LAMPIRAN	: 	PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI	
		NOMOR  	:	70	
		TANGGAL	:  	29   Desember 2009	

	

RENCANA KERJA 
DEPARTEMEN DALAM NEGERI TAHUN 2010

I.	LATAR BELAKANG
Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Departemen Dalam Negeri merupakan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional serta Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional, yang mengamanatkan pimpinan Kementerian/Lembaga untuk menyusun Rencana Kerja Kementerian/Lembaga (Renja K/L).  Renja Departemen Dalam Negeri Tahun 2010 ini adalah rencana kerja di tahun awal implementasi Rencana Strategis (Renstra) Depdagri dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2010-2014. Dalam proses penyusunannya, Renja ini menggunakan perhitungan dasar (base-line) tahun 2009 dengan memasukkan berbagai proyeksi dan asumsi keberlanjutannya pada tahun 2010, mengingat dalam kurun waktu bersamaan penyiapan Renstra dan RPJMN Tahun 2010-2014 sebagai dokumen referensi penyusunan Renja dilakukan secara bersamaan, yaitu pada tahun 2009.
Renja Depdagri Tahun 2010 mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2009 tentang Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2010. Tema RKP Tahun 2010 adalah “Pemulihan Perekonomian Nasional dan Pemeliharaan Kesejahteraan Rakyat”, dengan  5 (lima) prioritas pembangunan nasional, yaitu: (1) Pemeliharaan Kesejahteraan Rakyat, serta Penataan Kelembagaan dan Pelaksanaan Sistem Perlindungan Sosial; (2) Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Indonesia; (3) Pemantapan Reformasi Birokrasi dan Hukum, serta Pemantapan Demokrasi dan Keamanan Nasional; (4) Pemulihan Ekonomi yang didukung oleh Pembangunan Pertanian, Infrastruktur, dan Energi; dan (5) Peningkatan Kualitas Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Kapasitas Penanganan Perubahan Iklim.
Selain itu Renja Depdagri Tahun 2010 disusun dengan mempertimbangkan berbagai permasalahan dan tantangan lingkup tugas pokok dan fungsi Depdagri dalam bidang Politik Dalam Negeri, Pemerintahan Dalam Negeri, Pembinaan Pengelolaan Keuangan Daerah, Pembangunan Daerah, Administrasi Kependudukan, serta Pemberdayaan Masyarakat.
II.	KONDISI UMUM
2.1	PERKIRAAN CAPAIAN TAHUN 2009
Perkiraan capaian sasaran Prioritas Nasional sebagaimana menjadi bagian penugasan RKP Tahun 2009 kepada Departemen Dalam Negeri yang termuat dalam pencapaian sasaran, Sasaran Tahun 2009 yang dilaksanakan melalui beberapa kegiatan Prioritas Nasional pada Tahun 2009, antara lain:
1.	Meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas lembaga demokrasi melalui pendidikan politik mengenai ke-Pemilu-an oleh 500 organisasi kemasyarakatan (khususnya untuk Pemilu Legislatif serta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden); 
2.	Meningkatnya kualitas komunikasi politik melalui fasilitasi budaya politik demokrasi di 5 lokasi di daerah;
3.	Tertatanya sistem organisasi dan manajemen pemerintahan pusat dan daerah melalui penyusunan 9 dokumen Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan fasilitasi penerapan 2 SPM di 33 provinsi untuk pelayanan kepada masyarakat di daerah.
4.	Meningkatnya kapasitas aparatur pemda dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah melalui peningkatan kapasitas 1.380 aparatur Pemda di 10 provinsi, pada masing-masing 5 kabupaten/kota dalam penerapan SPM di daerah.
5.	Meningkatnya kualitas tata ruang melalui penyediaan tenaga yang memiliki pemahaman dan pengetahuan untuk mengelola penataan ruang di Provinsi dan Kabupaten/Kota, serta terciptanya hubungan dan koordinasi yang baik antara Pemerintah Pusat dan Daerah dalam proses penataan ruang.
6.	Meningkatkan kerjasama antar Pemerintah daerah dalam mengelola kawasan perkotaan serta meningkatkan pelayanan perkotaan melalui fasilitasi pemanfaatan dan penerapan standar pelayanan perkotaan di 11 provinsi; Meningkatnya kinerja kerjasama kota kembar (sister city); Terfasilitasinya kerjasama pembangunan  perkotaan bertetangga di 3 metropolitan; Evaluasi PSU (Prasarana dan Sarana lingkungan, serta Utilitas umum) yang bermasalah di 10 provinsi; koordinasi di 3 wilayah; Evaluasi 10 kawasan kumuh perkotaan di 10 provinsi.
7.	Terwujudnya tertib administrasi kependudukan dalam upaya mendukung mengakomodasikan hak-hak penduduk melalui penerapan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) pada 33 provinsi dan 460 kabupaten/kota sebagai upaya mewujudkan database kependudukan nasional yang berbasis  Nomor Induk Kependudukan (NIK) Nasional; serta Penyempurnaan sistem koneksi NIK dengan sistem informasi departemen/lembaga melalui pembangunan dan pengembangan data warehouse berbasis NIK Nasional.
8.	Meningkatnya efektifitas pelaksanaan Program Pemberdayaan Masyarakat bagi masyarakat miskin dan perkuatan usaha mikro dan kecil, melalui Program Nasional Perdesaan Mandiri (PNPM-MP) dengan sasaran antara lain: 1) Terlaksananya bantuan manajemen PNPM-MP; 2) Terselenggaranya BLM PNPM-MP melalui Tugas Pembantuan di 372 kabupaten (4.371 kecamatan); 3) Koordinasi pelaksanaan melalui kegiatan dekonsentrasi di 32 provinsi;  
9.	Meningkatnya kapasitas kelembagaan pemerintahan desa dalam pengelolaan pembangunan diantaranya melalui kegiatan: Pengangkatan Sekdes menjadi PNS sebanyak 21.293 orang; Bimbingan teknis permendagri/regulasi tentang penyelenggaraan pemerintahan desa/kelurahan; Pengembangan pilot project PDT di 19 Desa; Program penyediaan air minum dan sanitasi berbasis masyarakat di 3 regional; Meningkatnya keberdayaan lembaga dan organisasi masyarakat melalui kegiatan antara lain: Bimbingan teknis dan koordinasi pengembangan kelembagaan dan pelatihan masyarakat; serta  (4) Meningkatnya kapasitas aparat Pemda dan masyarakat dalam pembangunan kawasan perdesaan melalui kegiatan antara lain: Pelatihan aparatur Pemda untuk pelatih manajemen pemerintahan desa; Terlaksananya Pengembangan Infrastruktur Sosial Ekonomi Wilayah (PISEW); Penguatan kapasitas masyarakat dan kelembagaan komunitas kawasan perdesaan; Pelaksanaan pilot project pembangunan kawasan berbasis masyarakat di 4 lokasi.
