MENTERI DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI
NOMOR 50 TAHUN 2008
TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS
 KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 130 TAHUN 2003 
TENTANG ORGANISASI DAN TATAKERJA DEPARTEMEN DALAM NEGERI 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI DALAM NEGERI,

Menimbang	:	a.	bahwa untuk mewujudkan akuntabilitas tertib administrasi dan optimalisasi pelaksanaan tugas pengelolaan keuangan dan asset di lingkungan Departemen Dalam Negeri perlu membentuk Pusat Administrasi Keuangan dan Pengelolaan Asset; 
b.	bahwa Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 2003 tentang Organisasi dan Tatakerja Departemen Dalam Negeri sudah tidak sesuai dengan perkembangan, sehingga perlu dilakukan perubahan;
c.	bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri  tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 2003 tentang Organisasi dan Tatakerja Departemen Dalam Negeri;

Mengingat	:	1. 	Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844;
2.	Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tatakerja Kementerian Negara Republik Indonesia, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tatakerja Kementerian Negara Republik Indonesia;
3.	Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 2003 tentang Organisasi dan Tatakerja Departemen Dalam Negeri sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2008;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan	:	PERATURAN MENTERI DALAM  NEGERI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 130 TAHUN 2003 TENTANG ORGANISASI DAN TATAKERJA DEPARTEMEN DALAM NEGERI 

Pasal  I
Beberapa ketentuan dalam Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 2003 tentang Organisasi dan Tatakerja Departemen Dalam Negeri, diubah sebagai berikut :

1.	Ketentuan Pasal 24, 25 dan Pasal 26 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 24
Biro Organisasi mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Sekretariat Jenderal dalam menyiapkan kebijakan penataan kelembagaan, pelaksanaan analisis jabatan, tatalaksana dan evaluasi kelembagaan kantor pusat dan daerah serta fasilitasi dan evaluasi kinerja departemen dan daerah.

Pasal 25
Biro Organisasi dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24, menyelenggarakan fungsi :
a.	penyusunan pedoman dan petunjuk teknis serta fasilitasi analisis jabatan dan penataan kelembagaan pusat dan daerah;
b.	penyusunan pedoman dan petunjuk teknis serta fasilitasi ketatalaksanaan dan evaluasi pusat dan daerah;
c.	penyusunan pedoman dan petunjuk teknis serta fasilitasi dan evaluasi kinerja departemen dan daerah; dan
d.	pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Biro.

Pasal 26
Biro Organisasi terdiri dari :
a.	Bagian Kelembagaan;
b.	Bagian Analisa Jabatan;
c.	Bagian Tatalaksana;
d.	Bagian Pelaporan Kinerja.

2.	Ketentuan Pasal 29 dan Pasal 30 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 29
Bagian Tatalaksana mempunyai tugas menyiapkan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis serta fasilitasi ketatalaksanaan kantor pusat dan daerah.

Pasal 30
Bagian Pelaporan Kinerja mempunyai tugas menyiapkan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis serta fasilitasi pelaporan kinerja aparatur departemen, provinsi, kabupaten dan kota.

3.	Ketentuan Pasal 38, Pasal 39, dan Pasal 40 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 38
Biro Umum mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Sekretariat Jenderal dalam mengelola urusan tata usaha, rumah tangga, perlengkapan dan keamanan dalam serta urusan protokol.

Pasal 39
Biro Umum dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38,  menyelenggarakan  fungsi  :
a.	pembinaan dan pelaksanaan urusan tata usaha Menteri, Sekretaris Jenderal dan Staf Ahli;
b.	pembinaan dan pengelolaan urusan rumah tangga dan urusan dalam;
c.	pembinaan dan pengelolaan keamanan dalam;
d.	penyusunan acara keprotokolan pimpinan departemen.  

Pasal 40
Biro Umum terdiri dari :
a.	Bagian Tata Usaha Pimpinan;
b.	Bagian Rumah Tangga;
c.	Bagian Keamanan Dalam; dan
d.	Bagian Protokol.

