LAMPIRAN A.XIV.a	:	PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI
NOMOR  	: 59 TAHUN 2007
TANGGAL 	: 26 OKTOBER 2007

A.	FORMAT RKA-SKPD

LOGO DAERAH

Provinsi/Kabupaten/Kota *)………

RENCANA KERJA ANGGARAN 
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
(RKA - SKPD)

TAHUN ANGGARAN ……….
URUSAN PEMERINTAHAN 	:	x.xx	.......…………………….
ORGANISASI	:	x.xx.xx	………………………….

Pengguna Anggaran
a. Nama
b. NIP
c. Jabatan	:
:
:
:	
…………………………..……………
…………………..……………………
……………………...…………………	

Kode	Nama Formulir	
RKA - SKPD 	Ringkasan Anggaran Pendapatan dan Belanja 	
RKA - SKPD 1	Rincian Anggaran Pendapatan Satuan Kerja Perangkat Daerah	
RKA - SKPD 2.1	Rincian Anggaran Belanja Tidak Langsung Satuan Kerja Perangkat Daerah 	
RKA - SKPD 2.2	Rekapitulasi Rincian Anggaran Belanja Langsung menurut Program dan Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah	
RKA - SKPD 2.2.1	Rincian Anggaran Belanja Langsung menurut Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah	

*) coret yang tidak perlu

A.	FORMULIR RKA-SKPD
Halaman ………
RENCANA KERJA DAN ANGGARAN 
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	Formulir
RKA - SKPD  	
Provinsi/Kabupaten/Kota …….
Tahun Anggaran ……		
Urusan Pemerintahan	:	x. xx. 	…………………	
Organisasi 	:	x. xx. xx.	…………………	
Ringkasan Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Satuan Kerja Perangkat Daerah	
Kode 
Rekening 	Uraian	Jumlah 
(Rp)	
1	2	3	

					

					

					

			

												
														……..,tanggal………..	
															
														Kepala SKPD	
												
														(tanda tangan)	
												
														(nama lengkap)	
									                                          NIP.	

Cara Pengisian Formulir RKA - SKPD
Formulir RKA - SKPD merupakan formulir ringkasan anggaran satuan kerja perangkat Daerah yang sumber datanya berasal dari peringkasan jumlah pendapatan menurut kelompok dan jenis yang diisi dalam formulir RKA - SKPD 1, jumlah belanja tidak langsung menurut kelompok dan jenis belanja yang diisi dalam formulir RKA - SKPD 2.1, dan penggabungan dari seluruh jumlah kelompok dan jenis belanja langsung yang diisi dalam setiap formulir RKA – SKPD 2.2.1.

1.	Provinsi/kabupaten/kota diisi dengan nama provinsi/ kabupaten/kota.
2.	Tahun anggaran diisi dengan tahun anggaran yang  direncanakan.
3.	Urusan Pemerintahan diisi dengan nomor kode urusan pemerintahan dan nama urusan pemerintahan daerah yang dilaksanakan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi SKPD.
4.	Organisasi diisi dengan nomor kode perangkat daerah dan nama satuan kerja perangkat daerah.
5.	Kolom 1, diisi dengan nomor kode rekening pendapatan/nomor kode rekening belanja/nomor kode rekening pembiayaan.  
Pengisian kode rekening dimaksud secara berurutan dimulai dari  kode rekening akun pendapatan/belanja, diikuti dengan masing-masing kode rekening kelompok pendapatan/belanja dan diakhiri dengan kode rekening jenis pendapatan/belanja. 
6.	Kolom 2, diisi dengan uraian pendapatan/belanja/pembiayaan.
a.	Pencantuman pendapatan diawali dengan uraian pendapatan, selanjutnya diikuti dengan uraian kelompok dan setiap uraian kelompok diikuti dengan uraian jenis pendapatan yang dipungut atau diterima oleh satuan kerja perangkat daerah sebagaimana dianggarkan dalam formulir RKA - SKPD 1.
b.	Untuk belanja diawali dengan pencantuman uraian belanja, selanjutnya uraian belanja dikelompokkan ke dalam belanja Tidak Langsung dan belanja Langsung. 
Dalam kelompok belanja Tidak Langsung diuraikan jenis-jenis belanja sesuai dengan yang tercantum dalam formulir RKA - SKPD 2.1.
Dalam kelompok belanja Langsung diuraikan jenis-jenis belanja sesuai dengan yang tercantum dalam formulir RKA - SKPD 2.2.1.
7.	Kolom 3 diisi dengan jumlah menurut kelompok, menurut jenis pendapatan, menurut jenis belanja. Jumlah dimaksud merupakan penjumlahan dari jumlah yang tercantum dari formulir RKA - SKPD 1, formulir RKA - SKPD 2.1, seluruh formulir RKA - SKPD 2.2.1.
8.	Nama ibukota, bulan, tahun diisi berdasarkan pembuatan formulir RKA - SKPD, dengan mencantumkan nama jabatan Kepala SKPD.
9.	Formulir RKA - SKPD  ditandatangani oleh Kepala SKPD dengan mencantumkan nama lengkap dan nomor induk pegawai.
10.	Formulir  RKA - SKPD  dapat diperbanyak sesuai dengan kebutuhan.
11.	Apabila  formulir RKA - SKPD lebih dari satu halaman, maka pada halaman–halaman berikutnya  cukup diisi mulai dari ringkasan anggaran pendapatan, belanja dan pembiayaan  satuan kerja perangkat daerah serta pengisian nama ibukota, bulan, tahun, nama jabatan, tandatangan Kepala SKPD ditempatkan pada halaman terakhir dan setiap halaman diberi nomor urut halaman.

