KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI DAN OTONOMI DAERAH
NOMOR   21 TAHUN 2001
TENTANG
TEKNIK PENYUSUNAN DAN MATERI MUATAN PRODUK-PRODUK HUKUM DAERAH

MENTERI DALAM NEGERI DAN OTONOMI DAERAH,

Menimbang :	bahwa dalam rangka pelaksanaan Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah, dan Rancangan Keputusan Presiden, perlu menetapkan Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah tentang Teknik Penyusunan Dan Materi Muatan Produk-produk Hukum Daerah;

Mengingat	:	1. 	Undang -undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
2.	Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
3.	Peraturan Pemerintah Npmor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
4.	Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 70);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan	:	KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI DAN OTONOMI DAERAH TENTANG TEKNIK PENYUSUNAN DAN MATERI MUATAN PRODUK-PRODUK HUKUM DAERAH.

Pasal 1
Teknik penyusunan dan materi muatan produk-produk hukum Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

Pasal 2
Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 18 Juli 2001
MENTERI DALAM NEGERI DAN
OTONOMI DAERAH,
ttd.
SURJADI SOEDIRDJA

LAMPIRAN   :	KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI DAN OTONOMI DAERAH 
NOMOR      : 21 TAHUN 2001
TANGGAL   : 18 Juli 2001
-----------------------------------------------------------

TEKNIK PENYUSUNAN PRODUK-PRODUK HUKUM

Setiap produk-produk hukum pada umumnya disusun dalam kerangka struktural sebagai berikut:
A.	Penamaan / Judul;
B.	Pembukaan;
C.	Batang Tubuh;
D.	Penutup;
E.	Lampiran (bila diperlukan).
Uraian dari masing-masing substansi kerangka produk-produk hukum adalah :

A.	Penamaan / Judul.
1.  	Setiap produk-produk hukum mempunyai penamaan/judu!.
2. 	Penamaan/Judul produk-produk hukum memuat keterangan mengenai jenis, nomor, tahun, tentang nama produk hukum yang diatur.
3.	Nama  produk  hukum  dibuat singkat dan  mencerminkan  isi  produk-produk hukum.
4.	Judul ditulis dengan huruf kapital tanpa diakhiri tanda baca.
Contoh	:	Penulisan Penamaan/Judul.

a) 	Jenis Peraturan Daerah
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOGOR NOMOR .... TAHUN.,...
TENTANG PAJAK REKLAME

b) 	Jenis Keputusan Kepala Daerah
KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA BARAT 
NOMOR .... TAHUN....
TENTANG 
TATA CARA PUNGUTAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR

c)	Jenis Instruksi Kepala Daerah
INSTRUKSI BUPATI BOGOR 
NOMOR... TAHUN.....
TENTANG 
PETUNJUK TEKNIS PEMUNGUTAN PAJAK REKLAME

B.	Pembukaan.
1.	Pembukaan pada Peraturan Daerah, terdiri dari:
a.	Frasa "Dengan Rakhmat Tuhan Yang Maha Esa";
b.	Jabatan Pembentuk Peraturan Daerah;
c.	Konsiderans;
d.	Dasar Hukum;
e.	Frasa "Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah";
f.	Memutuskan;
g.	Menetapkan.
2.	Pembukaan pada Keputusan dan Instruksi Kepala Daerah Propinsi, Kabupaten dan Kota terdiri dari:
a) 	Jabatan pembentuk Keputusan dan Instruksi;
b) 	Konsiderans;
c) 	Dasar Hukum;
d) 	Memutuskan.

PENJELASAN.
a.   Frasa "Dengan Rakhmat Tuhan Yang Maha Esa".
Kata frasa yang berbunyi "Dengan Rakhmat Tuhan Yang Maha Esa" merupakan kata yang harus ditulis dalam Peraturan Daerah, cara penulisannya seluruhnya huruf kapital dan tidak diakhiri tanda baca.
Contoh :
DENGAN RAKHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
b.	Jabatan
Jabatan pembentuk Peraturan Daerah atau Keputusan Gubernur/Bupati/Walikota ditulis dengan huruf kapital dan diakhiri dengan tanda baca koma (,).
Contoh :
BUPATI BOGOR,
c.   Konsiderans
Konsiderans harus diawali dengan kata "Menimbang" yang memuat uraian singkat mengenai pokok-pokok pikiran yang menjadi latar belakang dan alasan-aiasan pembuat Peraturan Daerah, Keputusan Kepala Daerah dan Instruksi Kepala Daerah.
Jika konsiderans terdiri dari lebih satu pokok pikiran, maka tiap-tiap pokok pikiran dirumuskan pengertian, dan tiap-tiap pokok pikiran diawali dengan huruf a, b, c, dst dan diakhiri dengan tanda titik koma (;).
Contoh :
Menimbang : a. .............................;
b...............................;
c..............................;

d.	Dasar Hukum.
1)	Dasar Hukum diawali dengan kata "Mengingat" yang harus memuat dasar hukum bagi pembuatan produk hukum. Pada bagian ini perlu dimuat pula jika ada peraturan perundang-undangan yang memerintahkan produk hukum itu atau yang mempunyai kaitan langsung dengan materi yang akan diatur.
2) 	Dasar Hukum dapat dibagi 2 yaitu :
a) 	Landasan yuridis kewenangan membuat produk-produk hukum; dan
b) 	Landasan yuridis materi yang diatur.
3) 	Yang dapat dipakai sebagai dasar hukum hanyalah jenis peraturan perundang-undangan yang tingkat derajatnya sama atau lebih tinggi dari produk hukum yang dibuat.
Catatan 	:	Keputusan yang bersifat penetapan, Instruksi dan Surat Edaran tidak dapat dipakai sebagai dasar hukum karena keempat jenis produk hukum ini tidak masuk jenis peraturan perundang-undangan.
4)	Dasar Hukum dirumuskan secara kronologis sesuai dengan hierarkhi peraturan perundang-undangan, atau apabila peraturan perundang-undangan tersebut sama tingkatannya, maka dituliskan berdasarkan urutan tahun pembentukannya, atau apabila peraturan perundang-undangan tersebut dibentuk pada tahun yang sama, maka dituliskan berdasarkan nomor urutan pembuatan peraturan perundang-undangan tersebut.
5)	Penulisan dasar hukum harus lengkap dengan Lembaran Negara, Tambahan Lembaran Negara, Lembaran Daerah, dan Tambahan Lembaran Daerah kalau ada.
6)	Jika dasar hukum lebih dari satu peraturan perundang-undangan, maka tiap dasar hukum diawali dengan angka arab 1, 2, 3 dst dan diakhiri dengan tanda baca titik koma (;).
Contoh Penulisan Dasar hukum :
Mengingat	:	1.	Undang-undang Nomor... Tahun .........  tentang ............ (Lembaran  Negara  Tahun... Nomor...,  Tambahan Lembaran Negara Nomor....);
2.  	Peraturan Pemerintah Nomor... Tahun... tentang... (Lembaran Negara Tahun... Nomor ..., Tambahan Lembaran Negara Nomor...);
3.   Keputusan Presiden Nomor... Tahun ... tentang...,....;
4.	Keputusan Menteri.... Nomor... Tahun... tentang.,.....;
5.	Peraturan Daerah.... Nomor... Tahun... tentang... (Lembaran Daerah Tahun... Nomor..., Tambahan Lembaran Daerah Nomor.........);

e.   Frasa "Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah".
Kata frasa yang berbunyi "Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi/Kabupaten/Kota", merupakan aturan kata yang harus dicantumkan dalam Peraturan Daerah dan cara penulisannya dilakukan sebagai
berikut:
1) 	Ditulis sebelum kata MEMUTUSKAN;
2) 	Kata "dengan persetujuan", hanya huruf awal kata "Dengan" ditulis huruf kapital; dan
3) 	Kata "Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi/Kabupaten/Kota" seluruhnya ditulis huruf kapital.

