PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI 
NOMOR 6 TAHUN 2009 

TENTANG

PEDOMAN PEMBENTUKAN KOMITE AKSI DAERAH, 
PENETAPAN RENCANA AKSI DAERAH, DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DALAM PENGHAPUSAN BENTUK-BENTUK PEKERJAAN 
TERBURUK UNTUK ANAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
 
MENTERI DALAM NEGERI,

Menimbang	:	a.	bahwa bekerja bagi anak terutama pada jenis pekerjaan-pekerjaan terburuk akan sangat membahayakan bagi anak, menghambat anak untuk tumbuh dan berkembang secara wajar, serta bertentangan dengan hak asasi anak dan nilai-nilai kemanusiaan yang diakui secara universal;
b.	bahwa anak Indonesia sebagai individu maupun sebagai generasi penerus bangsa harus dijaga pertumbuhan dan perkembangannya, sehingga dapat berkembang secara wajar baik fisik, mental, sosial, dan intelektualnya;
c.	bahwa untuk melaksanakan ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2000 tentang Pengesahan Konvensi ILO Nomor 182 mengenai Pelarangan dan Tindakan Segera Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk Bagi Anak, telah dibentuk Komite Aksi Nasional dan telah ditetapkan Rencana Aksi Nasional Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk Untuk Anak;
d.	bahwa penghapusan bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak di daerah, perlu diselenggarakan secara terarah, terkoordinasi, terpadu, dan berkesinambungan;
e.	bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Pedoman Pembentukan Komite Aksi Daerah dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk Untuk Anak;

Mengingat	:	1.	Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1999 tentang Pengesahan Konvensi ILO 138 mengenai Usia Minimum Untuk Diperbolehkan Bekerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3835);
2.	Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
3.	Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2000 tentang Pengesahan Konvensi International Labour Organization 182 mengenai Pelarangan dan Tindakan Segera Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk Bagi Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3941);
4.	Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);
5.	Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
6.	Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
7.	Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan  Lembaran  Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
8.	Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor  4587);
9.	Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor  4588);
10.	Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
11.	Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah,  Pemerintahan  Daerah  Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor  4737);
12.	Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan Convention on the Rights of the Child (Konvensi tentang Hak-Hak Anak);
13.	Keputusan   Presiden Nomor 12 Tahun 2001 tentang Komite Aksi Nasional Penghapusan Bentuk-bentuk Pekerjaan Terburuk Untuk Anak;
14.	Keputusan  Presiden Nomor 59 Tahun 2002 tentang Rencana Aksi Nasional Penghapusan Bentuk-bentuk Pekerjaan Terburuk Untuk Anak;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan	:	PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI TENTANG PEDOMAN PEMBENTUKAN KOMITE AKSI DAERAH, PENETAPAN RENCANA AKSI DAERAH, DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DALAM PENGHAPUSAN BENTUK-BENTUK PEKERJAAN TERBURUK UNTUK ANAK.

BAB I 
KETENTUAN UMUM

Pasal 1
Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan :
1.	Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 
2.	Pemerintah Daerah adalah Gubernur, Bupati, atau Walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah. 
3.	Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. 
4.	Kelurahan adalah wilayah kerja lurah sebagai perangkat daerah Kabupaten dan/atau daerah Kota di bawah Kecamatan.
5.	Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. 
6.	Pekerja anak adalah anak yang melakukan jenis pekerjaan yang membahayakan kesehatan dan menghambat proses belajar serta tumbuh kembang anak. 
7.	Tumbuh kembang anak adalah tumbuh dalam arti bertambahnya ukuran dan masa yaitu tinggi, berat badan, tulang, dan panca indera tumbuh sesuai dengan usia, dan kembang dalam arti bertambahnya dalam kematangan fungsi tumbuh yaitu pendengaran, penglihatan, kecerdasan, dan tanggung jawab. 
8.	Lembaga kemasyarakatan atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan, mempunyai tugas membantu pemerintah desa atau kelurahan dan merupakan mitra dalam memberdayakan masyarakat seperti Rukun Tetangga, Rukun Warga, Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga, Karang Taruna, Lembaga Pemberdayaan Masyarakat atau sebutan lain.
9.	Komite Aksi Daerah atau sebutan lain adalah wadah koordinasi penghapusan bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak di daerah.
10.	Rencana Aksi Daerah adalah tahapan program/kegiatan penghapusan bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak di daerah, yang diselenggarakan secara terarah, terkoordinasi, terpadu, dan berkesinambungan.
11.	Pemberdayaan masyarakat adalah suatu strategi yang digunakan dalam pembangunan masyarakat sebagai upaya untuk mewujudkan kemampuan dan kemandirian dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

