KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI DAN OTONOMI DAERAH
NOMOR  2 TAHUN 2001 
TENTANG
ORGANISASI DAN TATA KERJA INSTITUT ILMU PEMERINTAHAN

MENTERI DALAM NEGERI DAN OTONOMI DAERAH,

Menimbang	:	a. 	bahwa sesuai dengan perkembangan kebijakan pendidikan nasioanal dan dalam rangka mengoptimalkan penyelenggaraan pendidikan kedinasan di lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Otonomi Daerah, maka dipandang perlu menetapkan organisasi dan tata kerja Institut Ilmu Pemerintahan;
b.	bahwa penetapan dimaksud perlu diatur dalam suatu Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah;

Mengingat:	:	1.  	Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. 	Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah;
3.	Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi;
4.	Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 119 Tahun 1967 tentang Pengesahan Pendirian Institut Ilmu Pemerintahan;
5.	Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 8 Tahun 1967 tentang Pendirian Institut Ilmu Pemerintahan;
6.	Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 1973 tentang Status Institut Ilmu Pemerintahan;
7.	Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 1999 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Dalam Negeri;

Memperhatikan	:	Surat Persetujuan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 114/M.PAN/12/2000 tanggal 6 Desember 2000;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan	:	KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI DAN OTONOMI DAERAH TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA INSTUUTILMU PEMERINTAHAN.

BAB I
KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI 

Pasal 1
Institut Ilmu Pemerintahan untuk selanjutnya disebut IIP adalah perguruan tinggi kedinasan di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Otonomi Daerah.

Pasal 2
IIP mempunyai tugas pokok menyelenggarakan pendidikan tinggi, yang meliputi pendidikan dan pengajaran, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan pengkajian masalah pemerintahan, terutama yang erat berkaitan dengan penyelenggaraan tugas-tugas Departemen Dalam Negeri dan Otonomi Daerah serta Pemerintahan Daerah.

Pasal 3
Dalam melaksanakan tugas pokok diatas, IIP menyelenggarakan fungsi:
a. 	menyelenggarakan kegiatan pendidikan akademik dan profesional;
b. 	melakukan kegiatan penelitian baik dalam proses pengembangan ilmu, pendidikan dan pengajaran, maupun pengabdian kepada masyarakat; 
c. 	melakukan pengkajian ilmu dan masalah-masalah pemerintahan; 
d. 	memberi saran dan pertimbangan kepada Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah tentang segala sesuatu yang berkenaan dengan tugas dan praktek penyelenggaraan pemerintahan; 
e. 	memberikan  pelayanan  dan  pengabdian  kepada  masyarakat di  bidang pemerintahan; 
f.	mendokumentasikan bahan dan informasi ilmiah di bidang pemerintahan.

BAB II
SUSUNAN ORGANISASI 

Pasal 4
Organisasi IIP terdiri dari:
a.	Dewan Penyantun
b.	Senat IIP
c.	Unsur Pimpinan :
1. 	Rektor;
2. 	Pembantu Rektor.
d. 	Unsur Pelaksana Akademik :
1. 	Jurusan-jurusan;
2. 	Lembaga-lembaga.
e. 	Unsur Pelaksana Administrasi: 
Biro-biro dan Bagian-bagian.

BAB III
DEWAN PENYANTUN 

Pasal 5
(1)	Dewan Penyantun bertugas membantu memecahkan masalah-masalah IIP, demi kemajuan dan pengembangannya.
(2)	Keanggotaan Dewan Penyantun berasal dari pejabat-pejabat di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Otonomi Daerah, Departemen Pendidikan Nasional, universitas pembina, dan pihak lain yang dianggap mampu mendukung keberadaan IIP.
(3)	Dewan Penyantun terdiri dari seorang Ketua dan Sekretaris dan Beberapa Anggota.
(4)	Anggota Dewan Penyantun diangkat oleh Rektor setelah mendapat pertimbangan Senat dan di sahkan oleh Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah.
(5)	Kedudukan dan masa bakti anggota Dewan Penyantun diatur dalam peraturan IIP.