B.	FORMULIR RKA-SKPD 1
Halaman ………
RENCANA KERJA DAN ANGGARAN                        
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	Formulir
RKA - SKPD  1	
Provinsi/Kabupaten/Kota …….
Tahun Anggaran …		
Urusan Pemerintahan	:	x. xx. 	…………………	
Organisasi 	:	x. xx. xx.	…………………	
Rincian Anggaran Pendapatan Satuan Kerja Perangkat Daerah	
Kode 
Rekening	Uraian	Rincian Penghitungan	Jumlah
(Rp)	
		volume 	satuan	Tarif/
Harga 		
1	2	3	4	5	6 = (3 x 5)	
x	x	x	xx	xx						
x	x	x	xx	xx						
x	x	x	xx	xx						
x	x	x	xx	xx						
x	x	x	xx	xx						
x	x	x	xx	xx						
x	x	x	xx	xx						
x	x	x	xx	xx						
Jumlah		
		
	……..,tanggal………..	
		
	Kepala SKPD	
		
	(tanda tangan)	
		
	(nama lengkap)	
	                       NIP.	
Keterangan	:	
Tanggal Pembahasan	:	
Catatan Hasil Pembahasan	:	
1.		
2.		
Dst		
Tim Anggaran Pemerintah Daerah:	
No	Nama	NIP	Jabatan	Tandatangan	
1					
2					
Dst					
Cara Pengisian Formulir RKA - SKPD  1
Formulir RKA - SKPD 1 sebagai formulir untuk menyusun rencana pendapatan atau penerimaan satuan kerja perangkat daerah dalam tahun anggaran yang direncanakan. Oleh karena itu nomor kode rekening dan uraian nama kelompok, jenis, obyek dan rincian obyek pendapatan yang dicantumkan dalam formulir RKA - SKPD 1 disesuaikan dengan pendapatan tertentu yang akan dipungut atau penerimaan tertentu dari pelaksanaan tugas pokok dan fungsi satuan kerja perangkat daerah sebagaimanana ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan. Pengisian formulir RKA - SKPD 1 supaya mempedomani ketentuan Pasal 25 peraturan ini. Untuk memenuhi azas tranparansi dan prinsip anggaran berdasarkan rencana pendapatan yang dianggarkan, pengisian rincian penghitungan tidak diperkenankan mencantumkan satuan ukuran yang tidak terukur, seperti paket, pm, up, lumpsum. 
1.	Provinsi/kabupaten/kota diisi dengan nama provinsi/ kabupaten/kota.
2.	Tahun anggaran diisi dengan tahun anggaran yang  direncanakan.
3.	Urusan Pemerintahan diisi dengan nomor kode urusan pemerintahan dan nama urusan pemerintahan daerah yang dilaksanakan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi SKPD.
4.	Organisasi diisi dengan nomor kode perangkat daerah dan nama satuan kerja perangkat daerah.
5.	Kolom 1 (kode rekening) diisi dengan kode rekening  akun, kelompok, jenis, objek, rincian objek pendapatan satuan kerja perangkat daerah.
6.	Kolom 2 (uraian) diisi dengan uraian nama akun, kelompok, jenis, obyek dan rincian obyek Pendapatan. 
7.	Kolom 3 (volume) diisi dengan jumlah target dari rincian obyek pendapatan yang direncanakan, seperti jumlah kendaraan bermotor, jumlah liter bahan bakar kendaraan bermotor, jumlah  tingkat hunian hotel, jumlah pengunjung restoran, jumlah kepala keluarga, jumlah pasien, jumlah pengunjung, jumlah kendaraan yang memanfaatkan lahan parkir, jumlah bibit perikanan/pertanian/peternakan/ kehutanan/ perkebunan, jumlah limbah yang diuji, jumlah kios/los/kakilima, jumlah pemakaian/penggunaan sarana olahraga/gedung/ gudang/ lahan milik pemda, jumlah unit barang bekas milik pemerintah daerah yang dijual, jumlah uang yang ditempatkan pada bank tertentu dalam bentuk tabungan atau giro, jumlah modal yang disertakan atau diinvestasikan.
