PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI 
NOMOR 37 TAHUN 2008
TENTANG
RUMPUN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN TEKNIS SUBSTANTIF 
PEMERINTAHAN DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

MENTERI DALAM NEGERI,

Menimbang	:	a.	bahwa  dalam  rangka  standarisasi   pendidikan  dan  pelatihan teknis substantif pemerintahan daerah, perlu disusun rumpun pendidikan dan pelatihan;
b.	bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Rumpun Pendidikan dan Pelatihan Teknis Substantif Pemerintahan Daerah;

Mengingat	:	1.	Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
2.	Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
3.	Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 2003 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Dalam Negeri sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Dalam Negeri;
4.	Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan	:	PERATURAN     MENTERI     DALAM     NEGERI     TENTANG     RUMPUN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN TEKNIS SUBSTANTIF PEMERINTAHAN DAERAH.

Pasal 1
Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:
1.	Pendidikan dan Pelatihan yang selanjutnya disebut diklat adalah proses penyelenggaraan pembelajaran untuk meningkatkan kompetensi aparatur dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan.
2.	Diklat Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah adalah proses penyelenggaraan pembelajaran untuk meningkatkan kompetensi aparatur penyelenggara pemerintahan daerah.
3.	Diklat Teknis Substantif Pemerintahan Daerah adalah proses penyelenggaraan pembelajaran untuk meningkatkan kompetensi aparatur di bidang teknis substantif pemerintahan daerah.
4.	Rumpun Diklat Teknis Substantif Pemerintahan Daerah adalah sekumpulan jenis diklat teknis yang mempunyai karakteristik tertentu dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Pasal 2
Rumpun Diklat Teknis Substantif Pemerintahan Daerah, meliputi:
a.	Kepemimpinan Pemerintahan Daerah;
b.	Manajemen Keuangan Daerah;
c.	Manajemen Pemerintahan;
d.	Manajemen Pembangunan Daerah;
e.	Manajemen Kependudukan;
f.	Manajemen Pemberdayaan Masyarakat dan Desa; dan
g.	Manajemen Pembinaan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri.

Pasal 3
(1)	Rumpun Diklat Teknis Substantif Pemerintahan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat jenis diklat.
(2)	Setiap jenis diklat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat nama sebagai identitas kegiatan.
(3)	Setiap Jenis Diklat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur oleh Menteri Dalam Negeri.

Pasal 4
Setiap jenis dan nama diklat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 tercantum dalam Lampiran Peraturan Menteri ini.

Pasal 5
(1)	Setiap nama diklat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 berupa diklat berjenjang dan/atau tidak berjenjang.
(2)	Diklat berjenjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari tingkat:
a.	dasar;
b.	madya; dan
c.	utama
(3)	Diklat berjenjang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan bagi pegawai negeri sipil, kepala desa, perangkat desa, dan anggota badan permusyawaratan desa.
(4)	Diklat tidak berjenjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara berkala dan/atau sewaktu-waktu bagi pegawai negeri sipil, kepala daerah/wakil kepala daerah, anggota dewan perwakilan rakyat daerah, kepala desa, perangkat desa, dan anggota badan permusyawaratan desa.

Pasal 6
(1)	Setiap nama diklat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 diatur dalam pedoman teknis.
(2)	Pedoman teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat antara lain tujuan, struktur, kurikulum, peserta, tenaga kediklatan, evaluasi, sertifikasi, dan pembiayaan.

Pasal 7
(1)	Peserta Diklat dalam Rumpun Diklat Teknis Substantif Pemerintahan Daerah diberikan Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan.
(2)	Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada peserta yang memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam Pedoman teknis.
(3)	Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi bagian utama dalam pertimbangan pengembangan karier pegawai.

Pasal 8
Setiap pelaksanaan diklat dalam Rumpun Diklat Teknis Substantif Pemerintahan Daerah harus mendapat rekomendasi dan kendali mutu dari Badan Diklat Departemen Dalam Negeri.

Pasal 9
Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta 
pada tanggal   4 Agustus 2008
MENTERI DALAM NEGERI,
ttd.
H. MARDIYANTO

 
Lampiran	:	PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI
NOMOR 	: 37 Tahun 2008
TANGGAL	: 4 Agustus 2008