BAB II
BENTUK-BENTUK PEKERJAAN 
TERBURUK UNTUK ANAK

Pasal 2
Bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak antara lain:
a.	perbudakan atau praktek sejenis perbudakan seperti penjualan dan perdagangan anak, kerja ijon (debt bondage), dan perhambaan serta kerja paksa atau wajib kerja, termasuk pengerahan anak secara paksa atau wajib untuk dimanfaatkan dalam konflik bersenjata; 
b.	pemanfaatan, penyediaan atau penawaran anak untuk pelacuran, untuk produksi pornografi, atau untuk pertunjukan-pertunjukan porno; 
c.	pemanfaatan, penyediaan atau penawaran anak untuk kegiatan terlarang, khususnya untuk produksi dan perdagangan obat-obatan sebagaimana diatur dalam perjanjian internasional yang relevan; dan
d.	pekerjaan yang sifat atau keadaan tempat pekerjaan itu dilakukan dapat membahayakan kesehatan, keselamatan, atau moral anak-anak.

Pasal 3
Bentuk-bentuk pekerjaan terburuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 berupa eksploitasi secara fisik maupun ekonomi terhadap anak yang antara lain: 
a.	dilacurkan;
b.	bekerja di pertambangan;
c.	bekerja sebagai penyelam mutiara;
d.	bekerja di sektor konstruksi;
e.	bekerja di jermal;
f.	bekerja sebagai pemulung sampah;
g.	dilibatkan dalam produksi dan kegiatan yang menggunakan bahan-bahan peledak;
h.	bekerja di jalan;
i.	bekerja sebagai Pembantu Rumah Tangga;
j.	bekerja di industri rumah tangga;
k.	bekerja di perkebunan;
l.	bekerja pada penebangan, pengolahan dan pengangkutan kayu; dan
m.	bekerja pada industri dan jenis kegiatan yang menggunakan bahan kimia yang berbahaya.

BAB III 
KOMITE AKSI DAERAH

Bagian Kesatu
Pembentukan dan Kedudukan

Pasal 4

(1)	Gubernur dan Bupati/Walikota membentuk Komite Aksi Daerah Provinsi dan Komite Aksi Daerah Kabupaten/Kota untuk menyelenggarakan penghapusan bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak.
(2)	Pembentukan Komite Aksi Daerah Provinsi dan Komite Aksi Daerah Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur dan Keputusan Bupati/Walikota.
(3)	Komite Aksi Daerah Provinsi dan Komite Aksi Daerah Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan susunan keanggotaan sebagai berikut:
a.		Pengarah	:	Kepala Daerah	
b.		Penanggung Jawab	:	Wakil Kepala Daerah	
c.		Ketua Umum	:	Sekretaris Daerah	
d.		Ketua I	:	Kepala Bappeda	
e.		Ketua II	:	Kepala Dinas/Badan/Kantor yang membidangi Ketenagakerjaan	
f.		Sekretaris Umum 	:	Dinas/Badan/Kantor yang membidangi Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa 	
g.		Sekretaris I	:	Kepala Dinas yang membidangi pendidikan	
h.		Sekretaris II	:	Kepala Dinas yang membidangi sosial	
i.		Anggota	:	Unsur satuan kerja perangkat daerah terkait, para ahli, dan masyarakat	

Pasal 5
(1)	Komite Aksi Daerah Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) berkedudukan di ibukota provinsi.
(2)	Komite Aksi Daerah Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) berkedudukan di ibukota kabupaten/kota.