8.	Kolom 4 (satuan) diisi dengan satuan hitung dari target rincian obyek yang direncananakan seperti unit, waktu/jam/hari/bulan/tahun, ukuran berat, ukuran luas, ukuran isi dan sebagainya.
9.	Kolom 5 (tarif/harga) diisi dengan tarif pajak/retribusi atau harga/nilai satuan lainnya dapat berupa besarnya tingkat suku bunga, persentase bagian laba, atau harga atas penjualan barang milik daerah yang tidak dipisahkan.
10.	Kolom 6 (jumlah) diisi dengan jumlah pendapatan yang direncanakan menurut kelompok, jenis, objek, rincian objek pendapatan. Jumlah  pendapatan dari setiap rincian obyek yang dianggarkan merupakan hasil perkalian kolom 3 dengan kolom 5. 
11.	Formulir RKA - SKPD 1 merupakan input data untuk menyusun formulir RKA-SKPD.
12.	Nama ibukota, bulan, tahun diisi berdasarkan pembuatan formulir RKA-SKPD 1, dengan mencantumkan nama jabatan Kepala SKPD.
13.	Formulir RKA - SKPD 1 ditandatangani oleh Kepala SKPD dengan mencantumkan nama lengkap dan nomor induk pegawai.
14.	Keterangan diisi dengan tanggal pembahasan formulir RKA–SKPD 1 oleh tim anggaran pemerintah daerah. Apabila terdapat catatan dari hasil pembahasan oleh tim anggaran pemerintah daerah untuk mendapatkan perhatian Kepala SKPD dicantumkan dalam baris catatan hasil pembahasan.
15.	Seluruh anggota tim anggaran pemeintah daerah menandatangani formulir RKA-SKPD 1 yang telah dibahas yang dilengkapi dengan nama, NIP dan jabatan.
16.	Formulir  RKA - SKPD 1 dapat diperbanyak sesuai dengan kebutuhan.
17.	Apabila  formulir RKA - SKPD 1 lebih dari satu halaman, maka pada halaman-halaman berikutnya  cukup diisi mulai dari rincian anggaran pendapatan satuan kerja perangkat daerah serta pengisian nama ibukota, bulan, tahun, nama jabatan, tandatangan Kepala SKPD ditempatkan pada halaman terakhir dan setiap halaman diberi nomor urut halaman.

C.	FORMULIR RKA-SKPD 2.1

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN             
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	Formulir
RKA 
SKPD 2.1	
Provinsi/Kabupaten/Kota …….
Tahun Anggaran …		
Urusan Pemerintahan	:	x. xx. 	………………….	
Organisasi 	:	x. xx. Xx. 	………………….	
Rincian Anggaran Belanja Tidak Langsung Satuan Kerja Perangkat Daerah	
Kode 
Rekening	Uraian	Tahun n	Tahun n+1	
		volume 	satuan	Harga satuan	Jumlah
(Rp)		
1	2	3	4	5	6=(3x5)	7	
x	x	x	xx	xx							
x	x	x	xx	xx							
x	x	x	xx	xx							
x	x	x	xx	xx							
x	x	x	xx	xx							
x	x	x	xx	xx							
x	x	x	xx	xx							
x	x	x	xx	xx							
x	x	x	xx	xx							
Jumlah			

	……..,tanggal………..	
		
	Kepala SKPD	
		
	(tanda tangan)	
		
	(nama lengkap)	
	                         NIP.	
		