JENIS DAN NAMA DIKLAT DALAM RUMPUN 
DIKLAT TEKNIS SUBSTANTIF PEMERINTAHAN DAERAH

No.	RUMPUN DIKLAT	JENIS DIKLAT	NAMA	
1.	Kepemimpinan
Pemerintahan Daerah	1.1.  Kepemimpinan Pemerintahan Dalam Negeri Berjenjang	1.1.1.  Sekolah Kepemimpinan Pemerintahan Dalam Negeri Tingkat Dasar (Sepimdagri Tk. Dasar)
1.1.2.  Sekolah Kepemimpinan Pemerintahan Dalam Negeri Tingkat Madya (Sepimdagri Tk. Madya)
1.1.3.  Sekolah Kepemimpinan Pemerintahan Dalam Negeri Tingkat Utama (Sepimdagri Tk.Utama)	
		1.2.  Kepemimpinan Pemerintahan Dalam Negeri Berkala	1.2.1.  Diklat Orientasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	
2.	Manajemen Keuangan Daerah
	2.1.  Perencanaan dan Penganggaran Keuangan Daerah	2.2.1.  Diklat Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)
2.2.2.  Diklat Persiapan Pelaksanaan APBD
2.2.3.  Diklat Indikator Kinerja Dalam Penganggaran Daerah	
		2.2.  Penatausahaan dan Akuntansi Keuangan Daerah
	2.2.1.  Diklat Penatausahaan Penerimaan Keuangan Daerah
2.2.2.  Diklat Penatausahaan Pengeluaran Keuangan Daerah
2.2.3.  Diklat Penatausahaan Keuangan Daerah
2.2.4.  Diklat Dasar-dasar Akuntansi Keuangan Pemerintah Daerah
2.2.5.  Diklat Penyusunan Sistem Akuntansi Keuangan Pemerintah Daerah
2.2.6.  Diklat Standar Akuntansi Keuangan Pemerintah Daerah
2.2.7.  Diklat Akuntansi dan Pelaporan Keuangan SKPD
2.2.8.  Diklat Penatausahaan Barang Daerah	
		2.3.  Pelaporan dan Pertanggung jawaban Keuangan Daerah	2.3.1. Diklat Pengawasan Internal Keuangan Daerah
2.3.2. Diklat Penyusunan Laporan Kinerja Keuangan Daerah
2.3.3. Diklat Reviu Laporan Keuangan Daerah
2.3.4. Diklat Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD
2.3.5. Diklat Evaluasi Kinerja Pengelolaan Keuangan Daerah	
		2.4.  Pengelolaan Aset dan Barang Pemerintah Daerah	2.4.1. Diklat Pengelolaan Barang Daerah
2.4.2. Diklat Pengadaan Barang Daerah	
3.	Manajemen Pemerintahan	3.1. Gladi Manajemen Pemerintahan Berjenjang	3.1.1. Diklat Gladi Manajemen Pemerintahan Tingkat Desa
3.1.2. Diklat Gladi  Manajemen  Pemerintahan Kelurahan
3.1.3. Diklat Gladi Manajemen Pemerintahan Tingkat Kecamatan
3.1.4. Diklat Gladi Manajemen Pemerintahan Tingkat Kabupaten/Kota
3.1.5. Gladi Manajemen Pemerintahan Tingkat Provinsi	
		3.2.  Kebijakan Pemerintahan Daerah	3.2.1.   Diklat Penyusunan dan Perancangan Peraturan Daerah
3.2.2.  Diklat Analisis Kebijakan  Pemerintahan Daerah	
		3.3.  Kinerja Pemerintahan Daerah	3.3.1.  Diklat Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
3.3.2.  Diklat Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal
3.3.3.  Diklat Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	
		3.4.  Batas Wilayah	3.4.1.  Diklat Penataan Batas Wilayah
3.4.2.  Diklat Penamaan Unsur Rupa Bumi	
		3.5.  Penanggulangan Bencana	 3.5.1.  Diklat Mitigasi Bencana
 3.5.2.  Diklat Penanggulangan Kebakaran	
		3.6.  Kepamongprajaan	3.6.1.	Diklat Satuan Polisi Pamong Praja
3.6.2.	Diklat Pengelolaan Polisi Pamong Praja
3.6.3.	Diklat Analisis Tata Praja
3.6.4.	Diklat Pengasuhan Praja
3.6.5.	Diklat Pengasuh Praja Lanjutan	
		3.7. Pengawasan	3.7.1.  Diklat Dasar-dasar Pengawasan Pemerintahan Daerah
3.7.2.  Diklat Pengawasan Bidang Pemerintahan
3.7.3.  Diklat Pengawasan Bidang Pembangunan
3.7.4.  Diklat Pengawasan Bidang Kemasyarakatan	
4.	Manajemen Pembangunan Daerah	4.1.  Perencanaan Pembangunan Daerah	4.1.1.  Diklat Penyusunan dan Penilaian Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
4.1.2.  Diklat Peranserta Masyarakat Dalam Pembangunan	
		4.2.  Potensi Daerah	4.2.1.  Diklat Pengembangan Kawasan Khusus
4.2.2.  Diklat Pengembangan Kawasan Strategis dan Cepat Tumbuh
4.2.3.  Diklat Pengembangan Kawasan Tertinggal
4.2.4.  Diklat Pengembangan Kawasan Pesisir Pantai dan Pulau-Pulau Kecil
	