BAB IV
SENAT IIP

Pasal 6
(1) Senat adalah Badan Normatif dan Perwakilan tertinggi.
(2) Senat diketuai oleh Rektor yang dibantu oleh seorang Sekretaris Senat.
(3) Sekretaris Senat dipilih oleh dan dari anggota Senat.
(4)	Anggota Senat terdiri atas Rektor, para Pembantu Rektor, para Dekan Fakultas, para Direktur Program Pasca Sarjana, Ketua Lembaga Penelitian, Ketua Lembaga Pengabdian Masyarakat, Para Guru Besar dan 1 (satu) orang Wakil Dosen dari setiap Fakultas yang dipilih oleh Senat Fakultas yang bersangkutan.
(5)	Pengangkatan anggota Senat dari unsur dosen fakultas ditetapkan dengan Keputusan Senat setiap empat tahun.

Pasal 7
(1)	Senat mempunyai tugas pokok :
a. 	menyusun, mempertimbangkan dan mengesahkan strategi pembinaan dan   pengembangan, serta penjabarannya dalam bentuk kebijakan dan program baik yang diajukan oleh senat maupun yang diajukan oleh Rektor; 
b. 	merumuskan peraturan pelaksanaan kebebasan mimbar akademik dan otonomi keilmuan;
c. 	menegakkan kaidah yang berlaku bagi sivitas akademika IIP; 
d. 	memberi pettimbangan/arah kebijakan rencana anggaran yang disusun oleh Rektor; 
e. 	menilai pertanggungan jawab rektor atas pelaksanaan kebijakan yang telah ditetapkan; 
f.   memberikan pertimbangan kepada Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah atas calon yang diusulkan untuk diangkat menjadi Rektor; 
g. 	memberikan pertimbangan kepada Menteri Pendidikan Nasional berkenaan dengan dosen yang dicalonkan memangku jabatan akademik di atas Rektor;
h. 	mengukuhkan pemberian gelar doktor penghormatan; 
i.   	membentuk komisi-komisi yang diperlukan untuk membahas masalah akademik, administrasi, kemahasiswaan dan alumni serta masalah lain.
(2)	Pengambilan Keputusan dalam rapat senat atau sidang senat dilaksanakan berdasarkan asas musyawarah untuk mufakat, jika tidak tercapai kata sepakat diambil secara voting.
(3)	Masa jabatan anggota senat adalah empat tahun dan dapat diangkat kembali apabila memenuhi syarat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
(4)	Persyaratan administratif Sekretaris Senat di atur lebih lanjut dengan Keputusan Senat.

BAB V 
PIMPINAN IIP

Pasal 8
(1) 	Rektor adalah pimpinan IIP.
(2)	Rektor mempunyai tugas memimpin penyelenggaraan pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, pembinaan tenaga kependidikan, peserta didik, tenaqa administrasi. dan oembinaan huhunaan yang bersifat internal dan eksternal. 

Pasal 9
(1)	Dalam melaksanakan tugasnya, Rektor dibantu oleh Pembantu Rektor yang bertanggungjawab kepada Rektor.
(2)	Pembantu Rektor bidang Akademik membantu Rektor dalam memimpin pelaksanaan pendidikan dan pengajaran, penelitian dan pengkajian, pengabdian kepada masyarakat.
(3)	Pembantu Rektor bidang Administrasi Umum membantu Rektor dalam memimpin pelaksanaan kegiatan di bidang administrasi umum.
(4)	Pembantu Rektor bidang Kemahasiswaan membantu Rektor dalam pelaksanaan kegiatan di bidang pembinaan kemahasiswaan dan alumni.

Pasal 10
(1) Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada Pasal 9 ayat (2) Pembantu Rektor bidang Akademik mempunyai fungsi:
a. 	pelaksanaan koordinasi kegiatan pendidikan dan pengajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat serta pengkajian masalah pemerintahan;
b. 	pengembangan tenaga edukatif, dan
c. 	tugas tugas lain yang diberikan oleh Rektor.
(2) Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada Pasal 9 ayat (3) Pembantu Rektor Bidang Administrasi Umum memfunyai fungsi: 
a. 	pelaksanaan koordinasi kegiatan administrasi kepegawaian, keuangan, ketatausahaan, kerumahtanggaan, dan perlengkapan; 
b. 	pengembangan administrasi umum, dan 
c. 	tugas-tugas lain yang diberikan oleh Rektor.
(3)	Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada Pasal 9 ayat (4) Pembantu Rektor Bidang Kemahasiswaan mempunyai fungsi:
a. 	pelaksanaan koordinasi kegiatan-kegiatan pengembangan daya penalaran, minat dan bakat mahasiswa; 
b. 	pelaksanaan koordinasi kegiatan pembinaan alumni, dan 
c. 	tugas-tugas lain yang diberikan oleh Rektor.