Contoh :
Dengan persetujuan
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH 
PROPINSI/KABUPATEN/KOTA .........

f.    Memutuskan.
Kata "Memutuskan" ditulis dengan huruf kapital, dan diakhiri dengan tanda baca link dua (:). Peletakan kata MEMUTUSKAN adalah ditengah margin.

g.	Menetapkan.
Kata "Menetapkan" dicantumkan sesudah kata MEMUTUSKAN yang disejajarkan kebawah dengan kata "Menimbang" dan "Mengingat". Huruf awal kata "Menetapkan" ditulis dengan huruf Kapital dan diakhiri dengan tanda baca
titik dua (:).
Contoh :
MEMUTUSKAN :
Menetapkan    : ................................................. dst.
Penulisan kembali nama peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dilakukan sesudah kata "Menetapkan", dan cara penulisannya adalah :
•	Menuliskan kembali nama yang tercantum dalam judul;
•	Nama tersebut sebagaimana dimaksud diatas, didahului dengan jenis perundang-undangan yang bersangkutan; 
•	Nama dan jenis produk hukum tersebut, ditulis dengan huruf kapital dan diakhiri dengan tanda baca titik (.).
Pada Peraturan Daerah sebelum kata MEMUTUSKAN dicantumkan frasa :

Dengan persetujuan
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

Contoh :
a) 	Jenis Peraturan Daerah
MEMUTUSKAN :

Menetapkan	:	PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOGOR TENTANG PAJAK REKLAME.

b)	Jenis Keputusan Kepala Daerah.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan	:	KEPUTUSAN BUPATI BOGOR TENTANG TATA CARA PUNGUTAN PAJAK REKLAME.

Catatan :
Contoh pembukaan produk-produk hukum secara keseluruhan dapat dirumuskan sebagai berikut :

a.   Peraturan Daerah
1) 	Peraturan Daerah Propinsi;

DENGAN RAKHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
GUBERNUR JAWA BARAT,
Menimbang	:	a.	........................................................;
b.	........................................................;
c .	.....................................................dst;

Mengingat	:	1.	........ ................................................;
2.	........................................................;
3.	......... ....................................... ...dst;

Dengan persetujuan
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROPINSI JAWA BARAT

MEMUTUSKAN :

Menetapkan	:	PERATURAN DAERAH PROPINSI JAWA BARAT TENTANG PAJAK REKLAME.

2)	Peraturan Daerah Kabupaten.

DENGAN RAKHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BOGOR,
Menimbang	:	a.	.......................................................;
b.	............................................;
c.	.............................................dst;

Mengingat	:	1.	........ ................................................;
2.	........................................................;
3.	......... ....................................... ...dst;

Dengan persetujuan
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BOGOR

MEMUTUSKAN:

Menetapkan	:	PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOGOR TENTANG PAJAK REKLAME.

3)	Peraturan Daerah Kota.
DENGAN RAKHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
WALIKOTA BOGOR,
Menimbang	:	a.	.......................................................;
b.	............................................;
c.	.............................................dst;

Mengingat	:	1.	........ ................................................;
2.	........................................................;
3.	......... ....................................... ...dst;

Dengan persetujuan
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BOGOR

MEMUTUSKAN:

Menetapkan	:	PERATURAN DAERAH KOTA BOGOR TENTANG PAJAK REKLAME.

b.	Keputusan Kepala Daerah. 
1)	Keputusan Gubernur.

GUBERNUR JAWA BARAT,
Menimbang	:	a.	........................................................;
b.	........................................................;
c.	.................................................dst;
Mengingat	:	1.	...................................................;
2.	....................................................;
3.	..................................................dst.;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan	:	KEPUTUSAN   GUBERNUR  JAWA  BARAT  TENTANG TATA CARA PUNGUTAN PAJAK DAERAH.

2)	Keputusan Bupati

BUPATI BOGOR,
Menimbang	:	a.	........................................................;
b.	........................................................;
c.	...................................................dst;

Mengingat	:	1.	........................................................;
2.	........................................................;
3.	.....................................................dst;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan 	:	KEPUTUSAN BUPATI BOGOR TENTANG TATA CARA PUNGUTAN PAJAK DAERAH.

3)	Keputusan Walikota.

WALIKOTA BOGOR,
Menimbang	:	a.	........................................................;
b.	........................................................;
c.	...................................................dst;

Mengingat	:	1.	........................................................;
2.	........................................................;
3.	...................................................dst;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan	:	KEPUTUSAN WALIKOTA BOGOR TENTANG TATA CARA PUNGUTAN PAJAK DAERAH.

c.	Instruksi Kepala Daerah. 
1)	Instruksi Gubernur:

GUBERNUR JAWA BARAT,

Menimbang	:	a.	................................................;
b.	.................................................;
c.	................................................dst;

Mengingat	:  1.	.................................................;
2.	.................................................;
3.	............................................... dst.

MENGINSTRUKSIKAN :
Kepada	:	1.	..............................................;
2.	..............................................;
3.	..............................................dst;

Untuk	:
PERTAMA	:     ....................................................
KEDUA	:    .................................................... dst.

2)	Instruksi Bupati.

BUPATI BOGOR,

Menimbang	:	a.	..............................................;
b.	..............................................;
c.	..............................................;
d.	..............................................;
e.	.........................................dst.;

Mengingat         :	1.................................................;
2.................................................;
3..............................................dst;

MENGINSTRUKSIKAN :
Kepada	:	1.	................................................;
2.	.................................................;
3.	................................................;

Untuk	:
PERTAMA	:    ....................................................
KEDUA	:    .................................................... dst.

3)	Instruksi Walikota.

WALIKOTA BOGOR,
Menimbang	:	a.	....................................................;
b.	..................................................;
c.	..................................................;

Mengingat	:	1.	..................................................;
2.	...................................................;
3.	................................................dst;

MENGINSTRUKSIKAN :
Kepada	:	1.	....................................................;
2.	....................................................;
3.	..............................................................;

Untuk	:
PERTAMA	:     ....................................................
KEDUA	:     .................................................... dst.

