PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI
NOMOR   32 TAHUN 2008
TENTANG
PEDOMAN PENYUSUNAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2009

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

MENTERI DALAM NEGERI,

Menimbang	:	bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 34 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2009;

Mengingat	:	1.	Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang  Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2.	Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3455);
3.	Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4.	Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5.	Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik   Indonesia   Tahun   2008   Nomor   59,   Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6.	Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Penmbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7.	Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8.	Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9.	Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
10.	Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 2003 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Dalam Negeri;
11.	Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan	:	PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2009.

Pasal 1
Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan :
1.	Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD, adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan peraturan daerah.
2.	Pedoman Penyusunan APBD adalah pokok-pokok kebijakan yang harus diperhatikan dan dipedomani oleh pemerintah daerah dalam penyusunan dan penetapan APBD.
3.	Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota.
4.	Kepala Daerah adalah Gubernur dan Bupati/Walikota.

Pasal 2
(1) Pedoman penyusunan APBD Tahun Anggaran 2009, meliputi:
a.	sinkronisasi kebijakan Pemerintah dengan Pemerintah Daerah;
b.	pokok-pokok kebijakan penyusunan APBD;
c.	teknis penyusunan APBD; dan 
d.	hal-hal khusus lainnya.
(2)	Uraian pedoman penyusunan APBD Tahun Anggaran 2009 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran Peraturan Menteri ini.

Pasal 3
Semua peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penyusunan APBD sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri ini tetap dinyatakan berlaku untuk penyusunan APBD Tahun Anggaran 2009.

Pasal 4
Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal  16 - 6 - 2008
MENTERI DALAM NEGERI,
ttd.
H. MARDIYANTO

LAMPIRAN	: 	PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI
NOMOR	:	32 TAHUN 2008 
TANGGAL 	:	16 - 6 - 2008

PEDOMAN PENYUSUNAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2009

I.	SINKRONISASI KEBIJAKAN PEMERINTAH DENGAN PEMERINTAH DAERAH

Dalam rangka mencapai tujuan nasional diperlukan sinkronisasi kebijakan pemerintah dengan pemerintah daerah melalui kesamaan persepsi terhadap berbagai persoalan dan program pembangunan daerah dalam kerangka pembangunan yang berkesinambungan. Untuk itu, beberapa hal yang perlu diperhatikan oleh pemerintah daerah dalam penyusunan APBD Tahun Anggaran 2009 antara lain :
1.  Perkembangan  pembangunan  sampai  tahun  2007  dan  perkiraan  tahun 2008 menunjukkan adanya berbagai tantangan/hambatan dan permasalahan pokok yang akan dihadapi pada tahun 2009 yakni masih tingginya angka pengangguran terbuka, besarnya jumlah penduduk miskin, pemenuhan kebutuhan energi yang masih terkendala, kualitas pendidikan dan kesehatan masyarakat yang masih rendah, kurangnya dukungan mfrastruktur pedesaan sesuai standar pelayanan minimum, upaya stabilisasi harga dan pengamanan pasokan bahan pokok yang belum memadai dan upaya mendorong daya saing sektor riil, pertanian dan komoditas ekspor yang masih terbatas, kesejahteraan Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang masih terbatas, peningkatan penataan kelembagaan, ketatalaksanaan dan pengawasan aparatur negara yang rendah, perlunya antisipasi terhadap pelaksanaan pemilihan umum dan upaya pemantapan stabilitas politik dan keamanan dalam negeri.
2.	Berdasarkan tantangan dan permasalahan tersebut di atas,  pada tahun 2009 Pemerintah menetapkan 3 (tiga) prioritas pembangunan nasional sebagaimana tertuang dalam RKP tahun 2009, yaitu 1) peningkatan pelayanan dasar dan pembangunan perdesaan; 2) percepatan pertumbuhan yang berkualitas dengan memperkuat daya tahan ekonomi yang didukung oleh pembangunan pertanian, infrastruktur dan energi; 3) peningkatan upaya anti korupsi, reformasi birokrasi, serta pemantapan demokrasi dan keamanan dalam negeri.
3.	Proses sinkronisasi perencanaan dan penganggaran antara pemerintah dengan pemerintah daerah diwujudkan melalui integrasi program dan kegiatan pembangunan dalam menghadapi permasalahan dan tantangan global dan nasional yang disesuaikan dengan dinamika kebutuhan dan karakteristik di masing-masing daerah, sehingga implementasi pembangunan nasional dan daerah dapat berjalan secara optimal, terpadu dan berkesinambungan.
4.	Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2009 perlu disesuaikan dengan prakiraan asumsi ekonomi makro untuk APBN 2009 antara lain; pertumbuhan ekonomi sebesar 6,6 persen, laju inflasi sebesar 6,0 persen, angka pengangguran terbuka dan persentase penduduk miskin diturunkan sampai dengan 6,5-7,5 persen dari angkatan kerja, persentase penduduk miskin ditekan sampai kisaran 10-11 persen pada akhir tahun 2009. Selain itu, Daerah juga diminta mempertimbangkan perkiraan kondisi keuangan negara tahun 2009 akan mengalami defisit APBN sebesar 1,7-1,9 persen dari PDB, penerimaan pajak sebesar 13,8-14,1 persen dari PDB, dan stok hutang pemerintah sebesar 32,0-34,0 persen dari PDB. Dengan demikian, pemerintah daerah harus semakin berhati-hati dalam mengefektifkan pemanfaatan sumber-sumber penerimaan daerah dan lebih mengutamakan untuk program-program yang terkait dengan upaya pemberdayaan masyarakat, pertumbuhan ekonomi daerah dan pembangunan infrastruktur dasar guna peningkatan kesejahteraan masyarakat.
5.	Terkait dengan optimalisasi penetapan program, kegiatan dan pendanaan pembangunan di daerah perlu dilakukan penyelarasan sasaran program dan kegiatan dekonsentrasi, tugas pembantuan dan desentralisasi, sehingga diharapkan bobot alokasi APBD betul-betul dapat difokuskan untuk urusan yang menjadi kewenangannya dan membatasi penggunaan APBD untuk mendanai program dan kegiatan di luar kewenangannya. Selain itu, diupayakan agar alokasi anggaran dekonsentrasi dan tugas pembantuan serta DAK betul-betul mencerminkan prioritas pembangunan nasional yang sangat dibutuhkan daerah. Untuk itu, perlu dibangun komunikasi dan koordinasi intensif oleh pemerintah daerah secara proaktif.
6.	Dalam rangka optimalisasi pencapaian sasaran pembangunan sesuai prioritas nasional dalam kerangka desentralisasi melalui Dana Alokasi Khusus (DAK), hibah dan/atau pinjaman/hibah luar negeri, masing-masing pemerintah daerah mengalokasikan dana pendamping dalam APBD sesuai dengan kriteria dan ketentuan yang dipersyaratkan. Beberapa program prioritas nasional yang akan dialokasikan melalui DAK antara lain bidang pendidikan, kesehatan, kependudukan, infrastruktur jalan, Infrastruktur irigasi, infrastruktur air minum dan penyehatan lingkungan, pertanian, kelautan dan perikanan, prasarana pemerintahan daerah, lingkungan hidup, kehutanan, perhubungan, sarana dan prasarana perdesaan.
7.	Sinkronisasi kebijakan pemerintah dengan pemerintah daerah supaya dilakukan dengan mempedomani pembagian urusan pemerintahan antara pemerintah, pemerintahan daerah provinsi, dan pemerintahan daerah kabupaten/kota sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007.