Selain target capaian prioritas nasional tahun 2009 diatas, Depdagri juga melaksanakan berbagai kegiatan prioritas Departemen serta sejumlah kegiatan dasar penunjang lainnya yang dilaksanakan dalam rangka mendukung penyelenggaraan tugas pokok dan fungsinya. 
2.2	PERMASALAHAN 
1.	Bidang Politik  Dalam Negeri 
Peningkatan Peran Partai Politik dan Organisasi Masyarakat Sipil. Dengan selesainya penyelenggaraan Pemilu Legislatif di tahun 2009 perlu diikuti dengan penguatan kapasitas parpol dan anggota DPRD terpilih. Selanjutnya seiring dengan meningkatnya partisipasi politik masyarakat, perlu terus dibenahi sistem pendidikan politik maupun budaya politik yang ada. Ke depan, masih diperlukan antisipasi terhadap potensi disintegrasi dan/atau ancaman dari luar melalui upaya pengembangan wawasan kebangsaan yang berkelanjutan guna memperkuat kohesifitas semua elemen bangsa dalam kerangka menjaga keutuhan NKRI.
2.	Bidang Pemerintahan Dalam Negeri
Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik. Kondisi kualitas pelayanan publik saat ini masih belum optimal  sebagimana yang diharapankan masyarakat. Beberapa kendala atau permasalahan yang masih dihadapi, antara lain terkait dengan (1) terbatasnya kapasitas SDM aparatur dalam memberikan pelayanan umum; (2) belum tersedianya Standar Pelayanan minimal (SPM) pada semua jenis pelayanan; (3) masih ditemukannya prosedur pelayanan yang berbelit dan lambat terutama di bidang perijinan dan investasi. Adapun tantangan pokok yang dihadapi pada tahun 2010, adalah: perlunya sosialisasi peraturan perundangan-undangan atau kebijakan pelayanan publik di kalangan aparat pemerintah; percepatan penerbitan SPM untuk semua jenis pelayanan, fasilitasi penerapannya yang terintegrasi dengan anggaran Pemda, peningkatan kapasitas SDM aparatur Pemda; serta peningkatan manajemen pelayanan. 
Penataan Kelembagaan, Ketatalaksanaan, serta Sistem Pengawasan dan Akuntabilitas. Permasalahan yang dihadapi dalam menata kelembagaan, ketatalaksanaan, serta meningkatkan sistem pengawasan dan akuntabilitas antara lain: (1) belum diterapkannya secara luas sistem manajemen kinerja pada instansi pemerintah; (2) pelaksanaan reformasi birokrasi pada masing-masing lingkungan instansi pemerintah baik di pusat maupun di daerah yang masih bersifat parsial dan terbatas sehingga kurang terkoordinasi dan belum komprehensif dalam implementasinya; serta (3)  masih perlu ditingkatkannya kapasitas kelembagaan perangkat daerah yang memiliki tugas dalam pengawasan dan audit. Adapun tantangan pokok yang dihadapi pada tahun 2010, adalah penyempurnaan sistem pengawasan, model audit sesuai standar internasional, pembinaan terhadap Bawasda Prov/Kab/Kota, serta  akuntabilitas kinerja dalam upaya mewujudkan aparatur negara yang bersih dan akuntabel.
Penguatan Kapasitas Pemerintah Daerah. Upaya penguatan kapasitas pemerintah daerah sampai saat ini masih menghadapi kendala diantaranya: (1) masih banyaknya Perda-perda bermasalah atau bertentangan dengan peraturan perundang-undangan di atasnya; (2) penyusunan APBD di beberapa daerah yang sering mengalami keterlambatan karena adanya persepsi dan interpretasi yang berbeda terhadap Permendagri No.13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, serta (3) sering terjadinya perubahan pada peraturan maupun aplikasi pendukungnya. Oleh karena itu, tantangan pokok yang dihadapi pada tahun 2010 adalah: (1) meningkatkan kemampuan Pemda dan anggota DPRD dalam penyusunan peraturan daerah; dan (2) membangun SIM BAKD dan SIPKD. 
Pemantapan Desentralisasi, serta Peningkatan Kualitas Hubungan Pusat Daerah, dan Antardaerah. Permasalahan terkait dengan pemantapan desentralisasi, peningkatan kualitas hubungan pusat dan daerah, dan antardaerah, antara lain: (1) Belum optimalnya pelaksanaan desentralisasi di daerah-daerah yang memiliki karakteristik khusus dan istimewa karena belum tersusunnya dan tersosialisasinya peraturan perundang-undangan yang mengatur pelaksanaan desentralisasi di daerah-daerah tersebut; (2) Belum adanya model/format ideal dan instrumen kerjasama yang potensial untuk dikembangkan dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik; dan (3) Belum adanya insentif yang terukur untuk mendorong daerah dalam melakukan kerjasama. Oleh karena itu, tantangan ke depan yang dihadapi adalah:  (1) Sosialisasi revisi UU No. 32 Tahun 2004 dan penyusunan PP turunannya; serta (2) Penyusunan model-model kerjasama antar daerah di bidang pelayanan publik, ekonomi dan pelayanan dasar.  
3.	Bidang Pembangunan Daerah
Penguatan Wilayah Perbatasan. Pada tahun 2010 masih dibutuhkannya pembangunan Pos Lintas Batas, penegasan status hukum batas antar negara, baik melalui perundingan maupun survai perbatasan. Disamping itu, masih perlu dilanjutkan peningkatan sarana pemerintahan umum kecamatan di wilayah perbatasan, serta pengembangan pengelolaan wilayah perbatasan.
