PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI 
NOMOR 44 TAHUN 2008
TENTANG 
KEBIJAKAN PENGAWASAN ATAS 
PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH TAHUN 2009

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI DALAM NEGERI, 

Menimbang	:	a.	bahwa dalam rangka mewujudkan pelaksanaan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah secara efektif dan efisien serta untuk mencegah terjadinya pengawasan yang tumpang tindih dan bertubi-tubi, perlu adanya kebijakan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah;
b.	bahwa ketentuan Pasal 29 Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, mengamanatkan kepada Menteri Dalam Negeri untuk menyusun Kebijakan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
c.	bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Kebijakan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2009;

Mengingat	:	1.	Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4286);
2.	Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 3455);
3.	Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4400);
4.	Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah' (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4844);
5.	Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4438);
6.	Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan dalam Pelaksanaan Tugas Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2000 Nomor 203, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4023);
7.	Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4594);
8.	Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Dearah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4737);
9.	Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4816);
10.	Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 2003 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Dalam Negeri, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 2003 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Dalam Negeri.

MEMUTUSKAN:
Menetapkan	:	PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI TENTANG KEBIJAKAN PENGAWASAN ATAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH TAHUN 2009.

Pasal 1
Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:
1.	Kebijakan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah adalah pedoman dan acuan serta sasaran arah kebijakan pengawasan dalam pelaksanaan pembinaan dan pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah.
2.	Pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah adalah proses kegiatan yang ditujukan untuk menjamin agar pemerintahan daerah berjalan secara efektif dan efisien sesuai dengan rencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3.	Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik lndonesia Tahun 1945. 
4.	Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik lndonesia.
5.	Pemerintah Pusat, selanjutnya disebut Pemerintah, adalah Presiden Republik lndonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik lndonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik lndonesia Tahun 1945.
6.	Pemerintah Daerah adalah Gubernur, Bupati, atau Walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.

Pasal 2
(1)	Kebijakan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2009 meliputi:
a.	Pokok-Pokok Kebijakan Pembinaan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
b.	Kebijakan Umum Pengawasan Tahun 2009. 
c.	Kebijakan Operasional Pengawasan Tahun 2009.
(2)	Uraian Kebijakan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2009 tercantum dalam Lampiran Peraturan Menteri ini.

Pasal 3
Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta 
pada tanggal 17 Oktober 2008
MENTERI DALAM NEGERI,
ttd
H. MARDIYANTO

Lampiran	:	PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI
NOMOR	: 	44 TAHUN 2008
TANGGAL	:  17 Oktober 2008

