KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI DAN OTONOMI DAERAH
NOMOR 15 TAHUN 2001
TENTANG
PENATARAN PENINGKATAN PENGETAHUAN DAN KETERAMPILAN ISTERI PESERTA PENDIDIKAN DAN PELATIHAN SPAMA DAN SPAMEN
( DIKLAT KEPEMIMPINAN TINGKAT III DAN II) DI JAJARAN 
DEPARTEMEN DALAM NEGERI DAN OTONOMI DAERAH

MENTERI DALAM NEGERI DAN OTONOMI DAERAH,

Menimbang	:	a.	bahwa untuk mendukung dan menunjang kelancaran pelaksanaan tugas Pejabat di Jajaran Departemen Dalam Negeri dan Otonomi Daerah baik sebagai abdi masyarakat dan abdi negara, perlu diadakan Penataran bagi Isteri Peserta Pendidikan dan Pelatihan SPAMA dan SPAMEN (Diklat Kepemimpinan Tingkat III dan II );
b.	bahwa penyelenggaraan penataran sebagaimana dimaksud pada huruf a di alas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah.

Mengingat	:	1.	Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000 tentang Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 4019);
2. 	Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 1988 tentang Prosedur Penetapan Produk-Produk Hukum di lingkungan Departemen Dalam Negeri;
3. 	Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 1995 tentang Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Struktural di Jajaran Departemen Dalam Negeri;
4.	Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 01 Tahun 2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Dalam Negeri dan Otonomi Daerah;
5.	Surat Edaran Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor: 893.3/268/SJ/ tanggal 15 Pebruari 2001 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Departemen Dalam Negeri dan Otonomi Daerah.

MEMUTUSKAN:

MENETAPKAN	:	KEPUTUSAN    MENTERI    DALAM    NEGERI    DAN    OTONOMI DAERAH	TENTANG PENATARAN PENINGKATAN PENGETAHUAN DAN KETERAMPILAN ISTERI PESERTA PENDIDIKAN DAN PELATIHAN SPAMA DAN SPAMEN (DIKLAT KEPEMIMPINAN TINGKAT III DAN II ) DI JAJARAN DEPARTEMEN DALAM NEGERI DAN OTONOMI DAERAH.

Pasal 1
Penataran terhadap Isteri Peserta Pendidikan dan Pelatihan SPAMA dan SPAMEN (Diklat Kepemimpinan Tingkat III dan II) di Jajaran Departemen Dalam Negeri dan Otonomi Daerah, bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan para isteri, sehingga dapat mendukung kelancaran pelaksanaan tugas suami sebagai pejabat dalam Jabatan Struktural dan sebagai abdi masyarakat dan abdi negara.

Pasal 2
Penataran diselenggarakan selama satu minggu pada Minggu terakhir penyelenggaraan Diklat SPAMA dan SPAMEN (Diklat Kepemimpinan Tingkat III dan II), dan merupakan bagian integral dari penyelenggaraan Diklat dimaksud .

Pasal 3
Penyelenggara Penataran Isteri Peserta Diklat SPAMA dan SPAMEN (Diklat Kepemimpinan Tingkat III dan II) di jajaran Departemen Dalam Negeri dan Otonomi Daerah adalah Badan Diklat Departemen Dalam Negeri dan Otonomi Daerah yang pelaksanaannya dikoordinasikan oleh Pusat Diklat Kepemimpinan.

Pasal 4
(1)	Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan Departemen Dalam Negeri dari Otonomi Daerah, bertanggung jawab atas program dan pelaksanaan Penataran Istcri Peserta Diklat SPAM A dan SPAM EN (Diklat Kepemimpinan Tingkat III dan II);
(2)	Kepala DIKLAT REGIONAL/DIKLATPROP/Badan Diklat Daerah bertanggung jawab atas pelaksanaan Penataran tersebut yang diselenggarakan oleh DIKLAT Regional/ DIKLATPROP/Badan Diklat Daerah yang bersangkutan.

Pasal 5
Dalam penyelenggaraan Penataran Peningkatan Pengetahuan dan Keterampilan Isteri Peserta Diklat SPAMA dan SPAMEN (Diklat Kepemimpinan Tingkat III dan II), Badan Diklat Departemen Dalam Negeri dan Otonomi Daerah/DIKLAT Regional/ DIKLATPROP/Badan Diklat Daerah bekerjasama dengan Dharma Wanita Persatuan dan atau dengan organisasi lain sepanjang diperlukan.

Pasal 6
Petunjuk teknis Penataran, kurikulum dan silabi, bahan pembelajaran, serta Pedoman Penyelenggaraan Penataran serta penerbitan sertifikat ditetapkan oleh Badan Diklat Departemen Dalam Negeri dan Otonomi Daerah dengan mendengar saran/pertimbangan Dharma Wanita Persatuan.

Pasal 7
Biaya penyelenggaraan penataran dibebankan pada Instansi atau Pemerintah Daerah pengirim peserta Diklat SPAMA dan SPAMEN (Diklat Kepemimpinan Tk.III dan Tk. II).

Pasal 8
Penataran ini wajib diikuti oleh Isteri Peserta Diklat SPAMA dan SPAMEN (Diklat Kepemimpinan Tk. Ill dan II), dengan ketentuan apabila berhalangan hadir, diwajibkan untuk mengikuti penataran pada penyelenggaraan berikutnya.

Pasal 9
Dengan berlakunya Keputusan ini, Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 1997 tentang Penataran Peningkatan Pengetahuan dan Keterampilan Bagi Isteri Peserta Pendidikan dan Pelatihan Staf dan Pimpinan Administrasi Tingkat Pcriama (SPAMA) di Jajaran Departemen Dalam Negeri dinyatakan tidak bcrlaku lagi.

Pasal 10

Keputusan ini mulai beiiaku sejak ditetapkan.

Ditetapkan di   Jakarta 
Pada tanggal 1 Juni 2001

MENTERI DALAM NEGERI DAN
OTONOMI DAERAH
ttd.
SURJADI SOEDIRDJA