Bagian Kedua
Tugas

Pasal 6
Komite Aksi Daerah Provinsi dan  Komite Aksi Daerah Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4  mempunyai tugas :
a.	melaksanakan kebijakan pemerintah;
b.	melakukan pendataan untuk mengidentifikasi dan menginventarisasi permasalahan;
c.	menyampaikan permasalahan kepada instansi/lembaga terkait untuk penyelesaian tindak lanjut melalui forum pertemuan satuan kerja perangkat daerah; 
d.	menyusun dokumen rencana aksi daerah; 
e.	menyalurkan aspirasi masyarakat dan peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat;
f.	melakukan   bimbingan,   pembinaan,  fasilitasi,   dan  advokasi  pelaksanaan rencana aksi daerah; 
g.	memfasilitasi, menggerakkan, dan meningkatkan pemberdayaan masyarakat untuk mendukung rencana aksi daerah; 
h.	melaksanakan pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan rencana aksi daerah;
i.	mengembangkan kemitraan;
j.	mengupayakan   adanya   sumber   pendanaan   untuk   mendukung   rencana aksi daerah; dan
k.	menyusun laporan hasil pelaksanaan rencana aksi daerah.

Pasal 7
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Komite Aksi Daerah Provinsi dan Komite Aksi Daerah Kabupaten/Kota dapat mengikutsertakan atau meminta saran dan pertimbangan dari pihak terkait lain dan/atau para ahli.

Pasal 8
(1)	Komite Aksi Daerah Provinsi dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 bertanggungjawab kepada Gubernur.
(2)	Komite Aksi Daerah Kabupaten/Kota dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 bertanggungjawab kepada Bupati/Walikota.

Bagian Ketiga
Sekretariat 

Pasal 9
(1)	Gubernur dan Bupati/Walikota membentuk sekretariat pada dinas/badan/kantor yang membidangi pemberdayaan masyarakat dan pemerintah desa untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas Komite Aksi Daerah Provinsi dan Komite Aksi Daerah Kabupaten/Kota.
(2)	Keanggotaan sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas unsur satuan kerja perangkat daerah yang membidangi pemberdayaan masyarakat dan pemerintah desa, pendidikan, dan ketenagakerjaan atau unsur satuan kerja perangkat daerah terkait sesuai kebutuhan.
(3)	Pembentukan sekretariat dan keanggotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)  dan ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur dan Keputusan Bupati/Walikota.

Bagian Keempat
Kelompok Kerja
 
Pasal 10
Ketua Umum Komite Aksi Daerah Provinsi dan Komite Aksi Daerah Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf c, dapat membentuk kelompok kerja untuk kelancaran pelaksanaan tugas sehari-hari sesuai dengan kebutuhan.

Bagian Kelima 
Tata Kerja

Pasal 11
Komite Aksi Daerah Provinsi dan Komite Aksi Daerah Kabupaten/Kota dalam melaksanakan tugas menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi.

Pasal 12
Rapat koordinasi  Komite Aksi Daerah Provinsi dan Komite Aksi Daerah Kabupaten/Kota diadakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan.

Pasal 13
Hubungan Kerja antara Komite Aksi Daerah Provinsi dan Komite Aksi Daerah Kabupaten/Kota bersifat fasilititatif, koordinatif,  dan konsultatif. 

BAB IV
RENCANA AKSI DAERAH

Bagian Kesatu
Penyusunan 

Pasal 14
Rencana Aksi Daerah penghapusan bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak disusun melalui tahapan:
a.	Kesatu, sasaran yang ingin dicapai setiap tahun;
b.	kedua, sasaran yang ingin dicapai setelah 5 (lima) tahun;
c.	ketiga, sasaran yang ingin dicapai setelah 10 (sepuluh) tahun; dan 
d.	keempat, sasaran yang ingin dicapai setelah 20 (dua puluh) tahun.

Bagian Kedua
Sasaran Tahunan

Pasal 15
Sasaran setiap tahun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf a terdiri atas :
a.	program umum; dan 
b.	program khusus.

Pasal 16
(1)	Program umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf a antara lain:
a.	pelarangan dan penghapusan segala bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak; 
b.	pemberian perlindungan yang sesuai bagi anak yang melakukan pekerjaan ringan;
c.	perbaikan pendapatan keluarga agar anak tidak bekerja dan menciptakan suasana tumbuh kembang anak dengan wajar; dan 
d.	pelaksanaan sosialisasi program penghapusan bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak kepada pejabat birokrasi, pejabat politik, lembaga kemasyarakatan dan masyarakat.
(2)	Program khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf b antara lain:
a.	penyediaan rujukan bagi pekerja anak yang putus sekolah ke bangku sekolah dengan memberikan bantuan beasiswa;
b.	pemberian pendidikan non-formal; dan 
c.	pelatihan ketrampilan bagi anak.

