PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI 
NOMOR 40 TAHUN 2008 
TENTANG 
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 26 TAHUN 2008 TENTANG PENGHITUNGAN DASAR PENGENAAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DAN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR YANG BELUM TERCANTUM DALAM PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 22 TAHUN 2008 TENTANG PENGHITUNGAN DASAR PENGENAAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DAN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR TAHUN 2008

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI DALAM NEGERI,

Menimbang	:	a.	bahwa dengan adanya kendaraan bermotor yang belum tercantum dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2008 tentanq Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Yang Belum Tercantum Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2008 maka perlu dilakukan perubahan kedua terhadap Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2008 tentang Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Yang Belum Tercantum Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2008 tentang Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Tahun 2008; 
b.	bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2008 tentang Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Yang Belum Tercantum Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2008 tentang Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Tahun 2008;

Mengingat	:	1.	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3480); 
1.	Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048); 
2.	Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Neqara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 
3.	Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 
4.	Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1993 tentang Kendaraan dan Pengemudi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3530); 
5.	Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4138); 
6.	Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 2003 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Dalam Negeri sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2008; 
7.	Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2008 tentang Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Tahun 2008; 
8.	Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2008 tentang Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Yang Belum Tercantum Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2008 sebaqatrnana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2008;

MEMUTUSKAN:
Menetapkan	:	PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 26 TAHUN 2008 TENTANG PENGHITUNGAN DASAR PENGENAAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DAN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR YANG BELUM TERCANTUM DALAM PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 22 TAHUN 2008 TENTANG PENGHITUNGAN DASAR PENGENAAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DAN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR TAHUN 2008.

Pasal I
Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2008 tentang Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Yang Belum Tercantum Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2008 tentang Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2008 diubah dengan menambah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Menteri ini.

Pasal II
Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. 
 
Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 23 September 2008
MENTERI DALAM NEGERI,
ttd
H. MARDIYANTO
1.	
LAMPIRAN 	PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI
NOMOR	:	40 tahun 2008	
TANGGAL	:	23 September 2008	

DASAR PENGENAAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DAN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR TAHUN 2008

No.	KODING	JENISS/MEREK	TYPE	TAHUN PEMBUATAN	NILAI JUAL KENDARAAN BERMOTOR	BOBOT	DASAR PENGENAAN PKB	
1	2	3	4	5	6	7	8	
I		MOBIL PENUMPANG-SEDAN						
1
2

3
	101253 07349
101261 79449

101307 03647	MAZDA
MITSUBISHI

PROTON
	RX-8 AIT
NEW LANCER EVOLUTION nJRBO 2000CC DOHC
WAJA 1.6L M/T (KHUSUS TAXI)	2008
2008

2007
2008
	397,000,000
687,000,000 

102,000,000 
104,000,000  	1.00
1.00

1.00
1.00	397,000,000
687,000,000

102,000,000 
104,000,000  
	
II		MOBIL PENUMPANG-JEEP						
1	102253 11849	MAZDA	CX-9 A/T	2008	510,000,000	1.00	510,000,000	
III		MOBIL PENUMPANG-MINIBUS						
1
2
3
4
5
	103215 05675
103215 05775
103253 11949
103284 67649
103284 67749
	KIA
KIA
MAZDA
NISSAN
NISSAN
	PREGIO SE 2.7 DIESEL MT
TRAVELLO MT 2.7 16 SEAT OPTION 2
2 1.5L AIT 
SERENA 2.0L A/T
SERENA 2.0L WD AT	2008
2008
2008
2008
2008
	149,000,000 
138,000,000 
151,000,000 
373,000,000 
373,000,000 
 	1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
	149,000,000 
138,000,000 
151,000,000 
373,000,000 
373,000,000
	
IV		MOBIL BARANG/BEBAN-PICK UP						
1
2
3	301253 12049
301253 12149
301261 79349	MAZDA
MAZDA
MITSUBISHI	BT-50 REG CABIN 4X4 2.5 M/T FSC 
BT-50 DOUBLE CABIN 4X2 2.5 M/T HI RIDER
STRADA CR 2.5 DOUBLE CABIN EXCEED (4X4) A/T	2008
2008
2008	170,000,000
183,000,000
236,000,000	1.30
1.30
1.30	221,000,000
237,900,000
306,800,000	
V		SEPEDA MOTOR RODA DUA						
1
2
3
4
5
6
	701597 00501
701597 00601
701167 32749
701167 32849
701421 09549
701421 09649
 	EMOTO
EMOTO
HONDA
HONDA 
YAMAHA
YAMAHA	TITAN
XENOS
GL 200 RI
NF 11A1C M/T
28D (AL115S/MIO)
45C (VEGA R)	2008
2008
2008
2008
2008
2008	4,300,000 
4,400,000 
19,300,000 
10,200,000 
8,700,000 
8,600,000 
 	1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
	4,300,000 
4,400,000 
19,300,000 
10,200,000 
8,700,000 
8,600,000

MENTERI DALAM NEGERI,
ttd
H. MARDIYANTO