PERATURAN BERSAMA 
MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI, MENTERI DALAM NEGERI, MENTERI PERINDUSTRIAN, DAN MENTERI PERDAGANGAN

Nomor: PER.16/MEN/X/2008 
Nomor: 49/2008 
Nomor: 922.1/M-IND/10/2008 
Nomor: 39/M-DAG/PER/10/2008

TENTANG
PEMELIHARAAN MOMENTUM PERTUMBUHAN EKONOMI NASIONAL DALAM MENGANTISIPASI PERKEMBANGAN PEREKONOMIAN GLOBAL
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA, 
MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI, 
MENTERI DALAM NEGERI, MENTERI PERINDUSTRIAN 
DAN MENTERI PERDAGANGAN

Menimbang	:	a.	bahwa krisis keuangan global yang dihadapi berbagai negara akhir-akhir ini juga berpengaruh terhadap perekonomian lndonesia, sehingga akan berdampak negatif terhadap perkembangan dunia usaha dan ketenagakerjaan;
b.	bahwa untuk mengantisipasi dampak negatif dari krisis keuangan global, perlu diambil langkah-langkah konkrit untuk memelihara pertumbuhan perekonomian melalui pengaturan berbagai kebijakan yang menjamin ketenangan berusaha dan ketenangan bekerja;
c.	bahwa untuk tetap terjaganya kelangsungan usaha, maka kebijakan penetapan upah diarahkan dengan mempertimbangkan kondisi dan kemampuan perusahaan, dengan tetap memperhatikan kehidupan pekerja/buruh beserta keluarganya;
d.	bahwa untuk hal tersebut diatas perlu ditetapkan peraturan bersama Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Menteri Dalam Negeri, Menteri Perindustrian, dan Menteri Perdagangan.

Mengingat	:	1.	Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2003 No. 39, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4279);
2.	Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2004 No. 125, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UndangUndang No. 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2008 No. 59, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4844);
3.	Undang-Undang Nomor· 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 1984 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 3274);
4.	Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 1982 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 3214);
5.	Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2008 Nomor 93 Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4866).

MEMUTUSKAN:
Menetapkan	:	PERATURAN BERSAMA MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI, MENTERI DALAM NEGERI, MENTERI PERINDUSTRIAN, 	DAN MENTERI PERDAGANGAN TENTANG PEMELIHARAAN MOMENTUM PERTUMBUHAN EKONOMI NASIONAL DALAM MENGANTISIPASI PERKEMBANGAN PEREKONOMIAN GLOBAL.

Pasal 1
Dalam menghadapi dampak krisis perekonomian global, Pemerintah melakukan berbagai upaya agar ketenangan berusaha dan bekerja tidak terganggu.

Pasal 2
Upaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 adalah sebagai berikut:
a.	Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi melakukan: 
-	Konsolidasi unsur pekerja/buruh dan pengusaha melalui forum LKS Tripartit Nasional dan Daerah serta Dewan Pengupahan Nasional dan Daerah agar merumuskan rekomendasi penetapan Upah Minimum yang mendukung kelangsungan berusaha dan ketenangan bekerja dengan senantiasa memperhatikan kemampuan dunia usaha khususnya usaha padat karya dan pertumbuhan ekonomi nasional;
-	Upaya mendorong komunikasi Bipartit yang efektif antar unsur pekerja/buruh dan pengusaha di perusahaan;
-	Upaya meningkatkan efektivitas mediasi penyelesaian perselisihan hubungan industrial secara cepat dan berkeadilan serta pencegahan terjadinya pemutusan hubungan kerja;
b.	Menteri Dalam Negeri melakukan:
-	Upaya agar Gubernur dan BupatilWalikota dalam menetapkan segala kebijakan ketenagakerjaan di wilayahnya mendukung kelangsungan berusaha dan ketenangan bekerja, termasuk meningkatkan komunikasi yang efektif dalam Lembaga Kerjasama Tripartit Daerah, dan Dewan Pengupahan Daerah;
-	Upaya agar Gubernur dalam menetapkan Upah Minimum dan segala kebijakan ketenagakerjaan di wilayahnya mendukung kelangsungan berusaha dan ketenangan bekerja dengan senantiasa memperhatikan kemampuan dunia usaha khususnya usaha padat karya dan pertumbuhan ekonomi nasional;	
c.	Menteri Perindustrian melakukan: 
-	Mendorong efisiensi proses produksi, optimalisasi kapasitas produksi dan daya saing produk industri; 
-	Menyusun kebijakan penggunaan produksi dalam negeri dan melaksanakan monitoring pelaksanaannya.
d.	Menteri Perdagangan melakukan: 
-	Upaya peningkatan pencegahan dan penangkalan penyelundupan barangbarang dari luar negeri; 
-	Memperkuat pasar dalam negeri dan promosi penggunaan produk dalam negeri; 
-	Mendorong ekspor hasil industri padat karya. 

Pasal 3
Gubernur dalam menetapkan upah minimum mengupayakan agar tidak melebihi pertumbuhan ekonomi nasional.

Pasal 4
Tindak lanjut Peraturan Bersama ini dilakukan oleh masing-masing Menteri.

Pasal 5
Peraturan Bersama ini mulai berlaku sejak ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta 
pada tanggal 22 Oktober 2008

MENTERI TENAGA KERJA	MENTERI DALAM NEGERI,

ttd.	ttd.

ERMAN SUPARNO	H. MARDIYANTO

MENTERI PERINDUSTRIAN,	MENTERI PERDAGANGAN,

ttd	ttd.

FAHMI IDRIS	MARI ELKA PANGESTU