PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI
NOMOR  38 TAHUN 2008
TENTANG
PENERIMAAN DAN PEMBERIAN
BANTUAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN
DARI DAN KEPADA PIHAK ASING

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

MENTERI DALAM NEGERI,

Menimbang	:	bahwa untuk menertibkan administrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan yang berkaitan dengan penerimaan dan pemberian bantuan organisasi kemasyarakatan dari dan kepada pihak asing sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1985 tentang Organisasi Kemasyarakataan, perlu menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Penerimaan dan Pemberian Bantuan Organisasi Kemasyarakatan Dari dan Kepada Pihak Asing;

Mengingat	:	1.	Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3298);
2.	Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3882);
3.	Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4012);
4.	Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4324);
5.	Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6.	Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1986 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3331);
7.	Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengadaan Pinjaman dan/atau Penerimaan Hibah serta Penerusan Pinjaman dan/atau Hibah Luar Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4597);
8.	Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1979 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penyiaran Agama dan Bantuan Luar Negeri Kepada Lembaga Keagamaan di Indonesia;
9.	Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 2003 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Departemen Dalam Negeri sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2008;
10.	Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Kerjasama Pemerintah Daerah dengan Pihak Luar Negeri;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan	:	PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI TENTANG PENERIMAAN DAN PEMBERIAN BANTUAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN DARI DAN KEPADA PIHAK ASING.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1
Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:
1.	Organisasi kemasyarakatan adalah organisasi yang dibentuk oleh anggota masyarakat warga negara Republik Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kegiatan, profesi, fungsi, agama, dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, untuk berperanserta dalam pembangunan dalam rangka mencapai tujuan nasional dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila.
2.	Pihak asing adalah pemerintah luar negeri, pemerintah negara bagian atau pemerintah daerah di luar negeri, Perserikatan Bangsa-Bangsa atau organisasi di bawahnya, organisasi multilateral, lembaga internasional, organisasi kemasyarakatan luar negeri, serta badan usaha milik pemerintah negara/negara bagian/daerah di luar negeri dan badan swasta di luar negeri.
3.	Bantuan Pihak Asing adalah bantuan yang berasal dari pemerintah luar negeri, pemerintah negara bagian atau pemerintah daerah di luar negeri, Perserikatan Bangsa-Bangsa atau organisasi multilateral lainnya termasuk badan-badannya, organisasi atau lembaga internasional, organisasi kemasyarakatan luar negeri, serta badan usaha milik pemerintah negara/negara bagian/daerah di luar negeri dan badan swasta di luar negeri.
4.	Hibah adalah penerimaan dari pemerintah luar negeri, pemerintah negara bagian atau pemerintah daerah di luar negeri, Perserikatan Bangsa-Bangsa atau organisasi multilateral lainnya termasuk badan-badannya, organisasi atau lembaga internasional, organisasi kemasyarakatan luar negeri, serta badan usaha milik pemerintah negara/negara bagian/daerah di luar negeri dan badan swasta di luar negeri dalam bentuk rupiah maupun barang dan atau jasa, termasuk tenaga ahli dan pelatihan yang tidak perlu dikembalikan.
5.	Pinjaman adalah penerimaan dari pemerintah luar negeri, pemerintah negara bagian atau pemerintah daerah di luar negeri, Perserikatan Bangsa-Bangsa atau organisasi multilateral lainnya termasuk badan-badannya, organisasi atau lembaga internasional, organisasi kemasyarakatan luar negeri, serta badan usaha milik pemerintah negara/negara bagian/daerah di luar negeri dan badan swasta di luar negeri.
6.	Naskah Perjanjian Hibah, selanjutnya disingkat NPH adalah naskah perjanjian antara pemberi hibah dan penerima hibah.
7.	Naskah Perjanjian Penerusan Hibah, selanjutnya disingkat NPPH adalah naskah perjanjian antara Pemerintah atau kuasanya dengan organisasi kemasyarakatan dalam rangka penerusan hibah dari pihak asing.
8.	Naskah Perjanjian Pinjaman, yang selanjutnya disingkat NPP, adalah naskah perjanjian atau naskah lain yang disamakan yang memuat kesepakatan mengenai Pinjaman dari Pihak asing kepada Organisasi Kemasyarakatan.

