PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI
NOMOR 34  TAHUN 2009

TENTANG

PEDOMAN PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI 
PENANGGULANGAN KEMISKINAN PROVINSI DAN KABUPATEN/KOTA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI DALAM NEGERI,

Menimbang	:	 bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 18 Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2009 tentang Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan, perlu menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Pedoman  Pembentukan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi dan Kabupaten/Kota;

Mengingat	:	1.	Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
2.	Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
3. 	Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
	4.	Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
 5.	Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2009 tentang Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan	:	PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI TENTANG PEDOMAN PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI PENANGGULANGAN KEMISKINAN PROVINSI DAN KABUPATEN/KOTA.

BAB I 
KETENTUAN UMUM

Pasal 1
Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan :
1.	Penanggulangan Kemiskinan adalah kebijakan dan program pemerintah dan pemerintah daerah yang dilakukan secara sistematis, terencana, dan bersinergi dengan dunia usaha dan masyarakat untuk mengurangi jumlah penduduk miskin dalam rangka meningkatkan derajat kesejahteraan rakyat.
2.	Program penanggulangan kemiskinan adalah kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah, pemerintah daerah, dunia usaha, serta masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin melalui bantuan sosial, pemberdayaan masyarakat, serta pemberdayaan usaha ekonomi mikro dan kecil.
3.	Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan untuk periode 5 (lima) tahun.
4.	Rencana Pembangunan Tahunan Daerah, yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun. 
5.	Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah yang selanjutnya disingkat SPKD, adalah dokumen strategi penanggulangan kemiskinan daerah yang selanjutnya digunakan sebagai rancangan kebijakan pembangunan daerah di bidang penanggulangan kemiskinan dalam proses penyusunan RPJMD.
6.	Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran.
7.	Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Nasional yang selanjutnya disebut TKPK Nasional, adalah wadah koordinasi lintas sektor dan lintas pemangku kepentingan untuk penanggulangan kemiskinan di tingkat nasional.
8.	Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi yang selanjutnya disebut TKPK Provinsi, adalah wadah koordinasi lintas sektor dan lintas pemangku kepentingan untuk penanggulangan kemiskinan di provinsi.
9.	Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten/Kota yang selanjutnya disebut TKPK Kabupaten/Kota, adalah wadah koordinasi lintas sektor dan lintas pemangku kepentingan untuk penanggulangan kemiskinan di kabupaten/kota.

BAB II
KOORDINASI PENANGGULANGAN KEMISKINAN 

Pasal 2
(1)	Penangulangan kemiskinan di daerah diselenggarakan secara terkoordinasi.. 
(2)	Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan melalui sinkronisasi, harmonisasi, dan integrasi kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan, serta koordinasi pengendalian pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan di daerah.

Pasal 3
Program Penanggulangan Kemiskinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 meliputi:
a.	Kelompok program penanggulangan kemiskinan berbasis bantuan dan perlindungan sosial yang terdiri atas program-program yang bertujuan untuk melakukan pemenuhan hak dasar, pengurangan beban hidup, serta perbaikan kualitas hidup masyarakat miskin.
b.	Kelompok program penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan masyarakat yang terdiri atas progrm-program yang bertujuan untuk mengembangkan potensi dan memperkuat kapasitas kelompok masyarakat miskin untuk terlibat dalam pembangunan yang didasarkan pada prinsip-prinsip pemberdayaan masyarakat.
c.	Kelompok program penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan usaha mikro dan kecil yang terdiri atas program-program yang bertujuan untuk memberikan akses dan penguatan ekonomi bagi pelaku usaha/koperasi berskala mikro dan kecil.

BAB III
PEMBENTUKAN TKPK

Bagian Kesatu
TKPK Provinsi

Pasal 4
(1)	Gubernur membentuk TKPK Provinsi dalam melakukan koordinasi penanggulangan kemiskinan sebagimana dimaksud dalam Pasal 2.
(2)	TKPK Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan di ibukota Provinsi.
(3)	TKPK Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Bagian Kedua
TKPK Kabupaten/Kota

Pasal 5
(1)	Bupati/Walikota membentuk TKPK Kabupaten/Kota dalam melakukan koordinasi penanggulangan kemiskinan sebagimana dimaksud dalam Pasal 2.
(2)	TKPK Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan di ibukota Kabupaten/Kota. 
(3)	TKPK Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati/Walikota. 

