KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI 
NOMOR : 50 TAHUN 2001
TENTANG
PEDOMAN PEMBERDAYAAN PERKUMPULAN PETANI PEMAKAI AIR

MENTERI DALAM NEGERI,

Menimbang	:	a.	bahwa dalam meningkatkan pengelolaan irigasi secara mandiri, berdayaguna, dan berhasil guna, maka dipandang perlu melakukan upaya pemberdayaan perkumpulan petani pemakai air;
b.	bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada huruf a di atas, perlu ditetapkan Keputusan Menteri Dalam Negeri tentang Pedoman Pemberdayaan Perkumpulan Petani Pemakai Air.

Mengingat	:	1. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 No.60, Tambahan Lembaran Negara No. 3839);
2.	Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 No. 72, Tambahan Lembaran Negara No. 3848);
3.	Peraturan Pemerintah Nomor 25 tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom. (Lembaran Negara Tahun 2000 No. 54, Tambahan Lembaran Negara No. 3952);
4.	Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 2001 tentang Irigasi (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4156);
5.	Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Dalam Negeri.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan	:	KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI  TENTANG PEDOMAN PEMBERDAYAAN PERKUMPULAN PETANI PEMAKAI AIR.

BAB I 
KETENTUAN UMUM

Pasal 1
Dalam Keputusan ini yang dimakstid dengan:
1.	Pemerintah Pusat, seianjutnya discbut Pemerintah, adalah perangkal ncgara Kesatuan Republik Indonesia yang lerdiri dari Presiden beserta para Menteri;
2.	Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta perangkat dacrah olonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah;
3.	Petani Pemakai Air adalah seinua petani yang mendapat nikmat dan manfaat secara langsung dari pengelolaan air dan jaringan irigasi termasuk irigasi pompa yang meliputi pemilik sawah, pemilik penggarap sawah, penggarap/penyakap, pemilik kolam ikan yang mendapat air dari jaringan irigasi, dan pemakai air irigasi lainnya;
4.	Perkumpulan petani pemakai air yang seianjutnya disingkat P3A adalah istilah umum untuk kelembagaan pengelola irigasi yang menjadi wadah petani pemakai air dalam suatu daerah pelayanan irigasi pada tingkat tersier atau desa yang dibentuk oleh petani sendiri secara demokratis, termasuk kelembagaan lokal pengelola air irigasi;
5.	Gabungan perkumpulan petani pemakai air yang seianjutnya disingkat GP3A adalah istilah umum untuk wadah kelembagaan dari sejumlah P3A yang memanfaatkan fasilitas irigasi, yang bersepakat bekerjasama dalam pengelolaan pada sebagian daerah irigasi atau pada tingkat sekunder;
6.	Induk perkumpulan petani pemakai air yang seianjutnya disingkat 1P3A adalah istilah umum untuk wadah kelembagaan dari sejumlah GP3A atau P3A yang memanfaatkan fasilitas irigasi, yang bersepakat bekerjasama dalam pengelolaan pada satu daerah irigasi atau pada tingkat induk/primer;
7.	Irigasi adalah usaha penyediaan dan pengaturan air untuk menunjang pertanian, yang jenisnya meliputi irigasi air permukaan, irigasi air bavvah tanah, irigasi pompa, dan irigasi tambak;
8.	Daerah Irigasi adalah kesaluan wilayah yang mendapat air dari satu jaringan irigasi;
9.	Jaringan irigasi adalah saluran, bangunan, dan bangunan pelengkapnya yang merupakan satu kesatuan dan diperlukan untuk pengaturan air irigasi mulai dari penyediaan, pengambilan, pembagian, pemberian, penggunaan, da4i pembuangannya;
10.	Jaringan utama adalah jaringan irigasi yang berada dalam satu sistem irigasi, mulai dari bangunan utama, saluran induk/primer, saluran sekunder, dan bangunan sadap serta bangunan pelengkapnya;
11.	Jaringan tersier adalah jaringan irigasi yang berfungsi sebagai prasarana pelayanan air di dalam petak tersier yang lerdiri dari saluran pembawa yang disebut saluran tersier, saluran pembagi yang disebut saluran kwarter dan saluran pembuang berikut saluran bangunan turutan serta pelengkapnya, termasuk jaringan irigasi pompa yang luas areal pelayanannya disamakan dengan areal tersier;
12.	luran pengelolaan irigasi adalah iuran yang dipungut, disimpan, dan dimanfaatkan oleh P3A, GP3A dan IP3A secara otonom dan transparan untuk penyelenggaraan tugas dan kewajibannya serta biaya pengelolaan irigasi;
13.	Komisi irigasi adalah lembaga koordinasi dan komunikasi antara Pemerintah Kabupaten/Kota, wakil dari IP3A, dan pengguna air irigasi lainnya dalam pengelolaan irigasi pada wilayah kerja Kabupaten/Kota yang bersangkutan;
14.	Forum koordinasi daerah irigasi adalah wadah konsultasi dan komunikasi dari dan antar perkumpulan petani pemakai air, petugas Peinerintah Daerah, serta pengguna air irigasi lainnya dalam rangka pengelolaan irigasi pada suatu daerah irigasi yang bersifat multiguna, dibentuk atas dasar kebutuhan dan kepentingan bersama.

