PERATURAN BERSAMA
MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI, MENTERI DALAM NEGERI, MENTERI PERINDUSTRIAN, DAN MENTERI PERDAGANGAN

NOMOR  PER 21/MEN/XI/2008 
NOMOR  53/2008 
NOMOR  97/M-IND/11/2008 
NOMOR  48/M-DAG/PER/11/2008
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BERSAMA MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI, MENTERI DALAM NEGERI, MENTERI PERINDUSTRIAN, DAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR PER. 16/MEN/X/2008, NOMOR 49/2008, NOMOR 922.1/M-IND/10/2008, DAN NOMOR 39/M-DAG/PER/1 0/2008 TENTANG PEMELIHARAAN MOMENTUM PERTUMBUHAN EKONOMI NASIONAL DALAM MENGANTISIPASI PERKEMBANGAN PEREKONOMIAN GLOBAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI, 
MENTERI DALAM NEGERI, MENTERI PERINDUSTRIAN 
DAN MENTERI PERDAGANGAN,

Menimbang	:	a.	bahwa dalam upaya penyamaan persepsi mengenai makna dan penetapan upah minimum sebagaimana diatur dalam Peraturan Bersama Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Menteri Dalam Negeri, Menteri Perindustrian dan Menleri Perdagangan Nomor PER.16/MEN/X/2008, Nomor 49/2008, Nomor 922.1/M-IND/10/2008, dan Nomor 39/M-DAG/PER/10/2008 perlu melakukan perubahan atas Peraturan Bersama tersebut;
b.	bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu melakukan perubahan yang ditetapkan dengan Peraturan Bersama Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Menteri Dalam Negeri, Menteri Perindustrian dan Menteri Perdagangan;

Mengingat	:	1.	Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 1982 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 3214);
2.	Undang-Undang 	Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 1984 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 3274);
3.	Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2003 No. 39, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4279);
4.	Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2004 No. 125, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4437) sebagaimana lelah beberapa kali diubah terakhir dengan UndangUndang No. 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2008 No. 59, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4844);
5.	Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2008 Nomor 93 Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4866);
6.	Peraturan Bersama Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Menteri Dalam Negeri, Menteri Perindustrian, dan Menteri Perdagangan Nomor PER.16/MEN/X/2008, Nomor 49/2008, Nomor 922.1/M-IND/10/2008, dan Nomor 39/M- DAG/PER/10/2008 tentang Pemeliharaan Momentum Pertumbuhan Ekonomi Nasional Dalam Mengantisipasi Perkembangan Perekonomian Global;

MEMUTUSKAN:
Menetapkan	:	PERUBAHAN ATAS PERATURAN BERSAMA MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI, MENTERI DALAM NEGERI, MENTERI PERINDUSTRIAN, DAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR PER.16/MEN/X/2008, NOMOR 49/2008, NOMOR 922.1/M-IND/10/2008, DAN NOMOR39/M-DAG/PER/10/2008 TENTANG PEMELIHARAAN MOMENTUM PERTUMBUHAN EKONOMI NASIONAL DALAM MENGANTISIPASI PERKEMBANGAN PEREKONOMIAN GLOBAL. 

Pasal I
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bersama Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Menteri Dalam Negeri, Menteri Perindustrian, dan Menteri Perdagangan Nomor PER.16/MEN/X/2008, Nomor 49/2008, Nomor 922.1/MIND/10/2008, dan Nomor 39/M-DAG/PER/10/2008 Tentang Pemeliharaan Momentum Pertumbuhan Ekonomi Nasional Dalam Mengantisipasi Perkembangan Perekonomian Global, diubah sebagai berikut:
1.	Mengubah ketentuan Pasal 2 sehingga selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2
Upaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 adalah sebagai berikut:
a.	Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi melakukan: 
-	Konsolidasi unsur pekerja/buruh dan pengusaha melalui forum Lembaga Kerja Sama (LKS) Tripartit Nasional dan Daerah serta Dewan Pengupahan Nasional dan Daerah agar dalam merumuskan rekomendasi kebijakan ketenagakerjaan senantiasa mendukung kelangsungan berusaha dan ketenangan bekerja, dengan memperhatikan kemampuan dunia usaha khususnya usaha padat karya;
-	Upaya mendorong komunikasi bipartit yang efektif antar unsur pekerja/buruh dan pengusaha di perusahaan;
-	Upaya meningkatkan efektivitas mediasi penyelesaian perselisihan hubungan industrial secara cepat dan berkeadilan serta pencegahan terjadinya pemutusan hubungan kerja.
b.	Menteri Dalam Negeri melakukan :
-	Upaya agar Gubernur dan Bupati/Walikota dalam menetapkan segala kebijakan ketenagakerjaan di wilayahnya senantiasa mendukung kelangsungan berusaha dan ketenangan bekerja, tanpa meninggalkan usaha untuk kenaikan pendapatan pekerja/buruh menuju pemenuhan kebutuhan hidup layak dengan mempertimbangkan tingkat inflasi, dengan cara meningkatkan komunikasi yang efektif dalam Lembaga Kerjasama Tripartit Daerah, dan Dewan Pengupahan Daerah;
-	Upaya agar Gubernur dalam menetapkan upah minimum dan segala kebijakan ketenagakerjaan di wilayahnya senantiasa mendukung kelangsungan berusaha dan ketenangan bekerja dengan memperhatikan kemampuan dunia usaha khususnya usaha padat karya;
-	Upaya agar Gubernur dan Bupati/Walikota senantiasa mengoptimalkan peran, fungsi dan pelaksanaan tugas pejabat fungsional ketenagakerjaan dan lembaga-lembaga ketenagakerjaan lainnya.
c.	 Menteri Perindustrian melakukan:
-	Upaya peningkatan efisiensi proses produksi, optimalisasi kapasitas produksi dan daya saing produk industri;
-	Penyusunan kebijakan penggunaan produksi dalam negeri dan melaksanakan monitoring pelaksanaannya.
d.	Menteri Perdagangan melakukan:
-	Upaya peningkatan pencegahan dan penangkalan penyelundupan barang-barang dari luar negeri;
-	Upaya untuk memperkuat pasar dalam negeri dan promosi penggunaan produk dalam negeri; 
-	Upaya untuk mendorong ekspor hasil industri padat karya.

2.	Mengubah ketentuan Pasal 3 sehingga selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3
Gubernur dalam menetapkan upah minimum, mempertimbangkan rekomendasi Dewan Pengupahan Daerah dan atau Bupati/Walikota dengan memperhatikan kebutuhan hidup layak para pekerja/buruh, produktivitas, dan pertumbuhan ekonomi daerah/wilayah.

Pasal II
Peraturan Bersama ini mulai berlaku sejak ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta 
pada tanggal 27 November 2008

MENTERI TENAGA KERJA	MENTERI DALAM NEGERI,

ttd.	ttd.

ERMAN SUPARNO	H. MARDIYANTO

MENTERI PERINDUSTRIAN,	MENTERI PERDAGANGAN,

ttd	ttd.

FAHMI IDRIS	MARI ELKA PANGESTU