BAB IV
TUGAS DAN FUNGSI TKPK 
Bagian Kesatu
TKPK Provinsi  

Pasal 6
TKPK Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 mempunyai tugas:
a.	mengoordinasikan kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan; dan
b.	mengoordinasikan pengendalian pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan di provinsi.

Pasal 7
(1)	TKPK Provinsi dalam melaksanakan tugas mengoordinasikan kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a menyelenggarakan fungsi:
a.	pengoordinasian penyusunan SKPD Provinsi sebagai dasar penyusunan RPJMD Provinsi di bidang penanggulangan kemiskinan;
b.	pengoordinasian forum SKPD atau forum gabungan SKPD bidang penanggulangan kemiskinan dalam hal penyusunan renstra SKPD;
c.	pengoordinasian forum SKPD atau forum gabungan SKPD bidang penanggulangan kemiskinan dalam hal penyusunan rancangan SKPD;
d.	pengoordinasian forum SKPD atau forum gabungan SKPD bidang penanggulangan kemiskinan dalam hal penyusunan Renja SKPD; dan
e.	pengevaluasian pelaksanaan perumusan dokumen rencana pembangunan daerah bidang penanggulangan kemiskinan.
(2)	TKPK Provinsi dalam melaksanakan tugas mengoordinasikan pengendalian pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b, menyelenggarakan fungsi :
a.	pengoordinasian pemantaun, supervisi dan tindak lanjut terhadap pencapaian tujuan program dan kegiatan penanggulangan kemiskinan agar sesuai dengan kebijakan pembangunan daerah;
b.	pengoordinasian pemantaun pelaksanaan kelompokprogram penanggulangan kemiskinan oleh SKPD yang meliputi realisasi pencapaian target, penyerapan dana dan kendala yang dihadapi;
c.	penyusunan hasil pemantauan pelaksanaan program dan atau kegiatan program penanggulangan kemiskinan secara periodik;
d.	pengoordinasian evaluasi pelaksanaan program dan atau kegiatan penanggulangan kemiskinan;
e.	pengoordinasian penanganan pengaduan masyarakat bidang penanggulangan kemiskinan; dan
f.	penyiapan laporan pelaksanaan dan pencapaian program penanggulangan kemiskinan kepada gubernur.

Bagian Kedua
TKPK Kabupaten/Kota

Pasal 8
TKPK Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 mempunyai tugas:
a.	mengoordinasikan kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan; dan
b.	mengoordinasikan pengendalian pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan di provinsi.

Pasal 9
(1)	TKPK Kabupaten/Kota dalam melaksanakan tugas mengoordinasikan kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a, menyelenggarakan fungsi:
a.	pengoordinasian penyusunan SKPD Kabupaten/Kota sebagai dasar penyusunan RPJMD Kabupaten/Kota di bidang penanggulangan kemiskinan;
b.	pengoordinasian forum SKPD atau forum gabungan SKPD bidang penanggulangan kemiskinan dalam hal penyusunan renstra SKPD;
c.	pengoordinasian forum SKPD atau forum gabungan SKPD bidang penanggulangan kemiskinan dalam hal penyusunan rancangan SKPD;
d.	pengoordinasian forum SKPD atau forum gabungan SKPD bidang penanggulangan kemiskinan dalam hal penyusunan Rencan Kerja SKPD; dan
e.	pengoordinasian evaluasi pelaksanaan perumusan dokumen rencana pembangunan daerah bidang penanggulangan kemiskinan.
(2)	TKPK Kabupaten/Kota dalam melaksanakan tugas mengoordinasikan pengendalian pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b, menyelenggarakan fungsi :
a.	pengoordinasian pemantaun, supervisi dan tindak lanjut terhadap pencapaian tujuan program dan kegiatan penanggulangan kemiskinan agar sesuai dengan kebijakan pembangunan daerah;
b.	pengoordinasian pemantaun pelaksanaan kelompokprogram penanggulangan kemiskinan oleh SKPD yang meliputi realisasi pencapaian target, penyerapan dana dan kendala yang dihadapi;
c.	penyusunan hasil pemantauan pelaksanaan program dan atau kegiatan program penanggulangan kemiskinan secara periodik;
d.	pengoordinasian evaluasi pelaksanaan program dan atau kegiatan penanggulangan kemiskinan;
e.	pengoordinasian penanganan pengaduan masyarakat bidang penanggulangan kemiskinan; dan
f.	penyiapan laporan pelaksanaan dan pencapaian program penanggulangan kemiskinan kepada Bupati/Walikota.

