KEPUTUSAN MENTERIDALAM NEGERI 
NOMOR 45 TAHUN 2002
TENTANG
PEMBATALAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUNINGAN 
NOMOR 7 TAHUN 2001 TENTANG RETRIBUSI BONGKAR ATAU MUAT BARANG

MENTERI DALAM NEGERI,

Menimbang	:	a.	bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 7 Tahun 2001 tentang Retribusi Bongkar atau Muat Barang bertentangan dengan kepentingan umura dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
b.   bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a diatas, maka pembatalan Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 7 Tahun 2001 tentang Retribusi Bongkar atau Muat Barang perlu ditetapkan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri.

Mengingat	:	1.	Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);
2.	Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
3.	Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Pusat dan Kewenangan Pemerintah Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
4.	Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan Dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4090);
5.	Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139).

Memperhatikan	:	Pertimbangan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor S-70/MK. 07/2002 tanggal 14 Maret Tahun 2002.

MEMUTUSKAN :
Menetapkan	:
PERTAMA	:	Membatalkan Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 7 Tahun 2001 tentang Retribusi Bongkar atau Muat Barang, dengan alasan bertentangan dengan Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000, karena kegiatan bongkar muat barang tidak dapat digolongkan sebagai retribusi perizinan tertentu sebab tidak ada aspek kepentingan umum yang perlu dilindungi.
KEDUA	:	Agar Bupati Kuningan menghentikan pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2001 tentang Retribusi Bongkar atau Muat Barang, paling lambat 7 (tujuh) hari sejak ditetapkan Keputusan ini.
KETIGA	:	Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta 
pada tanggal 3 Desember 2002
MENTERI DALAM NEGERI,
Ttd,
HARI SABARNO

Tembusan disampaikan kepada Yth. :
1.	Presiden Republik Indonesia;
2.	Wakil Presiden Republik Indonesia;
3. 	Menteri Keuangan RI;
4.	Gubemur Jawa Barat;
5. 	Ketua DPRD Kabupaten Kuningan.