C. 	Batang Tubuh.
Batang Tubuh suatu produk-produk hukum, memuat semua materi produk-produk hukum yang dirumuskan dalam pasal-pasal dan diktum-diktum. Produk-produk hukum yang batang tubuhnya dirumuskan dalam pasal-pasal adalah jenis Peraturan Daerah dan Keputusan Kepala Daerah yang bersifat mengatur (Regelling), sedangkan jenis keputusan yang bersifat penetapan (Beschikking) dan instruksi, batang tubuhnya dirumuskan dalam diktum-diktum.
Uraian masing-masing batang tubuh jenis produk-produk hukum adalah :
1.	Batang Tubuh Peraturan Daerah :
a)	Peraturan Daerah, pengelompokan batang tubuh terdiri atas :
1) 	Ketentuan Umum;
2) 	Materi yang diatur;
3) 	Ketentuan Pidana (kalau ada);
4) 	Ketentuan Peralihan (kalau ada); dan
5) 	Ketentuan Penutup.
b)	Pengelompokan materi produk-produk hukum dalam Bab, Bagian dan Paragraf tidak merupakan keharusan.
Jika Peraturan Daerah mempunyai materi yang ruang lingkupnya sangat luas dan mempunyai banyak pasal, maka pasal-pasal tersebut dapat dikelompokkan menjadi Bab, Bagian dan Paragraf.
Pengelompokan materi-materi dalam Buku Bab, Bagian dan Paragraf dilakukan atas dasar kesamaan kategori atau kesatuan lingkup isi materi yang diatur.
Urutan penggunaan kelompok adalah :
1) 	Bab dengan pasal-pasal, tanpa bagian dan paragraf;
2) 	Bab dengan bagian dan pasal-pasal tanpa paragraf;
3) 	Bab dengan bagian dan paragraf yang teridiri dari pasal-pasal.
c)	Tata cara penulisan Bab, Bagian, Paragraf, Pasal dan ayat ditulis sebagai berikut:
1)	Bab diberi nomor urut dengan angka Romawi dan judul Bab semua ditulis dan huruf kapital.
Contoh:
BAB I 
KETENTUAN UMUM
2)	Bagian diberi nomor urut dengan bilangan yang ditulis dengan huruf kapital dan diberi judul. Huruf awal kata Bagian, urutan bilangan, dan judul Bagian ditulis dengan huruf kapital kecuali huruf awal dari kata partikel yang tidak terletak pada awal frasa.
Contoh :
BAB II (......JUDUL BAB.......)
Bagian Kedua
Kepala Dinas dan Wakil Kepala Dinas
3)	Paragraf diberi nomor urut dengan angka arab dan diberi judul.
Huruf awal dalam judul paragraf, dan huruf awal judul paragraf ditulis dengan huruf kapital, sedangkan huruf lainnya setelah huruf pertama ditulis dengan huruf kecil.
Contoh :
Bagian Ketiga
(.....Judul Bagian..........)
Paragraf 1
Taman Kota dan Rekreasi
4)	Pasal adalah satuan aturan dalam produk-produk hukum yang memuat satu norma dan dirumuskan dalam satu kalimat.
Materi Peraturan Daerah lebih baik dirumuskan dalam banyak pasal yang singkat dan jelas dari pada kedalam beberapa pasal yang panjang dan memuat beberapa ayat kecuali jika materi yang menjadi isi pasal itu merupakan satu rangkaian yang tidak dapat dipisahkan. Pasal diberi nomor urut dengan angka arab, dan huruf awal kata pasal ditulis dengan huruf kapital.
Contoh :
Pasal 5
5)	Ayat adalah merupakan rincian dari pasal, penulisannya diberi nomor urut dengan angka arab diantara tanda baca kurung tanpa diakhiri tanda baca. Satu ayat hanya mengatur satu hal dan dirumuskan dalam satu kalimat.
Contoh :
Pasal 21
(1)	Kepala   Dinas  berada  dibawah  dan   bertanggungjawab   kepada Kepala Daerah.
(2)	....................................................
(3)	....................................................
Jika satu pasal atau ayat memuat rincian unsur, maka disamping dirumuskan dalam bentuk kalimat yang biasa, dapat pula dipertimbangkan penggunaan dalam bentuk tabulasi.
Contoh :
Pasal.....
Surat paksa sekurang-kurangnya harus memuat nama wajib pajak, atau nama wajib dan penanggung pajak besarnya pajak, dan perintah untuk membayar.
Isi pasal ini dapat lebih mudah dipahami dan jika dirumuskan sebagai berikut:
Surat paksa sekurang-kurangnya harus memuat:
a.	Nama wajib pajak, atau nama wajib pajak dan penanggung pajak;
b.	Besarnya utang pajak; dan
c.	Perintah untuk membayar.
Dalam membuat rumusan pasal atau ayat dengan tabulasi hendaknya diperhatikan hal-hal sebagai berikut:
-	Setiap rincian harus dapat dibaca sebagai satu rangkaian kesatuan dengan kalimat pembuka;
-	Setiap rincian diawali dengan huruf abjad kecil;
-	Setiap rincian diakhiri dengan tanda baca titik koma (;);
- 	Jika    suatu    rincian    dibagi   lagi kedalam unsur yang lebih kecil, maka unsur yang lebih kecil dituliskan agak kedalam;
-	Kalimat yang masih mempunyai rincian lebih lanjut diberi tanda baca titik dua (:);
-	Pembagian rincian hendaknya tidak melebihi empat tingkat. Jika rincian lebih dari empat tingkat, maka perlu dipertimbangkan pemecahan pasal yang bersangkutan kedalam beberapa pasal. Jika unsur atau rincian dalam tabulasi dimaksudkan sebagai rincian yang kumulatif, maka perlu ditambahkan kata dan dibelakang rincian kedua dari belakang.
Jika rincian dalam tabulasi dimaksudkan sebagai rincian yang alternatif, maka perlu ditambahkan kata atau dibelakang rincian kedua dari belakang.

Contoh :
a. 	Tiap-tiap rincian ditandai dengan huruf a, dst.
(3)	......................................................................
a. 	.........................;
b. 	..........................
b.	Jika suatu rincian memerlukan perincian lebih lanjut, maka perincian itu ditandai dengan angka 1, 2, dst.
 (4) ................................................................................................;
a .	........................................................;
b. 	.........................................................;
c. 	………………………………………..;
1. 	…………………………………….;
2. 	………………………………………..;
3.	………………………………………;
a) 	……………………………………….;
b) 	………………………………………;
c) 	………………………………………;
1)	……………………………………………….;
2)	…………………………………………;
3)	…………………………………………;

Gambaran penulisan kelompok Batang Tubuh secara keseluruhan adalah:
BAB I 
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
(isi Pasal 1)
BAB II (Judul Bab)
Pasal... (isi pasal...)
BAB III (Judul Bab)
Bagian Pertama (Judul Bagian)
Paragraf (Judul paragraf)
Pasal...
(1)	(isi ayat)
(2)	(isi ayat)
Perincian ayat:
a.  .................................
b.  ................................
1. 	Isi sub ayat
2. 	.........................
3. 	.........................
a) 	(perincian sub ayat)
b) 	..............................
c) 	.............................
1) 	(perincian mendetail dari sub ayat)
2) 	…………………………………………

Penjelasan masing-masing kelompok batang tubuh adalah :
a.   Ketentuan Umum.
Ketentuan umum diletakkan dalam bab pertama atau dalam pasal pertama, jika dalam produk hukum itu tidak ada pengelompokkan dalam bab.
Ketentuan umum berisi:
1) 	batasan dari pengertian;
2) 	singkatan atau akronim yang digunakan dalam produk hukum;
3) 	hal-hal lain yang bersifat umum yang berlaku bagi pasal-pasal berikutnya.
Jika ketentuan umum berisi lebih dari satu hal, maka setiap batasan dari pengertian dan singkatan atau akronim diawali dengan angka arab dan diakhiri dengan tanda baca titik (.).

Contoh :
Pasal 1
Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :
1.  Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor.
2.  ......................................................................................
3.  .....................................................................................
Urutan pengertian atau istilah dalam bab ketentuan umum hendaknya mengikuti ketentuan sebagai berikut:
1.	Pengertian atau istilah yang ditemukan lebih dahulu dalam materi yang diatur ditempatkan teratas.
2.	Jika pengertian atau istilah mempunyai hubungan atau kaitan dengan pengertian atau istilah terdahulu, maka pengertian atau istilah yang ada hubungannya itu diletakkan dalam satu kelompok berdekatan.
b.	Ketentuan Materi yang akan diatur.
Materi yang diatur dalam produk-produk hukum adalah semua obyek yang diatur secara sistifinatika sesuai dengan luas lingkup dan pendekatan yang dipergunakan. Materi yang diatur dalam suatu produk-produk hukum harus memperhatikan dasar-dasar dan kaidah-kaidah yang ada seperti:
1)	Landasan hukum materi yang diatur.
Dalam menyusun materi suatu produk hukum, harus memperhatikan dasar hukumnya.
Misalnya :
>	Bidang Organisasi.
Susunan organisasi dan tata kerja perangkat Daerah harus diatur dalam Peraturan Daerah (Pasal 68 ayat (1) Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah); Kalau susunan organisasi perangkat Daerah tersebut diatur dengan Keputusan Kepala Daerah dapat dibatalkan (vernietigbaar).
>	Bidang Pajak Daerah.
Pajak Daerah berdasarkan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, pengaturannya harus memiliki ketentuan-ketentuan sebagai berikut:
a.	Pajak Daerah harus ditetapkan dengan Peraturan Daerah. 
b.	Peraturan Daerah tentang Pajak tidak dapat berlaku surut. 
c.	Peraturan Daerah tentang, Pajak sekurang-kurangnya ketentuan mengenai:
1) 	nama, objek dan subjek pajak;
2) 	dasar penggunaan, tarif dan cara penghitungan pajak;
3) 	wilayah pemungutan;
4) 	nama pajak;
5) 	penetapan;
6) 	tata cara pembayaran dan penagihan;
7) 	kadaluarsa;
8) 	sanksi administratif/pidana;
9) 	tanggal mulai berlakunya.
d.	Juga dapat mengatur mengenai:
1)	pemberian pengurangan kurungan dan pemberian dalam hal-hal tertentu atas pokok pajak dan atau sanksinya;
2) 	tata cara penghapusan piutang pajak yang kadaluarsa;
3) 	asas timbal balik.
Ketentuan-ketentuan huruf a, b, c dan d adalah merupakan acuan materi muatan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah, yang penulisannya harus sesuai dengan norma-norma dan prinsip-prinsip yang terkandung dalam Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000.
Misalnya:
Pengenaan tarif pajak harus sesuai dengan ketentuan Pasal 3 Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000.
Penetapan tarif dalam peraturan Daerah yang melebihi ketentuan Pasal 3 tersebut dianggap bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan akibatnya Peraturan Daerah yang bersiangkutan dicabut atau dibatalkan.