II.	POKOK-POKOK KEBIJAKAN PENYUSUNAN APBD

Pokok-pokok kebijakan yang perlu mendapat perhatian pemerintah daerah dalam penyusunan APBD Tahun Anggaran 2009 terkait dengan kebijakan pendapatan daerah, kebijakan belanja daerah serta kebijakan penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan daerah, sebagai berikut:
1.	Pendapatan Daerah
a.	Pendapatan Asli Daerah (PAD)
1)	Dalam merencanakan target PAD supaya mempertimbangkan realisasi penerimaan tahun lalu, potensi, dan asumsi pertumbuhan ekonomi yang dapat mempengaruhi masing-masing jenis penerimaan daerah;
2)	Dalam upaya peningkatan PAD, agar tidak menetapkan kebijakan yang memberatkan dunia usaha dan masyarakat. Upaya tersebut dapat ditempuh melalui penyederhanaan sistem dan prosedur administrasi pemungutan pajak dan retribusi daerah, meningkatkan ketaatan wajib pajak dan pembayar retribusi daerah serta meningkatkan pengendalian dan pengawasan atas pemungutan PAD yang diikuti dengan peningkatan kualitas, kemudahan, ketepatan dan kecepatan pelayanan.
3)	Dalam menganggarkan rencana pendapatan daerah dari hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, hendaknya rasional dibandingkan dengan nilai kekayaan daerah yang disertakan, serta memperhatikan fungsi penyertaan modal tersebut. Selain itu, pemerintah daerah supaya mendayagunakan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan dan belum dimanfaatkan, untuk dikelola atau dikerjasamakan dengan pihak ketiga dalam rangka meningkatkan PAD;
4)	Komisi, rabat, potongan atau penerimaan lain dengan nama dan dalam bentuk apapun yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat dari penjualan, tukar menukar, asuransi dan/atau pengadaan barang dan jasa termasuk penerimaan bunga, jasa giro atau penerimaan lain sebagai akibat penyimpanan dana pada bank serta penerimaan dari hasil penggunaan kekayaaan daerah yang tidak dipisahkan, merupakan PAD;
5)	Dalam hal daerah telah membentuk Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) seperti Rumah Sakit Umum Daerah, maka penerimaan rumah sakit tersebut dicantumkan dalam APBD sebagai jenis pendapatan Lain-lain PAD Yang Sah.
b.	Dana Perimbangan
Dalam rangka pelaksanaan desentralisasi penyelenggaraan pemerintahan daerah, kepada Daerah diberikan dana perimbangan melalui APBN yang bersifat transfer dengan prinsip money follows function. Salah satu tujuan pemberian dana perimbangan tersebut adalah untuk mengurangi k'esenjangan fiskal antara pemerintah dengan daerah dan antar daerah, serta meningkatkan kapasitas daerah dalam menggali potensi ekonomi daerah.
Untuk penganggaran pendapatan yang bersumber dari dana perimbangan dalam APBD Tahun Anggaran 2009, perlu memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
1) 	Mengingat proses penyusunan APBD sudah dimulai sejak bulan Juni 2008 sedangkan penetapan pagu definitif dana perimbangan tahun anggaran 2009 direncanakan sekitar bulan Oktober 2008, maka pencantuman pagu dana perimbangan dalam penyusunan APBD Tahun Anggaran 2009 supaya melakukan proyeksi anggaran atas dasar alokasi definitif dana perimbangan Tahun Anggaran 2008;
2)  Bagi Daerah yang tidak menerima alokasi DAU karena memiliki celah fiskal negatif dan nilai negatif sama atau lebih besar dari alokasi dasar berdasarkan penerapan formula murni DAU, maka untuk menjamin terpenuhinya kebutuhan belanja pegawai yang meliputi gaji pokok dan tunjangan PNSD, supaya mengalokasikan dana untuk gaji pokok dan tunjangan PNSD dalam APBD Tahun Anggaran 2009, termasuk untuk kenaikan gaji pokok PNSD dan gaji bulan ke-13, yang bersumber dari pendapatan daerah antara lain PAD, DBH Pajak dan DBH SDA dan/atau penerimaan pembiayaan dari SiLPA Tahun Lalu.
c.	Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah
1)	Pemerintah Kabupaten/Kota dalam menetapkan pendapatan bagi hasil yang diterirna dari provinsi pada Tahun Anggaran 2009 agar menggunakan pagu Tahun Anggaran 2008. Sedangkan bagian pemerintah kabupaten/kota yang belum direalisasikan oleh pemerintah provinsi akibat pelampauan target Tahun Anggaran 2008 agar ditampung dalam Perubahan APBD Tahun Anggaran 2009;
2)	Pencantuman rencana penerimaan hibah berupa uang dalam APBD Tahun Anggaran 2009 didasarkan atas Naskah Perjanjian Hibah (NPH);
d.	Bagi daerah yang belum menganggarkan pendapatan yang bersumber dari dana alokasi umum, dana bagi hasil, hibah, dana darurat, dan sumbangan pihak ketiga pada Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD) supaya dalam penyusunan APBD Tahun Anggaran 2009 dianggarkan pada SKPKD.