BAB II 
ASAS DAN SIFAT

Pasal 2
Perkumpulan Petani Pemakai Air berasaskan gotong royong.

Pasal 3
Wadah Perkumpulan Petani Pemakai Air merupakan himpunan bagi petani pemakai air yang bersifat sosial-ekonomi, budaya, dan berwawasan lingkungan.

BAB III 
PEMBENTUKAN

Pasal 4
P3A dibentuk dari, oleh, dan untuk petani pemakai air secara demokratis, yang pcngurus dan anggotanya terdiri dari unsur petani pemakai air.

Pasal 5
P3A dalam satu daerah pelayanan sekunder tertentu dapat bergabung sampai terbentuk GP3A atau dengan nama lain pada tingkat daerah pelayanan sekunder secara demokratis untuk mengelola sebagian daerah irigasi sebagai satu kesatuan pengelolaan.

Pasal 6
GP3A dalam satu daerah irigasi tertentu dapat bergabung sampai terbentuk IP3A atau dengan nama lain pada tingkat daerah irigasi secara demokratis untuk mengelola daerah irigasi sebagai satu kesatuan pengelolaan.

BAB IV 
TATACARA PEMBENTUKAN

Pasal 7
Pembentukan P3A dilakukan dengan cara:
a.	Petani pemakai air mengadakan kescpakatan untuk membentuk P3A, kepengurusan P3A, menyusun rancangan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga P3A.
b.	Pembentukan P3A, kepengurusan P3A, Anggaran Dasar dan Anggaran Rurnah Tangga P3A ditelapkan dalam rapat anggota dan dilaporkan oleh pengurus/ketua P3A kepada   Bupati/Walikota setempat.
c.	Pengurus P3A mendaftarkan Anggaran Dasar P3A kepada Pengadilan Negeri atau Notaris setempat untuk mendapatkan status badan hukum.
d.	Dalam   hal   pembentukan   kelembagaan   P3A   tidak   demokratis,   Pemerintah   Daerah memfasilitasi sesuai p'ermintaan petani pemakai air untuk melakukan kesepakatan ulang dalam penyempurnaan pembentukan kelembagaan P3A.
e.	Dalam hal pembentukan keleinbagaan P3A tidak mencapai kesepakatan, Pemerintah Daerah memfasilitasi sesuai permintaan petani pemakai air untuk melakukan kesepakatan ulang dalam penyempurnaan pembentukan keleinbagaan P3A.

