PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI 
NOMOR 39 TAHUN 2008
TENTANG
PEDOMAN UMUM PEMBAKUAN NAMA RUPABUMI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

MENTERI DALAM NEGERI,

Menimbang	:	a.	bahwa untuk menetapkan prinsip-prinsip, pedoman dan prosedur pembakuan nama-nama rupabumi diperlukan pengaturan pembakuan nama rupabumi; 
b.	bahwa pengaturan pembakuan nama rupabumi untuk menjamin terselenggaranya tertib administrasi dalam pembakuan nama rupabumi; 
c.	bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Pedoman Umum Pembakuan Nama Rupabumi;

Mengingat	:	1.	Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UndangUndang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas UndangUndang Nomor 32 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4844); 
2.	Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2006 tentang Tim Nasional Pembakuan Nama Rupabumi; 
3.	Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 2003 tentang Organisasi dan Tatakerja Departemen Dalam Negeri sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2008;

MEMUTUSKAN:
Menetapkan	:	PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI TENTANG PEDOMAN UMUM PEMBAKUAN NAMA RUPABUMI.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1
Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 
1.	Pembakuan adalah proses penetapan nama rupabumi yang baku oleh lembaga yang berwenang baik secara nasional maupun internasional.
2.	Rupabumi adalah bagian dari permukaan bumi yang dapat dikenal identitasnya sebagai unsur alam dan unsur buatan manusia, misalnya sungai, danau, gunung, tanjung, desa, dan bendungan. 
3.	Nama rupabumi adalah nama yang diberikan pada unsur rupabumi. 
4.	Gasetir adalah daftar nama rupabumi yang dilengkapi dengan informasi tentang jenis unsur, posisi, lokasi dalam wilayah administratif, dan informasi lain yang diperlukan.
5.	Gasetir Nasional adalah daftar nama rupabumi yang telah dibakukan secara nasional.
6.	Prinsip adalah asas yang menjadi pokok dasar berpikir dan bertindak untuk penamaan unsur rupabumi. 
7.	Prosedur adalah tahap kegiatan untuk menyelesaikan aktivitas penamaan unsur rupabumi. 
8.	Unsur Rupabumi adalah bagian permukaan bumi yang berada di atas atau di bawah permukaan laut yang dapat dikenali identitasnya sebagai unsur alam atau unsur buatan manusia.
9.	Tim Nasional adalah Tim Pembakuan Nama Rupabumi yang dibentuk oleh Presiden.
10.	Panitia Provinsi adalah Panitia Pembakuan Nama Rupabumi Provinsi yang dibentuk oleh Gubernur. 
11.	Panitia Kabupaten/Kota adalah Panitia Pembakuan Nama Rupabumi Kabupaten/Kota yang dibentuk oleh Bupati/Walikota.

BAB  II
PEMBAKUAN

Pasal 2
Pembakuan nama rupabumi dilakukan dengan tujuan: 
a.	mewujudkan tertib administrasi di bidang pembakuan nama rupabumi di lndonesia; 
b.	menjamin tertib administrasi wilayah dalam kerangka Negara Kesatuan Republik lndonesia;
c.	mewujudkan adanya gasetir nasional sehingga ada kesamaan pengertian mengenai nama rupabumi di lndonesia; 
d.	mewujudkan data dan informasi akurat mengenai nama rupabumi di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik lndonesia, baik untuk kepentingan pembangunan nasional maupun internasional.

Pasal 3
(1)	Unsur rupabumi terdiri atas: 
a.	unsur alami; dan
b.	unsur buatan manusia.
(2)	Unsur alami sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terbentuk secara alami, antara lain pulau, kepulauan, gunung, pegunungan, bukit, dataran tinggi, gua, lembah, tanjung, semenanjung, samudera, laut, gunung bawah laut, palung, selat, teluk, danau, sungai, dan muara.
(3)	Unsur buatan manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dibuat oleh manusia, antara lain bandara, bendungan, waduk, jembatan, terowongan, mercu suar, kawasan permukiman, kawasan industri, kawasan pengelolaan darat/laut, candi, dan tugu, serta wilayah administrasi. 

Pasal 4

(1)	Unsur rupabumi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 harus bernama. 
(2)	Nama unsur rupabumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:
a.	elemen generik; dan
b.	elemen spesifik.
(3)	Elemen generik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, menerangkan dan/atau menggambarkan bentuk umum suatu unsur rupabumi dalam bahasa lndonesia atau bahasa daerah, antara lain sungai (dalam Bahasa lndonesia), krueng (sungai dalam bahasa Aceh), bulu (gunung dalam bahasa Bugis), dolok (gunung dalam bahasa Batak). 
(4)	Elemen spesifik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, menerangkan nama diri dari elemen generik yang sudah disebutkan sebelumnya, antara lain Merapi nama spesifik dari elemen generik yang berupa gunung, Malang nama spesifik dari elemen generik yang berupa wilayah administrasi kota. 

Pasal 5
(1)	Pembakuan nama rupabumi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilakukan berdasarkan prinsip dan prosedur penamaan rupabumi.
(2)	Pembakuan nama rupabumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi proses penetapan dan pengesahan nama, pengejaan, penulisan, dan pengucapan. 

