MENTERI DALAM NEGERI 
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI
NOMOR  3 TAHUN 1999
TENTANG
PENCABUTAN PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR
TAHUN 1979 TENTANG KEDUDUKAN BANK PEMBANGUNAN
DAERAH YANG MELAKSANAKAN FUNGSI KAS DAERAH

MENTERI DALAM NEGERI,

Menimbang	:	a.	bahwa oleh karena fungsi pemegang Kas Daerah berada pada Kepala Daerah, maka dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1979 yang menunjuk Bank Pembangunan Daerah sebagai pemegang Kas Daerah perlu dicabut;
b.	bahwa pencabutan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri.

Mengingat	:	1.	Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1975 tentang Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1975 Nomor 5);
2.	Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1975 tentang Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tatausaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Lembaran Negara Tahun 1975 Nomor 6);
3.	Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1997 tentang Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Barang Daerah.
4. 	Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1994 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1996 tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1994 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
5. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900-099 Tanggal 2 April 1980 tentang Manual Administrasi Keuangan Daerah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan	:	PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI TENTANG PENCABUTAN PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 1 TAHUN 1979 TENTANG KEDUDUKAN BANK PEMBANGUNAN DAERAH YANG MELAKSANAKAN FUNGSI KAS DAERAH.

Pasal 1
Mencabut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1979 tentang Kedudukan Bank Pembangunan Daerah Yang Melaksanakan Fungsi Kas Daerah.
Pasal 2
Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal, 22 Maret 1999
MENTERI DALAM NEGERI,
ttd,
SYARWAN HAMID