KEBIJAKAN PENGAWASAN ATAS PENYELENGGARAAN 
PEMERINTAHAN DAERAH TAHUN 2009 

A.	PENDAHULUAN

1.	Negara Kesatuan Republik Indonesia mempunyai wilayah yang sangat luas dengan konsentrasi penduduk berada pada wilayah-wilayah tertentu dengan kondisi masyarakat yang sangat heterogen, baik ditinjau dari aspek etnis, agama, budaya maupun latarbelakang kehidupan dibidang ekonomi dan sumberdaya alam yang beragam. Sehingga dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat diperlukan sistem penyelenggaraan Pemerintahan Negara yang menganut prinsip vertikal dengan membagi kewenangan kepada Pemerintah Daerah dalam bentuk penyerahan kewenangan. Pemencaran kekuasaan ini melahirkan adanya model Pemerintahan Daerah yang menghendaki adanya otonomi daerah, dimana kekuasaan Negara terbagi antara Pemerintah Pusat disatu pihak dan Pemerintah Daerah dipihak lain.
2.	Dalam pola pikir demikian, otonomi daerah adalah suatu instrumen politik dan instrumen administrasi/manajemen yang digunakan untuk mengoptimalkan sumber daya lokal, untuk dapat dimanfaatkan sebesarbesarnya untuk kemajuan masyarakat di daerah terutama menghadapi tantangan global, mendorong pemberdayaan masyarakat, menumbuhkan prakarsa dan kreativitas, meningkatkan peran serta masyarakat, dan mengembangkan demokrasi.
3.	Dalam konteks pelaksanaan otonomi daerah yang dimaksud adalah sangat keliru apabila hanya berorientasi pada tuntutan penyerahan kewenangan tanpa menghiraukan makna otonomi daerah itu sendiri yang lahir dari suatu kebutuhan akan efisiensi dan efektivitas manajamen penyelenggaraan pemerintahan yang bertujuan untuk memberi pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat. Disisi lain tuntutan otonomi daerah dipandang sebagai upaya untuk mengatur kewenangan pemerintahan, sehingga serasi dan fokus pada tuntutan kebutuhan masyarakat. Dengan demikian otonomi daerah bukanlah tujuan tetapi suatu instrumen untuk mencapai tujuan.
4.	Pemerintah dan Pemerintahan Daerah menyelenggarakan manajemen pemerintahan melalui fungsi-fungsi organik manajemen yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi merupakan sarana yang harus ada dan dilaksanakan oleh manajemen pemerintahan secara profesional dan dalam rangka pencapaian sasaran tujuan organisasi secara efektif dan efisien. 
5.	Penerapan otonomi daerah melalui Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah telah memberikan pemikiran kedepan dimana daerah diberikan kewenangan penyelenggaraan urusan pemerintahan dengan berdasarkan pada kriteria eksternalitas, akuntabilitas dan efisiensi dengan memperhatikan keserasian hubungan antar susunan pemerintahan, dimana penyelenggaraan urusan pemerintahan tersebut merupakan pelaksanaan hubungan kewenangan antara Pemerintah dan Pemerintah Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota atau antar Pemerintah Daerah yang saling terkait, tergantung, dan sinergis sebagai suatu sistem Pemerintahan.
6.	Dalam hal penyelenggaraan urusan pemerintahan, Pemerintahan Daerah menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya yaitu urusan wajib dan urusan pilihan, kecuali urusan pemerintahan yang oleh Undang-undang ditentukan menjadi urusan pemerintah yang meliputi politik luar negeri, pertahanan, keamanan, yustisi, moneter/ fiskal nasional, dan agama. Urusan yang menjadi kewenangan Pemerintah diluar urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud, Pemerintah dapat menyelenggarakan sendiri sebagian urusan pemerintahan, melimpahkan sebagian urusan pemerintahan kepada Gubernur selaku Wakil Pemerintah atau menugaskan sebagian urusan kepada Pemerintahan Daerah dan/atau Pemerintahan Desa berdasarkan tugas pembantuan.
7.	Pemerintah Daerah pada hakekatnya merupakan sub sistem dari Pemerintahan Nasional dan secara implisit pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Daerah merupakan bagian integral dari sistem penyelenggaraan pemerintahan.
8.	Dalam rangka mengoptimalkan fungsi Pembinaan dan Pengawasan, Pemerintah dapat menerapkan sanksi kepada penyelenggaraan pemerintahan daerah apabila diketemukan adanya penyimpangan clan pelanggaran oleh penyelenggara pemerintahan daerah tersebut.