BAB III
PRINSIP

Pasal 6
Prinsip penamaan rupabumi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) meliputi:
a.	Penggunaan abjad romawi; 
b.	Satu unsur rupabumi satu nama; 
c.	Penggunaan nama lokal; 
d.	Berdasarkan peraturan perundang-undangan; 
e.	Menghormati keberadaan suku, agama, ras dan golongan; 
f.	Menghindari penggunaan nama diri atau nama orang yang masih hidup; 
g.	Menggunakan bahasa lndonesia dan/atau bahasa daerah; dan 
h.	Paling banyak tiga kata.

Pasal 7
(1)	Prinsip penggunaan abjad romawi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a, untuk mempermudah komunikasi. 
(2)	Prinsip penggunaan abjad romawi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a, tidak menggunakan diakritik. 
(3)	Dalam hal nama unsur rupabumi dalam bentuk simbol, rumus, tanda, lambang, harus ditulis dalam abjad romawi. 
(4)	Dalam hal nama unsur rupabumi menggunakan penulisan dan pelafalan yang khas, maka dideskripsikan menggunakan Ejaan Fonetik Internasional (International Phonetic Alphabet).
(5)	Nama unsur rupabumi yang menggunakan kata berulang ditulis dalam satu kata.

Pasal 8
(1)	Prinsip satu unsur rupabumi satu nama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b, untuk kepastian dan kejelasan nama rupabumi di suatu desa/ kelurahan atau sebutan lain. 
(2)	Dalam hal unsur rupabumi mempunyai beberapa nama, maka ditetapkan satu nama resmi dan nama lainnya dicatat di dalam gasetir sebagai nama varian. 
(3)	Dalam hal satu nama untuk lebih dari satu unsur rupabumi maka penamaan diatur kembali dengan menambah pernerlaln/pembeda.
Pasal 9
Prinsip penggunaan nama lokal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c, untuk melestarikan dan menghormati masyarakat setempat. 

Pasal 10
(1)	Prinsip berdasarkan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf d, untuk pelaksanaan peraturan perundang-undangan. 
(2)	Peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan lembaga yang berwenang.

Pasal 11
Prinsip menghormati keberadaan suku, agama, ras, dan golongan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf e, untuk menjaga kerukunan, menghindari konflik, dan keterslnggungan di masyarakat. 

Pasal 12
Prinsip menghindari penggunaan nama diri atau nama orang yang masih hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf f, untuk menghindari pengkultusan individu atau lembaga swasta/pemerintah. Nama orang yang sudah meninggal dunia paling singkat 5 (lima) tahun dan sangat berjasa bagi negara dan/atau penduduk setempat dapat digunakan sebagai nama rupabumi.

Pasal 13
Prinsip menggunakan bahasa lndonesia dan/atau bahasa daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf g, untuk menghormati keanekaragaman budaya serta persatuan dan kesatuan nasional. 

Pasal 14
Prinsip penggunaan nama lokal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c, untuk melestarikan dan menghormati masyarakat setempat.

BAB IV 
PROSEDUR DAN PENETAPAN

Bagian Kesatu 
Prosedur

Pasal 15
(1)	Camat atau sebutan lain melakukan inventarisasi nama-nama unsur rupabumi di wilayahnya. 
(2)	Inventarisasi Nama-nama unsur rupabumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap unsur rupabumi yang belum bernama dan bernama. 
(3)	Dalam hal unsur rupa belum bernama dan bernama yang tidak sesuai dengan prinsip penamaan rupabumi, penamaannya diusulkan oleh Kepala Desa/Lurah atau sebutan lain kepada Camat atau sebutan lain setelah memperhatikan usulan nama dari masyarakat. 
(4)	Hasil inventarisasi nama-nama unsur rupabumi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan oleh Camat atau sebutan lain kepada Panitia Kabupaten/ Kota.

Pasal 16
(1)	Panitia Kabupaten/Kota melakukan inventarisasi dan penelaahan usulan pembakuan nama-nama unsur rupabumi yang diusulkan Camat atau sebutan lain di wilayahnya. 
(2)	Hasil inventarisasi dan penelaahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Panitia Provinsi. 
(3)	Panitia Provinsi melakukan inventarisasi dan penelaahan usulan pembakuan namanama unsur rupabumi yang diusulkan Panitia Kabupaten/Kota di wilayahnya. 
(4)	Hasil inventarisasi dan penelaahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada Tim Nasional. 
(5)	Tim Nasional melakukan verifikasi usulan pembakuan nama-nama unsur rupabumi yang diusulkan Panitia Provinsi.

Bagian Kedua 
Penetapan 

Pasal 17
(1)	Tim Nasional membakukan nama, pengejaan, penulisan, serta pengucapan unsur rupabumi di lndonesia dalam bentuk gasetir nasional berdasarkan usulan dari Panitia Provinsi.
(2)	Gasetir nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan basisdata yang telah diverifikasi. 
(3)	Tim Nasional dalam memverifikasi dan membangun basisdata dibantu oleh Tim Pelaksana dan Sekretariat. 
(4)	Pembakuan nama rupabumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 18
Unsur rupabumi yang belum bernama secara bertahap harus diberi nama sesuai dengan prinsip penamaan rupabumi.

Pasal 19
Pada saat Peraturan Menteri ini ditetapkan, nama unsur rupabumi yang tidak sesuai dengan prinsip penamaan rupabumi dapat dilakukan perubahan nama. 

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20
Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 15 September 2008
MENTERI DALAM NEGERI,
ttd
H. MARDIYANTO