BAB VI
BIRO-BIRO

Pasal 11
(1)	Biro adalah unsur staf yang membantu pimpinan di bidang administrasi akademik, administrasi umum dan administrasi kemahasiswaan yang bertanggungjawab kepada Rektor melalui Pembantu Rektor.
(2)	Biro mempunyai tugas memberikan pelayanan administratif kepada unsur-unsur pimpinan, unsur pelaksana dan unsur pelaksana dan unsur penunjang lainnya di lingkungan IIP.
(3)	Biro terdiri dari:
a. 	Biro Administrasi Akademik;
b. 	Biro Administrasi Umum;
c. 	Biro Administrasi Kemahasiswaan.

Pasal 12
(1)	Biro Administrasi Akademik dipimpin oleh seorang Kepala Biro yang bertanggungjawab kepada Rektor melalui Pembantu Rektor Bidang Akademik.
(2)	Biro Administrasi Akademik mempunyai tugas :
a.	melaksanakan tata usaha pendidikan;
b.	melaksanakan administrasi perkuliahan dan ujian;
c.	melaksanakan administrasi pengembangan tenaga edukatif;
d.	melakukan pengelolaan perpustakaan.

Pasal 13
Biro Administrasi Akademik terdiri dari:
a.	Bagian Tata Usaha Kependidikan;
b.	Bagian Perkuliahan dan Ujian;
c.	Bagian Pengembangan Tenaga Edukatif;
d.	Bagian Perpustakaan.

Pasal 14
(1)	Bagian Tata Usaha Kependidikan mempunyai tugas :
a. 	melaksanakan kegiatan registrasi;
b. 	melaksanakan pencatatan nilai hasil ujian;
c. 	mengelola transkrip dan ijazah;
d. 	merencanakan kebutuhan peralatan perkuliahan dan ujian;
e. 	melaksanakan ketatausahaan Biro.
(2)	Bagian Perkuliahan dan Ujian mempunyai tugas :
a.	merencanakan dan mengatur jadwal kuliah dan ujian;
b.	menyiapkan ruang kuliah dan ujian;
c.	menyiapkan daftar hadir dan laporan bulanan kehadiran mahasiswa dan dosen;
d.	menyiapkan naskah ujian;
e.	pendaftaran dan pengumuman nilai-nilai hasil ujian;
f.	menyiapkan bahan-bahan untuk rapat senat keputusan hasil ujian;
g.	pembukuan nilai-nilai hasil ujian, pengukuran IPK mahasiswa;
h.	mengatur penyelenggaraan yudisium;
i.	pembuatan laporan hasil kemajuan belajar mahasiswa kepada Pemerintah Daerah.
(3)	Bagian Pengembangan Tenaga Edukatif mempunyai tugas :
a.	merencanakan rekruitmen dan penempatan tenaga edukatif;
b.	menyusun program pengembangan tenaga edukatif;
c.	menyiapkan bahan evaluasi pengembangan tenaga edukatif.
(4)	Bagian Perpustakaan mempunyai tugas :
a. 	merencanakan dan melaksanakan pengadaan bahan pustaka; 
b. 	melakukan pemeliharaan/perawatan bahan pustaka; 
c.	memberikan pelayanan kepada mahasiswa, dosen dan pihak yang membutuhkan bahan pustaka.

Pasal 14
(1) Biro Administrasi Umum dipimpin oleh Kepala Biro yang bertanggung jawab kepada Rektor melalui Pembantu Rektor Bidang Administrasi.
(2) Biro Administrasi Umum mempunyai tugas :
a.	melaksanakan administrasi kepegawaian;
b.	melaksanakan administrasi keuangan;
c.	melaksanakan administrasi perlengkapan dan rumah tangga;
d.	melaksanakan kegiatan ketatausahaan, perencanaan umum, kehumasan dan keprotokolan.

Pasal 15
Biro Administrasi Umum terdiri dari:
a.	Bagian Kepegawaian;
b.	Bagian Keuangan;
c.	Bagian Rumah Tangga dan Perlengkapan;
d.	Bagian Umum.