>	Bidang Retribusi Daerah
Retribusi Daerah berdasarkan Pasal 24 Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000, pengaturannya harus memenuhi ketentuan-ketentuan sebagai berikut:
a.	Retribusi Daerah harus ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
b.	Peraturan Daerah tentang Retribusi tidak dapat berlaku surut;
c.	Peraturan Daerah sekurang-kurangnya mengatur ketentuan mengenai:
1)	nama, objek dan subjek retribusi;
2)	golongan retribusi, apakah : Jasa Umum, Jasa Usaha atau perizinan tertentu;
3)	cara mengukur tingkat pengguna jasa yang bersangkutan;
4)	prinsip yang dianut dalam penerapan struktur dan besarnya tarif retribusi;
5)	struktur dan besarnya tarif retribusi;
6)	wilayah pemungutan
7)	tata cara pemungutan
8)	sanksi administrasi/pidana;
9)	tata cara penagihan;
10)	tanggal mulai berlakunya.
d.	Juga dapat mengatur mengenai:
1) 	masa retribusi;
2) pemberian keringanan, pengurangan dan pembebasan dalam hal-hal tertentu atas pokok retribusi dan atau sanksinya;
3) 	tata cara penghapusan piutang retribusi yang kadaluarsa.
Ketentuan-ketentuan a, b, c dan d adalah merupakan kerangka acuan materi muatan Peraturan Daerah tentang retribusi yang penilaiannya harus sesuai dengan norma-norma dan prinsip-prinsip yang terkandung dalam Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000.

Misalnya:
>	Jasa Umum.
Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Jasa Umum didasarkan pada kebijaksanaan Daerah dengan mempertimbangkan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat dan aspek keadilan.
> 	Jasa Usaha.
Prinsip dan sasaran dalam penetapan besarnya tarif Retribusi Jasa Usaha didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak.
>	Perizinan tertentu.
Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Perizinan tertentu didasarkan pada tujuan untuk menutup atau seluruh biaya penyelenggaraan pemberian izin yang bersangkutan.

Catatan :
1.	Penentuan tarif Retribusi Jasa umum dalam Peraturan Daerah yang tidak berdasarkan perhitungan kemampuan masyarakat dan aspek keadilan, dianggap bertenfangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, sehingga Peraturan Daerah yang bersangkutan dapat dicabut atau dibatalkan.
2.	Kalau ada suatu materi yang akan diatur dalam produk hukum di Daerah, tetapi tidak ada landasan yuridis secara tegas dalam suatu peraturan perundang-undangan atau tidak ada perintah secara tegas dari suatu peraturan perundang-undangan tertentu mengenai ketentuan yang membebani masyarakat, harus diatur dalam Peraturan Daerah.
2)	Landasan filosofis, maksudnya agar produk hukum yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah jangan sampai bertentangan dengan nilai-nilai yang hakiki ditengah- tengah masyarakat, misalnya agama.
3)	Landasan sosiologis, yang maksudnya agar produk hukum yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah jangan sampai bertentangan dengan nilai-nilai yang Hidup ditengah-tengah masyarakat, misalnya adat istiadat.
4)	Landasan politis, maksudnya agar produk hukum yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah dapat berjalan sesuai dengan tujuan tanpa menimbulkan gejolak ditengah- tengah masyarakat.
5)	Tatacara penulisan Materi yang diatur adalah :
a)	Materi yang diatur ditempatkan langsung setelah Bab Ketentuan Umum atau pasal-pasal ketentuan umum jika tidak ada pengelompokan dalam bab.
b)	Dihindari adanya Bab tentang Ketentuan Lain-lain. Materi yang akan dijadikan materi Ketentuan Lain-lain, hendaknya ditempatkan dalam kelompok materi yang diatur dengan judul yang sesuai dengan materi tersebut.
Ketentuan Lain-lain hanya dicantumkan untuk ketentuan yang lain dari materi yang diatur, namun mempunyai kaitan dan perlu diatur Penempatan Bab Ketentuan Lain-lain dicantumkan pada bab atau pasal terakhir sebelum Bab Ketentuan Pidana.

c.   Ketentuan Penyidikan.
Ketentuan Penyidikan adalah merupakan penegasan atau penunjukan Pejabat Penyidik atas pelanggaran terhadap Peraturan Daerah. Ketentuan penyidikan ditempatkan setelah ketentuan pidana.
Catatan:
Ada atau tidak ada Ketentuan  Penyidikan tergantung ada dan tidak adanya Ketentuan Pidana.
d.	Kalau Ketentuan Pidana ada, maka Ketentuan Penyidikan ada dan jika Ketentuan Pidana tidak ada, maka Ketentuan Penyidikan tidak ada.

Contoh :
BAB.... 
KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal....
(1)	Penyidikan atas pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal.... (Pasal ketentuan pidana).... dilakukan oleh Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil sesuai dengan wilayah hukum yang ditentukan.
(2)	Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah : 
a.  ..............................................................;
b. ...............................................................;
c.  ..........................................................dst.

d.   Ketentuan Pidana.
Ketentuan Pidana tidak mutlak harus ada dalam suatu Peraturan Daerah. Ada atau tidak ada Ketentuan Pidana tergantung pada kaidah-kaidah dalam Peraturan Daerah yang bersangkutan.
Ketentuan Pidana berkaitan dengan adanya kaidah larangan atau perintah yang dimuat Undang-undang atau kebijakan Pemerintah Daerah berdasarkan Undang-undang harus dipertahankan secara pidana.
Disamping ketentuan pidana dapat juga dirumuskan sanksi administratif, misalnya pencabutan izin atau upaya paksa.
Dalam merumuskan Ketentuan Pidana, yang harus perlu diperhatikan adalah:
a)	Rumusan pidana harus berpegang pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau azas-azas umum hukum pidana Buku I, yang menyatakan bahwa ketentuan dalam Buku I berlaku juga bagi perbuatan yang dipidana menurut peraturan perundang-undangan lain kecuali oleh Undang-undang ditentukan lain.
b)	Dalam merumuskan ancaman pidana harus memenuhi unsur-unsur:
1) 	Penyebutan subyek pidana yaitu setiap orang atau badan hukum.
2)	Penyebutan sifat perbuatan apakah sengaja atau kelalaian, dirumuskan sebagai berikut:
-    Setiap orang yang dengan sengaja .........................
-    Setiap orang yang karena kelalaiannya ...................
3) 	Penyebutan jenis perbuatan pidana, apakah kejahatan atau pelanggaran. Penyebutan jenis perbuatan  pidana dipisahkan  dalam  ayat atau  pasal tersendiri.
Contoh :
-	Perbuatan (tindak) pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal..... dan seterusnya adalah kejahatan ...............
- 	Perbuatan (tindak) pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah pelanggaran.
Penyebutan jenis pidana ini bertalian dengan sistem hukum pidana Indonesia yang masih membedakan antara kejahatan dan pelanggaran. Apabila KUH Pidana yang baru tidak membedakan lagi antara kejahatan dan pelanggaran, maka penyebutan pidana tidak diperlukan lagi.
4)	Penyebutan ancaman lamanya pidana kurungan atau besarnya denda yang disebutkan adalah ancaman maksimum. Untuk pidana badan disebutkan paling lama, sedangkan untuk pidana denda disebutkan paling banyak.
5)	Ketentuan pidana ditempatkan dalam bab tersendiri, yaitu BAB KETENTUAN PIDANA yang letaknya sesuai dengan materi yang diatur atau sebelum KETENTUAN PERALIHAN.
Jika   ketentuan   peralihan   tidak   ada    maka    letaknya     sebelum   BAB KETENTUAN PENUTUP.

