KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI 
NOMOR 42 TAHUN 2002
TENTANG
PEMBATALAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BIMA
NOMOR 14 TAHUN 2000 TENTANG PAJAK PENGELUARAN
HASIL BUMl, HUTAN, LAUT, PERINDUSTRIAN, HEWAN
DAN HASIL ALAM LAINNYA

MENTERI DALAM NEGERI,

Menimbang	:	a.	bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Bima Nomor 16 Tahun 2000 tentang Pajak Atas Pengeluaran Hasil Bumi, Hutan Laut, Perindustrian, Hewan dan Hasil Alam Lainnya, bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
b. 	bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a di atas, maka pembatalan Peraturan Daerah Kabupaten Bima Nomor 16 Tahun 2000 tentang Pajak Atas Pengeluaran Hasil Bumi, Hutan, Laut, Perindustrian, Hewan dan Hasil Alam Lainnya perlu ditetapkan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri.

Mengfngat	:	1.	Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana tetah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);
2.	Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
3.	Peraturan Pemerrntah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Pusat dan Kewenangan Pemerintah Provinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
4.	Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4090);
5.	Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4138).

Memperhattkan	:	Surat Menteri Keuangan Nomor S-486/MK.07/2001 tanggat 2 November 2001 Perihat Pertimbangan Menteri Keuangan atas Peraturan Daerah tentang Pajak dan Retribusi.

MEMUTUSKAN:
Menetapkan	:
PERTAMA	: 	Membatalkan Peraturan Daerah Kabupaten Bima Nomor 16 Tahun 2000 tentang Pajak Atas PengeLuaran Hasii Bumi, Hutan, Laut, Perindustrian, Hewan dan Hasil Alam Lainnya dengan alasan bertentangan dengan Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000, karena pengenaan pajak atas hasil produksi yang akan dikeluarkan dari Daerah tidak memiliki dasar pertimbangan ekonomi yang kuat dan akan merintangi arus sumber daya ekonomi antar Daerah maupun kegiatan ekspor impor.
KEDUA	:	Agar Bupati Bima menghentikan petaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Bima Nomor 16 Tahun 2000 tentang Pajak Atas Pengeluaran Hasil Bumi, Hutan, Laut, Perindustrian, Hewan dan Hasil Alam Lainnya, selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sejak ditetapkan Keputusan ini.
KETIGA	:	Keputusan ini mulai berlaku pada tanggai ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 22 Oktober 2002
MENTERI DALAM NEGERI,
ttd,
HARI SABARNO

Tembusan disampaikan kepada Yth :
1.	Presiden Republik Indonesia;
2. 	Wakil Presiden Republik Indonesia;
3.	Menteri Keuangan;
4.	Gubernur Nusa Tenggara Barat;
5. 	Ketua DPRD Kabupaten Bima.