KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI 
NOMOR 44 TAHUN 2002
TENTANG
PEMBATALAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUNINGAN 
NOMOR 6 TAHUN 2001 TENTANG RETRIBUSI IZIN DISPENSASI PENGGUNAAN JALAN DAERAH

MENTERI DALAM NEGERI,

Memmbang	:	a.	bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 6 Tahun 2001 tentang Retribusi Izin Dispensasi Penggunaan Jalan Daerah bertentangan dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
b.   bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a diatas, maka pembatalan Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 6 Tahun 2001 tentang Retribusi Izin Dispensasi Penggunaan Jalan Daerah perlu ditetapkan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri.

Mengingat	:	1.	Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Tahiin 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);
2.	Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
3.	Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Pusat dan Kewenangan Pemerintah Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
4.	Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan Dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4090);
5.	Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 1 19,' Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139).

Memperhatikan	:	Pertimbangan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor S/70/MK.07/2002 tanggal 14 Maret Tahun 2002.

MEMUTUSKAN :
Menetapkan	:
PERTAMA	:	Membatalkan Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 6 Tahun 2001 tentang Retribusi Izin Dispensasi Penggunaan Jalan Daerah, dengan alasan bertentangan derigan Undang-undang Nomor 13 Tahun 1980 tentang Jalan karena Jalan merupakan prasarana perhubungan darat yang diperuntukkan bagi lalu lintas umum dan Undang-undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan disebutkan bahwa penggunaan jalan oleh umum harus sesuai dengan peruntukan dan kelas jalan, kemudian sistem pembiayaan prasarana jalan yang diterapkan saat ini sudah dilakukan pungutan kepada pengguna jalan melalui Pajak Kendaraan Bermotor dan Pajak Bah an Bakar Kendaraan Bermotor.
KEDUA	:	Agar Bupati Kuningan menghentikan pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 6 Taliun 2001 tentang Retribusi Izin Dispensasi Penggunaan Jalan Daerah, paling lambat 7 (tujuh) hari sejak ditetapkan Keputusan ini.
KETIGA	:	Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta 
Pada tanggal  3  Desember  2002
MENTERI DALAM NEGERI,
ttd,
HARI SABARNO

Tembusan disampaikan kepada Yth. :
1.	Presiden Republik Indonesia;
2.	Wakil Presiden Republik Indonesia;
3.	Menteri Keuangan RI;
4.	Gubernur Jawa Barat;
5.	Ketua DPRD Kabupaten Kuningan.