KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI
NOMOR 90 TAHUN 2009
TENTANG
PEMBATALAN PERATURAN DAERAH KOTA BINJAI NOMOR 9 TAHUN 2002 TENTANG PERUBAHAN PERTAMA PERATURAN DAERAH KOTA BINJAI NOMOR 21 TAHUN 2001 TENTANG IZIN DISPENSASI KELEBIHAN MUATAN DI KOTA BINJAI

MENTERI DALAM NEGERI,

Menimbang	:	a.  	bahwa Peraturan Daerah Kota Binjai Nomor 9 Tahun 2002 tentang Perubahan Pertama Peraturan Daerah Kota Binjai Nomor 21 Tahun 2001 tentang Izin Dispensasi Kelebihan Muatan di Kota Binjai, bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
b.	bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut pada huruf a, perlu ditetapkan pembatalan Peraturan Daerah Kota Binjai Nomor 9 Tahun 2002 tentang Perubahan Pertama Peraturan Daerah Kota Binjai Nomor 21 Tahun 2001 tentang Izin Dispensasi Kelebihan Muatan di Kota Binjai, dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri;

Mengingat 	: 	1.	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3480); 
2.	Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
3.	Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 
4.	Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5.	Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444); 
6.	Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139); 
7.	Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593); 
8.	Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 

Memperhatikan  : 	Pertimbangan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor S-253/MK.7/2007 tanggal 22 November 2007; 

MEMUTUSKAN:

Menetapkan	: 

KESATU	: 	Membatalkan Peraturan Daerah Kota Binjai Nomor 9 Tahun 2002 tentang Perubahan Pertama Peraturan Daerah Kota Binjai Nomor 21 Tahun 2001 tentang Izin Dispensasi Kelebihan Muatan di Kota Binjai, dengan alasan :
1.	Penggunaan jalan oleh umum harus sesuai dengan peruntukan dan kelas jalan sesuai dengan Pasal 7 dan Pasal 12 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Laru Lintas dan Angkutan Jalan;
2.	Terhadap pengguna jalan telah dikenakan pungutan tidak langsung berupa Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBB-KB) sesuai dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

KEDUA	:	Agar Walikota Binjai menghentikan pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Binjai Nomor 9 Tahun 2002 tentang Perubahan Pertama Peraturan Daerah Kota Binjai Nomor 21 Tahun 2001 tentang Izin Dispensasi Kelebihan Muatan di Kota Binjai paling lambat 7 (tujuh) hari sejak ditetapkan Keputusan ini.  

KETIGA	:	Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. 

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 13 Juli  2009
MENTERI DALAM NEGERI,
ttd
H. MARDIYANTO

Tembusan: 
1.	Presiden Republik Indonesia; 
2.	Wakil Presiden Republik Indonesia; 
3.	Ketua Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia; 
4.	Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia; 
5.	Menteri Keuangan Republik Indonesia;
6.	Menteri Perhubungan Republik Indonesia;
7.	Gubernur Sumatera Utara;
8.	Ketua DPRD Kota Binjai.