Pasal 8
Pembentukan GP3A dilakukan dengan cara:
a.	Beberapa P3A yang berlokasi pada sebagian daerah irigasi atau pada tingkat sekunder mengadakan kesepakatan untuk membentuk GP3A, kepengurusan GP3A, serta inenyusun rancangan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga GP3A.
b.	Pembentukan GP3A, kepengurusan GP3A, serta Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga GP3A ditetapkan dalam rapat anggota dan dilaporkan oleh pengurus/ketua GP3A kepada Bupati/Walikota setempat.
c.	Dalam kaitan dengan penyerahan kewenangan pengelolaan irigasi, pengurus GP3A wajib mendaftarkan Anggaran Dasar GP3A kepada Pengadilan Negeri atau Notaris setempat untuk mendapatkan status badan hukum.

Pasal 9
Pembentukan IP3A dilakukan dengan cara:
a.	Beberapa GP3A atau P3A yang berlokasi  pada satu daerah  irigasi  atau  pada tingkat induk/primer mengadakan kesepakatan untuk membentuk IP3A, kepengurusan IP3A, serta menyusun rancangan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga IP3A.
b.	Pembentukan IP3A, kepengurusan 1P3A, serta Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga IP3A ditetapkan dalam rapat anggota dan dilaporkan oleh pengurus/ketua IP3A kepada Bupati/ Walikota setempat.
c.	Dalam kaitan dengan penyerahan kewenangan pengelolaan irigasi, pengurus IP3A wajib mendaftarkan Anggaran Dasar IP3A kepada Pengadilan Negeri atau Notaris setempat untuk mendapatkan status badan hukum.

BAB V 
SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 10
(1)	Susunan organisasi P3A terdiri dari pengurus dan anggota;
(2)	Struktur kepengurusan P3A sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam rapat anggota;
(3)	Rapat anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan kekuasaan tertinggi dalam P3A.

Pasal 11
(1)	Susunan organisasi GP3A terdiri dari pengurus dan anggota;
(2)	Struktur kepengurusan GP3A sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam rapat anggota;
(3)	Rapat anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan kekuasaan tertinggi dalam GP3A.

Pasal 12
(1)	Susunan organisasi IPS A terdiri dari pengurus dan anggota;
(2)	Struktur kepengurusan IP3A sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam rapat anggota;
(3)	Rapat anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan kekuasaan tertinggi dalam IP3A.

BAB VI 
WEWENANG, HAK, DAN KEWAJIBAN

Bagian Pertama 
Wewenang, hak, dan kewajiban organisasi

Pasal 13
P3A, GP3A, dan IP3A mempunyai wewenang di wilayah kerjanya untuk:
a.	Menyusun perencanaan dan kesepakatan pengelolaan irigasi sesuai dengan pelayanan yang dibutuhkan P3A, GP3A, dan IP3A pada wilayah kerja yang menjadi tanggung jawabnya; 
b.	Melaksanakan pengelolaan irigasi pada wilayah kerja yang menjadi tanggung jawabnya, termasuk pengelolaan air bawah tanah dan air permukaan secara terpadu; 
c.	Melakukan pemantauan dan evaluasi kegiatan pengelolaan irigasi pada wilayah kerja yang menjadi tanggung jawabnya; dan 
d.	Mengelola dana pengelolaan irigasi untuk keberlanjutan sistem irigasi.

Pasal 14
(1) Rapat Anggota P3A, GP3A, dan IP3A mempunyai wewenang untuk: 
a.	Membuat Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga; 
b.	Menetapkan dan mengubah Struktur kepengurusan; 
c.	Mengangkat dan memberhentikan anggota-anggota pengurus; 
d.	Menentukan program kerja;
e.	Menetapkan besaran, mekanisme pemungutan, pengelolaan dan pertanggungjawaban penggunaan iuran pengelolaan irigasi;
f.	Menerima atau mcnolak laporan pertanggungjawaban pengurus; dan
g.	Menyetujui atau menolak berita acara penyerahan pengelolaan irigasi.
(2)	Pengurus P3A, GP3A, dan IP3A mempunyai tugas, wewenang, dan tanggung jawab untuk:
a.	Mengatur dan melaksanakan pengelolaan irigasi agar berdayaguna dan berhasil guna;
b.	Menerapkan peraturan dan inemberikan sanksi secara tegas kepada anggota sesuai Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga;
c.	Menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada rapat anggota;
d.	Membimbing dan mengawasi para anggotanya agar melaksanakan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga serta semua peraturan yang ada hubungannya dengan pemakaian air irigasi yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah dan Pemerintah;
e.	Menyelesaikan sengketa antar anggota;
f.	Memberikan sanksi kepada anggota yang melanggar Anggaraii Dasar dan Anggaran Rumah Tangga, termasuk mengenakan denda setara dengan nilai kerugian yang terjadi dan menghentikan pemberian air irigasi bagi pelanggar; 
g.	Melaksanakan pemungutan, pengelolaan, dan pertanggungjawaban penggunaan iuran pengelolaan irigasi; dan 
h.	Melaksanakan ketentuan-ketentuan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, keputiisan-keputusan yang ditetapkan rapal anggota, serta kebijaksanaan lainnya.