2.	Belanja Daerah
Belanja daerah disusun dengan pendekatan prestasi kerja yang berorientasi pada pencapaian hasil dari input yang direncanakan, oleh karena itu dalam penyusunan APBD Tahun Anggaran 2009 supaya mengutamakan pada pencapaian hasil melalui program dan kegiatan (Belanja Langsung) dari pada Belanja Tidak Langsung.
a.	Belanja Tidak Langsung, meliputi:
1)	Belanja Pegawai
a)	Untuk mengantisipasi adanya kenaikan gaji berkala, tunjangan keluarga, mutasi dan penambahan PNSD agar diperhitungkan acress yang besarnya dibatasi maksimum 2,5% dari jumlah belanja pegawai (gaji pokok dan tunjangan);
b)	Besarnya penganggaran gaji pokok dan tunjangan PNSD agar disesuaikan dengan hasil rekonsiliasi jumlah pegawai dan belanja pegawai yang sudah dilakukan dimasing-masing daerah dalam rangka perhitungan DAU Tahun Anggaran 2009 dan memperhitungkan rencana kenaikan gaji pokok dan tunjangan PNSD yang ditetapkan pemerintah;
c)	Untuk mengantisipasi pengangkatan CPNSD, pemerintah daerah menganggarkan belanja pegawai dalam APBD sesuai dengan kebutuhan pengangkatan CPNSD dan formasi pegawai tahun 2009;
d)	Dalam merencanakan anggaran tambahan penghasilan hanya diperkenankan untuk PNSD/CPNSD dengan pertimbangan beban kerja, tempat bertugas, kondisi kerja, kelangkaan profesi, prestasi kerja, dan/atau pertimbangan obyektif lainnya, yang kriteria dan besarannya ditetapkan dengan peraturan kepala daerah.
e)	Apabila Daerah telah menganggarkan tambahan penghasilan dalam bentuk uang makan, tidak diperkenankan menganggarkan
f)	Dalarn rangka efektifitas dan efisiensi pemanfaatan biaya pemungutan pajak daerah, pemerintah daerah dalam menganggarkan biaya pemungutan pajak daerah didasarkan atas rencana kebutuhan riil bagi aparat terkait dalam pemungutan pajak daerah dan jumlahnya dibatasi paling tinggi sebesar 5% dari target penerimaan pajak daerah Tahun Anggaran 2009.
2)	Penyediaan anggaran untuk penyelenggaraan asuransi kesehatan agar berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2003 tentang Subsidi dan luran Pemerintah Dalam Penyelenggaraan Asuransi Kesehatan bagi Pegawai Negeri Sipil dan Penerima Pensiun serta Keputusan Bersama Menteri Kesehatan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 616.A/MENKES/ SKB/VI/2004 Nomor 155A Tahun 2004 tentang Tarif Pelayanan Kesehatan bagi Peserta PT. Askes (Persero) dan Anggota Keluarganya di Puskesmas dan di Rumah Sakit Daerah. Sedangkan untuk asuransi jiwa bagi PNSD atau yang sejenis tidak diperkenankan dianggarkan dalam APBD.
3)	Penganggaran penghasilan dan penerimaan lain Pimpinan dan Anggota DPRD serta belanja penunjang kegiatan harus didasarkan pada :
a)	Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007;
b)	Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah, Penganggaran dan Pertanggungjawaban Penggunaan Belanja Penunjang Operasional Pimpinan DPRD serta Tata Cara Pengembalian Tunjangan Komunikasi Intensif dan Dana Operasional.
4)	Belanja Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah mempedomani ketentuan sebagai berikut:
a)	Penganggaran belanja kepala daerah dan wakil kepala daerah didasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.
b)	Biaya penunjang Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 yang semula tertulis "Biaya Penunjang Operasional Kepala Daerah Kabupaten/Kota" termasuk didalamnya "Biaya Penunjang Operasional Wakil Kepala Daerah Kabupaten/Kota".
5)	Belanja Bunga
Bagi daerah yang belum menyelesaikan kewajiban pembayaran bunga pinjaman jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang supaya segera diselesaikan dan dianggarkan dalam APBD Tahun Anggaran 2009.
6)	Belanja Subsidi
Pemberian Subsidi hanya diperuntukkan kepada perusahaan/ lembaga tertentu yang bertujuan untuk membantu biaya produksi agar harga jual produksi/jasa yang dihasilkan dapat terjangkau oleh masyarakat seperti subsidi air bersih, pelayanan listrik desa dan kebutuhan pokok masyarakat lainnya. Dalam menetapkan belanja subsidi, pemerintah daerah hendaknya melakukan pengkajian terlebih dahulu sehingga pemberian subsidi dapat tepat sasaran.
7)	Belanja Hibah
