PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI
NOMOR 65 TAHUN 2008
TENTANG
PEDOMAN PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI PENYELENGGARAAN DEKONSENTRASI DAN TUGAS PEMBANTUAN PROVINSI DAN PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI PENYELENGGARAAN TUGAS PEMBANTUAN KABUPATEN/KOTA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI DALAM NEGERI,

Menimbang	:	a.	bahwa gubernur selaku wakil pemerintah wajib mengkoordinasikan penyelenggaraan dekonsertrasi dan tugas pembantuan terkait dengan perencanaan, penganggaran, pelaporan, penatausahaan, pengendalian pelaksanaan, pertanggungjawaban, serta pembinaan dan pengawasan di wilayah kerjanya;
b.	bahwa bupati/walikota wajib mengkoordinasikan penyelenggaraan tugas pembantuan terkait dengan perencanaan, penganggaran, pelaporan, penatausahaan, pengendalian pelaksanaan, pertanggungjawaban, serta pembinaan dan pengawasan di wilayah kerjanya; 
c.	bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Pedoman Pembentukan Tim Koordinasi Penyelenggaraan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan Provinsi dan Tirn Koordinasi Penyelenggaraan Tugas Pembantuan Kabupaten/Kota; 

Mengingat	:	1.	Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik lndonesta Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Reoublik Indonesia Nomor 4844);
2.	Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4593);
3.	Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4737);
4.	Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4816);

MEMUTUSKAN:
Menetapkan	:	PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI TENTANG PEDOMAN PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI PENYELENGGARAAN DEKONSENTRASI DAN TUGAS PEMBANTUAN PROVINSI DAN TIM KOORDINASI PENYELENGGARAAN TUGAS PEMBANTUAN KABUPATEN/KOTA. 

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1
Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 
1.	Pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik lndonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik lndonesia Tahun 1945.
2.	Pemerintah daerah adalah Gubernur, Bupati, atau Walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah. 
3.	Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah. 
4.	Daerah otonom yang selanjutnya disebut daerah adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah, yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik lndonesia.
5.	Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi yang selanjutnya disingkat SKPD Provinsi adalah organisasi/lembaga pada pemerintah daerah Provinsi yang bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan dekonsentrasi/tugas pemerintahan di bidang tertentu di daerah provinsi. 
6.	Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten/Kota yang selanjutnya disingkat SKPD Kabupaten/Kota adalah organisasi/lembaga pada pemerintah daerah Kabupaten/Kota yang bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan tugas pemerintahan di bidang tertentu di daerah kabupaten, atau kota. 
7.	Dekonsentrasi adalah pelimpahan wewenang Perner'ntahan oleh Pemerintah kepada Gubernur sebagai wakil Pemerintah dan/atau kepada Instansi Vertikal di wilayah tertentu. 
8.	Tugas Pembantuan adalah penugasan dari Pemerintah kepada daerah dan/atau desa, dari pemerintah provinsi kepada kabupaten, atau kota dan/atau desa, serta dari pemerintah kabupaten, atau kota kepada desa untuk melaksanakan tugas tertentu.
9.	Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang setanjutnya, disingkat APBN adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat, dan ditetapkan dengan undang-undang. 
10.	Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan ditetapkan dengan peraturan daerah.
11.	Dana Dekonsentrasi adalah dana yang berasal dari APBN yang dilaksanakan oleh gubernur sebagai wakil Pemerintah yang mencakup semua penerimaan dan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan Dekonsentrasi, tidak termasuk dana yang dialokasikan untuk instansi vertikal pusat di daerah.
12.	Dana Tugas Pembantuan adalah dana yang berasal dari APBN yang dilaksanakan oleh daerah dan desa yang mencakup semua penerimaan dan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan tugas pembantuan. 
13.	Dana Tugas Pembantuan Provinsi adalah dana yang berasal dari APBD Provinsi yang dilaksanakan oleh kabupaten/kota dan desa yang mencakup semua penerimaan dan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan tugas pembantuan dari Pemerintah Provinsi kepada Pemerintah Kabupaten/Kota, dan/atau Desa.
14.	Dana Tugas Pembantuan Kabupaten/Kota adalah dana yang berasal dari APBD Kabupaten/Kota yang dilaksanakan oleh desa yang mencakup semua penerimaan dan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan tugas pembantuan dari Pemerintah Kabupaten/Kota kepada Desa.
15.	Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga yang selanjutnya disingkat RKA-KL adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi program dan kegiatan suatu Kementerian Negara/Lembaga yang merupakan penjabaran dari Rencana Kerja Pemerintah dan Rencana Strategis Kementerian Negara/Lembaga yang bersangkutan dalam satu tahun anggaran serta anggaran yang diperlukan untuk melaksanakannya. 
16.	Tim Koordinasi Penyelenggaraan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan Provinsi yang selanjutnya disebut Tim DKTP Provinsi adalah Tim yang membantu Gubernur sebagai Wakil Pemerintah dalam mengkoordinasikan penyelenggaraan dekonsentrasi dan tugas pembantuan di Provinsi dan tugas pembantuan di Kabupaten/Kota dan Desa.
17.	Tim Koordinasi Penyelenggaraan Tugas Pembantuan Kabupaten/Kota yang selanjutnya disebut Tim TP Kabupaten/Kota adalah Tim yang membantu Bupati/ Walikota dalam mengkoordinasikan penyelenggaraan tugas pembantuan di Kabupaten/Kota dan Desa.
 