Pasal 15
P3A, GP3A, dan IP3A mempunyai hak di wilayah kerjanya:
a.   Menentukan Pola Tanam dan Tata Tanum;
b.   Mendapatkan Hak Guna Air;
c.   Mendapatkan Alokasi Air;
d.   Mendapatkan hak mengelola prasarana jaringan irigasi;
e.	Mendapatkan hak mengelola bendung yang diserahkan kevvenangan pengelolaannya sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
f.	Mengatur AD/ART;
g.	Mengajukan permohonan bantuan dan fasilitasi kepada Pemerintah Daerah atau pihak lain; 
h.	Memiliki tanah dan harta benda serta melakukan kontrak dengan pihak lain; 
i.	Mendapatkan perlindungan lerhadap fungsi lahan beririgasi; 
j.	Mempunyai hak suara dalam pengelolaan sumberdaya air/daerah pengaliran sungai; 
k.	Melakukan kerjasama dengan pihak lain, termasuk dengan Pemerintah Daerah; dan
l.	Menentukan pihak lain yang diajak bekerjasama dengan IP3A, termasuk dengan Pemerintah Daerah.

Pasal 16
P3A, GP3A, dan IP3A mempunyai kewajiban di wilayah kerjanya:
a.	Merencanakan dan melaksanakan pemeliharaan salurari & bangunan;
b.	Mengatur pembagian, pemberian, penggunaan, dan pembuangan kelebihan air irigasi;
c.	Melakukan rehabilitasi dan peningkatan jaringan irigasi;
d.	Menjaga keberlangsungan fungsi jaringan irigasi;
e.	Melaksanakan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga;
f.	Mematuhi peraturan perundangan;
g.	Melindungi kqpentingan anggota;
h.	Mengembangkan usahatani; dan
i.	Meningkatkan pendapatan anggota.

Bagian Kedua 
Hak dan Kewajiban Anggota

Pasal 17
(1)	Hak anggota P3A, GP3A, dan IP3A meliputi:
a.	Setiap anggota berhak untuk dipilih clan memilih dalam kepengurusan; . 
b.	Setiap anggota  berhak mendapatkan  pelayanan air irigasi yang adil  sesuai  dengan ketentuan pembagian air yang berlaku;
(2)	Kewajiban Anggota P3A, GP3A, dan IP3A meliputi:
a.	Setiap anggota wajib menjaga kelangsungan fungsi sarana dan prasarana jaringan irigasi;
b.	Setiap anggota wajib membayar iuran pengelolaan irigasi;
c.	Setiap anggota wajib melaksanakan ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga serta keputusan-keputusan lain yang ditetapkan oleh rapat anggota.

BAB VII 
PEMBERDAYAAN

Pasal  18
(1)	Pemberdayaan P3A, GP3A, dan IP3A untuk menguatkan kelembagaan sampai berstatus badan hukum dan meningkatkan kemampuan sumberdaya manusia di bidang organisasi, teknis, dan keuangan, untuk mengelola suatu sistem irigasi secara mandiri dalam upaya keberlanjutan sistem irigasi.
(2)	Pemberdayaan P3A, GP3A, dan IP3A sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan:
a.	Melalui  rangkaian  kegiatan yang tidak terpisahk#n dengan  penyerahan  kewenangan pengelolaan irigasi;
b.	Berdasarkan kemitraan, transparansi, demokratis, akuntabilitas, dan kepastian hukum sesuai dengan tingkat kepentingannya; dan
c.	Melalui pendekatan partisipatif, perpaduan perencanaan, sosial-ekonomi, dialogis, dan berbas.is sumberdaya lokal.