a)	Pemberian hibah untuk mendukung fungsi penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dilakukan oleh pemerintah (instansi vertikal seperti TMMD dan KPUD), semi pemerintah (seperti PMI, KONI, Pramuka, KORPRI, dan PKK), pemerintah daerah lainnya, perusahaan daerah, serta masyarakat dan organisasi kemasyarakatan, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, dapat dianggarkan dalam APBD;
b)	Dalam menentukan organisasi atau lembaga yang akan diberikan hibah agar dilakukan secara selektif dan rasional dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah;
c)	Dalam rangka akuntabilitas penggunaan hibah kepada pemerintah, pemerintah daerah lainnya, perusahaan daerah, organisasi masyarakat dan masyarakat, agar pemberian hibah dilengkapi dengan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) antara pemerintah daerah dengan penerima hibah serta kewajiban penerima hibah mempertanggung-jawabkan penggunaan dana yang diterima, sebagaimana ditetapkan dalam Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor: 900/2677/SJ tanggal 8 Nopember 2007 tentang Hibah dan Bantuan Daerah;
d)	Khusus pemberian hibah kepada daerah otonom baru (daerah pemekaran) dapat dianggarkan oleh daerah induk dalam belanja hibah sepanjang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan seperti hibah provinsi/kabupaten/kota induk kepada daerah pemekaran;
8)	Belanja Bantuan Sosial
a)	Dalam rangka meningkatkan kualitas kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat, pemerintah daerah dapat memberikan bantuan sosial kepada kelompok/anggota masyarakat namun tetap dilakukan secara selektif/tidak mengikat dan jumlahnya dibatasi;
b)	Untuk penganggaran bantuan keuangan kepada partai politik agar mengacu pada peraturan perundang-undangan yang terkait dengan pemberian bantuan keuangan kepada partai politik.
9) 	Belanja Bagi Hasil
Untuk menganggarkan dana bagi hasil yang bersumber dari pendapatan provinsi kepada kabupaten/kota atau pendapatan kabupaten/kota kepada pemerintah desa atau pendapatan pemerintah daerah tertentu kepada pemerintah daerah lainnya disesuaikan dengan rencana pendapatan pada Tahun Anggaran 2009, sedangkan pelampauan target Tahun Anggaran 2008 yang belum direalisasikan kepada pemerintah daerah yang menjadi hak kabupaten/kota atau pemerintah desa ditampung dalam Perubahan APBD Tahun Anggaran 2009.
10) Belanja Bantuan Keuangari
a)	Pemerintah provinsi dalam menganggarkan bantuan keuangan kepada pemerintah kabupaten/kota yang bersifat umum didasarkan pada pertimbangan untuk mengatasi kesenjangan fiskal;
b)	Selain bantuan keuangan yang bersifat umum pemerintah provinsi dapat memberikan bantuan keuangan yang bersifat khusus untuk membantu capaian program prioritas pemerintah provinsi yang dilaksanakan sesuai urusan yang menjadi kewenangan pemerintah kabupaten/kota seperti pembangunan sarana pendidikan dan kesehatan;
c)	Bagian dari dana perimbangan yang diterima oleh kabupaten/kota untuk desa dapat diberikan bantuan keuangan bersifat umum paling sedikit 10% yang pembagiannya untuk setiap desa dilakukan secara proporsional yang merupakan alokasi dana desa (ADD) sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 68 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa.
d)	Bantuan keuangan yang bersifat khusus dari pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota kepada pemerintah desa diarahkan untuk percepatan atau akselerasi pembangunan desa.
11)	Belanja Tidak Terduga
Dalam penetapan anggaran belanja tidak terduga agar dilakukan secara rasional dengan mempertimbangkan realisasi Tahun Anggaran 2008 dan estimasi kegiatan-kegiatan yang sifatnya tidak dapat diprediksi, diluar kendali dan pengaruh pemerintah daerah, serta tidak biasa/tanggap darurat, yang tidak diharapkan berulang dan belum tertampung dalam bentuk program dan kegiatan pada Tahun Anggaran 2009.
b.	Belanja Langsung.
Berkaitan dengan penganggaran belanja langsung dalam rangka melaksanakan program dan kegiatan pemerintah daerah Tahun Anggaran 2009, perlu memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