BAB V
SUSUNAN KEANGGOTAAN TKPK

Bagian Kesatu 
TKPK Provinsi

Pasal 10
Susunan Keanggotaan TKPK Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 terdiri atas:
a. 
b.
c. 

d.	Penanggungjawab Umum
Ketua
Wakil Ketua Bidang 
Koordinasi Perencanaan
Wakil Ketua Bidang Koordinasi Pelaksanaan	:
:
:

:	Gubernur dan Wakil Gubernur
Sekretaris Daerah Provinsi
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi
Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi	
e.	Sekretaris	:	Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi	
f.	Wakil Sekretaris	:	Sekretaris Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi	
g.	Koordinator Kelompok Program
-	Program Bantuan dan Perlindungan Sosial
-	Program Pemberdayaan Masyarakat
-	Program Pemberdayaan Usaha Mikro dan Kecil	

:

:

:	

Kepala SKPD yang membidangi perlindungan dan bantuan sosial 
Kepala SKPD yang membidangi pemberdayaan masyarakat
Kepala SKPD yang membidangi pemberdayaan usaha mikro dan kecil	
h.	Anggota	:	Kepala SKPD dan lembaga-lembaga terkait lainnya.	
				
Bagian Kedua 
TKPK Kabupaten/Kota

Pasal 11
Susunan Keanggotaan TKPK Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 terdiri dari :
a.
b.
c.

d.	Penanggungjawab 
Ketua
Wakil Ketua Bidang Koordinasi Perencanaan
Wakil Ketua Bidang Koordinasi Pelaksanaan	:
:
:

:	Bupati/Walikota dan Wakil Bupati/Wakil Walikota
Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota
Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten/Kota	
e.	Sekretaris	:
	Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	
f.	Wakil Sekretaris	:	Sekretaris Badan Pemberdayaan Masyarakat dan DesaKabupaten/Kota	
g.	Koordinator Kelompok Program
-	Program Bantuan dan Perlindungan Sosial
-	Program Pemberdayaan Masyarakat
-	Program Pemberdayaan Usaha Mikro dan Kecil	

:

:

:	

Kepala SKPD yang membidangi perlindungan dan bantuan sosial 
Kepala SKPD yang membidangi pemberdayaan masyarakat
Kepala SKPD yang membidangi pemberdayaan usaha mikro dan kecil	
h.	Anggota	:	Kepala SKPD dan lembaga-lembaga terkait lainnya. 	

BAB VI
SEKRETARIAT TKPK

Bagian Kesatu
Sekretariat TKPK Provinsi

Pasal 12
(1)	Untuk membantu kelancaran pelaksanaan tugas TKPK Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dibentuk Sekretariat TKPK Provinsi yang dipimpin oleh Sekretaris dan Wakil Sekretaris TKPK Provinsi.
(2)	Sekretariat TKPK Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah atau Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi.
(3)	Sekretariat TKPK Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas memberikan dukungan administrasi teknis kepada TKPK Provinsi.
(4)	Pembentukan Sekretariat TKPK Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Bagian Kedua
Sekretariat TKPK Kabupaten/Kota

Pasal 13
(1)	Untuk membantu kelancaran pelaksanaan tugas TKPK Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dibentuk Sekretariat TKPK Kabupaten/Kota yang dipimpin oleh Sekretaris dan Wakil Sekretaris TKPK Kabupaten/Kota.
(2)	Sekretariat TKPK Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah atau Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten/Kota.
(3)	Sekretariat TKPK Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas memberikan dukungan administrasi teknis kepada TKPK Kabupaten/Kota.
(4)	Pembentukan Sekretariat TKPK Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati/Walikota.

Pasal 14
(1)	Untuk membantu kelancaran pelaksanaan tugas sekretariat TKPK Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dibentuk kelompok kerja yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
(2)	Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) minimal terdiri atas:
a.	Kelompok Kerja Pendataan dan Sistem Informasi; 
b.	Kelompok Kerja Pengembangan Kemitraan; dan
c.	Kelompok Kerja Pengaduan Masyarakat.
(3)	Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) masing-masing dipimpin oleh :
a.	Pejabat Eselon III pada SKPD Provinsi yang mempunyai tugas pokok mengelola data dan informasi kemiskinan; 
b.	Pejabat Eselon III pada SKPD Provinsi yang mempunyai tugas pokok dibidang perencanaan pembangunan sosial dan ekonomi; dan
c.	Pejabat Eselon III pada SKPD Provinsi yang mempunyai tugas pokok dibidang pemberdayaan social/ekonomi masyarakat.
(4)	Jumlah dan jenis Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi daerah dan dipimpin oleh pejabat eselon III sesuai tugas dan fungsinya.