4.	Ketentuan Pasal 44 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 44
Bagian Protokol mempunyai tugas melakukan urusan keprotokolan dan pengkoordinasian kegiatan acara keprotokolan pimpinan departemen dengan instansi terkait.

5.	Ketentuan Pasal 428 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 428
Sekretariat Inspektorat Jenderal terdiri atas:
a.	Bagian Perencanaan dan Anggaran;
b.	Bagian Evaluasi Laporan Pengawasan;
c.	Bagian Tata Usaha dan Keuangan; dan
d.	Bagian Umum.

6.	Ketentuan Pasal 433, Pasal 434, Pasal 435, dan Pasal 436 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 433
Bagian Tata Usaha dan Keuangan mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan urusan tata usaha dan keuangan.

Pasal 434
Bagian Tata Usaha dan Keuangan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 433, menyelenggarakan fungsi:
a.	pengelolaan urusan tata usaha surat menyurat dan kearsipan; dan
b.	pengelolaan urusan keuangan.

Pasal 435
Bagian umum mempunyai tugas melaksanakan urusan perlengkapan dan rumah tangga, pengelolaan kepegawaian dan pengelolaan administrasi jabatan fungsional auditor.

Pasal 436
Bagian umum dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 435, menyelenggarakan fungsi:
a.	pengelolaan urusan perlengkapan dan rumah tangga;
b.	pengelolaan urusan kepegawaian; dan
c.	pengelolaan administrasi jabatan fungsional auditor.

7.	Dianata Pasal 533 dan Pasal 534 disisipkan 1 (satu) bagian, yakni bagian Kesatu, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Bagian Kesatu
Kedudukan dan Jenis Pusat

8.	Ketentuan Pasal 534 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 534
Pusat terdiri dari :
a.	Pusat Data, Informasi, Komunikasi dan Telekomunikasi;
b.	Pusat Penerangan;
c.	Pusat Kajian Kebijakan Strategis;
d.	Pusat Administrasi Kerjasama Luar Negeri; dan
e.	Pusat Administrasi Keuangan dan Pengelolaan Asset.

9.	Diantara Pasal 562 dan Pasal 563 disisipkan 1 (satu) bagian, yakni Bagian Keenam, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Bagian Keenam
Pusat Administrasi Keuangan dan Pengelolaan Asset

10.	Diantara Pasal 562 dan Pasal 563 disisipkan 8 (delapan) pasal, yakni Pasal 562A, Pasal 562B, Pasal 562C, Pasal 562D, Pasal 562E, Pasal 562F, Pasal 562G, dan Pasal 562H, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 562 A
Pusat Administrasi Keuangan dan Pengelolaan Asset mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Sekretariat Jenderal dalam pelaksanaan akuntansi pengelolaan keuangan, verifikasi, pembukuan, pelaporan dan pembinaan perbendaharaan serta pengelolaan asset di lingkungan Departemen Dalam Negeri.

Pasal 562 B
Pusat Administrasi Keuangan dan Pengelolaan Asset dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 562 A, menyelenggarakan fungsi :
a.	pembinaan dan pengelolaan keuangan Sekretariat Jendral;
b.	pembinaan bendaharawan;
c.	pelaksanaan verifikasi dan akuntansi;
d.	pembinaan dan pelaksanaan inventarisasi kekayaan milik negara; dan
e.	penyusunan program kerja, pelaporan dan pelaksanaan urusan ketatausahaan.

Pasal 562 C
Pusat Administrasi Keuangan dan Pengelolaan Asset, terdiri dari  :
a.	Bagian Tata Usaha;
b.	Bidang Keuangan Sekretariat Jenderal;
c.	Bidang Akuntansi;
d.	Bidang Inventarisasi Kekayaan Milik Negara; dan
e.	Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 562 D
Bagian Tata Usaha  mempunyai tugas melakukan penyusunan program, surat-menyurat, rumah tangga, dan kepegawaian.

Pasal 562 E
Bidang Keuangan Sekretaris Jenderal mempunyai tugas melaksanakan urusan pengelolaan anggaran di lingkungan Sekretariat Jenderal dan penyusunan laporan keuangan departemen.

