PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI
NOMOR 60 TAHUN 2008

TENTANG

PEDOMAN PEMBENTUKAN KOMISI DAERAH LANJUT USIA DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DALAM  PENANGANAN LANJUT USIA DI DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI DALAM NEGERI,

Menimbang	:	a.	bahwa dalam rangka penanganan lanjut usia di daerah secara intensif, menyeluruh, dan terpadu  perlu  dibentuk Komisi Daerah Lanjut Usia di Provinsi dan Kabupaten/Kota serta melakukan pemberdayaan masyarakat;
b.	bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Pedoman Pembentukan Komisi Daerah Lanjut Usia dan Pemberdayaan Masyarakat Dalam Penanganan Lanjut Usia di Daerah;
Mengingat	:	1.	Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1974 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor  53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3039);
2.	Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3495);
3.	Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3796);
4.	Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844;
5.	Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
6.	Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2004 tentang Peningkatan Kesejahteraan Sosial Lanjut Usia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4451);
7.	Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
8.	Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4588);
9.	Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
10.	Keputusan Presiden Nomor 52 Tahun 2004 tentang Komisi Nasional Lanjut Usia;
11.	Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2007 tentang Lembaga Kemasyarakatan;
12.	Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2007 tentang Kader Pemberdayaan Masyarakat;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan	:	PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI TENTANG PEDOMAN PEMBENTUKAN KOMISI DAERAH LANJUT USIA DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DALAM PENANGANAN LANJUT USIA DI DAERAH.		

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1
Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:
1.	Lanjut Usia adalah seseorang yang telah mencapai usia 60 (enam puluh) tahun ke atas.
2.	Penanganan Lanjut Usia adalah kebijakan, strategi, program, dan kegiatan yang berkaitan dengan lanjut usia. 
3.	Komisi Nasional Lanjut Usia yang selanjutnya disebut Komnas Lansia adalah wadah yang melakukan upaya penanganan lanjut usia di tingkat nasional.
4.	Komisi Daerah Lanjut Usia Provinsi yang selanjutnya disebut Komda Lansia Provinsi adalah wadah  yang melakukan upaya penanganan Lanjut Usia di tingkat provinsi.
5.	Komisi Daerah Lanjut Usia Kabupaten/Kota yang selanjutnya disebut Komda Lansia Kabupaten/Kota adalah wadah yang melakukan upaya penanganan Lanjut Usia di tingkat kabupaten/kota.
6.	Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah Kabupaten dan daerah Kota.
7.	Kelurahan adalah wilayah kerja Lurah sebagai perangkat daerah Kabupaten dan/atau Daerah  Kota di bawah Kecamatan.
8.	Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9.	Satuan Kerja Perangkat Daerah  yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/barang. 
10.	Lembaga Kemasyarakatan atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan mempunyai tugas membantu pemerintah desa atau lurah dan merupakan mitra dalam memberdayakan masyarakat seperti Rukun Tetangga, Rukun Warga, Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga, Karang Taruna, Lembaga Pemberdayaan Masyarakat atau sebutan lain.
11.	Kader Pemberdayaan Masyarakat adalah anggota masyarakat Desa dan Kelurahan yang memiliki pengetahuan, kemauan dan kemampuan untuk menggerakkan masyarakat berpartisipasi dalam pemberdayaan masyarakat dan pembangunan partisipatif dalam hal ini program penanganan Lanjut Usia di daerahnya.
12.	Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami-istri, atau suami-istri dan anaknya, atau ayah dan anaknya aiatu ibu dan anaknya beserta kakek dan / atau nenek.
13.	Pemberdayaan Masyarakat adalah kegiatan atau program yang dilakukan agar masyarakat tahu, mau, dan mampu untuk berpartisipasi aktif dalam pembangunan dan meliputi kegiatan penguatan masyarakat di bidang politik, ekonomi, sosial budaya, dan moral serta pengembangan aspek pengetahuan, sikap mental, dan keterampilan masyarakat.  Sehingga masyarakat secara bertahap dapat bergerak dari kondisi tidak tahu, tidak mau, dan tidak mampu menjadi tahu, mau, dan mampu.

BAB II
PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, DAN TUGAS 
KOMISI DAERAH LANJUT USIA  

Pasal 2
(1)	Penanganan lanjut usia di provinsi dibentuk Komda Lansia Provinsi yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
(2)	Penanganan lanjut usia di kabupaten/kota dibentuk Komda Lansia Kabupaten/Kota yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati/Walikota.