Pasal 15
(1)	Untuk membantu kelancaran pelaksanaan tugas sekretariat TKPK Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dibentuk kelompok kerja yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati/Walikota.
(2)	Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) minimal terdiri atas:
a.	Kelompok Kerja Pendataan dan Sistem Informasi; 
b.	Kelompok Kerja Pengembangan Kemitraan; dan
c.	Kelompok Kerja Pengaduan Masyarakat.
(3)	Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) masing-masing dipimpin oleh :
a.	Pejabat Eselon III pada SKPD Kabupaten/Kota yang mempunyai tugas pokok mengelola data dan informasi kemiskinan; 
b.	Pejabat Eselon III pada SKPD Kabupaten/Kota yang mempunyai tugas pokok dibidang perencanaan pembangunan sosial dan ekonomi; dan
c.	Pejabat Eselon III pada SKPD Kabupaten/Kota yang mempunyai tugas pokok dibidang pemberdayaan sosial/ekonomi masyarakat.
(4)	Jumlah dan jenis Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi daerah dan dipimpin oleh pejabat eselon III sesuai tugas dan fungsinya.

Pasal 16
(1)	Kelompok Kerja Pendataan dan Sistem Informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf a dan Pasal 15 ayat (2) huruf a mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Sekretariat TKPK Provinsi dan Kabupaten/Kota dalam mengelola data dan sistem informasi kemiskinan.
(2)	Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kelompok Kerja Pendataan dan Sistem Informasi menyelenggarakan fungsi:
a.	pengelolaan dan pengembangan data kemiskinan;
b.	pengembangan indikator kemiskinan daerah;
c.	pengembangan sistem informasi kemiskinan; dan
d.	penyediaan data dan informasi sistem peringatan dini kondisi dan permasalahan kemiskinan.
(3)	Kelompok Kerja Pengembangan Kemitraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf b dan Pasal 14 ayat (2) huruf b mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Sekretariat TKPK Provinsi dan Kabupaten/Kota dalam mengelola dan mengembangkan kemitraan dalam penanggulangan kemiskinan.
(4)	Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Kelompok Kerja Pengembangan Kemitraan menyelenggarakan fungsi:
a.	perumusan pembinaan hubungan antara masyarakat dengan pemerintah daerah; dan
b.	perumusan pembinaan hubungan dunia usaha dengan pemerintah daerah.
(5)	Kelompok Kerja Pengaduan Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf c dan Pasal 15 ayat (2) huruf c mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Sekretariat TKPK Provinsi dan Kabupaten/Kota dalam penanganan pengaduan masyarakat.
(6)	Dalam melaksanakan tugas sebagimana dimaksud pada ayat (3), Kelompok Kerja Pengaduan Masyarakat menyelenggarakan fungsi;
a.	perumusan dan penyiapan penanganan aspirasi dan pengaduan masyarakat terkait kegiatan penangulangan kemiskinan;
b.	perumusan dan penyiapan bahan kampanye penanganan aspirasi dan pengaduan masyarakat terkait dengan penyelenggaraan kegiatan penanggulangan kemiskinan; dan
c.	perumusan dan penyiapan bahan sosialisasi dan kampanye tentang perlunya pendampingan masyarakat dalam penyampaian pengaduan pada penyelenggaraan kegiatan penanggulangan kemiskinan.

BAB VII
KELOMPOK PROGRAM PENANGGULANGAN KEMISKINAN

Pasal 17
(1)	Untuk membantu tugas TKPK Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dibentuk Kelompok Program Penanggulangan Kemiskinan.
(2)	Kelompok Program Penanggulangan Kemiskinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
a.	kelompok program perlindungan dan bantuan sosial;
b.	kelompok program pemberdayaan masyarakat; dan
c.	kelompok program pemberdayan usaha mikro dan kecil;
(3)	Pembentukan Kelompok Program Penanggulangan Kemiskinan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Pasal 18
(1)	Untuk membantu tugas TKPK Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dibentuk Kelompok Program Penanggulangan Kemiskinan.
(2)	Kelompok Program Penanggulangan Kemiskinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
a.	kelompok program perlindungan dan bantuan sosial;
b.	kelompok program pemberdayaan masyarakat; dan
c.	kelompok program pemberdayan usaha mikro dan kecil;
(3)	Pembentukan Kelompok Program Penanggulangan Kemiskinan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati/Walikota.
 