Pasal 19
Pemberdayaan P3A, GP3A, dan IP3A diarahkan untuk:
a.	Memperkuat status organisasi, hak dan kewajiban anggotanya, manajemen organisasi, pengakuan keberadaannya dan kewenangan pengelolaan irigasi;
b.	Memperkuat kemampuan teknis pengelolaan irigasi dan teknis usahatani; dan
c.	Memperkuat kemampuan keuangan dan pengelolaannya dalam upaya mengurangi ketergantungan dari pihak lain.

Pasal 20
Pemberdayaan P3A, GP3A, dan IP3A dilaksanakan mclalui kegiatan molivasi, pelatihan, penyerahan kewenangan, fasilitasi, bimbingan leknis, pendampingan, kerjasama pengelolaan dan audit pengelolaan irigasi.

Pasal 21
(1)	Pemberdayaan P3A, GP3A, dan 1P3A agar berperan sebagai lembaga yang mampu mengelola irigasi secara mandiri, melakukan kegiatan ekonomi yang berkaitan dengan usahatani anggotanya dan kerjasama dengan pihak lain berdasarkan potensi yang dimiliki;
(2)	Pemberdayaan di bidang usaha ekonomi yang berkaitan dengan usahatani meliputi budidaya tanaman bernilai ekonomi tinggi, perikanan, peternakan, penyediaan sarana produksi pertanian, jasa alat mesin pertanian, jasa pekerjaan konstruksi jaringan irigasi, pengolahan hasil, dan pemasaran;
(3)	P3A, GP3A, dan IP3A dapat membentuk suatu usaha ekonomi atau agribisnis, dengan tetap melestarikan pengelolaan irigasi melalui: 
a.	Unit usaha / koperasi tersebut terpisah secara struktural organisasi dengan kelembagaan P3A;
b.	Anggota P3A tidak diharuskan menjadi anggota unit Usaha / koperasi; 
c.	Ketua P3A tidak boleh merangkap menjadi pengurus unit usaha / koperasi; dan 
d.	Dana dari iuran pengelolaan irigasi P3A tidak boleh dipakai untuk kegiatan unit usaha /koperasi.

BAB VIII 
WILAYAH KERJA

Pasal 22
(1)	Wilayah kerja P3A ditetapkan berdasarkan hamparan lahan yang mendapat air dari jaringan irigasi yang dikelola dengan prinsip satu kesatuan pengelolaan irigasi, sesuai dengan kesepakatan dan penetapan dari para anggota.
(2)	Wilayah kerja GP3A ditetapkan berdasarkan wilayah kerja beberapa P3A yang dikelola sebagai satu kesatuan hidrologis pada sebagian dari suatu daerah irigasi atau pada tingkal sekunder.
(3)	Wilayah kerja IP3A ditetapkan berdasarkan wilayah kerja beberapa GP3A atau P3A yang dikelola sebagai satu kesatuan hidrologis pada satu daerah irigasi atau pada tingkat induk/primer.

BAB IX 
HUBUNGAN KERJA

Pasal 23
 (1)	Hubungan kerja antara P3A, GP3A, dan IP3A bersifat kerjasama, koordinatif, dan konsultatif yang selanjutnya diatur dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga masing-masing menurut wilayah kerjanya;
(2)	P3A, GP3A dan IP3A dapat melakukan hubungan kerja dengan instansi Pemerintah Daerah, lembaga/badan atau pihak lain yang bersifat kesetaraan dan saling menguntungkan;
(3)	Hubungan kerja dengan instansi Pemerintah Daerah terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi hal-hal yang berkaitan dengan aspek pemberdayaan organisasi, pertanian, irigasi, dan wira usaha;
(4)	Hubungan kerja dengan organisasi, badan usaha atau pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi pelaksanaan program kerja, memecahkan masalah-masalah yang dihadapi bersama dalam mengelola air dan jaringan irigasi, serta kegiatan yang berkaitan dengan aspek organisasi, pertanian, dan wira usaha;
(5)	Hubungan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) diluangkan dalam kesepakatan pengelolaan irigasi.