Keterangan	:		
Tanggal Pembahasan	:		
Catatan Hasil Pembahasan	:		
1.	
2.	
Dst	
Tim Anggaran Pemerintah Daerah:	
No	Nama	NIP	Jabatan	Tandatangan	
1					
2					
dst					

Cara Pengisian Formulir RKA - SKPD 2.1
Formulir RKA - SKPD 2.1 merupakan formulir untuk menyusun rencana kebutuhan belanja tidak langsung satuan kerja perangkat daerah dalam tahun anggaran yang direncanakan. Pengisian jenis belanja Tidak Langsung supaya mempedomani ketentuan Pasal 37 peraturan ini. Untuk memenuhi azas tranparansi dan prinsip anggaran berdasarkan prestasi kerja, pengisian rincian penghitungan tidak diperkenankan mencantumkan satuan ukuran yang tidak terukur, seperti paket, pm, up, lumpsum. 
1.	Provinsi/kabupaten/kota diisi dengan nama provinsi/ kabupaten/kota.
2.	Tahun anggaran diisi dengan tahun anggaran yang  direncanakan.
3.	Urusan Pemerintahan diisi dengan nomor kode urusan pemerintahan dan nama urusan pemerintahan daerah yang dilaksanakan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi SKPD.
4.	Organisasi diisi dengan nomor kode perangkat daerah dan nama satuan kerja perangkat daerah.
5.	Kolom 1 (kode rekening) diisi dengan kode rekening  akun, kelompok, jenis, objek, rincian objek belanja Tidak Langsung . 
6.	Kolom 2 (uraian) uraian diisi dengan nama akun, kelompok, jenis, obyek dan rincian obyek belanja Tidak Langsung. 
7.	Kolom 3 (volume) diisi dengan jumlah satuan dapat berupa jumlah orang/pegawai. 
8.	Kolom 4 (satuan) diisi dengan satuan hitung dari target rincian obyek yang direncananakan seperti unit, waktu/jam/hari/ bulan/tahun, ukuran berat, ukuran luas,  ukuran isi dan sebagainya.
9.	Kolom 5 (harga satuan) diisi dengan harga satuan dapat berupa tarif, harga, tingkat suku bunga, nilai kurs.
10.	Kolom 6 (jumlah tahun n) diisi dengan jumlah perkalian antara jumlah volume dengan jumlah harga satuan. Setiap jumlah uraian rincian obyek dijumlahkan menjadi jumlah rincian obyek belanja. Setiap jumlah rincian obyek pada masing-masing obyek belanja selanjutnya dijumlahkan menjadi obyek belanja berkenaan. Setiap obyek belanja pada masing-masing jenis belanja kemudian dijumlahkan menjadi jumlah jenis belanja. 
11.	Kolom 7 (jumlah tahun n+1) diiisi dengan perkiraan jumlah menurut jenis belanja untuk 1 tahun berikutnya. 
12.	Baris jumlah pada kolom 7 merupakan penjumlahan dari seluruh jenis belanja Tidak Langsung yang tercantum dalam kolom 7.
13.	Formulir  RKA - SKPD 2.1 dapat diperbanyak sesuai dengan kebutuhan.
14.	Apabila  Formulir RKA - SKPD 2.1  lebih dari satu halaman, maka pada halaman–halaman berikutnya  cukup diisi mulai dari rincian belanja Tidak Langsung satuan kerja perangkat daerah dan setiap halaman diberi nomor urut halaman.
15.	Tanggal, bulan, tahun diisi berdasarkan pembuatan RKA - SKPD 2.1.
16.	Formulir RKA - SKPD 2.1 ditandatangani oleh Kepala SKPD dengan mencantumkan  nama lengkap dan  NIP yang bersangkutan.
17.	Keterangan diisi dengan tanggal pembahasan formulir RKA - SKPD 2.1 oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah. Apabila terdapat catatan dari hasil pembahasan oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah untuk mendapatkan perhatian Kepala SKPD dicantumkan dalam baris catatan hasil pembahasan.
18.	Seluruh anggota tim anggaran pemerintah daerah menandatangani formulir RKA - SKPD 2.1 yang telah dibahas yang dilengkapi dengan nama, NIP dan jabatan .
19.	Apabila formulir RKA - SKPD 2.1 lebih dari satu halaman maka tanggal, bulan dan  tahun pembuatan, kolom tanda tangan dan nama Kepala SKPD, serta keterangan, tanggal pembahasan, catatan hasil pembahasan, nama, NIP, Jabatan dan tanda tangan Tim Anggaran Pemerintah Daerah ditempatkan pada halaman terakhir .
Selanjutnya setiap lembar RKA - SKPD 2.1 yang telah dibahas diparaf oleh setiap anggota Tim Anggaran Pemerintah Daerah.
20.	Formulir RKA - SKPD 2.1 merupakan input data untuk menyusun formulir RKA – SKPD.

