KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI DAN OTONOMI DAERAH 
NOMOR : 20 TAHUN 2001
TENTANG
PENGANGKATAN DAN PENGUKUHAN PAMONG PRAJA MUDA LULUSAN STPDN

MENTERI DALAM NEGERI DAN OTONOMI DAERAH,

Menimbang	:	a.	Lulusan STPDN adalah Kader pimpinan Pemerintahan Dalam Negeri yang berwawasan nasional, memiliki kesadaran pribadi, harga diri, rasa tanggung jawab, berdisiplin tinggi serta memiliki kemampuan dan keterampilan teknik dan potensi ilmiah yang menunjang pelaksanaan tugas.
b.	Berhubung dengan itu mereka perlu diangkat dan dikukuhkan sebagai " Pamong Praja Muda ".
c.	Bahwa untuk kepentingan dimaksud perlu ditetapkan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah.

Mengingat	:	1.	Undang - undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60);
2.	Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
3.	Undang - undang Nomor 2 Tahun 1999 tentang Sistem Pendidikan Nasional ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1989 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3309 );
4.	Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4017);
5.	Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 1984 tanggal   19  September   1984  tentang Penghargaan Terhadap Ijazah Diploma IV di bidang Kepegawaian;
6.	Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 1992 tanggal 18 Agustus 1992 tentang Pembentukan Sekolah Tinggi Pemerintahan Dalam Negeri ;
7.	Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0686/U/1991 tentang Pedoman Pendirian Perguruan Tinggi;
8.	Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 1993 tanggal 1 September 1993 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekolah Tinggi Pemerintahan Dalam Negeri;
9.	Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 92 Tahun 1996 tanggal 13 Mei 1996 tentang Statuta STPDN;
10.	Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 152 Tahun 1996 tanggal 23 Agustus 1996 tentang Kedudukan, Hak, Kewajiban, Pengangkatan dan Pemberhentian Praja STPDN;
11.	Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 01 Tahun 2001 tanggal 15 Januari 2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Dalam Negeri dan Otonomi Daerah;

Memperhatikan	:	Pidato Presiden Republik Indonesia pada Pengangkatan dan Pengukuhan Pamong Praja Muda lulusan STPDN Angkatan I tahun 1992 tanggal 24 Agustus 1992, Angkatan II tahun 1993 tanggal 4 September 1993, Angkatan III tahun 1994 tanggal 5 Agustus 1994, Angkatan IV tahun 1995 tanggal 28 Juli 1995, Angkatan V tahun 1997 tanggal 4 Agustus 1997, Angkatan VI tahun 1998 tanggal 7 Agustus 1998, Angkatan VII tahun 1999 tanggal 19 Agustus 1999 dan Angkatan VIII tahun 2000 tanggal 8 Agustus 2000;

MEMUTUSKAN:
Menetapkan	:
PERTAMA	:	Setiap lulusan STPDN diangkat dan dikukuhkan sebagai Pamong Praja Muda;
KEDUA	:	Sebutan tersebut mengandung kewajiban dan tanggungjawab bagi setiap Pamong Praja Muda untuk menjadi Abdi Praja Dharma Setia Negara Bhakti ;
KETIGA	:	Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : Di Jakarta
Pada tanggal 18 Juli 2001
MENTERI DALAM NEGERI DAN 
OTONOMI DAERAH
ttd.
SURJADI SOEDIRDJA