KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI
NOMOR  45  TAHUN 2001
TENTANG
PENDELEGASIAN WEWENANG PENYESUAIAN GAJI
POKOKPEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN
DEPARTEMEN DALAM NEGERI

MENTERI DALAM NEGERI,

Menimbang	:	a.	bahwa untuk memperlancar pelaksanaan penyesuaian gaji pokok Pegawai Negeri Sipil sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1997 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah 26 Tahun 2001 dipandang perlu menunjuk pejabat yang diberi wewenang untuk menetapkan penyesuaian gaji pokok bagi Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Departemen Dalam Negeri;
b.	bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada huruf a, perlu ditetapkan Keputusan Menteri Dalam Negeri tentang pendelegasian wewenang penyesuaian gaji pokok Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Departemen Dalam Negeri.

Mengingat	:	1.	Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999, (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);
2.	Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 1977 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3098), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2001 (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 49);
3.	Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2000   tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahah dan  Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4014);
4.	Keputusan Presiden Nomor 16 Tahun 1999 tentang Pembentukan Komisi Pemilihan Umum dan Penetapan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Umum Komisi Pemilihan Umum;
5.	Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2000 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pemberdayaan Masyarakat Desa;
6.	Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2000 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pusat Diklat Regional;
7.	Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 2 Tahun 2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Ilmu Pemerintahan;
8.	Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 25 Tahun 2001 tentang Tata Naskah Dinas di lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Otonomi Daerah;
9.	Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 1993 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekolah Tinggi Pemerintahan Dalam Negeri sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 28 Tahun 2001;
10.	Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2000 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pusat Diklat Regional sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 29 Tahun 2001;
11.	Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Dalam Negeri;
	
MEMUTUSKAN :

Menetapkan	:	KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI TENTANG PENDELEGASIAN WEWENANG PENYESUAIAN GAJI POKOK PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN DEPARTEMEN DALAM NEGERI.

Pasal 1
Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan:
1.	Pegawai Negeri Sipil adalah Pegawai Negeri Sipil Pusat Departemen Dalam Negeri yang bekerja di lingkungan Departemen Dalam Negeri;
2.	Pendelegasian wewenang adalah pelimpahan wewenang Menteri Dalam Negeri kepada Pejabat di lingkungan Departemen Dalam Negeri.

Pasal 2
(1)	Menteri Dalam Negeri mendelegasikan wewenang untuk Penyesuaian Gaji Pokok bagi Pegawai Negeri Sipil golongan IV di lingkungan Komponen masing-masing kepada pejabat:
a.	Sekretaris Jenderal;
b.	Inspektur Jenderal;
c.	Direktur Jenderal Kesatuan Bangsa;
d.	Direktur Jenderal Pemerintahan Umum;
e.	Direktur Jenderal Otonomi Daerah;
f.	Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah;
g.	Direktur Jenderal Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
h.	Direktur Jenderal Administrasi Kependudukan;
i.	Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan;
j.	Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan;
k.	Sekretaris Umiim Komisi Pemilihan Umum;
I.	Rektor Institut Ilmu Pemerintahan.
(2)	Penyesuaian gaji pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri yang ditandatangani atas nama Menteri Dalam Negeri.

Pasal 3
(1)	Menteri Dalam Negeri mendelegasikan wewenang untuk Penyesuaian Gaji Pokok bagi Pegawai Negeri Sipil golongan III, II dan I di lingkungan Komponen masing-masing kepada pejabat:
a.	Kepala Biro Kepegawaian Sekretariat Jenderal;
b.	Sekretaris Inspektorat Jenderal;
c.	Sekretaris Direktorat Jenderal Kesatuan Bangsa;
d.	Sekretaris Direktorat Jenderal Pemerintahan Umum;
e.	Sekretaris Direktorat Jenderal Otonomi Daerah;
f.	Sekretaris Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah;
g.	Sekretaris Direktorat Jenderal Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
h.	Sekretaris Direktorat Jenderal Administrasi Kependudukan;
i.	Sekretaris Badan Penelitian dan Pengembangan;
j.	Sekretaris Badan Pendidikan dan Pelatihan;
k.	Kepala  Biro  Umum Sekretariat Umum  Komisi  Pemiiihan Umum;
h.	Kepala Biro Administrasi Umum Instifut Ilmu Pamerinfahan;
m. 	Ketua Sekolah Tlnggl Pemerintahan dalam Negeri;
n.	Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan Regional;
(2)	Penyesuaian Gaji Pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri yang ditandatangani atas nama Menteri Dalam Negeri dan untuk beliau.

Pasal 4
Bentuk penanda tanganan naskah dinas Keputusan Menteri Dalam Negeri sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (2) dan pasal 3 ayat (2), tercantum dalam lampiran keputusan ini.

Pasal 5
Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta 
pada tanggal 7 Desember 2001
MENTERI DALAM NEGERI,
ttd.
DR (HC) HARI SABARNO, S.IP, MBA, MM
LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI
NOMOR    	: 45 Tahun 2001
TANGGAL	: 7 Desember 2001

BENTUK PENANDA TANGANAN KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI

NO.	PENGGUNAAN	KETERANGAN

1.	atas nama     ( an.)	an. MENTERI DALAM NEGERI
			NAMA JELAS
		
	NAMA JABATAN	PANGKAT
	ESELON I	NIP.

2.	untuk beliau   (ub.)	an. MENTERI DALAM NEGERI
		NAMA JABATAN ESELON I
		ub. NAMA JABATAN ESELON II
		
		NAMA JELAS
		PANGKAT
		NIP

MENTERI DALAM NEGERI
ttd.
DR (HC) HARI SABARNO, S.IP, MBA, MM