D.	FORMULIR RKA-SKPD 2.2.1

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN 
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	Formulir
RKA - SKPD 2.2.1	
Provinsi/Kabupaten/Kota …….
Tahun Anggaran …...		
Urusan Pemerintahan	: x. xx. 	………………….	
Organisasi 	: x. xx. xx.	………………….	
Program	: x. xx. xx. xx.	………………….	
Kegiatan	: x. xx. xx. xx. xx.	………………….	
Lokasi  kegiatan	: ………………….	
Jumlah Tahun n-1	: Rp .................. (.................................................................................)	
Jumlah Tahun n	: Rp .................. (.................................................................................)	
Jumlah Tahun n+1	: Rp .................. (.................................................................................)	
Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung	
Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja	
Capaian Program			
Masukan			
Keluaran			
Hasil			
	
Kelompok Sasaran Kegiatan : ……………	
Rincian Anggaran Belanja Langsung 
menurut Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah	
Kode 
Rekening	Uraian	Rincian Penghitungan	Jumlah 
(Rp)	
		volume 	satuan	Harga satuan		
1	2	3	4	5	6=(3 x 5)	
X	x	X	xx	xx						
X	x	X	xx	xx						
X	x	X	xx	xx						
Jumlah		
	
	……..,tanggal………..	
		
	Kepala SKPD	
		
	(tanda tangan)	
		
	(nama lengkap)	
		NIP.	
Keterangan	:		
Tanggal Pembahasan	:		
Catatan Hasil Pembahasan	:		
1.	
2.	
Dst	
Tim Anggaran Pemerintah  Daerah:	
No	Nama	NIP	Jabatan	Tandatangan	
1					
2					
Dst					

Cara Pengisian Formulir RKA - SKPD 2.2.1
Formulir RKA - SKPD 2.2.1 digunakan untuk merencanakan belanja Langsung dari setiap kegiatan yang diprogramkan. Dengan demikian apabila dalam 1 (satu) program terdapat 1 (satu) atau lebih kegiatan maka setiap kegiatan dituangkan dalam formulir RKA - SKPD 2.2.1 masing-masing. Pengisian jenis belanja Langsung supaya mempedomani ketentuan Pasal 50 peraturan menteri ini. Untuk memenuhi azas tranparansi dan prinsip anggaran berdasarkan prestasi kerja, pengisian rincian penghitungan tidak diperkenankan mencantumkan satuan ukuran yang tidak terukur, seperti paket, pm, up, lumpsum. 
1.	Provinsi/kabupaten/kota diisi dengan nama provinsi/kabupaten/kota.
2.	Tahun anggaran diisi dengan tahun anggaran yang  direncanakan.
3.	Urusan Pemerintahan diisi dengan nomor kode urusan pemerintahan dan nama urusan pemerintahan daerah yang dilaksanakan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi SKPD.
4.	Organisasi diisi dengan nomor kode perangkat daerah dan nama satuan kerja perangkat daerah.
5.	Baris kolom program diisi dengan nomor kode program dan nama program dari kegiatan yang berkenaan. Program merupakan instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh satuan kerja perangkat daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan kegiatan yang ditetapkan untuk memperoleh alokasi anggaran.
6.	Baris kolom kegiatan diisi dengan nomor kode kegiatan dan nama kegiatan yang akan dilaksanakan.
Kegiatan merupakan tindakan yang akan dilaksanakan sesuai dengan program yang direncanakan untuk memperoleh keluaran atau hasil tertentu yang diinginkan dengan memanfaatkan sumber daya yang tersedia.
7.	Baris kolom lokasi kegiatan diisi dengan nama lokasi atau tempat dari setiap kegiatan yang akan dilaksanakan. Lokasi atau tempat dimaksud dapat berupa  nama desa/kelurahan,  kecamatan. 
8.	Baris kolom Jumlah Tahun n-1 diisi dengan jumlah perkiraan belanja kegiatan berkenaan untuk 1 (satu) tahun sebelumnya. 
9.	Baris kolom Jumlah Tahun n diisi dengan jumlah perkiraan belanja kegiatan berkenaan pada tahun yang direncanakan. 
10.	Baris kolom Jumlah Tahun n+1 diisi dengan jumlah perkiraan belanja kegiatan berkenaan untuk tahun berikutnya. 
11.	Indikator dan tolok ukur kinerja belanja langsung:
Contoh 1.
Program 	: 	Peningkatan peran serta dan kesetaraan jender dalam pembangunan  
Kegiatan 	:	Pelatihan ketrampilan dalam rangka peningkatan kualitas dan produktivitas hasil 	jahitan ibu-ibu rumah tangga
•	Tolok ukur untuk capaian program: ibu-ibu rumah tangga yang bergerak di bidang usaha jahit menjahit
•	Target kinerja untuk capaian program: 5000 orang
•	Tolok ukur untuk masukan: jumlah dana yang dibutuhkan
•	Target kinerja untuk masukan: Rp100 juta
•	Tolok ukur untuk keluaran: terlatihnya ibu-ibu rumah tangga mendayagunakan peralatan menjahit secara optimal
•	Target kinerja untuk keluaran: 500 orang 
•	Tolok ukur untuk hasil: meningkatnya kemampuan menjahit ibu-ibu rumah tangga yang dilatih.
•	Target kinerja untuk hasil: 450 orang dari 5000 orang (9% dari target capaian program)