BAB II
SUMBER, JENIS, BENTUK DAN SIFAT BANTUAN 
DARI PIHAK ASING

Pasal 2
(1) Bantuan pihak asing bersumber dari:
a. 	pemerintah luar negeri;
b. 	pemerintah negara bagian atau pemerintah daerah di luar negeri;
c.  	Perserikatan Bangsa-Bangsa atau organisasi di bawahnya;
d. 	organisasi multilateral;
e. 	lembaga internasional;
f.   	organisasi kemasyarakatan luar negeri; dan/atau
g. 	badan usaha milik pemerintah negara/negara bagian/daerah di luar negeri.
(2) Bantuan dari pihak asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari negara yang memiliki hubungan diplomatik dengan negara Republik Indonesia.

Pasal 3
(1) Bantuan asing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dapat berupa:
a. 	uang;
b. 	barang; dan/atau
c. 	jasa tenaga ahli.
(2) Bantuan pihak asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berbentuk:
a. 	hibah; dan/atau 
b. 	pinjaman.

Pasal 4
(1)	Bantuan jasa tenaga ahli sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c sesuai ketentuan perundang-undangan di bidang keimigrasian dan ketenagakerjaan.
(2)	Hibah berupa uang dan/atau barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) dikenakan pajak, bea dan/atau cukai sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5
(1)	Pinjaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b, hanya dalam bentuk barang bergerak dan wajib dikembalikan.
(2)	Pinjaman dalam bentuk barang bergerak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk kegiatan pameran, peragaan, penelitian dan/atau kegiatan pendidikan.

Pasal 6
(1)	Bantuan dari pihak asing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 bersifat tidak mengikat.
(2)	Bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak boleh digunakan untuk kegiatan yang:
a.	bertentangan dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 
b.	mengganggu dan/atau mengancam kedaulatan dan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia; 
c.	mengganggu dan/atau memecah belah persatuan, kesatuan, dan kerukunan nasional;
d.	mengganggu ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat;
e.	menimbulkan keresahan sosial, kekacauan perekonomian nasional dan daerah;dan/atau 
f.	terkait dengan kegiatan intelijen, pencucian uang, terorisme, dan separatisme.

BAB III
PERSYARATAN DAN TATA CARA 
PENERIMAAN BANTUAN DARI PIHAK ASING
Bagian Kesatu 
Persyaratan

Pasal 7
(1)	Untuk dapat menerima bantuan dari pihak asing, organisasi kemasyarakatan harus terdaftar di:
a.	Departemen Dalam Negeri; atau
b.	instansi pemerintah lainnya; dan/atau
c.	pemerintah daerah.
(2)	Selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1), organisasi kemasyarakatan dapat menerima bantuan pihak asing dengan persyaratan:
a.	ada kesesuaian bantuan dengan ruang lingkup kegiatan organisasi kemasyarakatan; 
b.	mempunyai kemampuan untuk melaksanakan kegiatan sesuai dengan maksud dan tujuan pemberian bantuan; dan 
c.	bantuan dan kegiatan yang dilaksanakan dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua 
Tata Cara
Paragraf 1 
Umum

Pasal 8
(1)	Bantuan pihak asing dikelompokkan dalam jenis:
a.	bantuan pihak asing yang dapat diberikan kepada organisasi kemasyarakatan melalui Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah bersumber dari pemerintah negara bagian atau pemerintah daerah di luar negeri, Perserikatan Bangsa-Bangsa atau organisasi multilateral lainnya termasuk badan-badannya, serta badan usaha milik pemerintah negara/negara bagian/daerah di luar negeri dan organisasi kemasyarakatan luar negeri dan badan swasta di luar negeri.
b.	bantuan pihak asing yang dapat diberikan langsung kepada organisasi kemasyarakatan bersumber dari organisasi kemasyarakatan luar negeri dan badan swasta di luar negeri.
(2) Bantuan dari pihak asing berupa hibah dapat diterima dengan cara: 
a.	langsung; atau 
b. 	tidak langsung.
(3) Bantuan langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan dengan cara:
a.	pengiriman uang melalui rekening bank; atau
b.	pemberian uang/barang kepada penerima bantuan.
 (4)	Bantuan tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan dengan cara:
a.	penerusan dari organisasi kemasyarakatan afiliasi internasional;
b.	penerusan dari Pemerintah; atau
c.	penerusan dari Pemerintah dan pemerintah daerah.