1)	Dalam merencanakan alokasi belanja untuk setiap kegiatan harus dilakukan analisis kewajaran biaya yang dikaitkan dengan output yang dihasilkan dari satu kegiatan. Oleh karena itu, untuk menghindari adanya pemborosan, program dan kegiatan yang direncanakan didasarkan pada kebutuhan riil.
2)	Terhadap kegiatan pembangunan yang bersifat fisik, proporsi belanja modal diupayakan lebih besar dibanding dengan belanja pegawai atau belanja barang dan jasa. Untuk itu, perlu diberikan batasan jumlah belanja pegawai dan belanja barang dan jasa yang terkait dengan pelaksanaan kegiatan pembangunan fisik dan diatur dalam peraturan kepala daerah.
3)	Belanja Pegawai
a)	Penganggaran honorarium bagi PNSD supaya dibatasi frekuensinya sesuai dengan kewajaran beban tugas PNSD yang bersangkutan. Dasar penghitungan besaran honorarium disesuaikan dengan standar yang ditetapkan dengan keputusan kepala daerah.
b)	Penganggaran honorarium Non PNSD hanya dapat disediakan bagi pegawai tidak tetap yang benar-benar memiliki peranan dan kontribusi serta yang terkait langsung dengan kelancaran pelaksanaan kegiatan di masing-masing SKPD termasuk narasumber/tenaga ahli di luar instansi pemerintah.
4)	Belanja Barang dan Jasa
a)	Bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007, pada jenis belanja barang/jasa ditambahkan obyek belanja pemeliharaan, jasa konsultansi, dan lain-lain pengadaan barang/jasa, dan belanja lainnya yang sejenis. Oleh karena itu pemerintah daerah dalam penyusunan APBD Tahun Anggaran 2009 dapat menampung obyek belanja dimaksud.
b)	Dalam menetapkan jumlah anggaran untuk belanja barang pakai habis agar disesuaikan dengan kebutuhan riil dan dikurangi dengan sisa barang persediaan Tahun Anggaran 2008. Untuk menghitung kebutuhan riil disesuaikan dengan pelaksanaan tugas dan fungsi SKPD, dengan mempertimbangkan jumlah pegawai dan volume pekerjaan;
c)	Untuk menghindari akumulasi tunggakan pemerintah daerah kepada Perusahaan Listrik Negara (PLN) dan dalam rangka menjamin keberlangsungan ketersediaan energi, agar pemerintah daerah yang mempunyai tunggakan PLN segera menyelesaikan tunggakan tersebut dalam Tahun Anggaran 2009;
d)	Dalam menetapkan anggaran untuk pengadaan barang inventans agar dilakukan secara selektif sesuai kebutuhan masing-masing SKPD. Oleh karena itu sebelum merencanakan anggaran terlebih dahulu dilakukan evaluasi dan pengkajian terhadap barang-barang inventaris yang tersedia baik dari segi kondisi maupun umur ekonomisnya;
e)	Penganggaran belanja perjalanan dinas daerah, baik perjalanan dinas luar negeri maupun perjalanan dinas dalam negeri agar dilakukan secara selektif, frekuensi dan jumlah harinya dibatasi;
f)	Untuk perjalanan dinas dalam rangka kunjungan kerja dan studi banding dilakukan secara selektif dan hanya diperkenankan apabila terkait dengan upaya pengkayaan wawasan dan substansi kebijakan daerah yang sedang dirumuskan pemerintah daerah dan dilengkapi dengan laporan hasil kunjungan kerja dan studi banding dimaksud;
g)	Penganggaran untuk penyelenggaraan rapat-rapat yang dilaksanakan di luar kantor, workshop, seminar dan lokakarya agar dikurangi frekuensinya;
h)	Penganggaran untuk menghadiri pelatihan terkait dengan peningkatan SDM hanya diperkenankan untuk pelatihan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah atau lembaga non pemerintah yang bekerjasama dan/atau direkomendasikan oleh departemen terkait;
i)	Dalam merencanakan belanja pemeliharaan barang inventaris kantor disesuaikan dengan kondisi fisik barang yang akan dipelihara dan lebih    diprioritaskan untuk mempertahankan kembali fungsi barang inventaris yang bersangkutan; 
j)  Daerah dapat menganggarkan pemberian hadiah dalam bentuk uang dan/atau barang kepada kelompok masyarakat dan/atau perorangan yang berprestasi terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan daerah, baik yang diperoleh melalui lomba antara lain lomba desa/kelurahan, kelompok masyarakat atau perorangan yang berprestasi dalam pelatihan.
5) 	Belanja Modal
	Dengan ditetapkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007, maka untuk penganggaran belanja modal tidak hanya sebesar harga beli/bangun aset tetapi harus ditambah seluruh belanja yang terkait dengan pengadaan/pembangunan aset sampai aset tersebut siap digunakan.

