap pengelolaan administrasi keuangan;
f. Menyusun konsep pemeriksaan terhadap pengelolaan administrasi personil;
g. Memberikan pendapat dan saran kepada Kepala Biro.
Pasal 124
(1) Tugas Pokok Sub Bagian Administrasi Keuangan adalah menyiapkan bahan penyusunan program pengawasan administrasi keuangan dan melakukan pemeriksaan terhadap pengelolaan administrasi keuangan.
(2) Uraian tugas Kepala Sub Bagian Administrasi Keuangan adalah :
a.  Membantu Kepala Bagian dalam melaksanakan tugasnya;
b. Memimpin dan mengkoordinasikan tugas bawahan;
c.  Melaksanakan pengawasan terhadap bawahan;
d. Menyiapkan bahan penyusunan program pengawasan bidang  administrasi
keuangan;
e.  Menyiapkan bahan pemeriksaan terhadap pengelolaan administrasi keuangan; f.   Memberikan pendapat dan saran kepada Kepala Bagian.
Pasal 125
(1) Tugas Pokok Sub Bagian Administrasi Personil adalah menyiapkan bahan penyusunan program pengawasan administrasi personil dan melakukan pemeriksaan terhadap pengelolaan administrasi kepegawaian dan personil serta melakukan urusan tata usaha Biro.
(2) Uraian tugas Kepala Sub Bagian Administrasi Personil adalah :
a.	Membantu Kepala Bagian dalam melaksanakan tugasnya;
b.	Memimpin dan mengkoordinasikan tugas bawahan;
c.	Melaksanakan pengawasan terhadap bawahan;
d.	Menyiapkan bahan penyusunan program pengawasan administrasi personil;
e.	Menyiapkan     bahan    pemeriksaan    terhadap     pengelolaan     administrasi
	kepegawaian dan personil;
f.	Melaksanakan urusan tata usahan Biro;
g,	Memberikan pendapat dan saran kepada Kepala Bagian.

51
BAB XII BIRO PENGOLAHAN DATA DAN PENGENDALIAN INFORMASI
Bagian Pertama Jabatan Struktural pada Biro Pengolahan Data dan Pengendalian Informasi
Pasal 126
Jabatan Struktural pada Biro Pengolahan Data dan Pengendalian Informasi terdiri dari :
a.  Kepala Biro Pengolahan Data dan Pengendalian Informasi;
b. Wakil Kepala Biro Pengolahan Data dan Pengendalian Informasi;
c. Kepala Bagian Pengumpulan dan Pengolahan Data, terdiri dari :
1) Kepala Sub Bagian Pengumpulan dan Verifikasi Data;
2) Kepala Sub Bagian Pengolahan dan Penyajian Data.
d. Kepala Bagian Pengendalian dan Penyajian Informasi, terdiri dari :
1) Kepala Sub Bagian Pengendalian Informasi;
2) Kepala Sub Bagian Penyajian Informasi.
Bagian Kedua
Kepala Biro Dan Wakil Kepala Biro Pengolahan Data dan Pengendalian Informasi
Pasal 127
Tugas Pokok Biro Pengolahan Data dan Pengendalian Informasi adalah melaksanakan pengumpulan data, pengolahan data serta pengendalian dan penyajian informasi Pemilihan Umum dcngan menggunakan sarana elektronik.
Pasal 128
Uraian tugas Kepala Biro Pengolahan Data dan Pengendalian Informasi adalah :
a.   Membantu Sekretaris Umum KPU dalam melaksanakan tugasnya;
b.   Memimpin, mengkoordinasikan dan mengawasi tugas Wakil Kepala Biro dan
Kepala Bagian; c.   Melakukan   koordinasi   dengan   Biro-biro   dalam   penyusiman   rencana   dan
pelaksanaan pengolahan data Pemilihan Umum; d.   Mengumpulkan data partai politik, pemilih dan penduduk WNRI, barang dan jasa
kebutuhan Pemilihan Umum serta data teknis penyelenggaraan Pemilihan Umum; e.   Melakukan pengolahan data melalui Sistem Informasi Pemilihan Umum (SIPU),
Kepegawaian/Personil    (SIPEG),   Keuangan   (SIKU),    Barang   Perlengkapan
Pendukune fSIPER") Pomilihnn TTrmim-

X
52
f.   Melakukan Pengendalian dan penyajian informasi;
g.   Melakukan koordinasi dengan instansi terkait di tingkat Pusat maupun daerah
yang berhubungan dengan pengembangan SIPU; h.   Mengatur dan mendayagunakan pengelolaan ruang data; i.    Memberikan pendapat dan saran kepada Sekretaris Umum KPU.
Pasal 129
Uraian tugas   Wakil Kepala Biro Pengolahan Data   'dan Pengendalian Informasi adalah :
a.   Membantu Kepala Biro dalam melaksanakan tugasnya;
b.   Mengkoordinasikan   dan memeberikan petunjuk teknis terhadap tugas Kepala
Bagian; c.   Melakukan pembinaan terhadap kinerja Kepala Bagian dan Kepala Sub Bagian
dalam intern Biro; d.   Menghimpun data dari Biro-biro sebagai bahan penyusunan laporan kegiatan
secara berkala;
e.   Mewakili Kepala Biro apabila Kepala Biro berhalangan melaksanakan tugasnya; f.   Memberikan pendapat dan saran kepada Kepala Biro.
Bagian Ketiga Bagian Pengumpulan dan Pengolahan Data
Pasal 130
(1) Tugas Pokok Bagian Pengumpulan dan Pengolahan Data adalah melaksanakan pengumpulan dan pengolahan data Pemilihan Umum.
(2) Uraian tugas Kepala Bagian Pengumpulan dan Pengolahan Data adalah :
a.	Membantu Kepala Biro dalam melaksanakan tugasnya;
b.	Memimpin dan mengkoordinasikan tugas Kepala Sub Bagian;
c.	Melaksanakan pengawasan tugas Kepala Sub Bagian;
d.	Melaksanakan pengumpulan dan verifikasi data;
e.	Melakaukan pengolahan dan penyajian data;
f.	Menyusun program kegiatan pengumpulan dan pengolahan data;
g.	Memberikan pendapat dan saran kepada Kepala Biro.
Pasal 131
(1) Tugas Pokok Sub Bagian Pengumpulan dan Verifikasi Data adalah   melakukan pengumpulan dan verifikasi data Pemilihan Umum, personil, keuangan dan