BAB II
TIM DKTP PROVINSI

Bagian Kesatu
Pembentukan

Pasal 2
(1)	Gubernur membentuk Tim DKTP Provinsi untuk menyelenggarakan pelimpahan dan penugasan sebagian urusan pemerintah kepada Gubernur dan/atau instansi vertikal.
(2)	Pembentukan Tim DKTP Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur. 
(3)	Keputusan Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku selama 1 (satu) tahun anggaran.

Bagian Kedua
Kedudukan, Tugas, dan Fungsi

Paragraf 1
Kedudukan

Pasal 3
Kedudukan Tim DKTP Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Gubernur. 

Paragraf 2
Tugas

Pasal 4
Tim DKTP Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 bertugas membantu Gubernur sebagai Wakil Pemerintah dalam melakukan:
a.	sinkronisasi dengan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah;
b.	penyiapan perangkat daerah yang akan melaksanakan program dan kegiatan dekonsentrasi; dan 
c.	koordinasi, pengendalian, pembinaan, pengawasan dan pelaporan.

Paragraf 3 
Fungsi

Pasal 5
Tim DKTP Provinsi dalam melaksankan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 menyelenggarakan fungsi:
a.	pengoordinasian dan pensinkronisasian antara penyelenggaraan program dan/atau kegiatan dekonsentrasi, tugas pembantuan, dan desentralisasi;
b.	pengoordinasian pengelolaan program dan/atau kegiatan dekonsentrasi dan tugas pembantuan di Provinsi dan tugas pembantuan di Kabupaten/Kota dan Desa;
c.	pengoordinasian dengan Kementerian/Lembaga yang memberikan pelimpahan dan penugasan kepada Gubernur dan penugasan kepada Bupati/Walikota/Kepala Desa;
d.	pengoordinasian penyusunan dan perumusan kebijakan pengelolaan sistem perencanaan, penganggaran dan pelaporan dekonsentrasi dan tugas pembantuan di provinsi sesuai dengan peraturan perundang-undangan; 
e.	pengoordinasian dan konsultasi dengan pihak terkait guna keterpaduan kebijakan serta tercapainya kesepahaman antar fungsi, antar wilayah Kabupaten/Kota, dan antar SKPD Provinsi dalam penyelenggaraan dekonsentrasi dan tugas pembantuan di daerah;
f.	pengoordinasian penatausahaan keuangan dan barang, pelaksanaan, pengendalian, penyusunan, dan perumusan kebijakan serta strategi penyelenggaraan dekonsentrasi dan tugas pembantuan di wilayah provinsi berdasarkan norma, standar, pedoman, manual serta kebijakan nasional;
g.	pengoordinasian penyusunan bahan penyampaian kepada DPRD Provinsi atas rencana program/kegiatan dan anggaran dekonsentrasi dan tugas pembantuan yang dilimpahkan/ditugaskan kepada Gubernur;
h.	pengoordinasian penyusunan saran tindak lanjut kepada Gubernur dan Kementerian/ Lembaga dalam rangka optimalisasi penyelenggaraan dekonsentrasi dan tugas pembantuan di provinsi; dan
i.	pelaksanaan tugas-tugas lainnya yang diberikan oleh Gubernur terkait koordinasi serta pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan dekonsentrasi dan tugas pembantuan di kabupaten/kota dan desa.