Bagian Ketiga
Sasaran Setelah 5 (Lima) Tahun

Pasal 17
Sasaran setelah 5 (lima) tahun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf b antara lain:
a.	tumbuhnya kesadaran masyarakat untuk menghapus bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak;
b.	terpetakannya permasalahan bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak dan upaya penghapusannya; dan
c.	terlaksananya program penghapusan bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak dengan prioritas permasalahan pekerja anak yang ada di daerah. 

Bagian Keempat
Sasaran Setelah 10 (Sepuluh) Tahun

Pasal 18
Sasaran setelah 10 (sepuluh) tahun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf c antara lain:
a.	terlaksananya replikasi model penghapusan bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak pada tahap 5 (lima) tahun;
b.	berkembangnya program penghapusan bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak di sektor lain yang belum dilaksanakan; dan
c.	tersedianya kebijakan pelaksanaan dan perangkat pelaksana penghapusan bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak.

Bagian Kelima
Sasaran Setelah 20 (Dua Puluh) Tahun

Pasal 19
Sasaran setelah 20 (dua puluh) tahun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf d antara lain:
a.	terlembaganya gerakan daerah untuk penghapusan bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak secara efektif; dan
b.	terlaksananya pengarusutamaan penghapusan bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak.

Bagian Keenam
Strategi

Pasal 20
Rencana Aksi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, Pasal 15 , Pasal 16 , Pasal 17, Pasal 18 dan Pasal 19 dilaksanakan melalui strategi:
a.	penentuan prioritas penghapusan bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak secara bertahap;
b.	pelibatan semua pihak;
c.	pengembangan dan pemanfaatan potensi daerah secara cermat; dan
d.	kerja sama dan bantuan teknis antar daerah, daerah dengan pihak ketiga, daerah dengan negara lain atau dengan lembaga internasional berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pasal 21
Pelaksanaan strategi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 disesuaikan dengan situasi dan kondisi daerah dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

BAB V 
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

Pasal 22
(1)	Pemberdayaan Masyarakat Dalam Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak dilaksanakan secara terpadu dengan program pembangunan masyarakat yang ada dengan prinsip transparansi, partisipatif, dan akuntabilitas, serta memperhatikan nilai agama dan budaya/norma masyarakat setempat. 
(2)	Pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan memberikan motivasi agar masyarakat tahu, mau, dan mampu menangani bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak. 
(3)	Pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melibatkan antara lain warga masyarakat, lembaga kemasyarakatan, Badan Permusyawaratan Desa, Kader Pemberdayaan Masyarakat, tokoh agama, tokoh masyarakat, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), dan swasta.

Pasal 23
Pemberdayaan Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 dapat dilaksanakan melalui:
a.	peningkatan kepekaan masyarakat terhadap penghapusan bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak dan rencana aksi daerah; 
b.	penguatan kelembagaan masyarakat; 
c.	peningkatan pendidikan dan keterampilan masyarakat;
d.	peningkatan pendapatan masyarakat, khususnya orang tua pekerja anak; dan
e.	pengembangan jaringan kerja sama dan informasi masyarakat.

BAB VI 
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Bagian Kesatu
Pembinaan

Pasal 24
(1)	Menteri Dalam Negeri melakukan pembinaan atas  penyelenggaraan penghapusan bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak.
(2)	Pembinaan Menteri Dalam Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain:
a.	koordinasi penyelenggaraan penghapusan bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak di daerah;
b.	pemberian pedoman pembentukan Komite Aksi Daerah Provinsi dan Komite Aksi Daerah Kabupaten/Kota, penetapan Rencana Aksi Daerah, dan pemberdayaan masyarakat dalam penghapusan bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak di daerah;
c.	fasilitasi dan konsultasi penyelenggaraan pembentukan Komite Aksi Daerah Provinsi dan Komite Aksi Daerah Kabupaten/Kota, penetapan Rencana Aksi Daerah, dan pemberdayaan masyarakat dalam penghapusan bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak di daerah; dan
d.	pemantauan, evaluasi, dan pelaporan penyelenggaraan pembentukan Komite Aksi Daerah Provinsi dan Komite Aksi Daerah Kabupaten/Kota, penetapan Rencana Aksi Daerah, dan pemberdayaan masyarakat dalam penghapusan bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak di daerah. 