Contoh 2.
Program 	:	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun
Kegiatan 	:	Pembangunan gedung sekolah SMP
•	Tolok ukur untuk capaian program: kualitas pendidikan bagi seluruh anak usia pendidikan SMP
•	Target kinerja untuk capaian program: 1000 anak didik usia SMP
•	Tolok ukur untuk masukan: jumlah dana yang dibutuhkan
•	Target kinerja dari tolok ukur masukan: Rp5 miliar
•	Tolok ukur untuk keluaran: tersedianya ruang belajar bagi peserta didik SMP
•	Target kinerja dari tolok ukur keluaran: 5 gedung SMP
•	Tolok ukur untuk hasil: tersedianya ruang belajar yang dapat menampung peserta didik SMP
•	Target kinerja dari tolok ukur hasil: 5 gedung untuk 600 peserta didik atau 60% dari target capaian program

12.	Kelompok sasaran kegiatan diisi dengan penjelasan terhadap karakteristik kelompok sasaran seperti status ekonomi dan gender.
Contoh 1	:	ibu-ibu rumah tangga yang mempunyai potensi menjahit yang perlu dikembangkan namun disisi lain kemampuan ekonomi terbatas.
Contoh 2	:	peserta didik usia SMP yang belum tertampung di sekolah SMP
13.	Kolom 1 (kode rekening) diisi dengan kode rekening  akun, kelompok, jenis, objek, rincian objek belanja Langsung . 
14.	Kolom 2 (uraian) diisi dengan uraian nama akun, kelompok, jenis, obyek dan rincian obyek belanja Langsung. 
15.	Kolom 3 (volume) diisi dengan jumlah satuan dapat berupa jumlah orang/pegawai dan barang. 
16.	Kolom 4 (satuan) diisi dengan satuan hitung dari target rincian obyek yang direncananakan seperti unit, waktu/jam/hari/bulan/tahun, ukuran berat, ukuran luas,  ukuran isi dan sebagainya.
17.	Kolom 5 (harga satuan) diisi dengan harga satuan dapat berupa tarif, harga, tingkat suku bunga, nilai kurs.
18.	Kolom 6 (jumlah) diisi dengan jumlah perkalian antara jumlah volume dengan harga satuan. Setiap jumlah uraian rincian obyek dijumlahkan menjadi jumlah rincian obyek belanja. Setiap jumlah rincian obyek pada masing-masing obyek belanja selanjutnya dijumlahkan menjadi obyek belanja berkenaan. Setiap obyek belanja pada masing-masing jenis belanja kemudian dijumlahkan menjadi jumlah jenis belanja. Penjumlahan dari seluruh jenis belanja merupakan jumlah kelompok belanja Langsung yang dituangkan dalam formulir RKA – SKPD 2.2. 
19.	Baris jumlah pada kolom 7 merupakan penjumlahan dari seluruh jenis belanja Langsung yang tercantum dalam kolom 7.
20.	Formulir  RKA - SKPD 2.2.1 dapat diperbanyak sesuai dengan kebutuhan.
21.	Apabila  Formulir RKA - SKPD 2.2.1  lebih dari satu halaman, maka pada halaman–halaman berikutnya  cukup diisi mulai dari rincian belanja Langsung program perkegiatan satuan kerja perangkat daerah dan setiap halaman diberi nomor urut halaman.
22.	Tanggal, bulan, tahun diisi berdasarkan pembuatan RKA - SKPD 2.2.1. 
23.	Formulir RKA - SKPD 2.2.1 ditandatangani oleh Kepala SKPD dengan mencantumkan  nama lengkap dan  NIP yang bersangkutan.
24.	Keterangan diisi dengan tanggal pembahasan formulir RKA - SKPD 2.2.1 oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah. Apabila terdapat catatan dari hasil pembahasan oleh tim anggaran pemerintah daerah untuk mendapatkan perhatian Kepala SKPD dicantumkan dalam baris catatan hasil pembahasan.
25.	Seluruh anggota tim anggaran pemeintah daerah menandatangani formulir RKA - SKPD 2.2.1 yang telah dibahas yang dilengkapi dengan nama, NIP dan jabatan.
26.	Apabila formulir RKA - SKPD 2.2.1 lebih dari satu halaman maka tanggal, bulan dan  tahun pembuatan, kolom tanda tangan dan nama lengkap Kepala SKPD, serta keterangan, tanggal pembahasan, catatan hasil pembahasan, nama, NIP, Jabatan dan tanda tangan Tim Anggaran Pemerintah Daerah ditempatkan pada halaman terakhir.
Selanjutnya setiap lembar RKA - SKPD 2.2.1 yang telah dibahas diparaf oleh setiap anggota Tim Anggaran Pemerintah Daerah.
27.	Formulir RKA - SKPD 2.2.1 merupakan input data untuk menyusun formulir RKA - SKPD dan RKA - SKPD 2.2.