Bagian Ketiga
Susunan Tim DKTP Provinsi

Pasal 6
(1)	Tim DKTP Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri atas Pengarah, Penanggungjawab, Koordinator, dan Kelompok Kerja.
(2)	Struktur organisasi Tim DKTP Provinsi tercantum dalam Lampiran I Peraturan Menteri ini.

Pasal 7
(1)	Keanggotaan Tim DKTP Provinsi sebagalrnana dimaksud dalam Pasal 6 terdiri atas pejabat pemerintah daerah dan pejabat instansi vertikal. 
(2)	Pejabat pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang membidangi tata pemerintahan, administrasi pembangunan, keuangan, perencanaan, pengendalian pelaksanaan, pengelolaan barang, pengawasan, hukum, dan pejabat SKPD penyelenggara dekonsentrasi dan tugas pembantuan.
(3)	Pejabat instansi vertikal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang membidangi perbendaharaan negara dan kekayaan negara.

Pasal 8
Tugas dan fungsi Pengarah, Penanggungjawab, dan Koordinator Tim DKTP Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) ditetapkan dengan f\eputusan Gubernur.

Pasal 9
(1)	Untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi Tim DKTP Provinsi dibentuk Sekretariat Tim DKTP Provinsi yang ditetapkan dengan Keputusan Koordinator Tim DKTP Provinsi.
(2)	Sekretariat Tim DKTP Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin Kepala Sekretariat yang berasal dari pejabat unit kerja Sekretariat Daerah Provinsi.
(3)	Kepala Sekretariat "sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam pelaksanaan tugasnya bertanggungjawab kepada Koordinator Tim DKTP Provinsi. 
(4)	Sekretariat Tim DKTP Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berkedudukan di Sekretariat Daerah Provinsi.

Bagian Keempat
Kelompok Kerja Tim DKTP Provinsi

Pasal 10
(1)	Untuk membantu pelaksanaan tugas dan fungsi Tim DKTP Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 5, dibentuk kelompok kerja dengan Keputusan Koordinator Tim DKTP Provinsi.
(2)	Keputusan Koordinator Tim DKTP Provinsi sebagaimana dlmaksud pada ayat (1) berlaku selama 1 (satu) tahun anggaran.

Pasal 11

Kedudukan Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 berada di bawah koordinasi Sekretaris Daerah Provinsi. 

Pasal 12
Kelompok kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, terdiri atas:
a.	Kelompok Kerja Bidang Perencanaan, Penganggaran dan Pelaporan; 
b.	Kelompok Kerja Bidang Penatausahaan dan Pengendalian Pelaksanaan; dan
c.	Kelompok Kerja Bidang Pertanggungjawaban serta Pembinaan dan Pengawasan.

Pasal 13
(1)	Kelompok Kerja Bidang Perencanaan, Penganggaran dan Pelaporan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a, mempunyai tugas memberikan dukungan dalam menyediakan data dan informasi untuk keperluan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan, penganggaran serta pelaporan program dan kegiatan dekonsentrasi dan tugas pembantuan.
(2)	Kelompok Kerja Bidang Penatausahaan dan Pengendalian Pelaksanaan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b, mempunyai tugas mernberlkan dukungan kesekretariatan dalam konsultasi dan koordinasi penatausahaan keuangan dan barang, serta pengendalian pelaksanaan kegiatan yang didanai melalui mekanisme dekonsentrasi dan tugas pembantuan di daerah.
(3)	Kelompok Kerja Bidang Pertanggungjawaban serta Pembinaan dan Pengawasan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf c, mempunyai tugas memberikan dukungan data dan bahan perumusan kebijakan untuk keperluan fasilitasi dan koordinasi pertanggungjawaban, pembinaan dan pengawasan, serta pengadministrasian proses hibah hasil kegiatan dekonsentrasi dan tugas pembantuan.