Pasal 3
(1)	Komda Lansia Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) terdiri atas:
1.	Ketua	:	Wakil Gubernur
2.	Ketua Pelaksana	:	Ketua Bappeda
3.	Wakil Ketua I	:	Kepala Dinas Sosial 
4.	Wakil Ketua II	:	Kepala Biro Kesra (atau unit kerja yang membidangi kesra)
5.	Sekretaris I	:	Tenaga Senior Penuh Waktu (Pensiunan Eselon II/III)
6.	Sekretaris II	:	Kepala Badan/Dinas yang membidangi Pemberdayaan Masyarakat 
7.	Anggota	:	a.	Dinas Kesehatan;
b.	Dinas Pendidikan;
c.	Dinas Pekerjaan Umum;
d.	Dinas Perhubungan;
e.	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
f.	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata;
g.	Kanwil Departemen Hukum dan HAM;
h.	Kanwil Departemen Agama;
i.	Perwakilan Dunia Usaha;
j.	LSM yang menangani Lanjut Usia; dan
k.	Unsur Masyarakat.
(2)	Komda Lansia Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) terdiri atas: 
1.	Ketua	:	Wakil Bupati/Wakil Walikota
2.	Ketua Pelaksana	:	Ketua Bappeda
3.	Wakil Ketua I	:	Kepala Dinas Sosial 
4.	Wakil Ketua II	:	Kepala Biro Kesra (atau yang membidangi kesra)
5.	Sekretaris I	:	Tenaga Senior Penuh Waktu (Pensiunan Eselon II/III)
6.	Sekretaris II	:	Kepala Badan/Dinas/Kantor Pemberdayaan Masyarakat, dan/atau yang membidangi 
7.	Anggota	:	a.	Dinas Kesehatan;
b.	Dinas Pendidikan;
c.	Dinas Pekerjaan Umum;
d.	Dinas Perhubungan;
e.	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
f.	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata;
g.	Perwakilan Dunia Usaha;
h.	LSM yang menangani Lanjut Usia; dan
i.	Unsur Masyarakat.

Pasal 4
Susunan keanggotaan Komda Lansia Provinsi dan Komda Lansia Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3 disesuaikan dengan kebutuhan daerah.

Pasal 5
Komda Lansia Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 mempunyai tugas:
a.	mengkoordinasikan perumusan kebijakan, strategi, program, kegiatan, dan langkah-langkah yang diperlukan dalam penanganan lanjut usia sesuai pedoman, strategi, program, dan kegiatan yang ditetapkan oleh Komisi Nasional Lanjut Usia, serta kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah; 
b.	melaksanakan kebijakan yang ditetapkan oleh Gubernur;
c.	memantau dan mengevaluasi pelaksanaan program penanganan lanjut usia di provinsi dan kabupaten/kota;
d.	mengendalikan pelaksanaan program penanganan lanjut usia di provinsi;
e.	menghimpun, menggerakkan, menyediakan, dan memanfaatkan sumber daya daerah dan masyarakat  secara efektif dan efisien untuk kegiatan penanganan Lanjut Usia;
f.	menghimpun dan memanfaatkan sumber daya yang berasal dari pusat dan bantuan luar negeri secara efektif dan efisien untuk kegiatan penanganan lanjut usia;
g.	mengkoordinasikan pelaksanaan tugas dan fungsi masing-masing instansi yang tergabung dalam keanggotaan Komda Lansia Provinsi;
h.	mengadakan kerjasama regional dalam perumusan kebijakan, strategi, program, kegiatan, dan langkah-langkah yang diperlukan dalam penanganan lanjut usia;
i.	melakukan sosialisasi, advokasi, dan mediasi kepada seluruh aparat pemerintah daerah, lembaga pendidikan, lembaga swasta, kader pemberdayaan masyarakat, masyarakat, lembaga adat, lembaga keagamaan, tokoh adat, tokoh agama, serta lembaga kemasyarakatan;
j.	memfasilitasi pembentukan Komda Lansia Kabupaten/Kota; dan
k.	memfasilitasi pembentukan kelompok Peduli Lanjut Usia Provinsi.

