KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI DAN OTONOMI DAERAH
NOMOR   17  TAHUN 2001
TENTANG
PELIMPAHAN  PENGAWASAN FUNGSIONAL
PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
KEPADA GUBERNUR

MENTERI DALAM NEGERI DAN OTONOMI DAERAH,

Menimbang	:	a. 	bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 6 ayat (2) Keputusan Presiden Nomor 74 Tahun 2001 tentang Tata Cara Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, pengawasan fungsional penyelenggaraan pemerintahan Kabupaten dan Kota dapat dilakukan oleh Gubernur selaku wakil Pemerintah berdasarkan kewenangan yang dilimpahkan;
b.	bahwa pelimpahan kewenangan pengawasan fungsional sebagaimana dimaksud pada huruf a, dilakukan oleh Menteri/Pimpinan Lembaga Pemerintah Non Departemen;
c.	bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah tentang Pelimpahan Pengawasan Fungsional Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Gubernur;

Mengingat	:	1.	Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
2.	Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
3.	Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
4.	Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 140);
5.	Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54);
6. 	Peraturan Pemerintahan Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 41);
7.	Keputusan Presiden Nomor 74 Tahun 2001 tentang Tata Cara Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan	:	KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI DAN OTONOMI DAERAH TENTANG PELIMPAHAN PENGAWASAN FUNGSIONAL       PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH KEPADA GUBERNUR.

Pasal 1
Dengan Keputusan ini dilimpahkan sebagian kewenangan pengawasan fungsional penyelenggaraan pemerintahan Kabupaten dan Kota kepada Gubernur selaku wakil Pemerintah di Daerah.
Pasal 2
Pelimpahan pengawasan fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, meliputi :
a.	Melaksanakan penjabaran kebijakan pengawasan fungsional penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di Wilayahnya ;
b.	Melakukan koorglinasi perencanaan, pelaksanaan dan tindak lanjut hasil pengawasan fungsional penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten dan Kota ;
c.	Menyelenggarakan pelaksanaan pengawasan fungsional terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten dan Kota kecuali hal-hal yang dipandang perlu dilakukan oleh Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah.

Pasal 3
Gubernur wajib menyampaikan laporan pelaksanaan pengawasan fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 kepada Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah.

Pasal 4
(1)	Laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dilakukan secara berkala.
(2)	Dalam hal-hal tertentu, apabila diminta oleh Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah, Gubernur wajib melaporkan penyelenggaraan pengawasan fungsional di wilayahnya.

Pasal 5
Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta 
pada tanggal 12 Juli 2001

MENTERI DALAM NEGERI DAN 
OTONOMI DAERAH,

ttd.

SURJADI SUDIRDJA