3.	Pembiayaan Daerah
a.	Dalam rangka menutup defisit anggaran, pemerintah daerah dapat melakukan pinjaman daerah, yang bersumber dari pemerintah, pemerintah daerah lain, lembaga keuangan bank, lembaga keuangan bukan bank dan masyarakat (obligasi daerah). Pencantuman jumlah pinjaman dalam APBD harus didasarkan pada keputusan kepala daerah atas persetujuan DPRD yang telah mendapatkan persetujuan Menteri Keuangan berdasarkan pertimbangan Menteri Dalam Negeri. 
b.	Penerimaan pinjaman daerah yang dianggarkan agar disesuaikan dengan rencana penarikan pinjaman dalam tahun anggaran 2009 dan disesuaikan kembali dengan perjanjian pinjaman serta batas maksimal defisit APBD tahun anggaran 2009 yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan.

III.	TEKNIS PENYUSUNAN APBD
Dengan ditetapkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007, maka beberapa hal yang perlu mendapatkan perhatian pemerintah daerah dalam menyusun APBD Tahun Anggaran 2009 sebagai berikut:
1.	Substansi KUA dilakukan penyederhanaan yang hanya mencakup hal-hal yang sifatnya kebijakan umum yang tidak menjelaskan hal-hal yang bersifat teknis dan detail. Substansi KUA antara lain :
a.	penjelasan ringkas mengenai kondisi ekonomi makro daerah meliputi perkembangan indikator ekonomi makro daerah pada tahun sebelumnya dan rencana ekonomi makro pada tahun perencanaan (tahun 2009).
b.	asumsi-asumsi dasar dalam penyusunan RAPED Tahun Anggaran 2009 meliputi laju inflasi, pertumbuhan PDRB, dan asumsi makro lainnya seperti kenaikan harga BBM dan gaji PNSD;
c.	kebijakan pendapatan daerah menginformasikan total rencana pendapatan pada Tahun Anggaran 2009 meliputi jumlah PAD, Dana Perimbangan dan Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah serta strategi untuk mencapainya;
d.	kebijakan belanja daerah menginformasikan total rencana belanja daerah pada Tahun Anggaran 2009, dan langkah-langkah optimalisasi pelaksanaannya yang disusun secara terintegrasi dengan kebijakan dan prioritas pembangunan nasional yang akan dilaksanakan di daerah;
e.	kebijakan pembiayaan daerah dalam rangka menutupi defisit belanja daerah atau memanfaatkan surplus APBD.
2.	Substansi PPAS tidak lagi menguraikan secara detail mengenai daftar program dan kegiatan setiap SKPD dan pagu anggaran definitif sampai dengan jenis belanja yang akan dilaksanakan pada tahun 2009, tetapi lebih disederhanakan yaitu menginformasikan prioritas pembangunan daerah dikaitkan dengan sasaran yang ingin dicapai, SKPD yang akan melaksanakan, dan program yang prioritas. Demikian juga menginformasikan plafon anggaran sementara berdasarkan urusan dan SKPD, plafon anggaran sementara berdasarkan program dan kegiatan, sehingga penetapan pagu definitif diperoleh setelah peraturan daerah tentang APBD ditetapkan.
3.	Dalam rangka percepatan pembahasan KUA dan PPAS, kepala daerah menyampaikan KUA dan PPAS kepada DPRD dalam waktu yang bersamaan. Hasil pembahasan kedua dokumen tersebut ditandatangani pada waktu yang bersamaan.
4.	Substansi Surat Edaran Kepala Daerah tentang Pedoman Penyusunan RKA-SKPD kepada Seluruh SKPD dan RKA-PPKD kepada SKPKD lebih disederhanakan, hanya memuat prioritas pembangunan daerah dan program/kegiatan yang terkait, alokasi plafon anggaran sementara untuk setiap program/kegiatan SKPD, batas waktu penyampaian RKA-SKPD kepada PPKD, dan dokumen sebagai lampiran Surat Edaran dimaksud meliputi KUA, PPAS, analisis standar belanja dan standar satuan harga.
5.	RKA-SKPD memuat rincian anggaran pendapatan, rincian anggaran belanja tidak langsung SKPD (gaji pokok dan tunjangan pegawai, tambahan penghasilan, khusus pada SKPD Sekretariat DPRD dianggarkan juga Belanja Penunjang Operasional Pimpinan DPRD), rincian anggaran belanja langsung menurut program dan kegiatan SKPD.
6.	RKA-PPKD memuat rincian pendapatan yang berasal dari dana perimbangan dan pendapatan hibah, belanja tidak langsung terdiri dari belanja bunga, belanja subsidi, belanja hibah, belanja bantuan sosial, belanja bagi hasil, belanja bantuan keuangan dan belanja tidak terduga, rincian penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan.
7. 	Dalam rangka penyederhanaan dokumen penjabaran APBD, beberapa informasi yang dituangkan dalam kolom penjelasan penjabaran APBD ditiadakan seperti dasar hukum penganggaran belanja, target/volume yang direncanakan dan tarif pungutan/harga satuan.
8.	Dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 dan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007, maka dalam penyusunan APBD Tahun Anggaran 2009 wajib menyesuaikan kodefikasi urusan pemerintahan daerah, dan kodefikasi organisasi perangkat daerah yang akan melaksanakan urusan pemerintahan dimaksud. Selanjutnya untuk penambahan kodefikasi program dan kegiatan serta kode rekening pendapatan, belanja dan pembiayaan dapat disesuaikan dengan kebutuhan obyektif dan karakteristik daerah, sedangkan daftar kode rekening yang tercantum dalam Lampiran A.VIII.a Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 sifatnya adalah pilihan dan bukan acuan baku.