B.	Pokok-Pokok Kebijakan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

1.	Kebijakan Politik Kabinet Indonesia Bersatu dalam pemberantasan KK antara lain menyatakan bahwa pemberantasan KKN merupakan salah satu agenda prioritas Kabinet Indonesia bersatu (political will).
2.	Berdasarkan Pasal 217 sampai dengan Pasal 223 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, mengamanatkan bahwa pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah adalah proses kegiatan yang ditujukan untuk menjamin agar pemerintahan daerah berjalan sesuai dengan rencana dan ketentuan peraturan perundangundangan.
3.	Konsistensi Pemerintah menetapkan 3 (tiga) prioritas dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2009, antara lain adalah Peningkatan Upaya Anti Korupsi, Reformasi Birokrasi, serta Pemantapan Demokrasi dan Keamanan Dalam Negeri adalah wujud komitmen moral mengoptimalkan fungsi pengawasan dalam rangka penerapan nilai-nilai dan prinsip-prinsip good governance. 
4.	Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah secara nasional dikoordinasikan oleh fVlenteri Dalam Negeri, untuk Kabupaten/Kota dikoordinasikan oleh Gubernur dan untuk desa dikoordinasikan oleh Bupati/Walikota.
5.	Pengawasan atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dilaksanakan oleh Pemerintah yang meliputi - pengawasan atas pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah dan Pengawasan terhadap Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah.
6.	Pengawasan pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah meliputi pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah provinsi, pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah Kabupaten/Kota dan pelaksanaan urusan Pemerintahan Desa.
7.	Pengawasan pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah meliputi pembinaan atas pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah Provinsi, Kabupaten/Kota, Pemerintahan Desa dan pemeriksaan pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah Provinsi, Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa.
8.	Pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah Provinsi terdiri dari elaksanaan urusan Pemerintahan di daerah yang bersifat wajib dan pilihan serta pelaksanaan urusan pemerintahan menurut Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan.
9.	Pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah Kabupaten/Kota terdiri dari pelaksanaan urusan Pemerintahan di daerah yang bersifat wajib dan pilihan serta pelaksanaan urusan pemerintahan menurut Tugas Pembantuan.
10.	Pengawasan atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dilaksanakan oleh Aparat Pengawas Intern Pemerintah sesuai fungsi dan kewenangannya.
11.	Aparat Pengawas Intern Pemerintah adalah Inspektorat Jenderal Departemen, Unit Pengawasan Lembaga Pemerintah Non Departemen, Inspektorat/Bawasda Provinsi, dan Inspektorat/Bawasda Kabupaten/Kota.
12.	Pokok-Pokok Kebijakan Pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2009 mengacu pada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, Peraturan Menteri Dalam egeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat Provinsi dan Kabupaten/ Kota, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pengawasan atas Penyelenggaran Pemerintahan Daerah, dengan penajaman prioritas dan penambahan obyek serta sasaran pemeriksaan sesuai dengan penguatan pengawasan bidang Pemerintahan Dalam Negeri.
13.	Adapun yang dimaksud dengan penajaman prioritas adalah pemilihan secara cermat obyek dan sasaran yang bersifat kebijakan strategis atas penyelenggaraan tugas umum Pemerintahan, Pembangunan dan kemasyarakatan.
14.	Untuk lebih meningkatkan efisiensi dan efektifitas pengawasan perlu adanya pengaturan tentang tugas dan fungsi Aparat Pengawasan Intern Pemerintah sesuai dengan prioritas bidang Pemerintahan, Pembangunan, dan Kemasyarakatan, agar Kebijakan pelaksanaan pengawasan yang ditetapkan dapat mencapai peningkatan kinerja dan hasil yang sebaik-baiknya.
15.	Dengan memperhatikan perkembangan di daerah yang sejalan dengan regulasi saat ini dan keprihatinan masyarakat yang sangat dalam terhadap Korupsi, Kolusi dan Nepotisme yang semakin meningkat diberbagai bidang dan kalangan perlu mendapatkan perhatian yang serius dalam rangka mewujudkan tata pemerintahan yang baik dan bersih.

C. 	Kebijakan Umum Pengawasan.
Kebijakan Umum Pengawasan, adalah sebagai berikut: 
1. 	Pengawasan administrasi umum pemerintahan meliputi: 
- 	Kebijakan daerah; 
-	Kelembagaan; 
-	Pegawai daerah; 
-	Keuangan daerah; dan 
-	Barang daerah.
2.	Pengawasan urusan pemerintahan meliputi:
-	Urusan Wajib; dan
-	Urusan Pilihan.
3. 	Pengawasan lainnya, meliputi:
-	Dana Dekonsentrasi; 
- 	Tugas Pembantuan; dan 
-	Kebijakan Pinjaman Hibah Luar Negeri.

