KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI 
NOMOR  39  TAHUN 2002
TENTANG
PEMBATALAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BERAU NOMOR 11 TAHUN 2002 TENTANG PENGELOLAAN DAN PENGUSAHAAN SARANG BURUNG WALET DI KABUPATEN BERAU

MENTERI DALAM NEGERI,

Menimbang	:	a.	bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Berau Nomor 11 Tahun 2002 tentang Pengelolaan dan Pengusahaan Sarang Burung Walet di Kabupaten Berau bertentangan dengan peraturan perunda.ng-undangan yang lebih tinggi;
b. 	bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas, maka pembatalan Peraturan Daerah Kabupaten Berau Nomor 11 Tahun 2002 tentang Pengelolaan dan Pengusahaan Sarang Burung Walet di Kabupaten Berau, perlu di tetapkan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri.

Mengingat	:	1.	Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 38 39) ;
2.	Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952) ;
3.	Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Propinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952 );
4.	Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4090);
5.	Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2002 tentang Tata Hutan Dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Pemanfaatan Hutan Dan Penggunaan Kawasan Hutan (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4206).

Memperhatikan	:	Putusan Mahkamah Agung Reg.  Nomor : 03  P/HUM/2001 Perkara Hak Uji Material.

MEMUTUSKAN:
Menetapkan	:
PERTAMA	:	Membatalkan Peraturan Daerah Kabupaten Berau Nomor 11 Tahun 2002 tentang Pengelolaan dan Pengusahaan Sarang Burung Walet di Kabupaten Berau, dengan alasan bertentangan Pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 dan tidak sesuai dengan Keputusan Mahkamah Agung Reg. Nomor 03 P/HUM2001 Perkara Hak Uji Material, karena Peraturan Daerah tersebut tidak memuat ketentuan yang menegaskan bahwa ijin pengusahaan Sarang Burung Walet yang ditetapkan oleh Departemen Kehutanan sebelum ditetapkannya Peraturan Daerah masih tetap berlaku hingga sampai masa berlaku ijinnya habis.
KEDUA	:	Agar Bupati Berau menghentfkan pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Berau Nomor 11 Tahun 2002 tentang Pengelolaan Dan Pengusahaan Sarang Burung Walet di Kabupaten Berau, selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sejak ditetapkannya Keputusan ini.
KETIGA	:	Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal,  9 September 2002
MENTERI DALAM NEGERI,
ttd,
HARI SABARNO

Tembusan disampaikan kepada:
1.	Yth. Presiden Republik Indonesia;
2. 	Yth. Wakil Presiden Republik Indonesia;
3. 	Yth. Menteri Kehutanan Republik Indonesia;
4. 	Yth. Gubernur Kalimantan Timur;
5.  	Yth. Ketua DPRD Kabupaten Berau.