Untuk mengefektifkan pengelolaan pembangunan daerah wilayah perbatasan dan koordinasi pengamanannya, akan disusun konsep pembentukan Badan Pengelola Perbatasan di 34 Kab/Kota dan 12 Provinsi serta peraturan pelaksananya sebagai tindak lanjut  UU No. 43 Tahun 2008 
Peningkatan Kualitas Tata Ruang. Permasalahan yang dihadapi dalam pengelolaan tata ruang adalah: (1) Rencana Tata Ruang belum dapat dijadikan sebagai pedoman di dalam pelaksanaan pembangunan maupun dalam pemberian perizinan pemanfaatan ruang; (2) belum memadainya kapasitas kelembagaan dikarenakan kurangnya kualitas SDM; dan (3) masih lemahnya kualitas pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang dikarenakan masih rendahnya kualitas rencana tata ruang ruang yang disebabkan oleh keterbatasan informasi sehingga  mengakibatkan sering terjadinya konflik pemanfaatan ruang antarsektor, antarwilayah, dan antarpelaku.
Isu strategis penataan ruang yang dapat menjadi permasalahan dan sekaligus tantangan ke depan adalah terjadinya alih fungsi lahan pertanian produktif menjadi lahan permukiman/perkotaaan, alih fungsi lahan kawasan lindung menjadi non lindung, dan semakin maraknya pemekaran wilayah yang tidak didukung oleh penataan ruang yang terencana.
Tantangan ke depan yang dihadapi dalam upaya Peningkatan Kualitas Penataan Ruang antara lain: (1) penyiapan acuan (dalam bentuk pedoman/NSPM) bagi pemerintah pusat dan daerah dalam menyusun rencana pembangunan; (2) penguatan kapasitas kelembagaan dan koordinasi pengendalian pemaanfaatan ruang; (3) penyusunan rencana berbasis mitigasi bencana dan sosial budaya; dan (4) penguatan dukungan sistem informasi dan monitoring. 
4.	Bidang Pemberdayaan Masyarakat
Penanggulangan Kemiskinan. Permasalahan yang dihadapi dalam upaya percepatan peningkatan kesejahteraan masyarakat miskin antara lain kesenjangan tingkat kemiskinan antar provinsi masih besar,  karena lebih dari 50% dari jumlah Provinsi yang ada memiliki tingkat kemiskinan yang lebih tinggi dari rata-rata nasional. Penduduk miskin masih terkonsentrasi di daerah perdesaan serta masih lemahnya kelembagaan ekonomi perdesaan dalam mendukung pengembangan sektor pertanian sebagai penggerak perekonomian perdesaan. 
Permasalahan yang juga masih harus dihadapi adalah kapasitas produksi dan akses terhadap berbagai sumberdaya produktif bagi masyarakat miskin masih jauh di bawah tingkat yang memungkinkan untuk berusaha dalam upaya meningkatkan pendapatan serta memenuhi kebutuhan dasarnya. Di lain pihak, kegiatan usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) yang diharapkan menjadi sandaran bagi masyarakat miskin untuk meningkatkan kondisi ekonomi mereka, masih menghadapi kendala seperti iklim usaha yang kurang kondusif, produktivitas yang rendah yang tidak terlepas dari rendahnya kualitas produk sehingga melemahkan daya saing, keterbatasan terhadap sumberdaya produktif serta akses terhadap pasar serta keterbatasan teknologi.  
Kebijakan penanggulangan kemiskinan terkait pemberdayaan masyarakat dan desa yang perlu mendapatkan penanganan dan ditindaklanjuti antara lain pada aspek: (1) keberlanjutan penguatan lembaga dan organisasi perangkat pemerintahan desa/kelurahan; (2) pengembangan dan pemanfaatan inovasi/teknologi tepat guna; (3) peningkatan kapasitas aparat pemda dalam membangun kawasan perdesaan; (4) partisipasi dan akses masyarakat terhadap program pemerintah melalui unit Pengaduan Masyarakat; dan (5) pemberdayaan ekonomi dan kapasitas sumber daya masyarakat melalui penyediaan dana bergulir, bantuan teknis, dan pelatihan. 
2.3	HAL-HAL YANG PERLU DITINDAKLANJUTI
1.	Bidang Politik  Dalam Negeri
Peningkatan Peran Partai Politik dan Organisasi Masyarakat Sipil. Secara umum pembangunan demokratisasi telah berkembang sebagaimana tercermin dari meningkatnya partisipasi politik rakyat terkait dengan terbentuknya sejumlah partai politik nasional dan lokal pada tahun 2008 yang ikut dalam pemilu tahun 2009, serta semakin berkembangnya peranserta masyarakat melalui berbagai organisasi masyarakat. Pada tingkat lokal partisipasi politik masyarakat juga relatif cukup tinggi sebagaimana ditunjukkan dari tingkat partisipasi masyarakat dalam mensukseskan Pilkada.
Kecenderungan meningkatnya partisipasi politik tersebut, belum sepenuhnya diimbangi dengan pembangunan dibidang infrastruktur politik terkait dengan kapasitas organisasi partai politik yang masih perlu terus didorong pengembangan peran dan penguatan kelembagaannya dalam melaksanakan fungsi-fungsi agregasi artikulasi dan pendidikan politik.
Selain itu masyarakat sipil yang diharapkan menjadi kekuatan penyeimbang terhadap penyelenggaraan negara dan pasar masih perlu terus didorong  penguatannya melalui pemberdayaan Organisasi Masyarakat Sipil (OMS) termasuk penataan perangkat regulasi pendukungnya.
2.	Bidang Pemerintahan Dalam Negeri
Kualitas Pelayanan Publik. Peningkatan kualitas pelayanan publik terus diupayakan melalui penataan kelembagaan dengan memfasilitasi penerbitan Standar Pelayanan Minimal (SPM) sektoral antara lain di bidang kesehatan, sosial, lingkungan hidup dan pemerintahan dalam negeri, serta melalui peningkatan kapasitas dan kompetensi aparatur pemerintah daerah dengan mensosialisasikan dan menyelenggarakan berbagai diklat terkait. Pada Tahun 2009, akan diselesaikan 4 dokumen SPM bidang pemerintahan dan penerapan 2 SPM bidang pemerintahan di 33 provinsi sebagai acuan standar pelayanan kepada masyarakat di daerah.
Dibidang kependudukan, sebagai tindak lanjut amanat UU No 23 tahun 2006 tentang administrasi Kependudukan telah diterapkan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) secara offline di 471 Kabupaten/Kota. Disamping itu, untuk peningkatan kualitas pelayanan publik dibidang perijinan, telah pula dibentuk 293 unit pelayanan terpadu satu pintu.
