KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI
NOMOR 59 TAHUN 2009
TENTANG
PEMBATALAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN DELI SERDANG 
NOMOR 11 TAHUN 2002 TENTANG RETRIBUSI IZIN USAHA PETERNAKAN

MENTERI DALAM NEGERI,

Menimbang	:	a.  	bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Deli Serdang Nomor 11 Tahun 2002 tentang Retribusi Izin Usaha Peternakan, bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi; 
b.	bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut pada huruf a, perlu ditetapkan pembatalan Peraturan Daerah Kabupaten Deli Serdang Nomor 11 Tahun 2002 tentang Retribusi Izin Usaha Peternakan, dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri;

Mengingat 	: 	1.	Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2824); 
2.	Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048); 
3.	Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 
4.	Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5.	Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1977 tentang Usaha Peternakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1977 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3102); 
6.	Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139); 
7.	Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593); 
8.	Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 

Memperhatikan 	:	Pertimbangan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor S-102/MK.7/2008 tanggal 2 Juni 2008; 

MEMUTUSKAN:

Menetapkan      	: 

KESATU          	: 	Membatalkan Peraturan Daerah Kabupaten Deli Serdang Nomor 11 Tahun 2002 tentang Retribusi Izin Usaha Peternakan, dengan alasan:
1.	Retribusi izin dikenakan sekali untuk masa berlakunya izin; 
2.	Izin usaha peternakan berlaku selama perusahaan peternakan yang bersangkutan masih rnelakukan kegiatan usahanya sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Pertanian Nomor 404/kpts/OT.210/6/2002 tentang Pedoman Perizinan dan Pendaftaran Usaha Peternakan. 

KEDUA             	:	Agar Bupati Deli Serdang menghentikan pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Deli Serdang Nomor 11 Tahun 2002 tentang Retribusi Izin Usaha Peternakan, paling lambat 7 (tujuh) hari sejak ditetapkan Keputusan ini.  

KETIGA          	:	Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. 

Ditetapkan di Jakarta
						Pada tanggal 30 Juni  2009
MENTERI DALAM NEGERI,
ttd
H. MARDIYANTO

Tembusan: 
1.	Presiden Republik Indonesia; 
2.	Wakil Presiden Republik Indonesia; 
3.	Ketua Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia; 
4.	Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia; 
5.	Menteri Keuangan Republik Indonesia;
6.	Menteri Pertanian Republik Indonesia; 
7.	Gubernur Sumatera Utara; 
8.	Ketua DPRD Kabupaten Deli Serdang.