IV.	HAL-HAL KHUSUS LAINNYA
Selain memperhatikan kebijakan dan teknis penyusunan APBD yang telah diuraikan di atas, pemerintah daerah dalam menyusun APBD Tahun Anggaran 2009, perlu memperhatikan hal-hal khusus lainnya, sebagai berikut:
1.	Sesuai amanat Pasal 333A Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 bahwa Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 diterapkan selambat-lambatnya Tahun Anggaran 2009.
2.	Dana perimbangan yang bersifat spesific grant harus dianggarkan sesuai dengan rencana penggunaannya yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang mendasarinya, seperti :
a.	Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam (DBH-SDA) Kehutanan dan Dana Reboisasi (DR);
b.	Dana Alokasi Khusus (DAK);
c.	Dana Alokasi Cukai Tembakau/DBH Cukai Tembakau; dan
d.	Alokasi DBH-SDA Minyak Bumi dan DBH Gas Bumi sebesar 0,5% digunakan untuk menambah anggaran pendidikan dasar.
3.	Dalam rangka meningkatkan kemandirian daerah dalam mengalokasikan anggarannya sesuai dengan prioritas daerah dan kebutuhan daerah, maka penyediaan dana pendamping hanya dimungkinkan untuk kegiatan yang telah diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan seperti DAK sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 dan penerimaan hibah dan bantuan luar negeri sepanjang dipersyaratkan dana pendamping dari APBD sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah Kepada Daerah.
Program dan kegiatan yang didanai dari DAK harus diselesaikan paling lambat akhir Tahun Anggaran 2009 dan tidak dapat diluncurkan pada Tahun Anggaran berikutnya (Tahun Anggaran 2010).
4.	Bagi daerah yang melaksanakan program dan kegiatan DAK dan/atau spesifik grant lainnya yang bersumber dari transfer ke daerah dalam APBN, bantuan keuangan dari provinsi untuk kabupaten/kota yang dananya diterima setelah APBD ditetapkan, maka sambil menunggu perubahan peraturan daerah tentang APBD, pemerintah daerah dapat melaksanakan program dan kegiatan dimaksud dengan terlebih dahulu melakukan perubahan peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD dengan persetujuan Pimpinan DPRD. Apabila program dan kegiatan dimaksud terjadi setelah perubahan APBD ditetapkan, maka pemerintah daerah menyampaikannya dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA).
5.	Untuk mendukung kebijakan nasional, pemerintah daerah selain merencanakan anggaran untuk kegiatan yang menjadi prioritas di daerah, perlu juga dilakukan dukungan pendanaan terhadap :
a.	Peningkatan stabilitas politik dan penyelenggaraan pemerintahan daerah serta upaya membangun masyarakat madani, agar daerah memperhatikan upaya-upaya terkait dengan peningkatan wawasan kebangsaan secara komprehensif dan terintegrasi, serta memfasilitasi komunikasi dengan elemen masyarakat guna menciptakan ketenteraman dan ketertiban, termasuk peningkatan kerukunan umat beragama;
b.	Peningkatan keserasian pembangunan di daerah dan upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat, agar daerah melakukan peningkatan koordinasi dan sinkronisasi berbagai kegiatan antara pusat dan daerah, antara provinsi dan kabupaten/kota, serta antar daerah, baik pada tataran perencanaan maupun pelaksanaan dan pengendaliannya. Termasuk dalam hal ini adalah upaya dalam pengembangan wilayah pembangunan, seperti wilayah metropolitan, wilayah perbatasan, daerah aliran sungai, kawasan pengembangan ekonomi terpadu, dan wilayah/kawasan pengembangan lainnya.
c.	Terhadap daerah di wilayah perbatasan, dalam penetapan kebijakan penyusunan APBD Tahun Anggaran 2009 diharapkan dapat memfasilitasi pengembangan sosial ekonomi masyarakat pada wilayah pulau-pulau kecil terluar sesuai amanat Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Pulau-Pulau Kecil Terluar serta pengelolaan pos lintas batas tradisional dan internasional sesuai amanat Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2002 tentang Daftar Koordinat Geografis Titik-Titik Garis Pangkal Kepulauan Indonesia dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2007 tentang Standarisasi Sarana, Prasarana dan Pelayanan Lintas Batas Antar Negara.
d.	Peningkatan partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan daerah dan desa, upaya pemberdayaan masyarakat melalui berbagai program, seperti peningkatan kapasitas ekonomi rakyat dalam rangka penanggulangan kemiskman, peningkatan administrasi pemermtahan desa, dukungan terhadap kegiatan PKK dan bulan bakti gotong royong, termasuk upaya dalam pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup serta pengembangan teknologi pedesaan guna menunjang efektivitas pengelolaan pembangunan di pedesaan.
e.	Upaya pencegahan dan penanggulangan Aids yang dilakukan oleh Komisi Penanggulangan Aids, baik ditingkat provinsi maupun ditingkat kabupaten/kota.