Pasal 16
(1) Bagian Kepegawaian mempunyai tugas :
a.	melaksanakan perencanaan kebutuhan pegawai;
b.	melaksanakan penempatan dan pengembangan pegawai;
c.	melaksanakan pencatatan dan pelaporan disiplin pegawai;
d.	melaksanakan upaya peningkatan kesejahteraan pegawai.
(2)	Bagian Rumah Tangga dan Perlengkapan mempunyai tugas :
a. 	merencanakan kebutuhan barang dan jasa;
b. 	melaksanakan pengadaan, pendaftaran (registrasi) penyimpanan dan pedistribusian barang dan jasa; 
c. 	mengendalikan dan mengawasi secara terus menerus penggunaan barang dan jasa;
d. 	melaksanakan pemeliharaan barang dan jasa; 
e. 	mengusulkan penghapusan barang dan jasa; 
f.   	memberikan pelayanan dan penyelenggaraan rapat, diskusi, seminar dan pertemuan lainnya;
g.	mengelola kebersihan dan keindahan kampus;
h.	mengatur perparkiran dan pengamanan kampus;
(3)	Bagian Keuangan mempunyai tugas :
a.	menyusun anggaran belanja rutin dan pembangunan;
b.	melaksanakan pembukuan penerimaan dan pengeluaran;
c.	melaksanakan kegiatan perbendaharaan;
d.	menyusun laporan keuangan;
e.	mengurus gaji pegawai.
(4) Bagian Umum mempunyai tugas :
a.	melaksanakan ketatausahaan umum;
b.	melaksanakan perencanaan umum;
c.	melaksanakan kegiatan kehumasan dan keprotokolan.

Pasal 17
(1)	Biro Administrasi Kemahasiswaan dipimpin oleh Kepala Biro yang bertanggungjawab kepada Rektor melalui Pembantu Rektor Bidang Kemahasiswaan.
(2)	Biro Administrasi Kemahasiswaan mempunyai tugas :
a.	melaksanakan administrasi pembinaan kemahasiswaan;
b.	melaksanakan administrasi pembinaan alumni;
c.	melaksanakan administrasi pembinaan ketertiban asrama.

Pasal 18
Biro Administrasi kemahasiswaan terdiri dari :
a.	Bagian Kemahasiswaan;
b.	Bagian Alumni;
c.	Bagian Asrama.

Pasal 19
(1)	Bagian Kemahasiswaan mempunyai tugas :
a.	mengelola kegiatan olah raga dan kesenian mahasiswa;
b.	mengelola kegiatan pengembangan daya penalaran mahasiswa;
c.	mengelola kegiatan di luar kelas;
d.	mengelola kegiatan keagaman;
e.	menfasilitasi kegiatan senat mahasiswa;
f.	melaksanakan pencatatan dan pelaporan disiplin mahasiswa;
(2)	Bagian Alumni mempunyai tugas :
a.	mengelola data alumni;
b.	menjalin komunikasi dengan alumni;
c.	memantau dan menyiapkan informasi dan perkembangan karier alumni.
(3) Bagian Asrama mempunyai tugas :
a. 	mengatur penempatan mahasiswa di asrama; 
b. 	memelihara ketertiban kehidupan mahasiswa di asrama; 
c. 	mengawasi dan menertibakan pemanfaatan barang- barang inventaris asrama.

BAB VII
JURUSAN

Pasal 20
(1) Setiap Jurusan dipimpin oleh Ketua Jurusan yang bertanggung jawab kepada Rektor melalui Pembantu Rektor Bidang Akademik.
(2) Jurusan terdiri dari:
a.	Jurusan Kebijakan Pemerintahan;
b.	Jurusan Manajemen Pemerintahan;
c.	Jurusan Politik Pemerintahan;
d.	Jurusan Manajemen Pembangunan;
e.	Jurusan Manajemen Keuangan;
f.	Jurusan Manajemen Sumber Daya Manusia.

Pasal 21 
Jurusan mempunyai tugas :
a. 	mengelola program studi;
b. 	merencanakan dan mengevaluasi kurikulum program studi;
c. 	melaksanakan kegiatan pengkajian untuk pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni pemerintahan sesuai dengan Jurusan masing-masing; 
d. 	melaksanakan kegiatan laboratorium dan studi; 
e. 	membina dosen Jurusan; 
f.   	melaporkan kehadiran mahasiswa dan dosen kepada Pembantu Rektor Bidang Akademik setiap tengah dan akhir semester; 
g. 	memonitor dan melaporkan kegiatan perkuliahan kepada Pembantu Rektor Bidang Akademik setiap tengah dan akhir semester; 
h. 	membina disiplin mahasiswa di dalam kelas.