Pasal 25
(1)	Gubernur melakukan pembinaan atas  penyelenggaraan penghapusan bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak.
(2)	Pembinaan Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain:
a.	koordinasi penyelenggaraan penghapusan bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak di kabupaten/kota;
b.	fasilitasi dan konsultasi penyelenggaraan pembentukan Komite Aksi Kabupaten/Kota, penetapan Rencana Aksi Daerah, dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak di kabupaten/kota; dan
c.	pemantauan, evaluasi, dan pelaporan penyelenggaraan pembentukan Komite Aksi Daerah Kabupaten/Kota, penetapan Rencana Aksi Daerah, dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Penghapusan Bentuk-bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak di provinsi dan kabupaten/kota. 

Pasal 26
(1)	Bupati/Walikota melakukan pembinaan atas  penyelenggaraan penghapusan bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak.
(2)	Pembinaan Bupati/Walikota  sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa koordinasi, fasilitasi, konsultasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan  penyelenggaraan penghapusan bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak di desa/kelurahan.

Bagian Kedua 
Pengawasan

Pasal 27
(1)	Menteri Dalam Negeri melakukan pengawasan penyelenggaraan penghapusan bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak di Daerah. 
(2)	Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan untuk menjamin agar penyelenggaraan penghapusan bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak di Daerah berjalan secara efisien dan efektif sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan.

Pasal 28
(1)	Gubernur melakukan pengawasan penyelenggaraan penghapusan bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak di kabupaten/kota. 
(2)	Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan untuk menjamin agar penyelenggaraan penghapusan bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak di kabupaten/kota berjalan secara efisien dan efektif sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan.

Pasal 29
(1)	Bupati/Walikota melakukan pengawasan penyelenggaraan penghapusan bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak di desa/kelurahan. 
(2)	Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan untuk menjamin agar penyelenggaraan penghapusan bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak di desa/kelurahan berjalan secara efisien dan efektif sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan.

BAB VII 
PELAPORAN

Pasal 30
(1)	Bupati/Walikota melaporkan penyelenggaraan penghapusan bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak di kabupaten/kota kepada Gubernur.
(2)	Laporan Bupati/Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun dengan bentuk laporan kemajuan (progress report) dan laporan akhir tahun (annual report).

Pasal 31
(1)	Gubernur melaporkan penyelenggaraan penghapusan bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak di provinsi kepada Menteri Dalam Negeri melalui Direktorat Jenderal Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.
(2)	Laporan Guburnur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setahun  2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun dengan bentuk laporan kemajuan (progress report) dan laporan akhir tahun (annual report). 

BAB VIII 
PENDANAAN

Pasal 32
(1)	Pendanaan penyelenggaraan penghapusan bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak di provinsi dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi dan sumber pendanaan lain yang sah dan tidak mengikat.
(2)	Pendanaan penyelenggaraan penghapusan bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak di kabupaten/kota dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota dan sumber pendanaan lain yang sah dan tidak mengikat.
(3)	Pendanaan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan penghapusan bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak di daerah dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Departemen Dalam Negeri dan sumber pendanaan lain yang sah dan tidak mengikat.
 
BAB IX 
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 33
Komite Aksi Daerah Provinsi dan Komite Aksi Daerah Kabupaten/Kota atau sebutan lain yang telah ada tetap melaksanakan tugas dan menyesuaikan dengan Peraturan Menteri ini paling lambat 1 (satu) tahun sejak ditetapkan.

BAB X 
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 34
Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 5 Tahun 2001 tentang Penanggulangan Pekerja Anak dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 35
Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta 
pada tanggal 13 Januari 2009
 MENTERI DALAM NEGERI,

ttd

H. MARDIYANTO