E.	
FORMULIR RKA-SKPD 2.2
Halaman …..
RENCANA KERJA DAN ANGGARAN 
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	Formulir
RKA - SKPD  2.2	
Provinsi/Kabupaten/Kota …….
Tahun Anggaran …		
Urusan Pemerintahan	: x. xx.	.………………….	
Organisasi 	: x. xx. xx.	..………………….	
Rekapitulasi Anggaran Belanja Langsung Berdasarkan Program dan Kegiatan	
Kode	Uraian	Lokasi
Kegiatan	Target Kinerja
(Kuantitatif)	Jumlah	
Program	Kegiatan				Tahun n	Tahun
n+1	
					Belanja
Pegawai	Barang & Jasa	Modal	Jumlah		
1	2	3	4	5	6	7	8	9=6+7+8	10	
										
xx		Program ….								
	xx	Kegiatan ….								
	xx	Kegiatan ….								
	xx	dst ….								
										
xx		Program ….								
	xx	Kegiatan ….								
	xx	Kegiatan ….								
	xx	dst ….								
										
xx		Program ….								
	xx	Kegiatan ….								
	xx	Kegiatan ….								
										
xx		dst ….								
	xx	dst ….								
										
Jumlah						
												
														……..,tanggal………..	
															
														Kepala SKPD	
												
														(tanda tangan)	
												
														(nama lengkap)	
									                                      NIP.	