Pasal 22 
Jurusan terdiri dari:
a. 	Unsur Pimpinan	:	Ketua dan Sekretaris Jurusan;
b. 	Unsur Pelaksana Akademik	:	para Dosen.

BAB VIII
LEMBAGA PENELITIAN 

Pasal 23
(1) Lembaga Penelitian dipimpin oleh Kepala Lembaga yang bertanggung jawab kepada Rektor.
(2)	Lembaga Penelitian mempunyai tugas :
a.	melaksanakan penelitian guna pengembangan ilmu pengetahuan umumnya dan ilmu pemerintahan khususnya, serta teknologi dan seni pemerintahan.
b.	melaksanakan penelitian untuk pengembangan kebijakan pemerintahan;
c.	melaksanakan kerja sama antar lembaga di bidang penelitian;
d.	melaksanakan pengkajian masalah-masalah pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.

Pasal 24
Lembaga Penelitian terdiri dari:
a.	Kepala Lembaga;
b.	Sekretariat Lembaga;
c.	Bidang Penelitian Perkembangan Ilmu Pemerintahan;
d.	Bidang PenelitianKebijakan dan Praktek Pemerintahan.

Pasal 25
Kepala Lembaga Penelitian mempunyai tugas :
a.	memimpin kegiatan penelitian ilmu maupun penelitian terapan;
b.	mengkoordinasikan, memantau dan menilai pelaksanaan penelitian;
c.	melaksanakan kerja sama antar lembaga dalam bidang penelitian.

Pasal 26
(1)	sekretariat Lembaga Penelitian dipimpin oleh Sekretaris yang bertanggung-jawab kepada Kepala Lembaga.
(2)	Sekretariat Lembaga Penelitian mempunyai tugas :
a. 	melaksanakan kegiatan pelayanan teknis dan administratif;
b. 	menyusun program dan kegiatan penelitian;
c. 	menyiapkan kelengkapan administrasi dalam rangka kerjasama antar lembaga dalam bidang penelitian;
d.	mendokumentasikan dan mempublikasikan hasil penelitian.

Pasal 27
(1)	Bidang Penelitian Perkembangan Ilmu Pemerintahan dipimpin oleh Kepala Bidang yang bertanggung jawab kepada Kepala Lembaga.
(2) Bidang Penelitian Perkembangan Ilmu Pemerintahan mempunyai tugas :
a.	merencanakan program penelitian untuk pengembangan ilmu pemerintahan; 
b.	melaksanakan dan mengevaluasi kegiatan penelitian ilmu pemerintahan;
c.	menyusun konsep-konsep baru bidang pemerintahan; 
d.	menyusun rekomendasi yang menyangkut pengembangan ilmu pemerintahan.

Pasal 28
(1)	Bidang Penelitian Kebijakan dan Praktek Pemerintahan dipimpin oleh kepala bidang yang bertanggung jawab kepada Kepala Lembaga.
(2)	Bidang Penelitian kebijakan dan Praktek Pemerintahan mempunyai tugas :
a.	merencanakan program penelitian, untuk perumusan dan evaluasi kebijakan serta masalah-masalah dalam praktek pemerintahan.
b.	melaksanakan dan mengevaluasi kegiatan penelitian kebijakan dan praktek pemerintahan:
c.	menyusun konsep-konsep kebijkan dan praktek pemerintahan;
d.	menyusun rekomendasi pemecahan masalah implementasi kebijakan dan praktek pemerintahan.

BAB VIII 
LEMBAGA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Pasal 29
(1)	Lembaga Pengabdian Pada Masyarakat dipimpin oleh Kepala Lembaga yang bertanggung jawab kepada Rektor.
(2)	Kepala Lembaga mempunyai tugas :
a. 	merencanakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat;
b. 	memimpin kegiatan pengabdian pada masyarakat;
c. 	mengadakan hubungan kerjasama dalam rangka kegiatan pengabdian dengan unit - unit Departemen Dalam Negeri dan Otonomi Daerah, Pemerintah Daerah,    Organisasi Masyarakat atau pihak yang membutuhkan; 
d.	membuat laporan dan menghimpum hasil-hasil pengabdian pada masyarakat.