Pasal 14
(1)	Kelompok Kerja Bidang Perencanaan, Penganggaran dan Pelaporan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) mempunyai fungsi pemberian fasilitasi:
a.	kegiatan perumusan strategi dan kebijakan serta proses sinkronisasi perencanaan dan penganggaran kegiatan dekonsentrasi dan tugas pembantuan dengan perencanaan pembangunan daerah;
b.	pelaksanaan koordinasi kebijakan, program, dan penganggaran kegiatan dekonsentrasi dan tugas pembantuan dengan Rencana Kerja Kementerian/ Lembaga (Renja K/L) dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP);
c.	pelaksanaan sinkronisasi usulan kegiatan dan penganggaran SKPD dengan RKA-KL, SRAA dan SAPSK;
d.	pelaksanaan koordinasi, konsultasi perencanaan, penganggaran kegiatan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan dengan Kementerian/Lembaga serta instansi vertikal bidang perbendaharaan negara;
e.	kegiatan pengembangan program Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan di daerah sesuai dengan karakteristik dan potensi daerah;
f.	pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan dekonsentrasi di Provinsi;
g.	pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan tugas pembantuan di Provinsi/ Kabupaten/Kota dan Desa;
h.	pengadministrasian Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan yang diterima Gubernur untuk kepentingan sinkronisasi perencanaan, penganggaran dan pelaporan dengan penyelenggaraan desentralisasi;
i.	pengadministrasian Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Tugas Pembantuan di Kabupaten/Kota untuk kepentingan sinkronisasi perencanaan, penganggaran dan pelaporan dengan penyelenggaraan dekonsentrasi dan penyelenggaraan desentralisasi;
j.	pengadministrasian dan pendokumentasian hasil penyusunan laporan manajerial dan akuntabitltas kegiatan dekonsentrasi dan tugas pembantuan secara periodik bulanan, triwulan, dan akhir tahun anggaran:
k.	pengadministrasian dan pendokumentasian hasil penyusunan laporan kegiatan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan yang disertakan dalam lampiran Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
l.	pengadministrasian dan pendokumentasian hasil penyusunan laporan akuntabilitas pelaksanaan dekonsentrasi dan tugas pembantuan untuk dilampirkan dalam Laporan Keuangan dan Pertanggungjawaban kepada DPRD;dan 
m.	kegiatan lainnya terkait dengan penyelenggaraan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan.
(2)	Kelompok Kerja Bidang Penatausahaan dan Pengendalian Pelaksanaan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) mempunyai fungsi pemberian fasilitasi:
a.	kegiatan dalam rangka meningkatkan hubungan koordinasi antar anggota Tim DKTP Provinsi dan antara anggota Tim DKTP Provinsi dengan Kementerian/Lembaga;
b.	penetapan SKPD dan pejabat pengelola kegiatan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan;
c.	kegiatan perumusan kebijakan Gubernur dalam proses penelaahan dan penetapan DIPA Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan;
d.	penatausahaan Rencana Kerja Kementerian/Lembaga (RKA-KL), Surat Rincian Alokasi Anggaran (SRAA), Satuan Anggaran Per Satuan Kerja (SAPSK), Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran, Peraturan Menteri terkait dengan pelimpahan/ penugasan sebagian urusan yang dilimpahkan/ditugaskan kepada Gubernur dan/ atau daerah, serta dokumen perencanaan dan penganggaran lainnya;
e.	konsultasi dan koordinasi dalam penyusunan strategi pengendalian penatausahaan pelaksanaan kegiatan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan kepada para SKPD;
f.	kegiatan penerimaan dan penyerahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran kepada SKPD Provinsi sesuai ketentuan perundang-undangan;
g.	pengkoordinasian kegiatan penerimaan dan penyerahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Tugas Pembantuan Kabupaten/Kota kepada Bupati/Walikota sesuai ketentuan perundang-undangan;
h.	kegiatan perumusan kebijakan terkait dengan tata cara pelaksanaan kegiatan dekonsentrasi dan tugas pembantuan di daerah;
i.	kegiatan penetapan pejabat pelaksana, pejabat pengadaan barang/jasa, pejabat pemeriksa barang dan jasa yang terkait dengan pelaksanaan kegiatan dekonsentrasi dan tugas pembantuan;
j.	kegiatan penyusunan rencana operasional kegiatan kepada SKPD pelaksana kegiatan dekonsentrasi dan tugas pembantuan; dan
k.	kegiatan lainnya terkait dengan penyelenggaraan dekonsentrasi dan tugas pembantuan.
(3)	Kelompok Kerja Bidang Pertanggungjawaban serta Pembinaan dan Pengawasan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3), mempunyai fungsi pemberian fasilitasi:
a.	koordinasi dan sinkronisasi program dan kegiatan Tim DKTP Provinsi dengan Tim TP Kabupaten/Kota;
b.	kegiatan koordinasi penguatan kapasitas kelembagaan dan personil Tim DKTP Provinsi dan Tim TP Kabupaten/Kota;
c.	kegiatan penyiapan program kerja pembinaan dan pengawasan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan;
d.	kegiatan koordinasi pembinaan pelaksanaan kegiatan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan di daerah kepada SKPD;
e.	kegiatan koordinasi pelaksanaan pengawasan dan/atau pemeriksaan oleh instansi pemeriksa di daerah;
f.	penyiapan saran kepada Gubernur terhadap hasil-hasil pembinaan dan pengawasan kegiatan dekonsentrasi dan tugas pembantuan;
g.	kegiatan inventarisasi dan monitoring penyelesaian tindak lanjut temuan atas Laporan Hasil Pemeriksaan;
h.	kegiatan sosialisasi kebijakan penyelenggaraan dekonsentrasi dan tugas pembantuan kepada para SKPD;
i.	kegiatan penyampaian pemberitahuan kegiatan dekonsentrasi dan tugas pembantuan di provinsi kepada DPRD;
j.	kegiatan penyiapan bahan laporan gubernur atas pelaksanaan kegiatan dekonsentrasi dan tugas pembantuan kepada Pernerintah dan DPRD;
k.	pelaksanaan koordinasi dan konsultasi mekanisme hibah hasil kegiatan dekonsentrasi dan tugas pembantuan dengan Kementerian/Lembaga serta instansi vertikal dibidang kekayaan negara; dan 
l.	kegiatan lainnya terkait dengan penyelenggaraan dekonsentrasi dan tugas pembantuan. 