Pasal 6
Komda Lansia Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 mempunyai tugas:
a.	mengkoordinasikan perumusan kebijakan, strategi, program, kegiatan, dan langkah-langkah yang diperlukan dalam penanganan Lanjut Usia sesuai pedoman, strategi, program, dan kegiatan yang ditetapkan oleh Komnas Lansia dan Komda Lansia Provinsi, serta kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah dan Gubernur;
b.	melaksanakan kebijakan yang ditetapkan oleh Bupati/Walikota;
c.	memantau dan mengevaluasi pelaksanaan program penanganan lanjut usia di kabupaten/kota, kecamatan, dan desa/kelurahan;
d.	mengendalikan pelaksanaan program penanganan lanjut usia di kabupaten/kota;
e.	menghimpun, menggerakkan, menyediakan, dan memanfaatkan sumber daya daerah dan masyarakat  secara efektif dan efisien untuk kegiatan penanganan lanjut usia;
f.	menghimpun dan memanfaatkan sumber daya yang berasal dari pusat, provinsi,  dan bantuan luar negeri secara efektif dan efisien untuk kegiatan penanganan lanjut usia;
g.	mengkoordinasikan pelaksanaan tugas dan fungsi masing-masing instansi yang tergabung dalam keanggotaan Komda Lansia Kabupaten/Kota;
h.	mengadakan kerjasama antar Komda Lansia Kabupaten/Kota dalam perumusan kebijakan, strategi, program, kegiatan, dan langkah-langkah yang diperlukan dalam penanganan lanjut usia;
i.	melakukan sosialisasi, advokasi, dan mediasi kepada seluruh aparat pemerintah daerah, lembaga pendidikan, lembaga swasta, kader pemberdayaan masyarakat, masyarakat, lembaga adat, lembaga keagamaan, tokoh adat, tokoh agama, serta lembaga kemasyarakatan; 
j.	memfasilitasi pembentukan Komda Lansia Kecamatan dan Desa/Kelurahan; dan
k.	memfasilitasi pembentukan kelompok Peduli Lanjut Usia Kabupaten/Kota.

Pasal 7
(1)	Komda Lansia Provinsi dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 bertanggung jawab kepada Gubernur.
(2)	Komda Lansia Kabupaten/Kota dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 bertanggung jawab kepada Bupati/Walikota.
(3)	Komda Lansia Kabupaten/Kota dan Provinsi serta Komisi Nasional Lanjut Usia mempunyai hubungan koordinatif, konsultatif, dan teknis.

Pasal 8
Ketua Komda Lansia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dan ayat (2) menetapkan rincian tugas masing-masing anggota Komda Lansia.

Pasal 9
(1)	Penanganan lanjut usia di kecamatan/desa/kelurahan dapat dibentuk Komisi Lanjut Usia Kecamatan/Desa/Kelurahan.
(2)	Pembentukan organisasi, kedudukan, dan tugas Komisi Lanjut Usia Kecamatan/Desa/ Kelurahan dengan perubahan seperlunya (mutatis mutandis) berlaku ketentuan Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7, dan Pasal 8. 

BAB IV
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

Pasal 10
(1)	Program penanganan lanjut usia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dilaksanakan secara terpadu dengan Program Pemberdayaan Masyarakat yang ada dengan transparansi, partisipatif, dan akuntabilitas, serta memperhatikan nilai agama dan budaya/norma masyarakat.
(2)	Program pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat fasilitatif non-instruktif, serta dapat memperkuat, meningkatkan, dan mengembangkan potensi masyarakat.
(3)	Program penanganan lanjut usia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menitikberatkan aspek penanganan lanjut usia sesuai dengan peran masing-masing anggota Komda Lansia. 

Pasal 11
Potensi masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) meliputi  : 
a.	pimpinan masyarakat (Community Leaders), yaitu para pemimpin masyarakat baik formal maupun informal seperti Ketua RT, Ketua RW, Kepala Adat, tokoh masyarakat, tokoh agama, dan Kader Pemberdayaan Masyarakat;
b.	organisasi masyarakat (Community Organizations), yaitu organisasi, lembaga, atau kelompok masyarakat seperti Palang Merah Remaja (PMR), Karang Taruna, Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK), dan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat atau sebutan lainnya;
c.	dana masyarakat (Community Fund), yaitu dana-dana masyarakat seperti dana jaminan kesehatan masyarakat (Jamkesmas) yang digunakan bagi penanganan lanjut usia; 
d.	sarana dan prasarana milik masyarakat (Community Material), yaitu sarana dan prasarana seperti ruang pertemuan di balai desa sebagai tempat musyawarah;
e.	pengetahuan masyarakat (Community Knowledge), yaitu pengetahuan yang dimiliki masyarakat dalam bentuk komunikasi, informasi, dan edukasi yang dapat  didayagunakan untuk kegiatan penanganan Lanjut Usia seperti lomba mengarang dan usaha ekonomi produktif (UEP); 
f.	teknologi masyarakat (Community Technology), yaitu teknologi yang dimiliki masyarakat seperti pemanfaatan dan pendayagunaan teknologi tepat guna (TTG) dan cara berinteraksi masyarakat berdasarkan kearifan lokal; dan
g.	pengambilan keputusan masyarakat (Community Decision Making), yaitu   pengambilan keputusan oleh masyarakat melalui proses identifikasi, perencanaan, dan pemecahan masalah penanganan lanjut usia.