Pasal 9
(1)	Bantuan dari pihak asing berupa pinjaman dapat diterima dengan cara:
a. 	langsung; atau 
b. 	tidak langsung.
(2)	Bantuan langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan dengan cara pemberian barang kepada penerima bantuan.
(3)	Bantuan tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan dengan cara:
a. 	penerusan dari organisasi kemasyarakatan afiliasi internasional;
b. 	penerusan dari Pemerintah; atau
c. 	penerusan dari Pemerintah dan pemerintah daerah.

Paragraf 2 
Penerimaan Bantuan Dengan Cara Langsung

Pasal 10
Organisasi kemasyarakatan yang akan menerima bantuan asing secara langsung wajib melaporkan rencana penerimaan bantuan kepada:
a.  	Menteri Dalam Negeri, untuk organisasi kemasyarakatan yang cakupan wilayah kerjanya nasional;
b.  	Menteri Dalam Negeri melalui gubernur, untuk organisasi kemasyarakatan yang cakupan wilayah kerjanya provinsi; atau
c.	Menteri Dalam Negeri melalui bupati/walikota dengan tembusan gubernur, untuk organisasi kemasyarakatan yang cakupan wilayah kerjanya kabupaten/kota.

Pasal 11
Laporan rencana penerimaan bantuan asing meliputi:
a.	asal sumber bantuan;
b.	maksud dan tujuan bantuan;
c.	sifat dan jenis bantuan;
d.	jumlah dan jangka waktu bantuan;
e.	rencana pemanfaatan bantuan;
f.	ketersediaan dana pendamping yang dimiliki oleh organisasi kemasyarakatan dan rencana penggunaannya;
g.	nomor rekening bank nasional dari organisasi kemasyarakatan penerima bantuan asing; dan 
h.	Nomor Pokok Wajib Pajak dari organisasi kemasyarakatan penerima bantuan asing.

Pasal 12
Menteri Dalam Negeri dapat memberikan persetujuan rencana penerimaan bantuan asing bagi organisasi kemasyarakatan setelah berkoordinasi dengan departemen/lembaga pemerintah non departemen terkait untuk mendapatkan pertimbangan.

Pasal 13
(1)	Persetujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 diberikan paling lambat 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak diterimanya laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10.
(2)	Persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada:
a. 	pimpinan organisasi kemasyarakatan yang bersangkutan;
b. 	gubernur/bupati/walikota; dan
c. 	pimpinan departemen/lembaga Pemerintah non departemen terkait.

Paragraf 3 
Penerimaan Bantuan Berupa Pinjaman

Pasal 14
(1)	Dalam hal bantuan berupa pinjaman, persetujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ditindaklanjuti dengan penyusunan naskah perjanjian pemberian pinjaman antara pihak pemberi bantuan asing dengan organisasi kemasyarakatan.
(2)	Salinan naskah perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh pimpinan organisasi kemasyarakatan penerima bantuan kepada Menteri Dalam Negeri dengan tembusan kepada:
a. 	gubernur/bupati/walikota; dan
b. 	pimpinan departemen/lembaga pemerintah non departemen terkait.
(3)	Penyampaian salinan naskah perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak ditandatangani.

Pasal 15
Naskah perjanjian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) paling sedikit memuat:
a. 	para pihak;
b.	obyek;
c.	tujuan dan dampak;
d.	ruang lingkup , yang meliputi:
1) 	kelompok sasaran;
2) 	wilayah/tempat pelaksanaan kegiatan;
3) 	jadwal kegiatan;
4) 	jumlah dan keahlian tenaga kerja asing dan domestik;
5) 	besaran, jenis, sifat dan bentuk bantuan; 
e.	hak dan kewajiban para pihak;
f.	jangka waktu kerjasama;
g.	pemantauan dan pelaporan;
h.	pengakhiran perjanjian;
i.	keadaan memaksa; dan 
j.	penyelesaian perselisihan.

Pasal 16
(1)	Organisasi kemasyarakatan yang menerima bantuan asing dapat bekerja sama dengan organisasi kemasyarakatan lain dalam melaksanakan kegiatannya.
(2)	Organisasi kemasyarakatan lain sebagaimana dimaksud  pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7.

Paragraf 4 
Penerimaan Bantuan Berupa Hibah

Pasal 17
(1)	Dalam hal bantuan berupa hibah, persetujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ditindaklanjuti dengan naskah perjanjian hibah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
(2)	Salinan naskah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri dengan tembusan kepada:
a. 	gubernur/bupati/walikota; dan
b. 	pimpinan departemen/lembaga pemerintah non departemen terkait.
(3)	Penyampaian salinan naskah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak ditandatangani.