D.	Kebijakan Operasional Pengawasan.
1.	Sasaran Pemeriksaan Rencana Pengawasan Tahunan (RPT) yang dituangkan dalam Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Tahun 2009, dengan objek pemeriksaan sebagai berikut:
a.	Ruang Lingkup Pemeriksaan Inspektorat Jenderal Depdagri.
1)	Di Kantor Pusat, meliputi:
a)	Direktorat Jenderal Otonomi Daerah.
b)	Direktorat Jenderal Bina Administrasi Keuangan Daerah.
c)	Direktorat Jenderal Kesatuan Bangsa dan Politik.
d)	Direktorat Jenderal Pemerintahan Umum.
e)	Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah.
f)	Direktorat Jenderal Administrasi Kependudukan.
g)	Direktorat Jenderal Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.
h)	Badan Pendidikan dan Pelatihan.
i)	Badan Penelitian dan Pengembangan.
j)	Institut Pemerintahan Dalam Negeri.
k)	Sekretariat Jenderal.
l)	Inspektorat Jenderal.
2)	Di Provinsi, meliputi:
a)	Bidang Pemerintahan
Bidang Pemerintahan, meliputi SKPD yang menangani/membidangi:
(1)	Pemerintahan, Organisasi, Kesekretariatan DPRD.
(2)	Politik, Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat.
(3)	Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan.
(4)	Hukum.
(5)	Keuangan, Kas Daerah dan Pendapatan Daerah.
b)	Bidang Pembangunan
Bidang Pembangunan, meliputi SKPD yang menangani/ membidangi:
(1)	Administrasi Pembangunan.
(2)	Asset, Perlengkapan dan Barang Daerah.
(3)	Perencanaan Pembangunan dan Rencana Tata Ruang Wilayah.
c)	Bidang Kemasyarakatan
Bidang Kemasyarakatan, meliputi SKPD yang menangani/ membidangi:
(1)	Pemberdayaan Masyarakat Desa.
(2)	Kependudukan dan Catatan Sipil.
b.	Ruang Lingkup Pemeriksaan Inspektorat Provinsi, meliputi: 
1)	Bidang Pemerintahan
Bidang Pemerintahan, meliputi SKPD yang menangani/ membidangi :
a)	Pemerintahan, Organisasi dan kesekretariatan DPRD.
b)	Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat.
c)	Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan.
d)	Hukum. 
e)	Keuangan, Kas Daerah dan Pendapatan Daerah.
2)	Bidang Pembangunan
Bidang Pembangunan, meliputi SKPD yang menangani/ membidangi :
a)	Administrasi Pembangunan.
b)	Asset, Perlengkapan dan Barang Daerah. 
c)	Perencanaan Pembangunan dan Rencana Tata Ruang Wilayah.
3)	Bidang Kemasyarakatan
Bidang Kemasyarakatan, meliputi SKPD yang menangani/ membidangi : 
a)	Pemberdayaan Masyarakat Desa. 
b)	Kependudukan dan Catatan Sipil.
Selain Bidang Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan di atas:
1.	Inspektorat Provinsi juga melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan wajib dan urusan pilihan.
2.	Inspektorat Provinsi dapat melakukan pemeriksaan terhadap Perusahaan Daerah apabila Kepemilikan/Pengelolaan masih dilakukan oleh Pemerintah Daerah.
c.	Ruang Lingkup Pemeriksaan Inspektorat Kabupaten/Kota, meliputi:
1)	Bidang Pemerintahan
Bidang Pemerintahan, meliputi SKPD yang menangani/membidangi :
a)	Pemerintahan, Organisasi dan kesekretariatan DPRD.
b)	Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat.
c)	Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan. 
d)	Hukum. 
e)	Keuangan, Kas Daerah dan Pendapatan Daerah.
2)	Bidang Pembangunan
Bidang Pembangunan, meliputi SKPD yang menangani/membidangi :
a)	Administrasi Pembangunan. 
b)	Asset, Perlengkapan dan Barang Daerah.
c)	Perencanaan Pembangunan dan Rencana Tata Ruang Wilayah .
3)	Bidang Kemasyarakatan
Bidang Kemasyarakatan, meliputi SKPD yang menangani/ membidangi :
a)	Pemberdayaan Masyarakat Desa. 
b)	Kependudukan dan Catatan Sipil.
Diluar pembidangan tersebut di atas:  
1.	Inspektorat Kabupaten/Kota juga melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan wajib dan urusan pilihan serta pengawasan terhadap Kecamatan, Kelurahan dan Desa.