Penataan Kelembagaan, Ketatalaksanaan, serta Sistem Pengawasan dan Akuntabilitas. Penataan kelembagaan dan ketatalaksanaan selama tahun 2008 diarahkan pada peningkatan efektivitas dan efisiensi sistem penyelenggaraan pemerintahan, khususnya dalam upaya penyempurnaan dan penyederhanaan struktur organisasi pada instansi pemerintah agar dapat berfungsi secara optimal sesuai prinsip structure follow function. 
Penyelenggaraan pengawasan dan pemeriksaan/audit, serta penerapan akuntabilitas kinerja pada setiap penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan diharapkan makin memantapkan terwujudnya birokrasi yang bersih dan akuntabel, serta bebas Kolusi Korupsi dan Nepotisme (KKN). Terbitnya PP No. 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) diharapkan akan dapat semakin memperjelas kedudukan dan fungsi auditor internal di lingkungan instansi pemerintah. Selain itu, berbagai kegiatan bidang pengawasan, audit dan peningkatan akuntabilitas semakin optimal untuk mendukung terwujudnya birokrasi yang bersih dan akuntabel.  
Kapasitas Pemerintah Daerah. Penguatan kapasitas pemerintahan daerah dilakukan pada tiga aspek, yakni kapasitas kelembagaan Pemda, profesionalisme aparatur Pemda, dan kapasitas keuangan Pemda. Beberapa capaian penting diantaranya: (1) telah tersusun dan diimplementasikannya PP No. 41 Tahun 2008 dalam rangka penataan kelembagaan Pemda; (2) terlaksananya berbagai diklat yang mendukung penyelenggaraan pemerintahan daerah serta peningkatan koordinasi dan kerjasama antar lembaga; dan (3) telah diinisasinya pengembangan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD). 
Selanjutnya beberapa fokus kegiatan pada tahun tahun 2009 antara lain:  (1) terkait aspek kelembagaan Pemda, diarahkan pada penataan regulasi dan kebijakan mengenai penyelenggaraan pemerintahan di daerah otonomi khusus dan istimewa; dan (2) terkait aspek keuangan Pemda, diarahkan pada pengembangan lanjutan SIPKD dan tersedianya dukungan fasilitasi serta terpenuhinya 10 regulator dalam rangka pengelolaan keuangan daerah.
Desentralisasi serta peningkatan Kualitas Hubungan Pusat Daerah, dan Antardaerah. Pemantapan desentralisasi, baik desentralisasi politik, administrasi serta keuangan sebagaimana yang telah diatur pada UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan UU No 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, perlu terus dilakukan. Capaian Kinerja pada Tahun 2008 adalah: 1) Penyelesaian 20 (Dua Puluh) PP sampai akhir tahun 2008, 1 (satu) Perpres dan 2 (dua) Permendagri sebagaimana yang diamanatkan UU No. 32 Tahun 2004; (2) Dilakukannya perubahan terbatas, dengan diterbitkannya UU No 12 Tahun 2008 mengenai Perubahan Kedua UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah; (3) Dimulainya pelaksanaan revisi UU No. 32 Tahun 2004; (4) Sosialisasi PP No. 50 Tahun 2007 tentang Tatacara Pelaksanaan Kerjasama Antardaerah; dan (5) Terfasilitasinya forum-forum kerjasama antar daerah dalam penyediaan pelayanan publik dasar, pengembangan ekonomi regional, koordinasi penyelenggaraan pembangunan, penggunaan Sumber Daya Alam bersama.
Beberapa capaian yang diharapkan pada kegiatan tahun 2009 diantaranya adalah: (1) Penyelesaian seluruh peraturan pelaksana UU No. 32 Tahun 2004; (2) Revisi UU No. 32 Tahun 2004; (3) Terfasilitasinya penyusunan Peraturan Pelaksana Undang-undang daerah khusus dan istimewa bagi Provinsi Aceh, DIY, Jakarta, Papua, dan Papua Barat; serta (4) Meningkatnya jumlah bentuk kerjasama antar daerah dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik.
3.	Bidang Pembangunan Daerah
Penguatan Wilayah Perbatasan. Berbagai upaya pengamanan wilayah perbatasan terus dilakukan baik dari segi security seperti penegasan batas antar negara dan pembangunan simbol-simbol negara seperti pendirian tugu/pilar/prasasti batas, patok batas, dan Pos Lintas Batas; maupun dari segi prosperity seperti pembangunan dan pemberdayaan masyarakat di daerah perbatasan dan pulau-pulau terluar. Pada tahun 2009, upaya yang dilakukan adalah melanjutkan upaya penegasan batas antar negara melalui kerjasama pengelolaan perbatasan dengan 10 negara tetangga dan penamaan pulau. Selanjutnya berdasarkan UU No.43 Tahun 2008 telah diamanatkan pembentukan Badan Pengelola Perbatasan untuk mengefektifkan pengelolaan pembangunan daerah perbatasan dan koordinasi pengamanannya yang perlu ditindaklanjuti dengan penataan aspek kelembagaannya.
Kualitas Tata Ruang. Peningkatan kualitas tata ruang dilakukan melalui penataan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup dengan pendekatan pembagian fungsi yang harmonis untuk kawasan lindung dan kawasan budi daya atau pembangunan. Sesuai dengan arahan RPJM 2004-2009, dalam bidang penataan ruang pada tahun 2008, telah dilaksanakan antara lain: 1) Sosialisasi UU No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang 2) Sosialisasi PP No. 26 Tahun 2008 Tentang RTRWN dan Perpres No. 54 Tahun 2008 Tentang Penataan Ruang Kawasan Jabodetabekpunjur ke berbagai stakeholders baik di tingkat pusat maupun daerah; 3) Ditetapkan Permendagri No. 28 tahun 2008 Tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah terkait dengan Rencana Tata Ruang Daerah; dan 4) Terbentuknya 22 Badan Koordinasi Penataan Ruang daerah (BKPRD) Provinsi dan 75 BKPRD Kab/Kota.
Kegiatan yang telah dilakukan pada tahun 2009 antara lain: Penyusunan Norma Standar Prosedur Manual (NSPM) pengendalian pemanfaatan ruang; penguatan kapasitas kelembagaan dan koordinasi penataan ruang pusat dan daerah; penguatan dukungan sistem informasi dan monitoring penataan ruang; fasilitasi pengesahan 33 Perda RTRW Provinsi sesuai dengan amanat UU No. 26 Tahun 2007; peningkatan penerapan penyelenggaraan penataan ruang yang partisipatif; terlaksananya peningkatan manajemen pengendalian pemanfaatan ruang di 32 provinsi dalam rangka pemantauan evaluasi penataan ruang daerah; serta penguatan koordinasi dalam rangka mendukung upaya pengendalian pemanfaatan ruang di Pusat dan Daerah. 