Contoh :
BAB.......
KETENTUAN PIDANA

Pasal....

(1)	Setiap orang yang dengan sengaja melanggar ketentuan dalam Pasal...., Pasal ......dan Pasal .......... dipidana dengan pidana kurungan paling lama...... atau denda paling banyak Rp. ............ (.............................).
(2)	Setiap orang atau badan hukum yang karena kelalaiannya melanggar ketentuan dalam Pasal .... Pasal ....dan Pasal ...,    dipidana dengan pidana kurungan paling lama ........... atau denda paling banyak ......... Rp ......... (........................................).
(3)	Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan (2) adalah pelanggaran.

e. 	Ketentuan Peralihan.
Ketentuan Peralihan timbul sebagai cara mempertemukan antara asas mengenai akibat kehadiran peraturan baru dengan keadaan sebelum peraturan baru itu berlaku. Pada asasnya pada saat peraturan baru berlaku, maka semua peraturan lama beserta akibat-akibatnya menjadi tidak berlaku. Kalau azas ini diterapkan tanpa memperhitungkan keadaan yang sudah berlaku maka dapat timbul kekacauan hukum, ketidak pastian hukum atau kesewenang-wenangan hukum.
Untuk menampung akibat berlakunya peraturan baru terhadap peraturan lama atau pelaksanaan peraturan lama, diadakanlah ketentuan atau aturan peralihan, Dengan demikian, Ketentuan Peralihan berfungsi:
1)	Menghindari kemungkinan terjadinya kekosongan hukum atau kekosongan produk hukum tingkat Daerah (Rechtsvacuum).
2) 	Menjamin kepastian hukum (Rechtszekerheid),
3) 	Perlindungan hukum (Rechtsbescherming), bagi rakyat atau kelompok tertentu atau orang tertentu.
Jadi pada dasarnya, Ketentuan Peralihan merupakan "penyimpangan" terhadap peraturan baru itu sendiri,
Suatu penyimpangan yang tidak dapat dihindari (Necessary evil) dalam rangka mencapai atau mempertahankan tujuan hukum secara keseluruhan (ketertiban,keamanan dan keadilan).
Penyimpangan ini bersifat sementara, karena itu dalam rumusan Ketentuan Peralihan harus dimuat keadaan atau syarat-syarat yang akan mengakhiri masa peralihan tersebut. Keadaan atau syarat tersebut dapat berupa pembuatan peraturan pelaksanaan baru (dalam rangka melaksanakan peraturan baru) atau penentuan jangka waktu tertentu atau mengakui secara penuh keadaan yang lama menjadi keadaan baru.

f.	Ketentuan Penutup
Ketentuan Penutup merupakan bagian terakhir Batang Tubuh suatu produk hukum, yang biasanya berisi ketentuan-ketentuan sebagai berikut:
1)	Penunjukan organ atau alat perlengkapan yang diikutsertakan dalam melaksanakan produk-produk hukum yang termasuk jenis peraturan perundang-undangan, yaitu berupa:
a) Pelaksanaan sesuatu yang bersifat menjalankan (eksekutif), yaitu menunjuk pejabat tertentu yang diberi kewenangan untuk melaksanakan hal-hal tertentu.
b) Pelaksanaan sesuatu yang bersifat mengatur (legislatif), yaitu pendelegasian kewenangan untuk membuat peraturan pelaksanaan bagi produk-produk hukum yang bersangkutan pejabat atau badan tertentu.
2) 	Nama singkatan (citeer titel).
3) 	Ketentuan   tentang   saat   mulai   berlakunya   produk-produk   hukum   yang bersangkutan.
Ketentuan berlakunya suatu produk-produk hukum dapat melalui cara-cara sebagai berikut:
a) 	Penetapan  mulai  berlakunya produk-produk hukum  pada  suatu tanggal tertentu.
b) 	Saat mulai berlakunya produk-produk hukum tidak dapat harus sama untuk seluruhnya. Untuk beberapa bagian dapat berbeda.
4)	Ketentuan tentang pengaruh produk-produk hukum yang baru terhadap produk-produk hukum yang lain.

2.  Batang Tubuh Keputusan Kepala Daerah.
a. 	Yang bersifat Mengatur (Regelling)
1) 	Batang   Tubuh    Keputusan   Kepala   Daerah memuat semua materi yang akan dirumuskan dalam pasal-pasal.
2) 	Pengelompokkan dalam batang tubuh terdiri atas :
a) 	Ketentuan Umum;
b) 	Materi yang diatur;
c) 	Ketentuan Peralihan (kalau ada);

Contoh :
Ketentuan   pidana   dengan   ketentuan   penyidikan   tidak   dimuat   dalam
Keputusan Kepala Daerah.
3)	Materi muatan Keputusan Kepala Daerah adalah merupakan pelaksanaan dari Peraturan Daerah atau delegasi dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.
4)	Tata cara perumusan dan penulisan materi muatan batang tubuh Keputusan Kepala Daerah, sama halnya dengan tata cara perumusan dan penulisan materi muatan Peraturan Daerah.
5) Kerangka Keputusan Kepala Daerah yang bersifat mengatur (Regelling) sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini.
b. 	Yang bersifat Penetapan (Beschikking).
1.	Batang tubuh Keputusan Kepala Daerah yang bersifat penetapan (Beschikking) memuat semua materi muatan keputusan yang dirumuskan dalam Diktum-diktum.
2.	Pengelompokkan dalam batang tubuh terdiri atas materi yang akan diatur. Contoh : 
PERTAMA    :    .................................................
KEDUA         :    ................................................
3.	Diktum  terakhir  menyatakan  Keputusan  dinyatakan  telah  berlaku  pada tanggal ditetapkan.
Catatan :
Ketentuan Umum dan Ketentuan Peralihan tidak perlu ada dalam Batang Tubuh, karena Keputusan Kepala Daerah yang bersifat Penetapan adalah konkrit, individual dan final, misalnya Keputusan Pengangkatan Pegawai dalam Jabatan.
4.  Kerangka Keputusan Kepala Daerah yang bersifat penetapan (Beschikking).

3. 	Batang Tubuh Instruksi Kepala Daerah
a. 	Batang Tubuh Instruksi Kepala Daerah memuat semua materi yang akan dirumuskan dalam Diktum-diktum.
b.  	Pengelompokan dalam batang tubuh yaitu materi yang ditetapkan. 
c.  	Materi muatan batang tubuh Instruksi Kepala Daerah, seluruhnya bersifat perintah. 
d.	Kerangka Instruksi Kepala Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini.

Contoh Batang Tubuh produk-produk hukum :
1)	Batang Tubuh Peraturan Daerah Propinsi, Kabupaten atau Kota :

BAB I 
KETENTUAN UMUM

Pasal 1
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :
1.	Daerah adalah ............
2.	Kepala Daerah adalah
3.	Pejabat adalah............
4.	Dst.

BAB II
SUBJEK DAN OBJEK RETRIBUSI

Pasal 2
………………………………………………..
Pasal 3
(1)	...
(2)	...