Pasal 30
(1)	Sekretaris Lembaga dipimpin oleh Sekretaris Lembaga yang bertanggung jawab kepada Kepala Lembaga.
(2)	Sekretaris Lembaga mempunyai tugas :
a. 	melaksanakan kegiatan pelayanan teknis dan administrasi
b. 	menyusun program dan kegiatan pengabdian pada masyarakat
c. 	menyiapkan kelengkapan administrasi dalam rangka kerjasama antar lembaga dalam bidang pengabdian pada masyarakat. 
d. 	mendokumentasikan dan mempublikasikan hasil pengabdian pada masyarakat.

Pasal 31
(1)	Bidang Penerapan Ilmu Pemerintahan dipimpin oleh Kepala Bidang yang bertanggung jawab kepada Kepala Lembaga.
(2)	Bidang Penerapan Ilmu Pemerintahan mempunyai tugas :
a. 	merencanakan program penerapan ilmu pemerintahan.
b. 	mengidentifikasi kegiatan-kegiatan pengabdian pada masyarakat yang berkaitan dengan penerapan ilmu pemerintahan.
c. 	melaksanakan dan mengevaluasi kegiatan penerapan ilmu pemerintahan.
d. 	menyusun rekomendasi tindak lanjut untuk pengkajian penelitian aspek- aspek penyelenggaraan pemerintahan.

Pasal 32
(1)	Bidang Karya Bhakti Praja dipimpin oleh Kepala Bidang yang bertanggung jawab kepada Kepala Lembaga.
(2)	Bidang Karya Bhakti Praja mempunyai tugas :
a.	mengidentifikasi masalah untuk perumusan program karya bhakti praja;
b.	merencanakan program karya bhakti praja;
c.	melaksanakan dan mengevaluasi kegiatan karya bhakti praja;
d.	menyusun rekomendasi sebagai tindak lanjut kegiatan karya Bhakti Praja.

Pasal 33
Lembaga Pengabdian Pada Masyarakat terdiri atas :
a.	Kepala Lembaga.
b.	Sekretariat Lembaga.
c.	Bidang Penerapan Ilmu Pemerintahan.
d.	Bidang Karya Bhakti Praja.
Pasal 34
Kepala Lembaga mempunyai tugas :
a. 	merencanakan kegiatan pengabdian pada masyarakat;
b. 	memimpin kegiatan pengabdian pada masyarakat;
c. 	malaksanakan kerjasama antar lembaga dalam bidang pengabdian pada masyarakat; 
d.	membuat laporan dan menghimpun hasil-hsil pengabdian pada masyarakat.

Pasal 35
(1)	Sekretaris Lembaga dipimpin oleh Sekretaris Lembaga yang bertanggung jawab kepada Kepala Lembaga.
(2)	Sekretariat Lembaga mempunyai tugas :
a. 	melaksanakan kegiatan pelayanan teknis dan administratif;
b. 	menyusun program dan kegiatan pengabdian pada masyarakat;
c. 	menyiapkan kelengkapan administrasi dalam rangka kerjasama antar lembaga dalam bidang pengabdian pada masyarakat; 
d.	mendokumentasikan dan mempublikasikan hasil pengabdian pada masyarakat.

Pasal 36
(1) Bidang Penerapan Ilmu Pemerintahan dipimpin oleh Kepala Bidang yang bertanggung jawab kepada Kepala Lembaga.
(2) Bidang Penerapan Ilmu Pemerintahan mempunyai tugas :
a. 	merencanakan program penerapan ilmu pemerintahan;
b. 	mengidentifikasikan kegiatan-kegiatan pengabdian pada masyarakat yang berkaitan dengan penerapan ilmu pemerintahan; 
c.	melaksanakan dan mengevaluasi kegiatan penerapan ilmu pemerintahan; 
d.	menyusun rekomendasi tindak lanjut untuk pengkajian dan penelitian aspek-aspek penyelenggaraan pemerintahan.

Pasal 37
(1)	Bidang Karya Bhakti Praja dipimpin oleh Kepala Bidang yang bertanggung jawab kepada Kepala Lembaga.
(2)	Bidang Karya Bhakti Praja mempunyai tugas :
a.	mengidentifikasi masalah untuk perumusan program karya bhakti praja;
b.	merencanakan program karya bhakti praja;
c.	melaksanakan dan mengevaluasi kegiatan karya bhakti praja;
d.	menyusun rekomendasi sebagai tindak lanjut kegiatan karya bhakti praja.