53
(2) Uraian tugas Kepala Sub Bagian Pengumpulan dan Verifikasi Data adalah :
a.	Membantu Kepala Bagian dalam melaksanakan tugasnya;
b.	Memimpin dan mengkoordinasikan pelaksanaan tugas bawahan;
c.	Melaksanakan pengawasan tugas bawahan;
d.	Menyiapkan bahan verifikasi data Pemilihan Umum, personil, keuangan dan
	barang inventaris serta perlengkapan pendukung Pemilihan Umum;
e.	Membuat laporan hasil pelaksanaan tugas;
f.	Memberikan pendapat dan saran kepada Kepala Bagian.
Pasal 132
(1) Tugas Pokok Sub Bagian Pengolahan dan Penyajian Data adalah melakukan pengolahan data, penyusunan standarisasi dan peyajian data Pemilihan Umum.
(2) Uraian tugas Kepala Sub Bagian Pengolahan dan Penyajian Data adalah :
a. Membantu Kepala Bagian dalam melaksanakan tugasnya;
b. Memimpin dan mengkoordinasikan pelaksanaan tugas bawahan;
c. Melaksanakan pengawasan tugas bawahan;
d. Melaksanakan pengolahan data partai politik, badan penyelenggara, teknis
penyelenggaraan, personil, keuangan dan barang perlengkapan pendukung
Pemilihan Umum ditingkat Pusat dan Daerah; e. Menyiapkan bahan penyusunan standarisasi dan penyajian data Pemilihan
Umum; f.   Memberikan pendapat dan saran kepada Kepala Bagian.
Bagian Keempat Bagian Pengendalian dan Penyajian Informasi
Pasal 133
(1) Tugas Pokok Bagian Pengendalian dan Penyajian Informasi adalah melaksanakan penyiapan pengendalian dan penyajian informasi Pemilihan Umum serta melakukan koordinasi dengan instansi terkait.
(2) Uraian tugas Kepala Bagian Pengendalian dan Penyajian Informasi adalah :
a. Membantu Kepala Biro dalam melaksanakan tugasnya;
b. Memimpin dan mengkoordinasikan tugas Kepala Sub Bagian;
c. Melaksanakan pengawasan tugas Kepala Sub Bagian;
d. Menyusun program kerja pengendalian penyajian dan informasi Pemilu;
e. Menyajikan informasi dan melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait;
f.   Melakukan pengendalian informasi Pemilihan Umum;

54
Pasal 134
(1) Tugas Pokok Sub Bagian Pengendalian Informasi adalah melakukan pengendalian informasi Pemilihan Umum.
(2) Uraian tugas Kepala Sub Bagian Pengendalian Informasi adalah :
a. Membantu Kepala Bagian dalam melaksanakan tugasnya;
b. Memimpin dan mengkoordinasikan tugas bawahan;
c. Melaksanakan pengawasan tugas bawahan;
d. Menyiapkan bahan pengendalian informasi Pemilihan Umum;
e. Menggandakan hasil pengolahan data untuk bahan informasi;
f.   Menyusun format pehiksanaan pengendalian informasi;
g. Memberikan pendapal dan saran kepada Kepala Bagian.
Pasal 135
(1) Tugas Pokok Sub Bagian Penyajian Informasi adalah menyajikan informasi Pemilihan Umum dan mcnyiapkan koordinasi dengan instansi terkait di tingkat Pusat dan Daerah serta melakukan urusan tata usaha Biro.
(2) Uraian tugas Kepala Sub Bagian Penyajian Informasi adalah :
a. Membantu Kepala Bagian dalam melaksanakan tugasnya;
b. Memimpin dan mengkoordinasikan tugas bawahan;
c. Melaksanakan pengaxvasan terhadap bawahan;
d. Menyiapkan bahan penyajian informasi Pemilihan Umum;
e. Menyiapkan bahan koordinasi dengan instansi terkait di tingkat Pusat dan
Daerah; f.   Menyiapkan bahan informasi tentang Badan Penyelenggara, Jumlah Pemilih,
Partai Politik Peserta Pemilu, Daftar Calon, Surat Suara dan Perhitungan
Suara;
g. Menyiapkan bahan rancangan forma^entuk informasi yang akan disajikan; h. Melaksanakan urusan lata usahan Biro; i.   Memberi pendapat dan saran kepada Kepala Bagian.
BAB XIII
KETENTUAN LAIN Pasal 136
Keputusan Menteri Dalam Negeri ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri Dalam IS'cgeri Nomor 22 Tahun 1999.

55
BAB XIV
PENUTUP
Pasal 137
Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.
Ditetapkan di Jakarta
padatanggal    £*> - 6° r j
An. MENTERI DALAM NEGERI SEKREtf ARIS JENDERAL,
ttd
AMUR MUCHASIM, SH, MSi