Paragraf 5
Penerimaan Bantuan Melalui Penerusan 
Dari Organisasi Kemasyarakatan Afiliasi Internasional

Pasal 18
Organisasi kemasyarakatan yang akan menerima bantuan dengan cara tidak langsung melalui penerusan dari organisasi kemasyarakatan afiliasi internasional wajib melaporkan rencana penerimaan bantuan dimaksud kepada:
a.	Menteri Dalam Negeri, untuk organisasi kemasyarakatan yang cakupan wilayah kerjanya nasional; 
b.	Menteri Dalam Negeri melalui gubernur, untuk organisasi kemasyarakatan yang cakupan wilayah kerjanya provinsi;
c.	Menteri Dalam Negeri melalui bupati/walikota dengan tembusan gubernur, untuk organisasi kemasyarakatan yang cakupan wilayah kerjanya kabupaten/kota.

Pasal 19
Laporan rencana penerimaan bantuan asing meliputi:
a.	asal sumber bantuan;
b.	maksud dan tujuan bantuan;
c.	sifat dan jenis bantuan;
d.	jumlah dan jangka waktu bantuan;
e.	rencana pemanfaatan bantuan;
f.	ketersediaan dana pendamping yang dimiliki oleh organisasi kemasyarakatan dan rencana penggunaannya;
g.	nomor rekening bank nasional dari organisasi kemasyarakatan penerima bantuan luar negeri; dan 
h.	Nomor Pokok Wajib Pajak dari organisasi kemasyarakatan penerima bantuan luar negeri.

Pasal 20
Menteri Dalam Negeri dapat memberikan persetujuan rencana penerimaan bantuan asing bagi organisasi kemasyarakatan setelah berkoordinasi dengan Departemen Luar Negeri dan departemen/lembaga pemerintah non departemen terkait untuk mendapatkan pertimbangan.

Pasal 21
(1)	Persetujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 diberikan paling lambat 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak diterimanya laporan.
(2)	Persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada:
a. 	pimpinan organisasi kemasyarakatan yang bersangkutan;
b. 	gubernur/bupati/walikota; dan
c. 	pimpinan departemen/lembaga Pemerintah non departemen terkait.

Pasal 22
(1)	Persetujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ditindaklanjuti dengan penyusunan naskah perjanjian antara pihak pemberi bantuan dengan organisasi kemasyarakatan.
(2)	Salinan naskah perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh pimpinan organisasi kemasyarakatan yang bersangkutan kepada Menteri Dalam Negeri dengan tembusan kepada:
a. 	gubernur/bupati/walikota; dan
b. 	pimpinan departemen/lembaga pemerintah non departemen terkait.
(3)	Penyampaian salinan naskah perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak ditandatangani.
(4)	Bentuk naskah perjanjian berpedoman pada ketentuan yang diatur dalam Pasal 15.

Pasal 23
Organisasi kemasyarakatan yang menerima bantuan dari pihak asing melalui penerusan dari organisasi kemasyarakatan afiliasi internasional dapat bekerjasama dengan organisasi kemasyarakatan lain dalam melaksanakan kegiatannya.

Paragraf 6 
Penerimaan Bantuan Melalui Penerusan Dari Pemerintah

Pasal 24
Organisasi kemasyarakatan yang akan menerima bantuan dengan cara tidak langsung melalui penerusan dari Pemerintah:
a. 	ditunjuk oleh Pemerintah cq. departemen mitra kerja pihak sumber bantuan asing; atau 
b.	mengajukan permohonan kepada Pemerintah cq. departemen mitra kerja pihak sumber bantuan asing.

Pasal 25
Penunjukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf a dilakukan setelah Memorandum Saling Pengertian (MSP) antara Pemerintah cq. departemen mitra kerja dengan pihak sumber bantuan asing.

Pasal 26
Organisasi kemasyarakatan penerima bantuan dengan cara tidak langsung melalui penerusan dari Pemerintah harus memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7.

