PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI 
NOMOR 68 TAHUN 2007
TENTANG
RENCANA KERJA DEPARTEMEN DALAM NEGERI TAHUN 2008

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI DALAM NEGERI,

Menimbang	:	a.	bahwa dalam rangka pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah dan Surat Edaran Menteri Keuangan Nomor SE-790/MK.02/2007 tanggal 30 Oktober 2007 tentang Pagu Definitif Kementerian Negara/Lembaga Tahun 2008, perlu disusun Rencana Kerja Departemen Dalam Negeri sesuai tugas dan fungsi Departemen Dalam Negeri;
b.	berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Rencana Kerja Departemen Dalam Negeri;

Mengingat	:	1.	Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara   (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287);
2.	Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3.	Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negera Republik Indonesia Nomor 4400);
4.	Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5.	Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
7.	Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
8.	Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4405);
9.	Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2004 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negera/Lembaga (Lembaga Negera Tahun 2004 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4406);
10.	Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2004-2009;
11.	Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2007 tentang Rencana Kerja Pemerintah 2008;
12.	Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 2003 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Dalam Negeri;
13.	Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 164 Tahun 2004 tentang Organisasi Subbagian, Seksi dan Subbidang di Lingkungan Departemen Dalam Negeri;
14.	Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2005 tentang Rencana Strategis Departemen Dalam Negeri Tahun 2005-2009;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan	:	PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI TENTANG RENCANA KERJA DEPARTEMEN DALAM NEGERI TAHUN 2008.

Pasal 1
1.	Rencana Kerja Departemen Dalam Negeri Tahun 2008, yang selanjutnya disebut Renja Depdagri, adalah dokumen perencanaan pembangunan Departemen Dalam Negeri untuk periode 1 (satu) tahun, yaitu tahun 2008.
2.	Komponen adalah Sekretariat Jenderal, Inspektorat Jenderal, Direktorat Jenderal, dan Badan di lingkungan Departemen Dalam Negeri, serta Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN).

Pasal 2
(1)	Renja Depdagri disusun sesuai dengan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2008 dan Renstra Depdagri Tahun 2005-2009, dimulai pada tanggal 1 Januari 2008 dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2008.
(2)	Renja Depdagri meliputi uraian tentang Permasalahan, Tantangan, Arah Kebijakan, Program, Kegiatan Pokok, Rincian Kegiatan, dan Pagu Anggaran per Komponen.
(3)	Renja Depdagri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dimuat dalam Buku I dan Buku II dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 3
Komponen wajib melaksanakan Program dan Kegiatan yangtertuang dalam Renja Depdagri sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Pasal 4
(1)	Pimpinan Komponen wajib melakukan pemantauan dan pengawasan atas pelaksanaan Renja Depdagri serta melakukan evaluasi sesuai bidang tugasnya.
(2)	Pimpinan Komponen wajib menyusun laporan pemantauan dalam bentuk laporan triwulanan dan tahunan atas pelaksanaan Renja Depdagri sesuai peraturan perundangan.

Pasal 5
Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta 
pada tanggal 5 Desember 2007
MENTERI DALAM NEGERI,
ttd.
H. MARDIYANTO