f.	Dalam rangka mendukung kebijakan di bidang UMKM, agar daerah memperhatikan upaya-upaya terkait dengan peningkatan peran BPR dalam menunjang pembangunan ekonomi kerakyatan melalui dukungan permodalan yang memadai, serta memberikan kesempatan pada UMKM untuk dapat berperan dalam berbagai kegiatan di lingkungan pemerintah daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
6.	Dalam rangka pelaksanaan dana otonomi khusus Provinsi Papua Tahun Anggaran 2009, alokasi dana otonomi khusus diprioritaskan untuk kegiatan dibidang pendidikan, kesehatan, infrastruktur, usaha ekonomi rakyat dan bidang pendukung lainnya yang disinkronkan dengan kebijakan Instruksi Presiden 5 Tahun 2007 tentang Percepatan Pembangunan Infrastruktur Provinsi Papua.
7.	Dana otonomi khusus NAD Tahun Anggaran 2009 diprioritaskan untuk mendanai kegiatan pembangunan dan infrastruktur, pemberdayaan ekonomi rakyat, pengentasan kemiskinan serta pendanaan pendidikan, sosial dan kesehatan.
8.	Standar satuan harga untuk biaya perjalanan dinas ditetapkan dengan keputusan kepala daerah sebagaimana dimanatkan dalam Pasal 39 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Dalam keputusan kepala daerah tersebut juga diatur pendekatan penetapan biaya perjalanan dinas, baik lumpsum maupun at cost yang disesuaikan dengan sistem akuntabilitas/pertanggungjawaban keuangan yang dianut.
9.	Dalam rangka penganggaran kegiatan yang pelaksanaannya lebih dari satu tahun anggaran, maka untuk menjaga kepastian kelanjutan penyelesaian pekerjaan terlebih dahulu dibahas dan disetujui bersama antara pemerintah daerah dengan DPRD, dan masa waktu penganggaran dan pelaksanaannya dibatasi maksimum sama dengan sisa masa jabatan kepala daerah yang bersangkutan.
10.	Dalam rangka menjamin stabilitas penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di daerah, khususnya dalam menghadapi dinamika permasalahan pelaksanaan Pemilihan Umum Tahun 2009, pemerintah daerah agar menetapkan peraturan daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2009 tepat waktu yaitu paling lambat tanggal 31 Desember 2008.
11.	Pelaksanaan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2009 agar dilakukan setelah penetapan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2008 dan paling lambat akhir bulan September 2009. Program dan kegiatan yang ditampung dalam Perubahan APBD agar memperhitungkan sisa waktu pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2009.
12.	Kepala daerah/wakil kepala daerah dalam memantapkan pembinaan penyelenggaraan pemerintahan daerah di wilayahnya dapat menyediakan dukungan dana dari APBD Tahun Anggaran 2009 berupa program "peningkatan pelayanan kedinasan kepala daerah/wakil kepala daerah", dengan kegiatan, antara lain :
a.	dialog/audiensi   dengan   tokoh-tokoh   masyarakat,   pimpinan/anggota organisasi sosial/kemasyarakatan;
b.	penerimaan kunjungan kerja pejabat negara/departemen/lembaga pemerintah non departemen/luar negeri;
c.	rapat koordinasi dengan unsur MUSPIDA;
d.	rapat koordinasi dengan pejabat pemerintah daerah;
e.	kunjungan kerja/inspeksi kepala daerah/wakil kepala daerah;
f.	koordinasi dengan pemerintah dan pemerintah daerah lainnya.
13.	Dalam upaya menanggulangi prakiraan dampak krisis ekonomi global dan kenaikan harga BBM pada tahun 2009, perlu dilakukan efektifitas dan efisiensi alokasi anggaran antara lain dengan cara memberikan prioritas pada program-program pemberdayaan masyarakat, peningkatan pelayanan dasar (pendidikan dan kesehatan), membatasi penyediaan anggaran untuk penyelenggaraan rapat, seminar, pertemuan, lokakarya, atau kegiatan sejenis, pembangunan gedung yang tidak langsung menunjang tugas pokok dan fungsi SKPD, pengadaan kendaraan, kecuali untuk operasional dan penunjang tugas pokok dan fungsi serta melakukan langkah-langkah penghematan energi.
14.	Untuk terciptanya pengelolaan keuangan daerah yang baik, agar pemerintah daerah melakukan upaya peningkatan kapasitas pengelolaan administrasi keuangan daerah, baik pada tataran perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan maupun pertanggungjawaban melalui perbaikan regulasi, penyiapan instrumen operasional, pelatihan, monitoring dan evaluasi secara lebih akuntabel dan transparan.
15.	Dalam rangka optimalisasi pelayanan umum kepada masyarakat, pemerintah daerah dapat menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD) pada SKPD atau Unit Kerja yang tugas dan fungsinya bersifat operasional dengan memberikan fleksibilitas dalam mengelola penerimaan maupun belanja operasional, seperti Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah.

Demikian untuk dapat dipedomani sebagaimana mestinya.

MENTERI DALAM NEGERI,
ttd.
H. MARDIYANTO