Pasal 27
(1)	Penunjukan organisasi kemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf a ditindaklanjuti dengan penyusunan naskah perjanjian antara pihak sumber bantuan asing dengan organisasi kemasyarakatan.
(2)	Salinan naskah perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh pimpinan organisasi kemasyarakatan penerima bantuan kepada Menteri Dalam Negeri dengan tembusan kepada:
a.	menteri/pimpinan lembaga pemerintah non departemen mitra kerja pemberi bantuan;
b.	gubernur/bupati/walikota; dan 
c.	menteri/pimpinan lembaga pemerintah non departemen terkait.
(3)	Penyampaian salinan naskah perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak ditandatangani.
(4)	Bentuk naskah perjanjian berpedoman pada ketentuan yang diatur dalam Pasal 15.

Paragraf 7
Penerimaan Bantuan Melalui Penerusan Dari 
Pemerintah dan Pemerintah Daerah

Pasal 28
Penerimaan bantuan asing dengan cara tidak langsung kepada organisasi kemasyarakatan melalui penerusan dari Pemerintah dan pemerintah daerah dilakukan dengan cara:
a. 	departemen yang akan menerima bantuan asing memberitahukan kepada pemerintah daerah untuk menunjuk organisasi kemasyarakatan yang akan menerima penerusan bantuan asing;
b. 	pemerintah daerah menunjuk organisasi kemasyarakatan yang akan menerima bantuan asing berdasarkan kriteria yang telah ditentukan oleh depatemen yang akan meneruskan bantuan.

Pasal 29
Penunjukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 dilakukan setelah Memorandum Saling Pengertian (MSP) antara Pemerintah cq. departemen mitra kerja dengan pihak pemberi bantuan asing.

Pasal 30
Organisasi kemasyarakatan yang akan menerima bantuan dengan cara tidak langsung melalui penerusan dari Pemerintah dan pemerintah daerah harus memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7.

Pasal 31
(1)	Penunjukan organisasi kemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ditindaklanjuti dengan penyusunan naskah perjanjian antara pemberi bantuan dengan organisasi kemasyarakatan.
(2)	Salinan naskah perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh pimpinan organisasi kemasyarakatan yang bersangkutan paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak ditandatangani oleh kedua belah pihak kepada Menteri Dalam Negeri dengan tembusan kepada:
a.	menteri/pimpinan lembaga pemerintah non departemen mitra kerja pemberi bantuan;
b.	gubernur/bupati/walikota; dan 
c.	menteri/pimpinan lembaga pemerintah non departemen terkait.
(3)	Bentuk naskah perjanjian berpedoman pada ketentuan yang diatur dalam Pasal 15.

BAB IV
PERSYARATAN DAN TATA CARA 
PEMBERIAN BANTUAN KEPADA PIHAK ASING
Bagian Kesatu 
Persyaratan

Pasal 32
Organisasi kemasyarakatan yang akan memberikan bantuan kepada pihak asing harus mendapat persetujuan Pemerintah.

Pasal 33
(1)	Untuk dapat memberi bantuan kepada pihak asing, organisasi kemasyarakatan harus terdaftar di:
a.	Departemen Dalam Negeri;
b.	instansi pemerintah lainnya; atau
c.	pemerintah daerah.
(2)	Bantuan kepada pihak asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat diberikan kepada penerima bantuan di negara yang memiliki hubungan diplomatik dengan negara Republik Indonesia.
(3)	Bantuan kepada pihak asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat diberikan dengan syarat:
a. 	ditujukan untuk kegiatan kemanusiaan;
b. 	tidak bersumber dari hasil tindak pidana dan/atau bertujuan menyembunyikan atau menyamarkan hasil tindak pidana;
c. 	tidak dipergunakan untuk kegiatan melawan hukum di negara penerima bantuan dan hukum internasional;
d.  	tidak mengganggu hubungan diplomatik dengan negara penerima bantuan; dan/atau 
e.	tidak menimbulkan dampak negatif terhadap perekonomian dan kehidupan sosial di dalam negeri.

Bagian Kedua 
Tata Cara

Pasal 34
(1)  Bantuan kepada pihak asing dapat diberikan dengan cara:
a.	langsung; atau 
b.	tidak langsung.
(2)	Bantuan langsung kepada pihak asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan dengan cara:
a.	pengiriman uang melalui rekening bank;
b.	pemberian uang/barang kepada penerima bantuan; atau
c.	bantuan jasa tenaga kerja.
(3)  Bantuan tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat berupa:
a.	penerusan melalui organisasi kemasyarakatan di negara penerima;
b.	penerusan melalui pemerintah negara penerima; atau
c.	penerusan melalui pemerintah daerah atau negara bagian di negara penerima.

