KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI DAN OTONOMI DAERAH
NOMOR : 31 TAHUN 2001
TENTANG
URAIAN TUGAS SUB BAGIAN, SEKSI DAN SUB BIDANG Dl LINGKUNGAN DEPARTEMEN DALAM NEGERI DAN OTONOMI DAERAH

MENTERI DALAM NEGERI DAN OTONOMI DAERAH

Menimbang	:	bahwa dalam rangka meningkatkan kelancaran pelaksanaan tugas dan untuk memperjelas tugas-tugas Subbagian, Seksi dan Subbidang di lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Otonomi Daerah sebagai pelaksanaan Keputusan Menteri dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 1 Tahun 2001 tentang Organisasi dan Tatakerja Departemen dalam Negeri dan Otonomi Daerah, dipandang perlu segera menetapkan Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah tentang Uraian Tugas Subbagian, Seksi dan Subbidang di lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Otonomi Daerah.

Mengingat	:	1. 	Keputusan    Presiden   Nomor   37   Tahun   2001     tentang Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 165 Tahun 2000 tentang Kedudukan, Tugas,  Fungsi,  Kewenangan,  Susunan Organisasi  dan  Tatakerja  Departemen,   sebagaimana  telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 172 Tahun 2000;
2.	Keputusan Presiden Nomor 38 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 177 Tahun 2000 tentang Susunan Organisasi dan Tugas Departemen;
3.	Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 166 Tahun 2000 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tatakerja Lembaga Pemerintah Non Departemen sebagaimana
4.	Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 1 Tahun 2001 tentang Organisasi dan Tatakerja Departemen Dalam Negeri dan Otonomi Daerah.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan	:	KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI DAN OTONOMI DAERAH TENTANG URAIAN TUGAS SUBBAGIAN, SEKSI DAN SUBBIDANG DILINGKUNGAN DEPARTEMEN DALAM NEGERI DAN OTONOMI DAERAH.

BAB I
URAIAN TUGAS SUB BAGIAN, SEKSI DAN SUB BIDANG DILINGKUNGAN DEPARTEMEN DALAM NEGERI DAN OTONOMI DAERAH.

Pasal 1
Uraian tugas Subbagian, Subbidang dilingkungan Sekretariat Jenderal Departemen Dalam Negeri dan Otonomi Daerah, sebagaimana tertera dalam lampiran I Keputusan ini dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Keputusan ini.

Pasal 2
Uraian tugas Subbagian dilingkungan Inspektorat Jenderal Departemen Dalam Negeri dan Otonomi Daerah, sebagaimana tertera dalam lampiran II Keputusan ini dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Keputusan ini.

Pasal 3
Uraian tugas Subbagian dan Seksi dilingkungan Direktorat Jenderal Bina Kesatuan Bangsa Departemen Dalam Negeri dan Otonomi Daerah, sebagaimana tertera dalam lampiran III Keputusan ini dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Keputusan
ini.

Pasal 4
Uraian tugas Subbagian dan Seksi dilingkungan Direktorat Jenderal Umum Pemerintahan Departemen Dalam Negeri dan Otonomi Daerah, sebagaimana tertera dalam lampiran IV Keputusan ini dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Keputusan ini.

Pasal 5
Uraian tugas Subbagian dan Seksi dilingkungan Direktorat Jenderal Otonomi Daerah Departemen Dalam Negeri dan Otonomi Daerah, sebagaimana tertera dalam lampiran V Keputusan ini dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Keputusan ini.

Pasal 6
Uraian tugas Subbagian dan Seksi dilingkungan Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah Departemen Dalam Negeri dan Otonomi Daerah, sebagaimana tertera dalam lampiran VI Keputusan ini dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Keputusan ini.

Pasal 7
Uraian tugas Subbagian dan Seksi dilingkungan Direktorat Jenderal Bina Pemberdayaan Masyarakat Departemen Dalam Negeri dan Otonomi Daerah, sebagaimana tertera dalam lampiran VII Keputusan ini dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Keputusan ini.

Pasal 8
Uraian tugas Subbagian dan Subbidang dilingkungan Badan Penelitian dan Pengembangan Departemen Dalam Negeri dan Otonomi Daerah, sebagaimana tertera dalam lampiran VIII Keputusan ini dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Keputusan ini.

Pasal 9
Uraian tugas Subbagian dan Subbidang dilingkungan Badan Pendidikan dan Pelatihan Departemen Dalam Negeri dan Otonomi Daerah, sebagaimana 'tertera dalam lampiran IX keputusan ini dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Keputusan ini.

BAB II 
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10
Dengan ditetapkannya keputusan ini, maka Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1994 tentang Uraian Tugas Sub Bagian, Pemeriksa, Seksi dan Sub Bidang di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 11
Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Pasal 12
Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 
MENTERI DALAM NEGERI DAN
 OTONOMI DAERAH

ttd.
SURJADI SOEDIRDJA