Pasal 15
(1)	Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 terdiri atas Ketua, Sekretaris, dan Anggota.
(2)	Tugas dan fungsi Ketua, Sekretaris, dan Anggota Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Keputusan Koordinator Tim DKTP Provinsi. 

Bagian Kelima
Tata Kerja

Pasal 16
(1)	Koordinasi dan konsultasi anggota Tim DKTP Provinsi dilakukan melalui rapat koordinasi dan konsultasi secara berkala paling sedikit 2 (dua) kali setiap tahun atau sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan yang dipimpin oleh Penanggungjawab Tim DKTP Provinsi.
(2)	Koordinasi dan konsultasi internal kelompok kerja dilakukan melalui rapat koordinasi secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali setiap 3 (tiga) bulan atau sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan dipimpin oleh Ketua Kelompok Kerja.
(3)	Koordinasi dan konsultasi Tim DKTP Provinsi dengan seluruh SKPD Provinsi dilakukan melalui rapat kerja atau rapat koordinasi secara berkala paling sedikit 2 (dua) kali setiap tahun atau sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan dipimpin oleh Pengarah Tim DKTP Provinsi.
(4)	Koordinasi dan konsultasi selain dilakukan melalui rapat koordinasi juga dilakukan melalui kunjungan kerja dan rapat kerja dengan SKPD terkait.

BAB III
TIM TP KABUPATEN/KOTA

Bagian Kesatu
Pembentukan

Pasal 17
(1)	Bupati/Walikota membentuk Tim TP Kabupaten/Kota untuk menyelenggarakan penugasan sebagian urusan Pemerintah kepada Kabupaten/Kota.
(2)	Pembentukan Tim TP Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati/Walikota. 
(3)	Keputusan Bupati/Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku selama 1 (satu) tahun anggaran.

Bagian Kedua
Kedudukan, Tugas dan Fungsi

Paragraf 1
Kedudukan

Pasal 18
Kedudukan Tim TP Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati/Walikota. 

Paragraf 2
Tugas

Pasal 19
Tim TP Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 bertugas membantu Bupati/Walikota dalam melakukan: 
a.	sinkronisasi dengan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah;
b.	penyiapan perangkat daerah yang akan melaksanakan program dan kegiatan tugas pembantuan; dan 
c.	koordinasi, pengendalian, pembinaan, pengawasan dan pelaporan,

Paragraf 3
Fungsi

Pasal 20
Tim TP Kabupaten/Kota dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasa 19 mempunyai fungsi: 
a.	perencanaan dan penganggaran;
b.	penatausahaan dan pengendalian pelaksanaan; dan 
c.	pertanggungjawaban, pembinaan dan pengawasan.