4.	Bidang Pemberdayaan Masyarakat
Kemiskinan. Pada tahun 2008 dan 2009, upaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin masih menjadi agenda utama pembangunan, dengan program-program pokok yang diarahkan pada pemberdayaan bagi masyarakat miskin dan perkuatan usaha mikro dan kecil. Program-program pemberdayaan masyarakat miskin dilaksanakan melalui Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri dimana masyarakat miskin melalui kelompok-kelompok masyarakat diharapkan dapat menentukan sendiri kebutuhannya, merencanakan, melaksanakan dan melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan kegiatan yang mereka usulkan.  Program ini terdiri dari PNPM Inti yang terdiri dari 5 kegiatan dan PNPM Penguatan, yang diharapkan dapat melakukan sinkronisasi dan harmonisasi program-program pengurangan kemiskinan yang berbasis pemberdayaan masyarakat. Sampai dengan tahun 2008, telah dilaksanakan pemberdayaan masyarakat melalui PNPM Inti di 4.768 kecamatan dan pada tahun 2009 direncanakan akan diperluas menjadi 6.408 kecamatan.  
Selain program-program tersebut, terdapat berbagai program yang dilaksanakan untuk mengembangkan ekonomi lokal terutama di perdesaan dan daerah-daerah tertinggal untuk meningkatkan kapasitas masyarakat miskin serta aksesibilitas kepada berbagai sumber daya produktif. Selain itu, dilakukan penguatan terhadap kelembagaan di tingkat masyarakat serta kelembagaan ekonomi di tingkat lokal, dalam pelaksanaan kegiatan di perdesaan dan daerah-daerah tertinggal yang sampai saat ini masih me-merlukan perhatian Pemerintah.  Dengan demikian, kegiatan ekonomi di tingkat lokal dapat dikembangkan untuk pencapaian kesejahteraan masyarakat, khususnya masyarakat miskin. 
III.	STRATEGI DAN KEBIJAKAN PRIORITAS TAHUN 2010
Departemen Dalam Negeri merupakan unsur pelaksana Pemerintah di bidang pemerintahan dalam negeri, dengan tugas pokok membantu Presiden dalam menyelenggarakan sebagian tugas pemerintahan di bidang urusan dalam negeri serta menjalankan fungsi perumusan kebijakan nasional, kebijakan pelaksanaan dan kebijakan teknis di bidang Pemerintahan Dalam Negeri, pelaksanaan urusan pemerintahan sesuai dengan bidang tugasnya, pengelolaan barang milik/kekayaan negara, pengawasan atas pelaksanaan tugasnya, penyampaian laporan hasil evaluasi, serta saran dan pertimbangan di bidang tugas dan fungsinya kepada Presiden. Ada empat arah kebijakan prioritas di bidang pemerintahan dalam negeri, yaitu:
1.	Menjaga persatuan dan kesatuan, serta melanjutkan pengembangan sistem politik yang demokratis dan berkedaulatan rakyat;
2.	Mendorong penyelenggaraan otonomi daerah dan pemerintahan yang desentralistik;
3.	Mendorong pembangunan daerah yang berkesinambungan, serta meningkatkan keberdayaan dan kemandirian masyarakat;
4.	Mendorong penyelenggaraan prinsip-prinsip good governance dan reformasi birokrasi.
Kebijakan tersebut juga diarahkan untuk mendukung agenda pembangunan nasional 2010, yaitu pemulihan perekonomian nasional dan pemeliharaan kesejahteraan rakyat. Untuk mewujudkan kebijakan bidang pemerintahan dalam negeri dan agenda pembangunan nasional 2010 tersebut, digunakan pendekatan berupa prinsip-prinsip: desentralisasi dan otonomi daerah guna meningkatkan pelayanan dan hasil-hasil pembangunan untuk kesejahteraan rakyat; pembangunan berkelanjutan dalam suatu rangkaian tahapan yang saling terintegrasi; serta tata kepemerintahan yang baik guna membentuk birokrasi yang lebih profesional dan berkinerja tinggi.
Untuk mewujudkan hal tersebut, “visi” Departemen Dalam Negeri adalah: “Terwujudnya sistem politik yang demokratis, pemerintahan yang desentralistik, pembangunan daerah yang berkelanjutan, serta keberdayaan masyarakat partisipatif, dengan didukung sumber daya aparatur yang profesional dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia”.
Visi tersebut memuat 5 (lima) kata kunci, yakni:
1.	Sistem politik demokratis, merupakan salah satu tujuan yang akan dicapai yaitu terwujudnya suatu tatanan kehidupan politik dengan meletakkan kedaulatan berada ditangan rakyat yang diwujudkan melalui pengembangan format politik dalam negeri dan pengembangan sistem pemerintahan termasuk sistem penyelenggaraan pemerintahan daerah kearah yang lebih demokratis.
2.	Pemerintahan desentralistik, merupakan salah satu tujuan yang akan dicapai yaitu terwujudnya sistem penyelenggaraan pemerintahan daerah yang efektif dan responsif dengan memperhatikan prinsip-prinsip demokrasi, pemeratan, keadilan, keistimewaan, dan kekhususan suatu daerah dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. 
3.	Pembangunan daerah, merupakan salah satu tujuan yang akan dicapai yaitu terwujudnya pembangunan daerah yang berkesinambungan melalui peningkatan kemandirian daerah dalam pengelolaan pembangunan yang berbasis wilayah, ekonomi, dan berdaya saing, secara profesional dan berkelanjutan. 
4.	Keberdayaan Masyarakat, merupakan salah satu tujuan yang akan dicapai yaitu terwujudnya keberdayaan masyarakat yang maju dan mandiri dalam berbagai aspek kehidupan. 
5.	Sumber Daya Aparatur yang Profesional, merupakan salah satu prasyarat utama yang harus terpenuhi dalam mencapai tujuan sistem politik yang demokratis, pemerintahan yang desentralistrik, pembangunan daerah yang berkelanjutan, serta masyarakat yang partisipatif.
Kelima elemen pokok tersebut dirangkum dalam Wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang merupakan cerminan komitmen, sikap, dan arah yang tegas terhadap penegakkan kesatuan dan persatuan nasional dalam seluruh aspek penyelenggaraan pemerintahan, politik dalam negeri, pembangunan daerah, dan pemberdayaan masyarakat. Hal tersebut sekaligus mewadahi upaya mewujudkan cita-cita nasional yaitu Masyarakat Indonesia yang aman, adil, damai, dan sejahtera, yang juga merupakan refleksi visi, misi, dan prioritas kebijakan pembangunan Nasional. 
