KEPUTUSAN MENTERIDALAM NEGERI 
NOMOR 46 TAHUN 2002
TENTANG
PEMBATALAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUNINGAN 
NOMOR 23 TAHUN 2000 TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN ADMINISTRASI PENGELOLAAN KAYU MILIK

MENTERI DALAM NEGERI,

Menimbang	:	a.	bahwa  Peraturan  Daerah  Kabupaten Kuningan  Nomor 23 Tahun 2000 tentang Retribusi Pelayanan Administrasi Petigelolaan Kayu Milik bertentangan dengan kepentingan umum dan peramran perundang-undangan yang lebih tinggi;
b.	bahwa berdasarkan pertimjbangan sebagaimana dimaksud huruf a diatas, maka pembatalan Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 23 Tahun 2000 tentang Retribusi Pelayanan Administrasi Pengelolaan Kayu Milik perlu ditetapkan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri.

Mengingat	:	1.	Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);
2.	Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
3.	Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pernerintah Pusat dan Kewenangan Pemerintah Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
4.	Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan Dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4090);
5.	Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139).

Memperhatikan	:	Pertimbangan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor S-70/MK.07/2002 tanggal 14 Maret Tahun 2002.

MEMUTUSKAN :
Menetapkan	:
PERTAMA	:	Membatalkan Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 23 Tahun 2000 tentang Retribusi Pelayanan Administrasi Pengelolaan Kayu Milik dengan alasan bertentangan dengan Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000, karena pungutan/retribusi atas ijin penebangan kayu, pemberian tok kayu dan surat angkutan kayu milik pada tanah milik menimbulkan pungutan ganda karena telah dikenakan Pajak Bumi dan Bangunan.
KEDUA	:	Agar Bupati Kuningan menghentikan pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 23 Tahun 2000 tentang Retribusi Pelayanan Administrasi Pengelolaan Kayu Milik, paling lambat 7 (tujuh) hari sejak ditetapkan Keputusan ini.
KETIGA	:	Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 3 Desember 2002
MENTERI DALAM NEGERI,
ttd,
HARI SABARNO

Tembusan disampaikan kepada Yth. :
1.	Presiden Republik Indonesia;
2. 	Wakil Presiden Republik Indonesia;
3. 	Menteri Keuangan RI;
4. 	Gubernur Jawa Barat;
5.	Ketua DPRD Kabupaten Kuningan.