Pasal 21
(1)	Perencanaan dan penganggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf a meliputi:
a.	konsultasi dan koordinasi dengan Pemerintah Daerah Provinsi dan Instansi Vertikal yang membidangi perbendaharaan negara dan kekayaan negara guna keterpaduan kebijakan serta tercapainya kesepahaman antar susunan pemerintahan, antar fungsi, dan antar SKPD Kabupaten/Kota dalam penyelenggaraan tugas pembantuan di daerah;
b.	perumusan strategi dan kebijakan serta proses sinkronisasi perencanaan dan penganggaran kegiatan tugas pembantuan dengan perencanaan pembangunan daerah;
c.	koordinasi penyusunan dan perumusan kebijakan serta strategi penyelenggaraan tugas pembantuan di Kabupaten/Kota berdasarkan norma, standar, pedoman dan manual serta kebijakan Provinsi dan Pemerintah;
d.	sinkronisasi usulan kegiatan dan penganggaran SKPD dengan RKA-KL, SRAA dan SAPSK; dan
e.	pengembangan program tugas pembantuan di daerah sesuai dengan karakteristik dan potensi daerah.
(2)	Penatausahaan dan pengendalian pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf b meliputi:
a.	perumusan kebijakan terkait dengan tata cara pelaksanaan kegiatan tugas pembantuan di daerah;
b.	penyiapan perumusan kebijakan Bupati/Walikota dalam proses penelaahan dan penetapan DIPA tugas pembantuan;
c.	penyusunan strategi pengendalian penatausahaan pelaksanaan kegiatan tugas pembantuan kepada para SKPD;
d.	penetapan SKPD dan pejabat pengelola kegiatan tugas pembantuan;
e.	penetapan pejabat pelaksana, pejabat pengadaan barang/jasa, dan pejabat pemeriksa barang dan jasa yang terkait dengan pelaksanaan kegiatan tugas pembantuan;
f.	penyusunan rencana operasional kegiatan kepada SKPD pelaksana kegiatan tugas pembantuan;
g.	koordinasi pengelolaan program dan/atau kegiatan tugas pembantuan di Kabupaten/Kota dan Desa; dan 
h.	koordinasi penyusunan dan perumusan kebijakan pengelolaan sistem perencanaan, penatausahaan keuangan dan barang, pelaksanaan, pengendalian, pelaporan, pertanggungjawaban, serta pembinaan dan pengawasan tugas pembantuan di Kabupaten/Kota sesuai dengan peraturan perundang-undangan. 
(3)	Pertanggungjawaban, pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf c meliputi:
a. 	penguatan kapasitas kelembagaan dan personil Tim TP Kabupaten/Kota;
b.	penyiapan program kerja pembinaan dan pengawasan tugas pembantuan;
c.	pembinaan pelaksanaan kegiatan tugas pembantuan di daerah kepada SKPD;
d.	pelaksanaan pengawasan dan/atau pemeriksaan oleh instansi pemeriksa di daerah;
e.	penyelesaian tindak lanjut temuan atas Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP);
f.	pemberitahuan kegiatan tugas pembantuan di kabupaten/kota kepada DPRD;
g.	penyiapan bahan pertanggungjawaban Pengarah Tim TP Kabupaten/Kota atas pelaksanaan kegiatan tugas pembantuan kepada Kementerian/Lembaga yang menugaskan urusan melalui Gubernur dengan tembusan kepada Menteri Dalam Negeri, Menteri Keuangan, dan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala BAPPENAS;
h.	pelaporan hasil-hasil pembinaan dan pengawasan kegiatan tugas pembantuan; 
i.	pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan tugas pembantuan di Kabupaten/Kota dan Desa;
j.	penyusunan laporan manajerial dan akuntabilitas kegiatan tugas pembantuan secara periodik bulanan, triwulan, dan akhir tahun anggaran;
k.	penyusunan laporan hasil pelaksanaan tugas pembantuan untuk dilampirkan dalam Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD);
l.	penyusunan laporan akuntabilitas pelaksanaan tugas pembantuan untuk disertakan dalam lampiran Laporan Keuangan dan Pertanggungjawaban (LKPJ) kepada DPRD;
m.	koordinasi penyusunan saran tindak lanjut kepada Bupati/Walikota untuk disampaikan kepada Gubernur dan Kementerian/Lembaga yang menugaskan dalam rangka optimalisasi penyelenggaraan tugas pembantuan di Kabupaten/Kota; dan
n.	melaksanakan tugas-tugas lainnya yang diberikan oleh Bupati/Walikota terkait koordinasi, pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan tugas pembantuan.