BAB IX
LEMBAGA LABORATORIUM DAN MUSEUM PEMERINTAHAN

Pasal 38
(1)	Lembaga Laboratorium dam Museum Pemerintahan dipimpin oleh Kepala Lembaga yang bertanggung jawab kepada Rektor.
(2)	Kepala  Lembaga  Laboratorium dan  Museum  Pemerintahan  mempunyai tugas:
a. 	merencanakan kegiatan laboratorium dan museum pemerintahan;
b. 	memimpin kegiatan laboratorium dan museum pemerintahan;
c.  	melaksanakan kerjasama antar lembaga dalam rangka kegiatan laboratorium dan museum pemerintahan; 
d.	membuat laporan dan menghimpun hasil-hasil kegiatan laboratorium dan museum pemerintahan.

Pasal 39
(1)	Sekretariat Lembaga dipimpin oleh Sekretaris Lembaga yang bertanggung jawab kepada Kepala Lembaga.
(2)	Sekretariat Lembaga mempunyai tugas :
a. 	melaksanakan kegiatan pelayanan teknis dan administratif;
b. 	menyusun program dan kegiatan laboratorium dan museum pemerintahan; 
c. 	menyiapkan kelengkapan administrasi dalam rangka kerjasama antar lembaga dalam bidang laboratorium dan museum pemerintahan; 
d. 	mendokumentasikan dan mempublikasikan hasil kegiatan laboratorium dan museum pemerintahan.

Pasal 40
Lembaga Laboratorium dan museum terdiri atas :
a.	Kepala Lembaga;
b.	Sekretariat Lembaga;
c.	Bidang Laboratorium Pemerintahan;
d.	Bidang museum pemerintahan;

Pasal 41
(1)	Bidang  Laborotorium  Pemerintahan dipimpin oleh  Kepala  Bidang yang bertanggung jawab kepada Kepala Lembaga.
(2)	Bidang Laboratorium Pemerintahan mempunyai tugas :
a. 	merencanakan program laboratorium pemerintahan;
b. 	mengidentifikasikan kegiatan-kegiatan laboratorium yang berkaitan dengan rancangan kebijakan pemerintahan;
c. 	melaksanakan dan mengevaluasi kegiatan laboratorium pemerintahan; 
d. 	menyusun rekomendasi tindak lanjut untuk penerapan hasil pengkajian laboratorium pemerintahan.

Pasal 42
(1)	Bidang Museum Pemerintahan dipimpin oleh Kepala Bidang yang bertanggung jawab kepada Kepala Lembaga.
(2)	Bidang Museum Pemerintahan mempunyai tugas :
a. 	merencanakan program museum pemerintahan;
b. 	melaksanakan dan mengevaluasi kegiatan museum pemerintahan;
c. 	menghimpun, memelihara dan menyajikan bahan museum pemerintahan; 
e.	mendokumentasikan dan mempublikasikan sejarah pemerintahan Indonesia.

BAB X 
UNSUR KELENGKAPAN

Pasal 43
(1)	Unsur Kelengkapan IIP dari Senat, Dewan Penyantun, Senat Mahasiswa dan Badan Permusyawaratan Mahasiswa.
(2)	Susunan Organisasi dan tata kerja unsur kelengkapan sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Rektor IIP.

BAB XI
TATA KERJA

Pasal 44
(1) Dalam melaksanakan tugasnya setiap pimpinan satuan organisasi wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi, baik di lingkungan masing-masing maupun antara satuan organisasi di lingkungan IIP.
(2)	Kerja sama antar lembaga yang bersifat eksternal dilaksanakan berdasarkan persetujuan Rektor.

Pasal 45
(1)	Setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan IIP bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan.
(2)	Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing serta menyampaikan laporan secara berkala.
(3)	Setiap Laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dari bawah wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk menyusun laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahan.

Pasal 46
Rektor, Pembantu Rektor, Kepala Biro, Ketua Jurusan dan Kepala Lembaga dalam melaksanakan tugasnya berpedoman kepada kebijakan dan petunjuk teknis Departemen Dalam Negeri dan Otonomi Daerah.

BAB XII
MASA JABATAN 

Pasal 47
(1)	Masa Jabatan Rektor, Pembantu Rektor, Ketua Jurusan dan Kepala Lembaga adalah 4 (empat) tahun.
(2)	Masa jabatan dimaksud ayat 1 (satu) dalam Pasal ini dapat diperpanjang, jika dipandang perlu.