BAB III
(Judul BAB)
(1) …………………………….
(2) ……………………………..
BAB ............
KETENTUAN PENYIDIKAN
Pasal........
(1) ………………………..
(2) ……………………………..
(3) …………………………….
BAB ..... 
KETENTUAN PIDANA
Pasal....
(1) ………………………………
(2) ……………………………..
(3) ………………………………
BAB ... 
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal......
(1) …………….. …………………….
(2) ……………………………………
BAB .... 
KETENTUAN PENUTUP
Pasal....
(1) ……………………………………
(2) ………………………………………
2)	Batang  Tubuh   Keputusan  Gubernur,   Bupati  atau  Walikota  yang  bersifat mengatur (regeling) adalah:

BAB I 
Pasal 1

D.	Penutup.
Penutup suatu produk-produk hukum memuat hal-hal sebagai berikut:
1.	Perintah pengundangan Peraturan Daerah atau Keputusan Kepala Daerah, Bupati atau Walikota dan penempatannya dalam Lembaran Daerah.
2.	Rumusan perintah pengundangan, berbunyi sebagai berikut:
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan (nama jenis Peraturan Daerah atau Keputusan Gubernur, Bupati atau Walikota) ..... ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah ........ (nama Daerah yang bersangkutan).
3.	Penandatanganan pengesahan atau penetapan Peraturan Daerah dan atau Keputusan Gubernur, Bupati atau Walikota memuat: 
a.	Rumusan tempat dan tanggal pengesahan atau penetapan diletakkan disebelah kanan. 
b.  Nama jabatan ditulis dengan huruf -kapital, dan pada akhir kata diberi tanda koma (,). 
c.   Nama lengkap pejabat yang menandatangani, ditulis huruf kapital tanpa gelar dan pangkat.
d.	Pengesahan atau penetapan Peraturan Daerah atau Keputusan hanya ditanda tangani oleh Gubernur, Bupati atau Walikota. 
e.  	Kata "pengesahan" hanya dipakai pada Peraturan Daerah, karena dalam pembahasannya melibatkan rakyat melalui DPRD, Sehingga Peraturan Daerah telah disetujui oleh DPRD, Gubernur, Bupati atau Walikota sebagai Kepala Daerah hanya mengesahkan saja, ketentuan ini sama halnya dengan pengesahan Undang-undang. 
f.	Kata "penetapan" hanya dipakai pada jenis Keputusan dan Instruksi Gubernur, Bupati atau Walikota sebagai Kepala Eksekutif bukan sebagai Kepala Daerah.
Contoh :
1)	Pengesahan
Ditetapkan di Cibinong pada tanggal.........
BUPATI BOGOR,
dto
EDDIEYOSO MARTADIPUTRA
2)	Penetapan
Ditetapkan di Bogor 
pada tanggal.........
WALIKOTA BOGOR,
dto
H. EDDY GUNADI

4.	Pengundangan Peraturan Daerah atau Keputusan Gubernur, Bupati atau Walikota memuat: 
a.	Rumusan tempat tanggal pengundangan diletakkan sebelah kiri (dibawah penandatanganan pengesahan atau penetapan), 
b.	Nama jabatan ditulis dengan huruf kapital dan pada akhir kata diberi tanda baca koma (,). 
c.	Nama lengkap pejabat yang menandatangani, ditulis dengan huruf kapital.
Contoh :
Diundangkan di Bogor pada tanggal..............

SEKRETARIS KOTA BOGOR,
dto 
Nama Terang
5.	Pada akhir Bagian Penutup dicantumkan Lembaran Daerah yang bersangkutan yang memuat tahun dan nomor serta ditulis dengan huruf kapital.
Contoh :
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BOGOR TAHUN ........ NOMOR ..........
6.  Penulisan tahun dan nomor dalam Lembaran Daerah, merupakan bukti bahwa Peraturan Daerah atau Keputusan Gubernur, Bupati atau Waiikota telah diundangkan.
7.	Peraturan Daerah atau Keputusan Gubernur, Bupati atau Walikota yang disahkan atau ditetapkan tanpa diundangkan dalam Lembaran Daerah, tidak mempunyai daya laku ikat atau tidak mempunyai kekuatan hukum.

E. 	Penjelasan.
Adakalanya suatu peraturan/produk hukum memerlukan penjelasan, baik penjelasan umum maupun penjelasan pasal demi pasal, Produk Hukum Daerah yang memerlukan penjelasan pada umumnya adalah jenis produk hukum Daerah yang bersifat mengatur, baik Peraturan Daerah maupun Keputusan Kepala Daerah.
Pada Bagian Penjelasan Umum biasanya dimuat politik hukum yang melatar-belakangi penerbitan produk hukum yang bersangkutan. Pada Bagian Penjelasan Pasal demi pasal dijelaskan materi dari norma-norma yang terkandung di dalam setiap pasal di dalam batang tubuh.
Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam penjelasan adalah :
1.	Pembuat produk-produk hukum di Daerah dihindarkan menyandarkan argumentasi pada penjelasan, tetapi harus berusaha membuat produk hukum yang dapat meniadakan keragu-raguan.
2.	Naskah penjelasan disusun (dibuat) bersama-sama dengan rancangan produk hukum yang bersangkutan.
3.	Penjelasan berfungsi sebagai tafsiran atau materi tertentu.
4.	Penjelasan tidak dapat dipakai sebagai dasar hukum untuk membuat produk hukum lebih lanjut. Oleh karena itu jangan membuat norma dalam penjelasan.
5.	Judul penjelasan sama dengan judul produk-produk hukum yang bersangkutan.

Contoh :
PENJELASAN ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOGOR 
NOMOR....TAHUN.....
TENTANG 
PAJAK REKLAME
6.	Penjelasan terdiri dari atas penjelasan umum dan penjelasan pasal, pembagiannya dirinci dengan angka Romawi.
7.	Penjelasan umum memuat uraian sistimatis mengenai latar belakang pemikiran, maksud dan tujuan penyusunan produk hukum serta pokok-pokok atau asas yang dibuat dalam produk hukum.
8.	Bagian-bagian dari penjelasan umum dapat diberi nomor dengan angka Arab. Jika hal itu lebih memberikan kejelasan.

Contoh :
PENJELASAN UMUM
1.	Dasar pemikiran.
2.	................................................
3.	................dst
9.	Tidak boleh bertentangan dengan apa yang diatur dalam materi produk-produk hukum.
10.	Tidak boleh memperluas atau menambah norma yang sudah ada dalam batang tubuh produk hukum.
11.	Tidak boleh sekedar pengulangan semata-mata dari materi produk hukum.
12.	Tidak  boleh  memuat  istilah atau  pengertian  yang  sudah  dimuat  dalam ketentuan umum.
13.	Beberapa pasal yang tidak memerlukan penjelasan, disatukan dan diberi keterangan cukup jelas.
Contoh :
Pasal 5 cukup jelas.
Pasal 7 sampai dengan Pasal 10 cukup jelas.
14.	Pada akhir naskah penjelasan dimuat keterangan tentang penempatan dalam Tambahan Lembaran Daerah yang ditulis dengan huruf kapital dan di ikuti nomor urut penempatan tanpa tahun pengeluaran yang ditulis dengan angka Arab.

Contoh :

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BOGOR NOMOR ..........

V.	PERUBAHAN PRODUK-PODUK HUKUM DAERAH.

Perubahan suatu Produk Hukum Daerah meliputi:
1.	Menambah atau menyisipkan ketentuan baru, menyempurnakan atau menghapus ketentuan yang sudah ada, baik yang berbentuk Bab, Bagian, Paragraf, Pasal, ayat maupun perkataan, angka, huruf, tanda baca dan lain-lainnya.
2.	Mengganti suatu ketentuan dengan ketentuan lain, baik yang berbentuk Bab, Bagian, Paragraf, Pasal, ayat maupun perkataan, angka, huruf, tanda baca dan lain-lainnya.
Dalam mengadakan perubahan terhadap suatu produk hukum Daerah, hal-hal yang harus diperhatikan adalah sebagai berikut:
a.	Perubahan suatu produk hukum Daerah dilakukan oleh pejabat yang berwenang membentuknya, berdasarkan prosedur yang berlaku dan dengan suatu Peraturan Daerah. 
b.  	Perubahan suatu produk hukum Daerah diharapkan dilakukan secara baik-baik tanpa mengubah sistematika peraturan perundang-undangan yang diubah. 
c.	Dalam suatu peraturan perubahan, hendaknya dalam perumusan penamaan disebut peraturan perundang-undangan mana yang diubah dan perubahan yang diadakan itu adalah perubahan yang keberapa kalinya.