Bagian Ketiga
Susunan Tim TP Kabupaten/Kota

Pasal 22
(1)	Tim TP Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 terdiri atas Pengarah, Penanggungjawab, Koordinator, dan Anggota. 
(2)	Keanggotaan Tim TP Kabupaten/Kota terdiri atas pejabat yang membidangi tata pemerintah, administrasi pembangunan, keuangan, perencanaan, pengendalian pelaksanaan, pengelolaan barang, hukum, dan pengawasan. 
(3)	Anggota tim TP Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dari unsur SKPD yang menerima tugas pembantuan. 
(4)	Keanggotaan Tim TP Kabupaten/Kota melibatkan unsur instansi vertikal di Kabupaten/ Kota yang membidangi perbendaharaan negara dan kekayaan negara. 
(5)	Struktur organisasi Tim TP Kabupaten/Kota sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Menteri ini.

Pasal 23
Tugas dan fungsi Pengarah, Penanggungjawab, dan Koordinator Tim TP Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati/ Walikota. 

Pasal 24
(1)	Untuk menunjang. kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi Tim TP Kabupaten/Kota dibentuk Sekretariat Tim TP Kabupaten/Kota yang ditetapkan dengan Keputusan Koordinator Tim TP Kabupaten/Kota. 
(2)	Sekretariat Tim TP Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Sekretariat dari Kepala SKPD yang membidangi perencanaan pembangunan daerah. 
(3)	Kepala Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam pelaksanaan tugasnya bertanggungjawab kepada Koordinator Tim TP Kabupaten/Kota. 
(4)	Sekretariat Tim TP Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berkedudukan di Bappeda Kabupaten/Kota.

Pasal 25
Sekretariat Tim TP Kabupaten/Kota mempunyai tugas: 
a.	memberikan dukungan kesekretariatan, pelaporan keuangan dan barang, serta pengendalian pelaksanaan kegiatan yang didanai melalui mekanisme tugas pembantuan di daerah; 
b.	memberikan dukungan dalam menyediakan data dan informasi untuk keperluan perencanaan, penganggaran, serta pelaporan program dan kegiatan tugas pembantuan; dan 
c.	memberikan dukungan data dan bahan perumusan kebijakan untuk keperluan fasilitasi pertanggungjawaban, pembinaan dan pengawasan, serta pengadministrasian proses hibah hasil kegiatan tugas pembantuan.

Bagian Keempat
Tata Kerja

Pasal 26
(1)	Koordinasi dan konsultasi anggota Tim TP Kabupaten/Kota dilakukan melalui rapat koordinasi dan konsultasi secara berkala paling sedikit 2 (dua) kali setiap tahun atau sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan yang dipimpin oleh Koordinator Tim TP Kabupaten/Kota.
(2)	Koordinasi dan konsultasi Tim TP Kabupeten/Kota dengan Tim DKTP Provinsi dilakukan melalui rapat koordinasi secara berkala paling sedikit 2 (dua) kali setiap tahun atau sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan yang dipimpin oleh Pengarah Tim TP Kabupaten/Kota.  

BAB IV
PELAPORAN

Bagian Kesatu
Provinsi

Pasal 27
(1)	Ketua Kelompok Kerja melaporkan pelaksanaan tugas penyelenggaraan dekonsentrasi dan tugas pembantuan yang berasal dari Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 kepada Koordinator Tim DKTP Provinsi. 
(2)	Koordinator Tim DKTP Provinsi merekapitulasi laporan Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk disampaikan kepada Penanggungjawab Tim DKTP Provinsi. 
(3)	Penanggungjawab Tim DKTP Provinsi menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Pengarah Tim DKTP Provinsi dengan tembusan Menteri Dalam Negeri.

