KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI
NOMOR 92 TAHUN 2009
TENTANG
PEMBATALAN PERATURAN DAERAH KOTA BANDUNG NOMOR 11 TAHUN 2001 TENTANG PUNGUTAN DAERAH DI BIDANG PERHUBUNGAN

MENTERI DALAM NEGERI,

Menimbang	:	a.  	bahwa Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 11 Tahun 2001 tentang Pungutan Daerah di Bidang Perhubungan, bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
b.	bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut pada huruf a, perlu ditetapkan pembatalan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 11 Tahun 2001 tentang Pungutan Daerah di Bidang Perhubungan, dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri;

Mengingat    : 	1.  Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3480); 
2.	Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
3.	Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3687
4.	Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881);
5.	Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 
6.	Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7.	Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1993 tentang Kendaraan dan Pengemudi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3530); 
8.	Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3980); 
9.	Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2000 tentang Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio dan Orbit Satelit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3981); 
10.	Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139); 
11.	Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593); 
12.	Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 

Memperhatikan	: 	Pertimbangan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor S-253/MK.7/2007 tanggal 22 November 2007; 

MEMUTUSKAN:

Menetapkan	: 

KESATU	: 	Membatalkan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 11 Tahun 2001 tentang Pungutan Daerah di Bidang Perhubungan, dengan alasan :
1.	Kendaraan tidak bermotor tidak wajib uji sesuai dengan Pasal 148 Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1993 tentang Kendaraan dan Pengemudi;
2.	Pemberian Izin Penyelenggaraan Jasa Telekomunikasi merupakan kewenangan Pemerintah Pusat sesuai dengan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi dan Pasal 8, Pasal 59 serta Pasal 62 Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi;
3.	Terhadap penyelenggaraan jasa telekomunikasi telah dikenakan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) berupa Biaya Hak Penyelenggaraan (BHP) oleh Pusat sesuai dengan Pasal 26 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi. 
4.	Pemberian izin penyelenggaraan jasa titipan, izin jasa titipan untuk kantor cabang merupakan kewenangan Pusat dan Provinsi sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabu paten/Kota
5.	Pemberian izin penggunaan spektrum frekuensi radio untuk penyelenggaraan telekomunikasi merupakan kewenangan Pemerintah Pusat sesuai dengan Peraturan Pemerlntah Nomor 38 Tahun 2007, Pasal 17 ayat (1) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi dan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2000 tentang Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio Dan Orbit Satelit; 
6.	Kegiatan bongkar muat barang tidak seharusnya dikenakan retribusi, karena tidak ada jasa yang disediakan atau diberikan oleh pemerintah daerah serta tidak ada kepentingan umum yang perlu dilindungi; 
7.	Pemanfaatan tepi jalan umum dan atau tempat tertentu yang dimiliki atau dikuasai oleh pemerintah daerah untuk kegiatan bongkar muat dapat dikenakan retribusi parkir atau sewa tempat; 
8.	Pemerintah Daerah dilarang melakukan pungutan atau dengan sebutan lain di luar yang telah ditetapkan Undang-Undang yaitu pajak daerah dan retribusi daerah sesuai dengan Pasal 158 ayat (1) dan (2) Undang-Undang 
9.	Pengenaan retribusi izin dilakukan sekali untuk masa berlakunya izin; 
10.	Izin usaha bengkel dan toko suku cadang kendaraan bermotor berlaku selama bengkel dan toko suku cadang kendaraan bermotor tersebut masih menjalankan kegiatan usahanya sesuai dengan Pasal 206 Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1993 tentang Kendaraan dan Pengemudi. 

KEDUA	:	Agar Walikota Bandung menghentikan pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 11 Tahun 2001 tentang Pungutan Daerah di Bidang Perhubungan paling lambat 7 (tujuh) hari sejak ditetapkan Keputusan ini.  

KETIGA	:	Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. 

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 13 Juli  2009
MENTERI DALAM NEGERI,
ttd
H. MARDIYANTO

Tembusan: 
1.	Presiden Republik Indonesia; 
2.	Wakil Presiden Republik Indonesia; 
3.	Ketua Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia; 
4.	Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia; 
5.	Menteri Keuangan Republik Indonesia;
6.	Menteri Perhubungan Republik Indonesia;
7.	Menteri Komunikasi dan Informasi Republik Indonesia;
8.	Gubernur Jawa Barat;
9.	Ketua DPRD Kota Bandung.