Untuk menjalankan peran strategik pencapaian visi Depdagri tersebut, telah ditetapkan Misi sebagai berikut: 
1.	Memperkuat Keutuhan NKRI, serta memantapkan sistem politik dalam negeri yang demokratis;
2.	Memantapkan penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan umum; 
3.	Memantapkan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan yang desentralistik;
4.	Mengembangkan keserasian hubungan pusat-daerah, antar daerah dan antar kawasan, serta kemandirian daerah dalam pengelolaan pembangunan secara berkelanjutan; 
5.	Memperkuat otonomi desa dan meningkatkan keberdayaan masyarakat dalam aspek ekonomi, sosial, dan budaya;
6.	Mewujudkan tata pemerintahan yang baik, bersih, dan berwibawa.
Sebagai penjabaran atau penerapan dari pernyataan misi tersebut di atas, Departemen Dalam Negeri menetapkan 9 (sembilan) tujuan yang ingin dicapai dalam periode waktu 2010-2014, sebagai berikut:  
1.	Memperkokoh kesatuan dan persatuan nasional serta stabilitas politik dalam negeri yang dilandasi oleh semangat dan nilai-nilai Pancasila dan UUD45 melalui pengembangan sistem politik yang demokratis dan berkedaulatan rakyat;
2.	Meningkatkan sinergitas hubungan pusat-daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan umum;
3.	Terciptanya tertib administrasi kependudukan;
4.	Meningkatnya pengelolaan Penyelenggaran Pemerintahan Daerah yang Desentralistik;
5.	Terciptanya pertumbuhan pembangunan di daerah, serta keseimbangan pembangunan antar daerah yang didukung oleh efektivitas kinerja pemerintah daerah;
6.	Mewujudkan masyarakat yang maju dan mandiri dalam berbagai aspek kehidupan;
7.	Meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan tertib administrasi pengelolaan keuangan daerah serta kemampuan fiskal daerah;
8.	Meningkatkan akuntabilitas dan transparansi dalam pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan dan kapasitas SDM aparatur lingkup Depdagri dan pemerintah daerah; dan
9.	Meningkatkan kualitas dukungan manajemen dan dukungan pelayanan teknis lainnya, serta penyusunan dan implementasi kebijakan Depdagri.
Sejalan dengan Visi, Misi dan Tujuan di atas, penyusunan Renja Depdagri Tahun 2010 juga mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2010 yang bertema “Pemulihan Perekonomian Nasional dan Pemeliharaan Kesejahteraan Rakyat”, dengan 5 (lima) prioritas pembangunan nasional, yaitu: (1) Pemeliharaan Kesejahteraan Rakyat, serta Penataan Kelembagaan dan Pelaksanaan Sistem Perlindungan Sosial; (2) Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Indonesia; (3) Pemantapan Reformasi Birokrasi dan Hukum, serta Pemantapan Demokrasi dan Keamanan Nasional; (4) Pemulihan Ekonomi yang didukung oleh Pembangunan Pertanian, Infrastruktur, dan Energi; dan (5) Peningkatan Kualitas Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Kapasitas Penanganan Perubahan Iklim. Selain itu Renja Depdagri Tahun 2010 disusun dengan mempertimbangkan berbagai permasalahan dan tantangan lingkup tugas pokok dan fungsi Depdagri dalam bidang Politik Dalam Negeri, Pemerintahan Dalam Negeri, Pembinaan Pengelolaan Keuangan Daerah, Pembangunan Daerah, Administrasi Kependudukan, serta Pemberdayaan Masyarakat.
Sesuai dengan kemajuan yang telah dicapai pada RPJMN 2004-2009, serta antisipasi peluang dan tantangan pada Tahun 2010 sebagai tahun pertama dalam pelaksanaan RPJM Nasional kedua 2010-2014, dan dengan berlandaskan pada tugas utama Depdagri di bidang politik, pemerintahan dalam negeri, pembangunan daerah, kebijakan prioritas program dan kegiatan, pada dasarnya diarahkan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat dan daya saing nasional, antara lain melalui percepatan pengurangan kemiskinan, penataan kelembagaan sistem perlindungan sosial daerah; peningkatan sumber daya manusia di daerah; pemantapan reformasi birokrasi; pemantapan demokrasi; penguatan perekonomian daerah yang berdaya saing; serta peningkatan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup. Sehubungan dengan hal tersebut, kebijakan prioritas Departemen Dalam Negeri Tahun 2010 akan diarahkan dalam rangka: 
1.	Menjaga stabilitas politik dan pemerintahan dalam negeri melalui penanganan berbagai implikasi pasca Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2009 dan Pilkada, peningkatan persatuan, kesatuan, dan cinta tanah air, serta mendukung terciptanya sistem budaya politik demokratis pada tataran lokal; 
2.	Mendorong terwujudnya pelaksanaan kebijakan desentralisasi secara konsisten dan meningkatkan kinerja pemerintahan daerah melalui pemantapan pelaksanaan peraturan perundang-undangan dan instrumen kerja pelaksanaan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 serta hasil revisi terbatasnya, peningkatan kapasitas dan pemantapan penyelenggaraan pemerintahan di daerah otonom baru, serta mewujudkan terselenggaranya prinsip-prinsip kepemerintahan yang baik; 
3.	Mendorong terwujudnya keserasian pembangunan antar wilayah, daerah, dan kawasan serta pemberdayaan masyarakat melalui penerapan perencanaan pembangunan daerah yang terintegrasi, peningkatan kapasitas manajemen infrastruktur daerah, pengelolaan lingkungan, dan pelayanan umum, peningkatan kapasitas dan produktifitas serta akses masyarakat terhadap sumber-sumber pembiayaan untuk kebutuhan produktif; 
4.	Mendorong terwujudnya supremasi hukum dan terselenggaranya kepemerintahan yang baik melalui berbagai upaya perbaikan dan penegakan peraturan perundang-undangan agar terciptanya tertib administrasi penyelenggaraan pemerintahan, khususnya berkaitan dengan aspek pelayanan publik, sistem perijinan, pengelolaan keuangan daerah, serta ketentraman dan ketertiban umum di daerah; 
5.	Memantapkan peran dan fungsi Gubernur sebagai wakil Pemerintah di daerah dalam pelaksanaan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah, termasuk koordinasi kabupaten/kota di wilayahnya; 
6.	Mendorong upaya dan kebijakan nasional penanggulangan kemiskinan melalui dukungan terhadap Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) yang berdasarkan pengembangan kemandirian masyarakat dengan meningkatkan kapasitas pemerintah daerah serta fasilitasi penyediaan prasarana dasar sosial dan ekonomi; 
7.	Mendorong upaya penyediaan dokumen kependudukan dan fasilitas prasarana dan sarana pendukungnya dalam upaya mendukung terakomodasinya hak-hak penduduk dan tertib administrasi kependudukan melalui pemantapan implementasi Sistem Administrasi Kependudukan (SAK) dan koneksi Nomor Induk Kependudukan (NIK) yang terintegrasi; 
8.	Memantapkan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan umum di daerah melalui dukungan peningkatan sarana dan prasarana dasar pada daerah perbatasan (antar negara dan antar daerah), daerah rawan dan pasca konflik, daerah pasca bencana, dan daerah otonom baru, serta  penyelesaian penegasan garis batas wilayah NKRI dan penamaan rupa bumi;
9.	Memantapkan pelaksanaan kebijakan pemerintah tentang penataan pendidikan tinggi kepamongprajaan melalui penyelenggaraan pendidikan kader aparatur dan penyediaan sarana prasarana pendidikannya.