		4.3. Penataan Ruang Daerah	4.3.1.  Diklat Penataan Ruang Daerah
4.3.2.  Diklat Pengendalian Tata Ruang Daerah	
		4.4.  Pengembangan Ekonomi Daerah	4.4.1.  Diklat Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu
4.4.2.  Diklat Pengelolaan Pasar Tradisional
4.4.3.  Diklat Pengelolaan Perusahaan Daerah	
		4.5. Pembangunan Perkotaan	4.5.1.  Diklat Pengelolaan Persampahan Perkotaan
4.5.2.  Diklat Pelayanan Jasa Perkotaan
4.5.3.  Diklat Pengelolaan Sarana dan Prasarana Perkotaan	
		4.6. Kerjasama Daerah
	4.6.1.  Diklat Kerjasama Antar Daerah
4.6.2.  Diklat Kerjasama Daerah dengan Pihak Ketiga	
5.	Manajemen Administrasi Kependudukan
	5.1. Administrasi Kependudukan Berjenjang
	5.1.1.  Diklat Administrasi Kependudukan Tingkat Dasar
5.1.2.  Diklat Administrasi Kependudukan Tingkat Madya
5.1.3.  Diklat Administrasi Kependudukan Tingkat Utama	
		5.2. Administrasi Kependudukan
	5.2.1.  Diklat Teknis Pendaftaran Penduduk
5.2.2.  Diklat Pengelolaan Pendaftaran Penduduk
5.2.3.  Diklat Teknis Catatan Sipil
5.2.4.  Diklat Teknis Informasi Administrasi Kependudukan
5.2.5.  Diklat Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan
5.2.6.  Diklat Pengelolaan Dokumen Administrasi Kependudukan
5.2.7.  Diklat Penyajian Data Kependudukan
5.2.8.  Diklat Registrasi Pendaftaran Penduduk
5.2.9.  Diklat Registrasi Catatan Sipil	
		5.3. Perkembangan Kependudukan
	5.3.1.  Diklat Dasar-dasar Kependudukan
5.3.2.  Diklat Mobilitas Penduduk
5.3.3.  Diklat Penyusunan Profil Kependudukan
5.3.4.  Diklat Proyeksi Kependudukan
5.3.5.  Diklat Analisis Dampak Kependudukan	
6.	Manajemen Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	6.1. Pemberdayaan Masyarakat
	6.1.1.  Diklat Pemberdayaan Masyarakat Desa
6.1.2.  Diklat Pelatih Pemberdayaan Masyarakat
6.1.3.  Diklat Pemberdayaan Masyarakat dalam Penanganan dan Rehabilitasi Pengungsi
6.1.4.  Diklat Pengarustamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan
6.1.5.  Diklat Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK)	
		2. Kelembagaan dan Pranata Desa
	6.2.1.  Diklat Penguatan Kelembagaan Masyarakat Desa
6.2.2.  Diklat Pemberdayaan Nilai Adat Istiadat dan Budaya Nusantara
6.2.3.  Diklat Penguatan Kapasitas Kelompok Masyarakat Desa
6.2.4.  Diklat Pengembangan Kawasan Pedesaan
6.2.5.  Diklat Penguatan Badan Permusyawaratan Desa	
		6.3. Pembangunan Desa
	6.3.1.  Diklat Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat Desa
6.3.2.  Diklat Pengembangan Lumbung Pangan Masyarakat Desa
6.3.3.  Diklat Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna
6.3.4.  Diklat Penyusunan dan Pengelolaan Profil Desa
6.3.5.  Diklat Manajemen Pelayanan Kesejahteraan Sosial
6.3.6.  Diklat Perencanaan Pembangunan Partisipatif (Musrenbangdes)
6.3.7.  Diklat Pengelolaan Keuangan Desa	
7.	Manajemen Pembinaan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri	7.1. Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat
	7.1.1.  Diklat Pembinaan Kesatuan Bangsa
7.1.2.  Diklat Perlindungan Masyarakat	
		7.2. Penanganan Konflik	7.2.1.  Diklat Penanganan Konflik Pertanahan
7.2.2.  Diklat Penanganan Konflik Perbatasan
7.2.3.  Diklat Penanganan Konflik Sosial Budaya	
		7.3. Penguatan Lembaga Perwakilan dan Partisipasi Politik	7.3.1.  Diklat Pengenalan Tugas Anggota DPRD
7.3.2.  Diklat Legislasi bagi Anggota DPRD
7.3.3.  Diklat Penganggaran Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah bagi Anggota DPRD
7.3.4.  Diklat Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah bagi Anggota DPRD
7.3.5.  Diklat Peningkatan Kompetensi Badan Kehormatan DPRD
7.3.6.  Diklat Peningkatan Kompetensi Komisi-Komisi DPRD	
MENTERI DALAM NEGERI,
ttd
H. MARDIYANTO