2.	Inspektorat Kabupaten/Kota dapat melakukan pemeriksaan terhadap Perusahaan Daerah apabila Kepemilikan/Pengelolaannya masih dilakukan oleh Pemerintah Daerah.
2.	Pemeriksaan Khusus dalam rangka berakhirnya Masa Jabatan Kepala Daerah dan Penjabat Kepala Daerah. 
3.	Kegiatan monitoring dan evaluasi terhadap administrasi umum pemerintahan dan urusan pemerintahan sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Desa. 
4.	Pemeriksaan terhadap Pengelolaan Dana Otonomi Khusus. 
5.	Pemeriksaan Penanganan Pengaduan Instansi dan Masyarakat. 
6.	Pemeriksaan Khusus atau pemeriksaan serentak (pemtak) dalam rangka tujuan tertentu atas perintah dan/atau permintaan pejabat berwenang, antara lain pemeriksaan terhadap laporan pertanggungjawaban penggunaan dana Pilkada dan Evaluasi Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.
7.	Pemeriksaan Kinerja atas Optimalisasi Penerimaan Negara dan Daerah baik Penerimaan Pajak maupun B an Pajak (PNBP). 
8.	Pemeriksaan yang dilakukan oleh Inspektorat Jenderal Depdagri terhadap Inspektorat Provinsi dititikberatkan pada Pembinaan tugas pokok dan fungsi, demikian juga untuk Inspektorat Provinsi terhadap Inspektorat Kabupaten/kota.
9.	Menindaklanjuti Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 dan Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007, terkait dengan pemeriksaan pengelolaan uang negara/daerah dilakukan oleh Aparat Pengawasan Fungsional Pusat/Daerah dan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
10.	Antisipasi terhadap pengawasan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan masing-masing Departemen terkait di daerah oleh Aparat Pengawasan Intern di daerah, dengan :
a.	Pemeriksaan Dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan yang bersumber dari rupiah murni maupun Pinjaman Hibah Luar Negeri serta Dana Alokasi Khusus (DAK) berdasarkan pelimpahan dari Departemen/LPND yang bersangkutan. 
b.	Sesuai Pasal 28 Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005, pengawasan tersebut dilakukan oleh Aparat Pengawasan sesuai dengan fungsi dan kewenangan melalui penilaian atas pemanfaatan dan keberhasilan kebijakan, pelaksanaan program dan kegiatan dan monitoring evaluasi pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah dan pemerintahan desa. 
c.	Sesuai Bab II Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005, Inspektorat Jenderal Depdagri dapat melakukan peran fasilitasi dengan melakukan koordinasi antara Inspektorat Provinsi, Kabupaten/Kota dan Inspektorat Jenderal Departemen terkait, sebagai wujud pengawasan terpadu (joint audit) dalam keterpaduan program, operasional dan laporan.
11.	Pemerintah Daerah diwajibkan mengalokasikan pemanfaatan 1 % (Satu Perseratus) dari APBD Tahun 2009 untuk Inspektorat Provinsi, Kabupaten/Kota guna mendukung peran dan fungsi Pembinaan dan Pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dengan memperhatikan ketentuan sebagaimana tercantum dalam Pasal 2, Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7 dan Pasal 8 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah, Penganggaran dan Pertanggungjawaban Penggunaan Belanja Penunjang Operasional Pimpinan DPRD serta Tata Cara Pengembalian Tunjangan Komunikasi Intensif dan Dana Operasional. Hal tersebut dilaksanakan dengan prasyarat kredit anggarannya tidak lebih kecil dari tahun anggaran berjalan, alokasi anggaran tersebut dapat dilaksanakan untuk:
a.	Tunjangan Kelangkaan Profesi sesuai Pasal 39 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007. 
b.	Anggaran Biaya Khusus bagi pengawasan. 
c.	Peningkatan Sumber Daya Manusia bidang Pemerintahan Dalam Negeri. 
d.	Penanganan pengaduan instansi dan masyarakat.  

MENTERI DALAM NEGERI,
ttd
H. MARDIYANTO