Pasal 35
Organisasi kemasyarakatan yang akan memberikan bantuan dengan cara langsung ke pihak asing wajib melaporkan rencana pemberian bantuan dimaksud kepada:
a.	Menteri Dalam Negeri, untuk organisasi kemasyarakatan pemberi bantuan yang cakupan wilayah kerjanya nasional; 
b.	Menteri Dalam Negeri melalui gubernur, untuk organisasi kemasyarakatan pemberi bantuan yang cakupan wilayah kerjanya provinsi;
c.	Menteri Dalam Negeri melalui bupati/walikota dengan tembusan gubernur, untuk organisasi kemasyarakatan pemberi bantuan yang cakupan wilayah kerjanya kabupaten/kota.

Pasal 36
Laporan rencana pemberian bantuan meliputi:
a.	maksud dan tujuan bantuan;
b.	sifat dan jenis bantuan;
c.	pihak penerima bantuan;
d.	informasi tentang sumber bantuan;
e.	jumlah dan jangka waktu bantuan; dan
f.	rencana pemanfaatan pemberian bantuan.

Pasal 37
Menteri Dalam Negeri dapat memberikan persetujuan rencana pemberian bantuan kepada pihak asing oleh organisasi kemasyarakatan setelah berkoordinasi dengan departemen/ lembaga pemerintah non departemen terkait untuk mendapatkan pertimbangan.

Pasal 38
(1) Persetujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 diberikan paling lambat 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak diterimanya laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36.
(2)	Persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada:
a.	pimpinan organisasi kemasyarakatan yang bersangkutan;
b.	gubernur/bupati/walikota; dan
c.	pimpinan departemen/lembaga Pemerintah non departemen terkait.

Pasal 39
(1)	Persetujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ditindaklanjuti dengan penyusunan naskah perjanjian pemberian bantuan antara pihak pemberi bantuan dengan pihak penerima bantuan.
(2)	Salinan naskah perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh pimpinan organisasi kemasyarakatan pemberi bantuan kepada Menteri Dalam Negeri dengan tembusan kepada:
a. 	gubernur/bupati/walikota; dan
b. 	pimpinan departemen/lembaga pemerintah non departemen terkait.
(3)	Penyampaian salinan naskah perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan paling lambat 14 (empat belas) hari sejak naskah kerjasama ditandatangani.
(4)	Bentuk naskah perjanjian berpedoman pada ketentuan yang diatur dalam Pasal 15.

BAB V
INFORMASI PELAKSANAAN KEGIATAN 

Pasal 40
(1)	Pelaksanaan penerimaan bantuan asing dan pemberian bantuan kepada pihak asing oleh organisasi kemasyarakatan diinformasikan kepada masyarakat melalui media publik.
(2)	Informasi melalui media publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah tanggal pelaksanaan kegiatan.
(3)	Hasil pelaksanaan kegiatan organisasi kemasyarakatan yang menerima bantuan asing dan kegiatan pemberian bantuan kepada pihak asing diinformasikan secara menyeluruh dan periodik kepada masyarakat.
(4)	Penyampaian informasi hasil pelaksanaan kegiatan organisasi kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilakukan melalui pagelaran/pameran hasil karya organisasi kemasyarakatan.
(5)	Menteri Dalam Negeri memfasilitasi dan mengkoordinasikan penyelenggaraan pagelaran/pameran hasil karya organisasi kemasyarakatan.

BAB VI 
PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal 41
(1)	Pemantauan kegiatan pemberian bantuan dari dan kepada pihak asing dilakukan bersama oleh Menteri Dalam Negeri dan organisasi kemasyarakatan yang bersangkutan.
(2)	Hasil pemantauan menjadi bahan masukan untuk evaluasi efektifitas dan efisiensi pendayagunaan bantuan dan pemberian bantuan kepada pihak asing.
(3)	Menteri Dalam Negeri mengkoordinasikan penyelenggaraan rapat koordinasi tahunan evaluasi kerjasama antara organisasi kemasyarakatan dengan pihak asing.

BAB VII 
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 42
Pada saat berlakunya Peraturan Menteri ini, pelaksanaan kegiatan yang bersumber dari penerimaan bantuan asing atau pemberian bantuan kepada pihak asing yang sedang berlangsung, tetap dapat dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 43
Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta 
pada tanggal 15-8-2008
MENTERI DALAM NEGERI,
ttd.
H. MARDIYANTO