Pasal 562 F
Bidang Akuntansi mempunyai tugas melaksanakan pembukuan dan perhitungan anggaran di lingkungan Departemen Dalam Negeri.

Pasal 562 G

Bidang Inventarisasi Kekayaan Milik Negara mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan kekayaan milik negara di lingkungan Departemen Dalam Negeri. 

Pasal 562 H
(1) Pada Pusat Administrasi Keuangan dan Pengelolaan Asset ditetapkan Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang terbagi dalam beberapa kelompok sesuai dengan bidangnya.
(2)	Setiap Kelompok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh tenaga fungsional senior yang ditunjuk diantara tenaga fungsional di lingkungan Pusat Administrasi Keuangan dan Pengelolaan Asset.
(3)	Jumlah tenaga fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan sesuai kebutuhan dan beban kerja.
(4)	Jenis dan jenjang jabatan tenaga fungsional diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

11.	Diantara Pasal 573 dan Pasal 574 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 573A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 573A
Bagan Susunan Organisasi pada Biro Organisasi, Biro Umum dan Inspektorat Jenderal dalam Lampiran II dan Lampiran X, diubah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II dan Lampiran III, serta Bagan Susunan Organisasi Pusat Administrasi Keuangan dan pengelolaan Asset, tercantum dalam Lampiran IV Peraturan Menteri ini.

Pasal II
Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 27 Oktober 2008
MENTERI DALAM NEGERI
ttd
H. MARDIYANTO

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
BIRO ORGANISASI.

 LAMPIRAN I 	:  PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI
NOMOR	: 50 TAHUN 2008
TANGGAL	: 27 Oktober 2008

BAGIAN
PELAPORAN KINERJA DEPARTEMEN

BAGIAN
TATALAKSANA

BAGIAN 
ANALISA JABATAN

BAGIAN 
KELEMBAGAAN

BIRO 
ORGANISASI

MENTERI DALAM NEGERI

ttd

H. MARDIYANTO

 LAMPIRAN II 	:  PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI
NOMOR	: 50 TAHUN 2008
TANGGAL	: 27 Oktober 2008

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
BIRO UMUM.

BAGIAN 
RUMAH TANGGA

BIRO 
UMUM

BAGIAN
PROTOKOL

BAGIAN
KEAMANAN DALAM

BAGIAN 
TATA USAHA PIMPINAN

MENTERI DALAM NEGERI

ttd

H. MARDIYANTO

 LAMPIRAN III 	:  PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI
NOMOR	: 50 TAHUN 2008
TANGGAL	: 27 Oktober 2008

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
INSPEKTORAT JENDERAL.

INSPEKTORAT JENDERAL

BAGIAN
 UMUM

BAGIAN TATA USAHA DAN KEUANGAN

BAGIAN PERENCANAAN DAN ANGGARAN

SEKRETARIAT

BAGIAN EVALUASI LAPORAN PENGAWASAN

INSPEKTORAT KHUSUS

INSPEKTORAT WILAYAH IV

INSPEKTORAT WILAYAH III

INSPEKTORAT WILAYAH II

INSPEKTORAT WILAYAH I

KELOMPOK JAFUNG AUDITOR

KELOMPOK JAFUNG AUDITOR

KELOMPOK JAFUNG AUDITOR

KELOMPOK JAFUNG AUDITOR

KELOMPOK JAFUNG AUDITOR

MENTERI DALAM NEGERI

ttd

H. MARDIYANTO

 LAMPIRAN IV 	:  PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI
NOMOR	: 50 TAHUN 2008
TANGGAL	: 27 Oktober 2008

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
PUSAT ADMINISTRASI KEUANGAN DAN PENGELOLAAN ASSET

PUSAT 
ADMINISTRASI KEUANGAN DAN PENGELOLAAN ASSET

BAGIAN 
TATA USAHA 

BIDANG AKUNTANSI 

BIDANG INVENTARISASI KEKAYAAN MILIK NEGARA 

BIDANG KEUANGAN SEKRETARIAT JENDERAL PENGELOLAAN ASSET

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

MENTERI DALAM NEGERI,

ttd

H. MARDIYANTO