Cara Pengisian Formulir RKA - SKPD 2.2
Formulir RKA - SKPD 2.2 merupakan formulir rekapitulasi dari seluruh program dan kegiatan satuan kerja perangkat daerah yang dikutip dari setiap formulir RKA - SKPD 2.2.1 (Rincian Anggaran Belanja Langsung menurut Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah).
1.	Provinsi/kabupaten/kota diisi dengan nama provinsi/kabupaten/kota.
2.	Tahun anggaran diisi dengan tahun anggaran yang  direncanakan.
3.	Urusan Pemerintahan diisi dengan nomor kode urusan pemerintahan dan nama urusan pemerintahan daerah yang dilaksanakan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi SKPD.
4.	Organisasi diisi dengan nomor kode perangkat daerah dan nama satuan kerja perangkat daerah.
5.	Kolom 1  (kode program) diisi dengan nomor kode program.
6.	Kolom 2  (kode kegiatan) diisi dengan nomor kode kegiatan.
7.	Untuk nomor kode program dan kegiatan tersebut pada angka 5 dan 6 tersebut di atas disesuaikan  dengan kebutuhan  daerah. 
8.	Kolom 3 (uraian) diisi dengan uraian nama program yang selanjutnya diikuti dengan penjabaran uraian kegiatan untuk mendukung terlaksananya program dimaksud.
6.	Kolom 4  (lokasi kegiatan) diisi dengan nama lokasi atau tempat setiap kegiatan dilaksanakan. Lokasi atau tempat dimaksud dapat berupa  nama desa/kelurahan atau kecamatan.
7.	Kolom 5 (Target kinerja Kuantitatif) diisi dengan target capaian program dari masing-masing program dan target kinerja dari masing-masing kegiatan.
8.	Kolom 6 (Jumlah Tahun n belanja pegawai) diisi dengan jumlah belanja pegawai per program dan kegiatan yang akan dilaksanakan dalam tahun yang direncanakan. Jumlah belanja pegawai per program merupakan penjumlahan dari seluruh jumlah belanja pegawai per kegiatan yang termasuk dalam program dimaksud, sedangkan untuk jumlah belanja pegawai setiap kegiatan merupakan jumlah belanja pegawai untuk mendukung pelaksanaan masing-masing kegiatan.
9.	Kolom 7 (Jumlah Tahun n barang & jasa ) diisi dengan jumlah belanja barang dan  jasa per program dan kegiatan yang akan dilaksanakan dalam tahun yang direncanakan. Jumlah belanja barang dan  jasa per program merupakan penjumlahan dari seluruh jumlah belanja barang dan  jasa per kegiatan yang termasuk dalam program dimaksud, sedangkan untuk jumlah belanja barang dan  jasa setiap kegiatan merupakan jumlah belanja barang dan  jasa untuk mendukung pelaksanaan masing-masing kegiatan.
10.	Kolom 8 (Jumlah Tahun n modal) diisi dengan jumlah belanja modal per program dan kegiatan yang akan dilaksanakan dalam tahun yang direncanakan. Jumlah belanja modal per program merupakan penjumlahan dari seluruh jumlah belanja modal per kegiatan yang termasuk dalam program dimaksud, sedangkan untuk jumlah belanja modal setiap kegiatan merupakan jumlah belanja modal untuk mendukung pelaksanaan masing-masing kegiatan.
11.	Kolom 9 (Jumlah Tahun n) diisi dengan jumlah menurut program dan kegiatan yang akan dilaksanakan dalam tahun yang direncanakan. Jumlah program merupakan penjumlahan dari seluruh jumlah kegiatan yang termasuk dalam program dimaksud, sedangkan untuk jumlah setiap kegiatan merupakan penjumlahan dari seluruh jenis belanja untuk mendukung pelaksanaan masing-masing kegiatan.
12.	Kolom 10 (jumlah Tahun n+1) diisi dengan jumlah menurut program dan kegiatan yang akan dilaksanakan 1 tahun berikutnya dari tahun yang direncanakan. Kolom ini diisi apabila program dan kegiatan tersebut diselesaikan lebih dari satu tahun. Dalam hal program dan kegiatan tersebut dalam tahun yang direncanakan merupakan tahun terakhir maka kolom 10 tidak perlu diisi.
13.	Baris jumlah pada kolom 6,7,8,9 dan kolom 10 diisi dengan penjumlahan dari seluruh jumlah program yang tercantum dalam kolom 6,7,8,9 dan kolom 10.  
14.	Nama ibukota, bulan, tahun diisi berdasarkan pembuatan formulir RKA - SKPD 2.2, dengan mencantumkan nama jabatan Kepala SKPD.
15.	Formulir RKA - SKPD 2.2 ditandatangani oleh Kepala SKPD dengan mencantumkan nama lengkap dan nomor induk pegawai.
16.	Formulir  RKA - SKPD 2.2 dapat diperbanyak sesuai dengan kebutuhan.
17.	Apabila  formulir RKA - SKPD 2.2  lebih dari satu halaman, maka pada halaman–halaman berikutnya  cukup diisi mulai dari rekapitulasi anggaran belanja Langsung berdasarkan program dan kegiatan serta pengisian nama ibukota, bulan, tahun, nama jabatan, tandatangan Kepala SKPD ditempatkan pada halaman terakhir dan setiap halaman diberi nomor urut halaman.

Salinan sesuai dengan aslinya		MENTERI DALAM NEGERI,	
KEPALA BIRO HUKUM			
		
ttd

PERWIRA		H. MARDIYANTO