PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI 
NOMOR 78 TAHUN 2007
TENTANG
PERUBAHAN KEENAM ATAS PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 15 TAHUN 2007 TENTANG PENGHITUNGAN DASAR PENGENAAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DAN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR YANG BELUM TERCANTUM DALAM PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 9 TAHUN 2007 TENTANG PENGHITUNGAN DASAR PENGENAAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR
DAN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR TAHUN 2007

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

MENTERI DALAM NEGERI,

Menimbang	:	a.	bahwa dengan adanya kendaraan bermotor yang belum tercantum dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2007 tentang Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Yang Belum Tercantum Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2007 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2007 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2007 maka perlu dilakukan perubahan terhadap Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2007 tentang Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Yang Belum Tercantum Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2007 tentang Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Tahun 2007;
b.	bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Perubahan Keenam Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2007 tentang Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Yang Belum Tercantum Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2007 tentang Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Tahun 2007;

Mengingat	:	1.	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3480);
2.	Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
3.	Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
4.	Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5.	Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1993 tentang Kendaraan dan Pengemudi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3530);
6.	Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4138);
7.	Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 2003 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Dalam Negeri;
8.	Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2007 tentang Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Tahun 2007;
9.	Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2007 tentang Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Yang Belum Tercantum Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2007 tentang Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Tahun 2007 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2007 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2007;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan	:	PERUBAHAN KEENAM ATAS PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 15 TAHUN 2007 TENTANG PENGHITUNGAN DASAR PENGENAAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DAN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR YANG BELUM TERCANTUM DALAM PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 9 TAHUN 2007 TENTANG PENGHITUNGAN DASAR PENGENAAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DAN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR TAHUN 2007.

Pasal I
Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2007 tentang Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Yang Belum Tercantum Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2007 tentang Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Tahun 2007 sebagaimana telah diubah kelima dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2007 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2007 diubah dengan menambah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Menteri ini.
Pasal II 
Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 27 Desember 2007
MENTERI DALAM NEGERI,
ttd 
H. MARDIYANTO

DASAR PENGENAAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DAN BEA BALIK NAMA KENDARMN BERMOTOR
TAHUN 2007
NO	KODING	JENIS/MEREK	TYPE	TAHUN PEMBUATAN	N1LAI JUAL KENDARAAN BERMOTOR
	BOBOT	DASAR PENGENAAN PKB
	
1	2	3	4	5	6	7	8	

I

MOBIL PENUMPANG - SEDAN

	

	
1
	101489 01449
	LEXUS
	LS 460 A/T (USF40R-AEZGHW)
	2007
	1,347,000,000
	1.00
	1,347,000,000
	
2
	101381 64449
	TOYOTA
	COROLLA ALTIS 1.8J M/T (ZZE142R-GEMDKD)
	2007
	193,000,000
	1.00
	193,000,000
	
3
	101381 64549
	TOYOTA
	COROLLA ALTIS 1.8G A/T (ZZE142R-GEPGKD)
	2007
	207,000,000
	1.00
	207,000,000
	
4
	101381 64649
	TOYOTA
	COROLLA ALTIS 1.8V A/T (ZZE142R-GEPVKD)
	2007
	237,000,000
	1.00
	237,000,000	
5
	101047 01415
	BENTLEY
	CONTINENTAL GT
	2006
	2,070,000,000
	1.00
	2,070,000,000
	
6
	10111402230
	FERRARI
	599
	2006
	2,530,000,000
	1.00
	2,530,000,000
	
7
	101255 40732
	MERCEDES BENZ
	S350
	2005
	1,121,000,000
	1.00
	1,121,000,000
	
8
	101305 03332
	PORSCHE
	911 S SEMI AUTOMATIC
	2006
	1,275,000,000
	1.00
	1,275,000,000
	
II
	
	MOBIL PENUMPANG - JEEP

	

	
1
	102305 03232
	PORSCHE
	CAYENNE TURBO 4.8 A/T
	2007
	1,853,000,000
	1.00
	1,853,000,000
	
2
	102229 10915
	LAND ROVER
	DISCOVERY 2.7 D
	2007
	660,000,000
	1.00
	660,000,000
	
3
	102229 11015
	LAND ROVER
	RANGE ROVER 4.2
	2007
	932,000,000
	1.00
	932,000,000	
III
	
	MOBIL PENUMPANG - MINIBUS

	

	
1
	103284 66549
	NISSAN
	UVINA 1.5 (4X2) A/T
	2007
	108,000,000
	1.00
	108,000,000
	
2
	103284 66649
	NISSAN
	LIVINA 1.5 (4X2) M/T
	2007
	102,000,000
	1.00
	102,000,000
	
3
	103261 78149
	MITSUBISHI
	MAVEN GLX (4x2) M/T (AKSESORI BARU)
	2007
	88,000,000
	1.00
	88,000,000
	
4
	103261 78249
	MITSUBISHI
	MAVEN GLS (4x2) M/T (AKSESORI BARU)
	2007
	102,000,000
	1.00
	102,000,000	
5
	03381 64749
	TOYOTA
	YARIS 1.5J A/T
	2007
	111,000,000
	1.00
	111,000,000
	
6
	03381 64849
	TOYOTA
	YARIS 1.5J M/T
	2007
	103,000,000
	1.00
	103,000,000
	
IV
	
	MOBIL BARANG/BEBAN - PICK UP

	

	
1
	01261 78349
	MITSUBISHI
	STRADA CR 2.5L GLS-NT (4X4) M/T DOUBLE CABIN
	2007
	208,000,000
	1.30
	270,400,000
	
V
		SEPEDA MOTOR RODA DUA

	

	
1
	01224 04175
	KYMCO
	KA 22 SF A/T
	2007
	6,200,000
	1.00
	6,200,000
	
VI
	
	SEPEDA MOTOR RODA TIGA

	

	
1
	02599 00225
	MINERVA
	MX 150-3
	2007
	9,000,000
	1.00
	9,000,000

MENTERI DALAM NEGERI,
ltd H. MARDIYANTO
slinya