PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI
 NOMOR  3 TAHUN 1978
TENTANG
PENERIMAAN SUMBANGAN PIHAK KETIGA KEPADA DAERAH

MENTERI DALAM NEGERl,

Menimbang	:	bahwa dipandang perlu mengatur penerimaan sumbangan pihak ketiga kepada Daerah.

Mengingat     :	1.	Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 Tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 38, Tarnbahan Lembaran Negara Nomor 3037);
2.	Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1975 tentang Pengurusan Pertanggung jawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1975 Nomor 5);
3.	Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1975 tentang Cars Fc-riyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanjaa Daerah. Pel&ksana-an Tat a Usaha Keuangan Daerah, dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Lembaran Negara Tahun 1975 Nomor 6).
4.	Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 1975 tentang Contoh-contoh Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Memperhatikan	:
Pendapat Menteri Negara Penertiban Aparatur Negara dalam suratnya Nomor B.43/II/MENPAN/1/78 tanggal 16 Januari 1978.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan	:	PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI TENTANG PENERIMAAN SUMBANGAN PIHAK KETIGA KEPADA DAERAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1
dalam peraturan ini yang dimaksud dengan sumbangan pihak ketiga kepada Daerah adalah pemberian pihak ketiga kepada Daerah secara ikhlas, tidak mengikat, perolehannya oleh pihak ketiga tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, baik berupa uang atau disamakan dengan uang maupun barang-barang baik bergerak atau tidak bergerak.

Pasal 2
(1)	Setiap Daerah dapat menerima sesuatu sumbangan dari pihak ketiga.
(2)	Sumbangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat berupa pemberian, hadiah donasi, wakaf, hibah, dan atau lain-lain sumbangan yang serupa dengan itu yang diberikan oleh pihak ketiga.
(3)	Pemberian sumbangan dimaksud ayat (1) kepada Pemerintah Daerah oleh pihak ketiga tidak mengurangi kewajiban-kewajiban pihak ketiga yang bersangkutan kepada Negara seperti pembayaran pajak dan kewajiban-kewajiban lainnya sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

BAB II
KETENTUAN PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN

Pasal 3
Sumbangan pihak ketiga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 harus memperoleh persetujuan terlebih dahulu dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Pasal 4

Sumbangan yang telah mendapat persetujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 baru dapat dilaksanakan setelah memperoleh pengesahan dari Gubernur Kepala Daerah Tingkat I untuk Daerah Tingkat II dan dari Menteri Dalam Negeri untuk Daerah Tingkat I.

BAB III
KETENTUAN PENGELOLAAN

Pasal 5
Sumbangan pihak ketiga yang diperoleh oleh Daerah sebagaimana dimaksud dalam Peraturan ini harus dipergunakan untuk kepentingan Daerah khususnya untuk pembangunan Daerah.

Pasal 6
Sumbangan pihak ketiga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 sepanjang berupa uang atau yang disamakan dengan uang harus dicantumkan di dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Pasal 7
Barang-barang bergerak maupun barang-barang tidak bergerak yang berasal dari sumbangan pihak ketiga sebagaimana dimaksud dalam peraturan ini menjadi kekayaan Daerah dan oleh karena itu pengelolaannya dilakukan sebagai milik Daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan atau peraturan Daerah yang berlaku.

BAB IV
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 8
Sumbangan pihak ketiga  yang diperoleh Daerah sebelum berlakunya Peraturan ini yang didasarkan pada peraturan perundang-undangan, peraturan Daerah, dan atau Keputusan Kepala Daerah yang bersangkutan dianggap diterima berdasarkan Peraturan ini.

BAB  V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9
Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan ini akan diatur lebih lanjut.

Pasal 10
Dengan berlakunya Peraturan ini, maka segala ketentuan yang terdahulu yang bertentangan dengan Peraturan ini dinyatakan tidak berlaku lagi.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 21 Januari 1978
MENTERI DALAM NEGERI,
ttd.
AMIRMACHMUD