Bagian Kedua
Kabupaten/Kota

Pasal 28
(1)	Sekretariat Tim melaporkan pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 kepada Koordinator Tim TP Kabupaten/Kota. 
(2)	Koordinator Tim TP Kabupaten/Kota menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Penanggungjawab Tim TP Kabupaten/Kota.
(3)	Penanggungjawab Tim TP Kabupaten/Kota menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Pengarah Tim TP Kabupaten/Kota. 
(4)	Bupati/Walikota selaku Pengarah Tim TP Kabupaten/Kota menyampaikan laporan kepada Gubernur dengan tembusan kepada Menteri Dalam Negeri setiap bulan April, Juli dan Oktober pada tahun anggaran berjalan serta Januari tahun anggaran berikutnya, sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB V
PENDANAAN

Pasal 29
(1)	Pendanaan penyelenggaraan Tim DKTP Provinsi dibebankan pada APBN dan APBD Provinsi. 
(2)	Dana APBN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipergunakan untuk koordinasi penyelenggaraan dekonsentrasi dan tugas pembantuan yang berasal dari Pemerintah. 
(3)	Dana APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipergunakan untuk mengkoordinasikan penyelenggaraan tugas pembantuan yang berasal dari Provinsi.
(4)	Pendanaan penyelenggaraan Tim TP Kabupaten/Kota dapat dibebankan pada APBN/APBD Kabupaten/Kota.

BAB VI
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 30
(1)	Menteri Dalam Negeri melakukan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Tim DKTP Provinsi secara berkala sesuai dengan laporan perkembangan yang disampaikan oleh Tim DKTP Provinsi. 
(2)	Gubernur selaku Wakil Pemerintah melakukan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Tim TP Kabupaten/Kota secara berkala sesuai dengan laporan perkembangan yang disampaikan oleh Tim TP Kabupaten/Kota.

BAB VII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 31
Kebijakan daerah yang berkaitan dengan pembentukan Tim DKTP Provinsi dan Tim TP Kabupaten/Kota yang telah ada tetap berlaku dan disesuaikan paling lambat 6 (enam) bulan sejak Peraturan Menteri ini ditetapkan. 

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 32
Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 23 Desember 2008
MENTERI DALAM NEGERI,
ttd
H. MARDIYANTO

LAMPIRAN I	:	PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI
NOMOR	:	65 TAHUN 2008
TANGGAL	:	23 DESEMBER 2008

STRUKTUR ORGANISASI TIM DKTP PROVINSI

PENGARAH
GUBERNUR

PENANGGUNGJAWAB
WAKIL GUBERNUR

KOORDINATOR
SEKRETARIS DAERAH

SEKRETARIAT
1.	Kepala Sekretariat
2.	Anggota

KELOMPOK 
KERJA III

KELOMPOK 
KERJA I

KELOMPOK
 KERJA II

Bidang Pertanggungjawaban, Pembinaan, dan Pengawasan

Bidang 
Perencanaan, Penganggaran dan Pelaporan

Bidang Penatausahaan dan pengendalian Pelaksanaan

-	Ketua
Kepala Bappeda

-	Sekretaris
Pejabat pada BAPPEDA yang menangani dekonsentrasi

-	Anggota

-	Ketua
Asisten yang membidangi perekonomian dan pembangunan

-	Sekretaris
Kepala Biro yang membi dangi Prog./Pembangunan

-	Anggota

-	Ketua
Asisten yang membidangi pemerintahan dan kesejahteraan rakyat

-	Sekretaris
Kepala Biro yang mem-bidangi tata pemerintahan

-	Anggota

MENTERI DALAM NEGERI,
ttd
H. MARDIYANTO

LAMPIRAN II	:	PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI
NOMOR	:	65 TAHUN 2008
TANGGAL	:	23 DESEMBER 2008

STRUKTUR ORGANISASI TIM TP KABUPATEN/KOTA

PENGARAH
BUPATI/WALIKOTA

PENANGGUNGJAWAB
WAKIL BUPATI/WAKIL WALIKOTA

KOORDINATOR
SEKRETARIS DAERAH

SEKRETARIAT
1.	Kepala Sekretariat (Kepala Bappeda)
2.	Anggota

ANGGOTA
SKPD terkait

MENTERI DALAM NEGERI,
ttd
H. MARDIYANTO

1.