BAB XIII
KETENTUAN LAIN-LAIN 

Pasal 48
Eselonering  organisasi  dan  tata  kerja  IIP sebagaimana  tercantum  dalam Lampiran Keputusan ini.

BAB XIV
KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 49
Perubahan atas susunan organisasi dan tata kerja menurut Keputusan ini ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah setelah mendapatkan persetujuan tertulis dari Menteri yang bertanggung jawab di bidang pendayagunaan aparatur negara.

Pasal 50
Dengan berlakunya Keputusan ini, maka semua ketentuan yang bertentangan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 51
Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 5 Januari 2001,
MENTERI DALAM NEGERI DAN
OTONOMI DAERAH,
ttd.
SURJADI SOEDIRDJA

NB.: Bagan tidak dicantumkan

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI INSTITUTILMU PEMERINTAHAN
; KEPUTUSAN MEf DAN OTONOMI [ NOMOR     :   2 TANGGAL : 5 -

 

PEMBANTU REKTOR BIDANG AKADEMIK
PEMBANTU REKTOR BIDANG KEMAHASISWAAN
PEMBANTU REKTOR BIDANG ADMINISTRASI
DEWAN PENYANTUN

 

BIRO
ADMINISTRASI UMUM
BIRO
ADMINISTRASI AKADEMIK
BIRO
ADMINISTRASI KEMAHASISWAAN
LEMBAGA
LABORATORIUM
& MUSEUM
LEMBAGA PENGABDIAN MASYARAKAT
LEMBAGA PENELITIAN
J

•     BAGIAN TATAUSAHA KEPENDIDIKAN
BAGIAN KEPEGAWAIAN
BAGIAN KEMAHASISWAAN
BAGIAN
PERKULIAHANDAN UJIAN
BAGIAN KEUANGAN
BAGIAN ALUMNI
BAGIAN
PENGEMBANGAN TENAGAEDUKATIF
BAGIAN KERUMAHTANGGAAN DAN PERLENGKAPAN
BAGIAN ASRAMA
BIDANG
MUSEUM &
SEJARAH
PEM.
BIDANG
KAJIAN
MASALAH
PEM.
BAGIAN UMUM
BAGIAN PERPUSTAKAAN

 

JURUSAN
MANAJEMEN
SDM
JURUSAN MANAJEMEN KEUANGAN
JURUSAN
MANAJEMEN
PEMBANGUNAN
JURUSAN
POLITIK
PEMERINTAHAN
JURUSAN
MANAJEMEN
PEMERINTAHAN
JURUSAN
KEBIJAKAN
PEMERINTAHAN
RIDA
KELOMPOK PENGAJAR
KELOMPOK PENGAJAR
KELOMPOK PENGAJAR
KELOMPOK PENGAJAR
KELOMPOK PENGAJAR
DISi

LAMPIRAN II	:	KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI DAN OTONOMI DAERAH
NOMOR	:	2  TAHUN  2001.
TANGGAL	:  5 - 1 - 2001.

REKAPITULSI UNIT ORGANISASI, ESELON, DAN NON ESELON DI LINGKUNGAN INSTITUT ILMU PEMERINTAHAN

NO.	UNIT KERJA	NON	ESELON	
		ESELON
	II	III	
1.	Rektor	1	—	_	
2.
	Senat
	1
	-
	-
	
3.
	Pembantu Rektor
	3
	-
	-
	
4.
	Lembaga Penelitian
	4
	-
	-
	
5.
	Lembaga Pengabdian Masyarakat
	4
	-
	-
	
6.
	Lembaga Laboratorium dan Museum
	4
	-
	-
	
7.
	Biro
	-
	3
	11
	
8.
	Jurusan Kebijakan Pemerintahan
	2
	-
	-
	
9.
	Jurusan Manajemen Pemerintahan
	2
	-
	-
	
10.
	Jurusan Politik Pemerintahan
	2
	-
	-
	
11.
	Jurusan Manajemen Pembangunan
	2
	-
	-
	
12.
	Jurusan Manajemen Keuangan
	2
	-
	-
	
13.
	Jurusan Manajemen SDM
	2
	-
	-
	
JUMLAH
	29
	3
	11

 

MENTERI DALAM NEGERI OTONOMI DAERAH ,
ttd.
SURJADI SOEDIRDJA