Pasal 19
Kelompok Program Penanggulangan Kemiskinan TKPK Provinsi dan Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 dan Pasal 18 bertanggungjawab kepada Ketua TKPK Provinsi dan Kabupaten/Kota.

Pasal 20
Kelompok Program sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 dan Pasal 18 masing-masing dipimpin oleh:
a.	Kepala SKPD yang membidangi perlindungan dan bantuan sosial;
b.	Kepala SKPD yang membidangi pemberdayaan masyarakat; dan
c.	Kepala SKPD yang membidangi pemberdayan usaha mikro dan kecil.

Pasal 21
(1)	Kelompok program perlindungan dan bantuan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf a dan Pasal 18 ayat (2) huruf a mempunyai tugas mengoordinasikan kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan serta mengoordinasikan pengendalian pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan di bidang program perlindungan dan bantuan sosial.
(2)	Kelompok program pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf b dan Pasal 18 ayat (2) huruf b mempunyai tugas mengoordinasikan kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan serta mengoordinasikan pengendalian pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan di bidang program pemberdayaan masyarakat.
(3)	Kelompok program pemberdayaan usaha mikro dan kecil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf c dan Pasal 18 ayat (2) huruf c mempunyai tugas mengoordinasikan kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan serta mengoordinasikan pengendalian pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan di bidang program pemberdayaan usaha mikro dan kecil.

BAB VIII
MEKANISME KOORDINASI PENANGGULANGAN KEMISKINAN

Pasal 22
(1)	TKPK Provinsi dan TKPK Kabupaten/Kota dalam melaksanakan tugas dan fungsinya melakukan rapat koordinasi kebijakan dan/atau program dan rapat koordinasi kelompok program penanggulangan kemiskinan.
(2)	Rapat koordinasi Kebijakan/Program sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Ketua TKPK Provinsi dan TKPK Kabupaten/Kota.
(3)	Rapat Koordinasi kelompok program penanggulangan kemiskinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Koordinator kelompok program penanggulangan kemiskinan TKPK Provinsi dan TKPK Kabupaten/Kota.

BAB IX
PELAPORAN

Pasal 23
(1)	Bupati/Walikota melaporkan pelaksanaan penanggulangan kemiskinan di Kabupaten/Kota kepada Gubernur.
(2)	Gubernur melaporkan pelaksanaan penanggulangan kemiskinan di Provinsi kepada Menteri Dalam Negeri.
(3)	Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan sebagai bahan dalam rapat koordinasi TKPK Nasional.

Pasal 24
Laporan Gubernur dan Bupati/Walikota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 disampaikan 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun pada bulan April dan September atau sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan.

BAB X
PEMBINAAN 

Pasal 25
Menteri Dalam Negeri melakukan pembinaan kepada Gubernur dan Bupati/Walikota dalam penanggulangan kemiskinan di daerah.

Pasal 26
(1)	Gubernur melakukan pembinaan terhadap pelaksanaan penanggulangan kemiskinan di Provinsi.
(2)	Pembinaan Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pemberian bimbingan, supervisi, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan penanggulangan kemiskinan.

Pasal 27
(1)	Bupati/Walikota melakukan pembinaan terhadap pelaksanaan penanggulangan kemiskinan di Kabupaten/Kota. 
(2)	Pembinaan Bupati/Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pemberian bimbingan, supervisi, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan penanggulangan kemiskinan.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 28
Bagan Struktur Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi dan Kabupaten/Kota tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II Peraturan Menteri ini.

Pasal 29
Gubernur dan Bupati/Walikota membentuk TKPK Provinsi dan Kabupaten/Kota paling lambat 6 (enam) sejak Peraturan Menteri ini ditetapkan.

Pasal 30
Tim Koordinsi Penanggulangan Kemiskinan Daerah yang telah ada tetap melaksanakan tugasnya dan menyesuaikan dengan Peraturan Menteri ini paling lambat 6 (enam) bulan sejak ditetapkan.

Pasal 31
Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 16 Juli 2009
MENTERI DALAM NEGERI,
ttd
H. MARDIYANTO