Contoh perubahan vang pertama kali:

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOGOR 
NOMOR ....TAHUN ........
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOGOR NOMOR ... TAHUN .... TENTANG PAJAK PEMBANGUNAN I

Contoh perubahan selaniutnva:

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOGOR 
NOMOR...... TAHUN .......
TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOGOR NOMOR ... TAHUN .... TENTANG PAJAK PEMBANGUNAN I
d. 	Dalam konsiderans Menimbang suatu produk hukum Daerah yang diubah, harus dikemukakan alasan-alasan atau pertimbangan-pertimbangan lainnya mengapa peraturan yang lama perlu diadakan perubahan. 
e.	Batang tubuh suatu produk hukum Daerah yang diubah, hanya terdirti atas dua pasal yang ditulis dengan angka Romawi, dimana pasal-pasal tersebut dimuat ketentuan sebagai berikut:
1)	Pasal I memuat segala sesuatu perubahan, dengan diawali penyebutan produk hukum daerah yang diubah, dan urutan perubahan-perubahan tersebut hendaknya ditandai dengan huruf besar A,B,C dan seterusnya.
2)	Pasal II memuat ketentuan mengenai mulai berlakunya peraturan perubahan tersebut.
f.	Apabila suatu produk hukum Daerah sudah mengalami perubahan berulangkali, sebaiknya produk hukum Daerah tersebut dicabut dan diganti dengan produk hukum Daerah yang baru.
g.	Apabila pembuat produk hukum Daerah berniat mengubah suatu produk hukum Daerah secara besar-besaran, demi kepentingan pemakai produk hukum Daerah tersebut, lebih baik apabila dibentuk produk hukum Daerah yang baru.
h.	Cara-cara merumuskan perubahan produk hukum Daerah dalam Pasal I undang-undang perubahan tersebut antara lain sebagai berikut:
1) 	Apabila suatu BAB, Bagian, Pasal atau ayat akan dihapuskan, angka satu nomor pasal itu hendaknya tetap dituliskan, tetapi tanpa isi, hanya dituliskan dihapuskan.
Contoh :
BAB V Pasal 15 dihapuskan.
2) 	Apabila diantara dua pasal akan disisipkan suatu pasal baru yang tidak merupakan suatu penggantian dari suatu pasal yang telah dihapuskan itu, maka pasal baru itu tidak dapat ditempatkan pada tempat pasal yang dihapuskan. Dalam penulisannya pasal baru itu ditempatkan diantara kedua pasal tersebut dan diberi nomor sesuai dengan pasal yang terdahulu dan ditambahkan dengan huruf A (besar).
Contoh :
Apabila diantara Pasal 14 dan Pasal 15 akan disisipkan pasal baru, maka pasal baru itu dituliskan dengan Pasal 14 A.
3) Apabila diantara dua ayat akan disisipkan ayat baru, maka ayat baru tersebut ditempatkan diantara kedua ayat yang ada, dan diberi nomor sesuai dengan ayat yang terdahulu dengan menambahkan huruf a.
Contoh:
Apabila diantara ayat (1) dan ayat (2) akan disisipkan suatu ayat baru, maka diletakkan diantara ayat (1) dan ayat (2) dan dituliskan ayat (1a).
4)	Apabila suatu perubahan itu mengenai suatu peristilahan yang merupakan suatu kesatuan makna, maka perubahannya haruslah diusahakan agar tidak menimbulkan suatu pengertian baru.
Contoh :
Jika istilah "urusan perdagangan dalam negeri " akan diubah menjadi "urusan perdagangan luar negeri", maka janganlah hanya mengubah perkataan "dalam" menjadi "luar", tetapi seyogianya perubahan tersebut dilakukan sebagai berikut "urusan perdagangan dalam negeri" diganti dengan "urusan perdagangan luar negeri".

VI. 	PENCABUTAN PRODUK-PRODUK HUKUM DAERAH.
a.	Pencabutan dengan penggantian.
Suatu pencabutan dengan penggantian terjadi apabila suatu produk hukum Daerah yang ada digantikan dengan suatu produk hukum Daerah yang baru.
Bentuk luar (kenvorm) dari produk hukum Daerah yang baru ini sama seperti lazimnya pada produk hukum Daerah lainnya, hanya bedanya produk hukum Daerah yang baru ini memuat adanya pencabutan terhadap produk hukum yang lama.
Dalam pencabutan dengan penggantian ini, ketentuan pencabutan tersebut dapat diletakkan di depan (dalam pembukaan), ataupun diletakkan di belakang (dalam ketentuan penutup).
Apabila ketentuan pencabutan tersebut diletakkan di depan (dalam pembukaan), ketentuan pencabutan ini berakibat bahwa produk hukum daerah yang dinyatakan dicabut tersebut akan tercabut beserta akar-akarnya, dalam arti produk hukum Daerah tersebut tercabut beserta seluruh peraturan pelaksananya.

Contoh :
MEMUTUSKAN:
Dengan mencabut	:	PERATURAN   DAERAH   JAWA  BARAT  NOMOR   ....
TAHUN ....... TENTANG PAJAK REKLAME.
Menetapkan	:	PERATURAN    DAERAH    PROPINSI    JAWA   BARAT
NOMOR .... TAHUN ....... TENTANG PAJAK REKLAME.
Akan tetapi, apabila ketentuan pencabutan tersebut diletakkan di belakang (dalam ketentuan penutup), produk hukum Daerah yang dicabut tersebut akan tercabut, tetapi tidak beserta akar-akarnya, dalam arti produk hukum Daerah tersebut tercabut, tetapi peraturan pelaksananya masih dapat dinyatakan
berlaku.

Contoh :
KETENTUAN PENUTUP 
Pasal....
Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka Peraturan Daerah Nomor ... Tahun ... tentang .... dinyatakan tidak berlaku (dicabut).

b.  Pencabutan tanpa penggantian
1) Dalam pencabutan suatu produk hukum Daerah yang dilakukan tanpa penggantian, bentuk luar (kenvorm) produk hukum Daerah tersebut mempunyai kesamaan dengan perubahan produk hukum Daerah, yaity bahwa batang tubuh produk hukum Daerah, yaitu bahwa batang tubuh produk hukum Daerah tersebut akan terdiri atas dua pasal yang diberi angka Romawi dimana masing-masing pasal tersebut berisi:
-    Pasal 1    :    	berisi tentang ketentuan pencabutan produk hukum Daerah.
-    Pasal 2    :		berisi tentang ketentuan mulai berlakunya produk hukum Daerah tersebut.
2)	Seperti dalam perubahan suatu produk hukum Daerah, pencabutan suatu produk hukum Daerah juga dilakukan oleh pejabat yang berwenang membentuknya berdasarkan prosedur yang berlaku, dan dengan suatu produk hukum Daerah yang sejenis.