Menindaklanjuti strategi dan kebijakan di atas, telah ditetapkan target-target capaian prioritas, baik yang secara langsung mendukung Prioritas Nasional maupun Prioritas Departemen Dalam Negeri.

3.1	 PRIORITAS NASIONAL
Dalam rangka mendukung Prioritas Nasional, Departemen Dalam Negeri telah merencanakan 29 (dua puluh sembilan) target capaian prioritas 2010, yang akan dilaksanakan melalui kegiatan-kegiatan:
1.	Pemberdayaan Orsos/LSM dan Organisasi Profesi, dengan keluaran: Ditetapkannya Undang-undang hasil revisi UU No. 8 Tahun 1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan; terfasilitasinya forum untuk mendukung proses konsolidasi demokrasi. 
2.	Fasilitasi Lembaga Kemasyarakatan Untuk Melakukan Pendidikan Politik Bagi Masyarakat Di Daerah, dengan keluaran: Terlaksananya pendidikan politik bagi masyarakat di daerah oleh 400 Ormas. 
3.	Peningkatan Kapasitas dan Akuntabilitas Institusi Publik dan Politik, dengan keluaran: terfasilitasinya peningkatan kapasitas parpol dan masyarakat sipil; terfasilitasinya peningkatan kapasitas Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) dan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM). 
4.	Fasilitasi pelaksanaan budaya politik demokratis, dengan keluaran: Terlaksananya pendidikan politik masyarakat di 5 (lima) daerah; Terlaksananya pendidikan politik bagi aparatur pemerintah dan anggota DPRD terpilih; terfasilitasinya pelaksanaan forum dan konsultasi antara lembaga legislatif dan masyarakat. 
5.	Pelaksanaan sosialisasi wawasan kebangsaan, dengan keluaran: Terlaksananya pendidikan wawasan kebangsan dan cinta tanah air kepada 180 organisasi kemasyarakatan kepemudaan; terlaksananya fasilitasi pembentukan pusat pendidikan kebangsaan. 
6.	Penataan dan penyempurnaan kebijakan sistem, struktur kelembagaan dan prosedur pengawasan, dengan keluaran: Tersusunnya model rencana pengembangan kelembagaan (institusional development plan) di 34 Bawasda Provinsi dan Bawasda Kab/Kota, tersusunnya model audit dengan standar internasional, dan terlaksananya bimbingan kepada  34 Bawasda Provinsi/ Kabupaten/Kota.
7.	Pengembangan SAK Terpadu, dengan keluaran: Terlaksananya pemberian NIK kepada 497 Kab/Kota dan Penerapan e-KTP di 6 Kab/Kota yang merupakan lanjutan penerapan awal (uji petik) e-KTP tahun 2009. 
8.	Finalisasi Penyusunan dan Sosialisasi Undang-undang tentang Pemerintahan Daerah dan UU tentang Pemilu KDH dan WKDH, dengan keluaran: Tersusun dan tersosialisasinya revisi UU No.32 Tahun 2004 dan UU tentang Pemilu KDH dan WKDH. 
9.	Harmonisasi Peraturan PerUndang-Undangan sektor dengan peraturan PerUndang-Undangan mengenai Desentralisasi, dengan keluaran: Terfasilitasinya penyesuaian perundang-undangan sektor dengan perundang-undangan desentralisasi pada 5 sektor (Kesehatan, Penanaman Modal, Pekerjaan Umum, Penggunaan Lahan, Kehutanan); Terfasilitasinya harmonisasi peraturan perundang-undangan antara peraturan daerah (Perda), peraturan perundang-undangan mengenai desentralisasi dan peraturan sektor; Terfasilitasinya Implementasi peraturan Perundang-Undangan di Provinsi DKI Jakarta, DIY, NAD, Papua dan Papua Barat. 
10.	Fasilitasi pengembangan kerjasama ekonomi daerah, dengan keluaran: Tersusunnya model-model kerjasama antar daerah dibidang Ekonomi, Pelayanan Publik dan Prasarana Dasar; Replikasi model-model kerjasama antar pemerintah daerah di 5 Provinsi percontohan. 
11.	Fasilitasi Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal, dengan keluaran: terfasilitasinya penerapan 4 SPM (Lingkungan Hidup, Kesehatan, Sosial, Pemerintahan Dalam Negeri di Kab/Kota) di 33 Provinsi (di 457 Kab/Kota termasuk 199 Kabupaten di daerah tertinggal); terfasilitasinya penyusunan anggaran pemerintahan Daerah yang mengakomodasi penerapan SPM; Tersusunnya SPM bidang pendidikan dan 7 SPM pada bidang-bidang lainnya yang belum terselesaikan pada Tahun 2009. 
12.	Fasilitasi Pemantapan Aparatur pejabat negara dan DPRD, dengan keluaran: Terselenggaranya pelatihan bersama untuk meningkatkan kemampuan Pemda dan anggota DPRD dalam penyusunan Perda, diantaranya pelatihan tentang RIA (Regulatory Impact Assessment), dan pelatihan terkait penyusunan peraturan perundang-undangan daerah yang baru. 