Pasal 24
(1)	Daerah irigasi yang jaringan utamanya berfungsi multiguna, P3A, GP3A, dan IP3A menjadi anggota forum koordinasi daerah irigasi.
(2)	IP3A memiliki wakil dalam komisi irigasi Kabupaten/Kota.
(3)	GP3A memiliki wakil dalam komisi irigasi Kabupaten/Kota apabila IP3A belum terbentuk.

Pasal 25
(1) IP3A berperan sebagai koordinator dalam mengusulkan dan menerima bantuan dan fasilitasi dari Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan pihak lain;
(2) GP3A dapat berperan sebagai koordinator dalam mengusulkan dan menerima bantuan dan fasilitasi dari Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan pihak lain selama IP3A belum terbentuk.

BAB X 
SUMBER DANA

Pasal 26
(1)  Dana P3A, GP3A, dan IP3A dapat bersumber dari: 
a. 	luran pengelolaan irigasi;
b. 	Sumbangan atau bantuan yang tidak mengikat;.
c. 	Usaha-usaha lain yang sah menurut hukum; 
d. 	Bantuan Pemerintah dan Pemerintah Daerah; dan 
e. 	Bantuan dari yayasan / lembaga luar negeri.
(2)	luran pengelolaan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari anggota P3A.
(3)	Besaran iuran, pemungutan, pengelolaan, dan pemanfaatannya ditetaipkan oleh P3A, GP3A, dan IP3A.
.   Pasal 27
(1)  Biaya pemberdayaan P3A, GP3A, dan IP3A dapat bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan Belanja Daerah, dan sumber-sumber lain yang sah.
(2)  Bantuan Pemerintah dan Pemerintah Daerah diberikan atas dasar permintaan dan kesepakatan dengan P3A, GP3A, dan IP3A dan besarnya disesuaikan dengan kemampuan keuangan Pemerintah dan Pemerintah Daerah dengan memperhatikan prinsip kemandirian P3A, GP3A, dan 1P3A.
(3) Tata cara penyaluran dan pertanggungjawaban bantuan dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah dilakukan sesuai dengan pedoman pendanaan pengelolaan irigasi yang berlaku,
(4)  Semua dana yang diterima P3A, GP3A, dan IP3A dikelola secara otonom oleh P3A, GP3A, dan IP3A sesuai Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.
Pasal 28
Kegiatan yang dilakukan oleh P3A, GP3A, dan IP3A pada prinsipnya dibiayai sendiri oleh P3A, GP3A, dan IP3A.

BAB XI KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 29
(1)  Lembaga tradisional kepengurusan air yang sudah ada dan P3A yang sudah dibentuk pada saat berlakunya Keputusan Menteri ini tetap diakui keberadaannya dan diarahkan untuk senantiasa mendapat dukungan anggota secara demokratis.
(2)  Ketentuan-ketentuan yang mengatur tentang pembentukan dan pemberdayaan perkumpulan petani pemakai air yang sudah ada sepanjang tidak bertentangan dengan Keputusan ini dinyatakan tetap berlaku.
BAB XII KETENTUAN PENUTUP
Pasal 30
Pengaturan lebih lanjut tentang pemberdayaan perkumpulan petani pemakai air diatur dengan Kebijakan Daerah, disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan daerah, dengan tetap memperhatikan Kebijakan Nasional.
Pasal 31 Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.
Ditetapkan di Jakarta pada tanggal
14 DESEMBER 2001

MENTERI DALAM NEGERI
						DR (He) HARISABARNO,  S.IP, MBA,  MM MMMMS.IP, MBA, MM