KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI
NOMOR  50 TAHUN 2009
TENTANG
PEMBATALAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN DONGGALA 
NOMOR 17 TAHUN 2002 TENTANG RETRIBUSI IZIN 
PENDIRIAN BURSA KERJA KHUSUS
 
MENTERI DALAM NEGERI,

Menimbang	:	a.  	bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Donggala Nomor 17 Tahun 2002 tentang Retribusi Izin Pendirian Bursa Kerja Khusus, bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi; 
b.	bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut pada huruf a, perlu ditetapkan pembatalan Peraturan Daerah Kabupaten Donggala Nomor 17 Tahun 2002 tentang Retribusi Izin Pendirian Bursa Kerja Khusus, dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri;

Mengingat	:	1.	Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048); 
2.	Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 
3.	Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 
4.	Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4445); 
5.	Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2000 tentang Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4009); 
6.	Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139); 
7.	Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593); 
8.	Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 
9.	Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 36/M-DAG/PER/9/2007 tentang Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan. 

Memperhatikan	: 	Pertimbangan Menteri Keuangan Nomor S-104/MK.7/2008 tanggal 4 Juni 2008; 

MEMUTUSKAN:

Menetapkan      : 

KESATU           : 	Membatalkan Peraturan Daerah Kabupaten Donggala Nomor 17 Tahun 2002 tentang Retribusi Izin Pendirian Bursa Kerja Khusus dengan alasan bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi karena: 
1.	Retribusi dikenakan sekali untuk masa berlakunya izin; 
2.	Izin bursa kerja khusus sama dengan Surat Izin Usaha Perdagangan, yaitu berlaku selama perusahaan yang bersangkutan masih menjalankan kegiatan usahanya sesuai dengan Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) berlaku selama perusahaan menjalankan usaha perdagangan sesuai Pasal 7 ayat (1) Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 36/M-DAG/PER/9/2007 tentang Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan. 

KEDUA	:	Agar Bupati Donggala menghentikan pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Donggala Nomor 17 Tahun 2002 tentang Retribusi Izin Pendirian Bursa Kerja Khusus, paling lambat 7 (tujuh) hari sejak ditetapkan Keputusan ini.  

KETIGA             :	Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya. 

								Ditetapkan di Jakarta
						Pada tanggal 30 Juni  2009
MENTERI DALAM NEGERI,
ttd
H. MARDIYANTO

Tembusan: 
1.	Presiden Republik Indonesia; 
2.	Wakil Presiden Republik Indonesia; 
3.	Ketua Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia; 
4.	Menteri Keuangan Republik Indonesia;
5.	Menteri Perdagangan Republik Indonesia
6.	Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia; 
7.	Gubernur Sulawesi Tengah; 
8.	Ketua DPRD Kabupaten Donggala.