Pasal 12
(1)	Program Pemberdayaan Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, berkaitan dengan pelibatan aktif partisipasi masyarakat agar tahu, mau, dan mampu menangani lanjut usia.
(2)	Pelibatan aktif partisipasi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), melibatkan masyarakat secara aktif dalam penanganan lanjut usia melalui lembaga kemasyarakatan, badan permusyawaratan desa, kader pemberdayaan masyarakat, tokoh agama, tokoh masyarakat, lembaga swadaya masyarakat, dan swasta.

BAB VI
PELAPORAN 

Pasal 13
(1)	Komda Lansia Provinsi melaporkan pelaksanaan penanganan lanjut usia di provinsi kepada Gubernur setiap bulan.
(2)	Komda Lansia Kabupaten/Kota melaporkan pelaksanaan penanganan lanjut usia di kabupaten/kota kepada Bupati/Walikota setiap bulan.
(3)	Komisi Lansia Kecamatan melaporkan pelaksanaan penanganan lanjut usia di kecamatan kepada Camat setiap bulan.
(4)	Komisi Lansia Desa/Kelurahan melaporkan pelaksanaan penanganan lanjut usia di desa/kelurahan kepada Kepala Desa/Lurah setiap bulan.

Pasal 14
(1)	Gubernur melaporkan pelaksanaan penanganan Lanjut Usia kepada Menteri Dalam Negeri setiap 6 (enam) bulan.
(2)	Bupati/Walikota melaporkan pelaksanaan penanganan lanjut usia kepada Gubernur secara berkala setiap 5 (lima) bulan.
(3)	Camat melaporkan pelaksanaan penanganan lanjut usia kepada Bupati/Walikota secara berkala setiap 4 (empat) bulan.
(4)	Kepala Desa/Lurah melaporkan pelaksanaan penanganan lanjut usia kepada Camat secara berkala setiap 3 (tiga) bulan.

Pasal 15
Pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dan Pasal 14 dapat dilakukan sewaktu-waktu apabila diperlukan.

BAB VII
PEMBINAAN 

Pasal 16
(1)	Menteri Dalam Negeri melakukan pembinaan terhadap pembentukan Komda Lansia dan pemberdayaan masyarakat dalam penanganan lanjut usia di daerah.
(2)	Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pemberian pedoman, bimbingan, supervisi, monitoring dan evaluasi penanganan lanjut usia.

Pasal 17
(1)	Gubernur melakukan pembinaan terhadap pembentukan Komda Lansia dan pemberdayaan masyarakat dalam penanganan lanjut usia di provinsi. 
(2)	Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pemberian petunjuk pelaksanaan, bimbingan, supervisi, monitoring dan evaluasi penanganan lanjut usia di provinsi. 

Pasal 18
(1)	Bupati/Walikota melakukan pembinaan terhadap pembentukan Komda Lansia dan pemberdayaan masyarakat dalam penanganan lanjut usia di kabupaten/kota. 
(2)	Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pemberian petunjuk pelaksanaan, bimbingan, supervisi, monitoring dan evaluasi penanganan lanjut usia. 
(3)	Bupati/Walikota dapat melimpahkan pembinaan penanganan lanjut usia di desa/kelurahan kepada Camat.

BAB VIII
PENDANAAN 

Pasal 19
(1)	Pendanaan penyelenggaraan penanganan lanjut usia di provinsi dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah provinsi.
(2)	Pendanaan penyelenggaraan penanganan lanjut usia di kabupaten/kota, kecamatan, dan kelurahan dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota.
(3)	Pendanaan penyelenggaraan penanganan Lanjut Usia di desa dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa termasuk Alokasi Dana Desa (ADD).
(4)	Pendanaan penyelenggaraan penanganan Lanjut Usia sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) dapat bersumber dari dana lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB VIII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 20
Komda Lansia dan pemberdayaan masyarakat dalam penanganan lanjut usia di daerah yang telah ada, dinyatakan tetap berlaku dan menyesuaikan dengan Peraturan Menteri ini paling lambat 1 (satu) tahun sejak ditetapkan. 

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21
Kebijakan daerah mengenai pembentukan Komda Lansia dan pemberdayaan masyarakat dalam  rangka penanganan lanjut usia di daerah, disesuaikan paling lambat 1 (satu) tahun sejak Peraturan Menteri ini ditetapkan.
 
Pasal 22
Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 11 Desember 2008  
MENTERI DALAM NEGERI,

ttd

H. MARDIYANTO