VII. RAGAM BAHASA
Ragam Bahasa yang dapat dipakai dalam menyusun produk-produk Hukum di Daerah adalah:
A. 	Bahasa Perundang-undangan.
1.  Ragam bahasa perundang-undangan termasuk Bahasa Indonesia yang tunduk kepada kaidah tata bahasa Indonesia yang menyangkut pembentukan kata, penyusunan kalimat maupun pengejaannya. Ragam bahasa perundang-undangan mempunyai corak dan gaya yang khas yang bercirikan kejernihan pengertian, kelugasan, kebakuan dan keserasian.
2.	Jika merumuskan ketentuan peraturan perundang-undangan, maka pilihlah kalimat yang lugas dalam arti kalimatnya tegas, jelas dan mudah ditangkap pengertiannya, tidak berbelit-belit dan obyektif. Kalimat yang dirumuskan tidak menimbulkan salah tafsiran atau menimbulkan pengertian yang berbeda setiap pembaca. Hindari pemakaian istilah yang pengertiannya sedemikian kabur dalam hubungan kalimat kurang jelas. Istilah yang dipakai sebaiknya sesuai dengan pengertian yang biasa dipakai dalam bahasa sehari-hari.
Upaya pemberian arti kepada istilah yang menyimpang dan arti yang biasa dipakai pada umumnya.
Contoh :
Pertanian meliputi pula peternakan dan perikanan.
3. 	Hindari pemakaian :
a.	beberapa istilah yang berbeda untuk pengertian yang sama.
Contoh:
Istilah gaji, upah, pendapatan digunakan untuk pengertian penghasilan.
b.	satu istilah untuk beberapa pengertian yang berbeda. Contoh:
Istilah penangkapan diartikan juga penahanan atau pengamanan
4.	Untuk mendapatkan kepastian hukum, istilah dan arti dalam peraturan pelaksanaan harus disesuaikan dengan istilah dan arti yang dipakai dalam peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi derajatnya.
Contoh :
Pengertian Pajak Daerah harus .disesuaikan dengan istilah Pajak Daerah dalam Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000.
5.  Apabila istilah tertentu dipakai berulang-ulang, maka untuk menyederhanakan susunan peraturan perundang-undangan dapat dibuat definisi yang ditempatkan dalam Bab (tentang) Ketentuan Umum.
Contoh :
Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut pajak adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada Daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan Daerah dan pembangunan Daerah.
6.	Jika istilah tertentu dipakai berulang-ulang, maka untuk menyederhanakan susunan suku kata dalam peraturan perundang-undangan dapat menggunakan singkatan atau akronim.
Contoh :
> 	Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah menjadi APBD.
>  	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah menjadi BAPPEDA.
7.	Singkatan nama atau badan atau lembaga yang belum begitu dikenal umum dan bila tidak dimuat dalam Ketentuan Umum, maka setelah tulisan lengkapnya, singkatannya dibuat diantara tanda kurung.
Contoh :
>	Badan Koordinasi Survei dan Pemetaan Nasional (Bakosurtanal).
>	Kredit Usaha Tani (KUT).
8.	Dianjurkan sedapat mungkin menggunakan istilah pembentukan Bahasa Indonesia. Pemakaian (adopsi) istilah asing yang banyak dipakai dan sudah disesuaikan ejaannya dengan kaidah bahasa Indonesia dapat dipertimbangkan dan dibenarkan, jika istilah asing itu memenuhi syarat: 
a.	Mempunyai konotasi yang cocok; 
b.	Lebih singkat bila dibandingkan dengan padanannya dalam bahasa Indonesia;
c.	Lebih mudah tercapainya kesepakatan; 
d.	Lebih  mudah dipahami daripada terjemahan Bahasa Indonesia.
Contoh :
>	apresiasi (memberikan penilaian atau penghargaan);
>	devaluasi (penurunan nilai mata uang);
>	devisa  (alat-alat pembayaran luar negeri).

B.	Pilihan Kata atau Istilah.
1.	Pemakaian kata "Paling".
Untuk menyatakan pengertian maksimum (relatif) digunakan kata "Paling".
Contoh :
.......... Diancam dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banvak Rp. 5.000.000,-(lima juta rupiah).
Hindari penggunaan kata sekurang-kurangnya dalam merumuskan norma ketentuan pidana atau norma yang menyangkut batasan waktu.
2.	Pemakaian kata "Kecuali".
Untuk menyatakan makna tidak termasuk dalam goiongan digunakan kata "kecuali". Kata "kecuali" ditempatkan di awal kalimat jika yang dikecualikan induk kalimat.
Contoh :
Kecuali A dan B, setiap orang wajib memberikan kesaksian didepan sidang pengadilan.
3.	Pemakaian kata "Disamping".
Untuk menyatakan makna termasuk, dapat digunakan kata disamping.
Contoh :
Disamping menialani pidana penjara, terpidana juga dikenai denda.
4.	Pemakaian kata "Jika" dan kata "Maka".
Untuk menyatakan makna pengahdaian atau kemungkinan digunakan kata "Jika" atau frasa dalam hal. Gunakan kata "Jika" bagi kemungkinan atau keadaan yang akan terjadi lebih dari sekali dan setelah anak kalimat diawali kata "Maka"
Contoh :
Jika perusahaan itu melanggar kewajiban yang dimaksudkan dalam .......
maka...............
5.	Pemakaian kata "Apabila".
Untuk menyatakan atau menunjukkan uraian atau penegasan waktu terjadinya sesuatu, sebaiknya menggunakan kata "Apabila" atau "Bila".
Contoh :
Salah satu pihak dalam perjanjian kerjasama ini dapat mengajukan pembatalan perjanjian, apabila pada waktu perjanjian ini dibuat terdapat unsur paksaan, kekhilafan dan penipuan.
6.  Pemakaian kata "dan", "atau", "dan atau".
a.	Untuk menyatakan sifat yang kumulatif digunakan kata "dan".
Contoh :
A dan B wajib memberikan ...........
b.	Untuk menyatakan sifat alternatif atau eksklusif digunakan kata "atau".
Contoh :
A atau B wajib memberikan .............
c.	Untuk menyatakan sifat alternatif ataupun kumulatif digunakan frasa "dan atau".
Contoh :
A dan atau B dapat memperoleh ...................
7.	Untuk menyatakan istilah hak digunakan kata "berhak".
Contoh :
Setiap Pegawai Negeri Sipil berhak untuk mendapatkan pensiun.
8.  Untuk menyatakan kewenangan, digunakan kata "dapat" atau kata "boleh". Kata  "dapat"  merupakan  kewenangan  yang  melekat  pada  seseorang, sedangkan   kata   "boleh"   tidak   melekat   pada   diri   seseorang.   Untuk menyatakan istilah kewajiban digunakan kata "wajib".
Contoh :
•	Menteri Dalam Negeri dapat memberikan pertimbangan/penghargaan/ sanksi kepada setiap PNS di Jajaran Departemen Dalam Negeri.
•	Setiap warga negara waiib membayar pajak.
9.	Untuk menyatakan istilah sekedar kondisi atau persyaratan, digunakan kata "harus".
Contoh :
Untuk menduduki suatu jabatan tertentu seseorang calon Pejabat harus terlebih dahulu mengikuti pendidikan penjejangan.
10.	Untuk menyangkal suatu kewajiban atau  kondisi yang diwajibkan digunakan frasa "tidak diwajibkan" atau "tidak wajib".
Contoh :
Warga negara yang belum berumur 18 tahun dan belum kawin tidak diwajibkan untuk mengikuti pemilihan umum.

C.	Teknik Pengacuan.
1.	Untuk  mengacu   ayat  atau   pasal   lain,   digunakan  frasa   "sebagaimana dimaksud dalam".
Contoh :
... sebagaimana dimaksud dalam avat (1) Pasal 18 ....................
Jika mengacu ke peraturan lain, pengacuan dengan urutan pasal, ayat dan judul peraturan perundang-undangan.
Contoh :
... sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (3) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
2.	Usahakanlah agar setiap Pasal atau kebulatan ketentuan tanpa mengacu ke Pasal lain. Pengacuan dilakukan dengan mencantumkan secara singkat materi pokok yang diacu.
Contoh :
Izin penggalian tambang batubara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18........ Pengacuan hanya boleh dilakukan ke peraturan yang tingkatnya sama atau lebih tinggi.
3.  Pengacuan dilakukan dengan menyebutkan secara tegas nomor dari pasal atau ayat yang diacu dan hindarkan penggunaan frasa pasal yang terdahulu atau pasal tersebut diatas atau Pasal ini.
Contoh :
Panitia Pemilihan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (3), bertugas ...............................................................
Jika ketentuan dari pengaturan yang diacu memang dapat diberlakukan seluruhnya, maka istilah tetap berlaku dapat digunakan.
Peraturan Daerah tentang Paj'ak Daerah yang telah ada dan terkait dengan Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) dan Peraturan Daerah tentang Retribusi yang telah ada dan terkait dengan Pasal 18 ayat (3) masih tetap berlaku sebelum diberlakukannya Peraturan Daerah berdasarkan Undang-undang ini. Pernyataan "tetap berlaku" dengan pengertian bahwa digunakan jika ketentuan yang diacu itu sebagian diberlakukan atau diberlakukan dengan perubahan.
Contoh :
Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan tetap berlaku selama 1 (satu) tahun sejak berlakunya Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Paj'ak Daerah dan Retribusi Daerah.

MENTERI DALAM NEGERI
DAN OTONOMI DAERAH
ttd.
SURJADI SOEDIRDJA