13.	Pengembangan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah, dengan keluaran: Terbangunnya sistem informasi manajemen Ditjen BAKD dan sistem informasi pengelolaan keuangan Daerah di 171 Daerah terpilih. 
14.	Fasilitasi Pengembangan Diversifikasi Ekonomi Perdesaan, dengan keluaran: Terlatihnya aparat Kabupaten dan Kecamatan tentang rehabilitasi lahan kritis berbasis masyarakat sebanyak 180 orang; Terlatihnya SIM-AKLIK bagi aparat Kecamatan 180 orang; Terlatihnya kewirausahaan agribisnis dalam kawasan agropolitan sebanyak 60 orang; terlaksananya pengembangan diversifikasi produk lokal non pertanian di perdesaan di 15 Provinsi; Terlaksananya temu karya pemberdayaan UEM bagi 32 Provinsi; Terfasilitasinya lumbung pangan masyarakat desa (LPMD) di 32 Provinsi. 
15.	Pembinaan Lembaga Keuangan Perdesaan, dengan keluaran: Fasilitasi kelembagaan pedesaan 16.454 unit di 3 Provinsi; Pemantauan dan Evaluasi pengelolaan usaha ekonomi desa-simpan pinjam (UED-SP) dan badan kredit desa di 456 Kab/Kota; Fasilitasi penguatan manajemen lembaga keuangan mikro; replikasi model lembaga simpan pinjam berbasis masyarakat (LSPBM) dengan pemberian stimulan bagi 19 Pokmas; Revitalisasi kelembagaan Badan Kredit Desa (BKD); Fasiltasi manajemen usaha desa/BUMDes, penyusunan kebijakan/program badan usaha milik kelurahan (BUMKEL). 
16.	Koordinasi Pengembangan usaha Ekonomi Lokal dan Fasilitasi Pengembangan Pasar Lokal, dengan keluaran: Terlaksananya Bimtek pengelolaan pasar desa 12 angkatan dan pemberian stimulan kepada masyarakat; Terlaksananya pengembangan pasar desa dengan fokus kegiatan pada fasilitasi, bimbingan teknis dan bantuan langsung masyarakat untuk perbaikan pasar desa di 12 desa pasca bencana dan terpencil sesuai dengan Permendari No. 42 Tahun 2007 tentang pasar desa; Meningkatkan jaringan informasi, jaringan teknologi pasar desa. 
17.	Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemda dalam usaha Mitigasi Bencana dan Bahaya Kebakaran, dengan keluaran: Terwujudnya Kapasitas Pemda dalam upaya-upaya Mitigasi bencana, dan pendamping safer community through disaster risk reduction (RCDRR) dan Penanganan bahaya kebakaran di 33 Provinsi. 
18.	Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemda di dalam Penerapan SPM di daerah, dengan keluaran: Terlaksananya diklat teknis dalam rangka penerapan penyelenggaraan Standar Pelayanan Minimal pada dua bidang, diklat fungsional untuk koordinasi dan sinergi kegiatan diklat, penyusunan kursil diklat, pelaksanaan analisis kebutuhan diklat, diklat penyusunan SPM bagi pejabat strategis.  
19.	Penguatan Ruang Publik bagi pencegahan dan penyelesaian konflik, dengan keluaran: Terfasilitasinya konsultasi dan dialog di 6 wilayah pasca konflik dan wilayah perbatasan. 
20.	Penguatan kapasitas kelembagaan dan koordinasi penataan ruang di tingkat nasional dan daerah untuk mendukung pengendalian pemanfaatan ruang, dengan keluaran: Terciptanya hubungan dan koordinasi yang baik antara pemerintah pusat dan daerah dalam proses penataan ruang dan tersedianya tenaga yang memiliki pemahaman dan pengetahuan untuk mengelola penataan ruang di Provinsi dan Kab/Kota. 
21.	Penguatan dukungan sistem informasi dan monitoring penataan ruang dalam rangka mendukung upaya pengendalian pemanfaatan ruang, dengan keluaran: Tersedianya sistem informasi data dari tahap perencanaan hingga pengendalian pemanfaatan ruang yang baik dan terpadu; terwujudnya keseimbangan, keharmonisan, keselarasan dan keterpaduan pembangunan di wilayah Provinsi dan Kab/Kota pemekaran, dan terlaksananya monitoring penataan ruang dalam rangka pengendalian pemanfaatan ruang. 
22.	Fasilitasi pengembangan wilayah perbatasan dalam bidang ekonomi, budaya, sosial dan pembenahan tanda batas, dengan keluaran: Terfasilitasinya pembangunan dari peningkatan PLB di Aluk, Jagoibabang (Mengkayang), Nunukan (Sebatik),  Entikong dan, Kapuas Hulu,  dan beberapa PLB tradisional lainnya yang dianggap perlu ditingkatkan, Terbitnya 3 PP Perubahan nama kab/kota dan persiapan pembangunan sarpras di perbatasan: di Kabupaten Sambas, Bengkayang, Kapuas hulu, Sanggau, dan Nunukan, dan beberapa PLB yang dianggap krusial untuk dipersiapkan (5 daerah). 
23.	Fasilitasi pembangunan wilayah tertinggal, dengan keluaran: Tersedianya dukungan pelaksanaan pembangunan wilayah tertinggal dan perbatasan; Terlaksananya Pendampingan Pokmas penerima bantuan stimulan dan pemberian stimulan dalam Peningkatan Usaha Ekonomi Masyarakat di Wilayah Tertinggal/Perbatasan di 9 Propinsi dan 18 Kabupaten; Terfasilitasinya dan terlaksananya Evaluasi pelaksanaan Pembangunan Wilayah Tertinggal di 9 Propinsi dan 18 Kabupaten; Terbangunnya rumah sederhana sebanyak 5.000 rumah di Kabupaten Nias dan Nias Selatan; IDB-Simeuleu Reconstruction Project, dengan perbaikan 15 unit sekolah, perbaikan Puskesmas Pembantu (Pustu) 20 unit, perbaikan jalan 37 Km, perbaikan jembatan 140 M, perbaikan TPI (Tempat Pelelangan Ikan) dan pasar ikan, pengadaan peralatan dan mebelair untuk sekolah, rumah sakit, dan Pustu, serta perbaikan infrastruktur lainnnya (Cold Storage, gedung serba guna, Packing Room, ruang generator, jalan dan parkir, rumah operator). 
24.	Fasilitasi pengelolaan kawasan perkotaan, dengan keluaran: Finalisasi  penyusunan  kebijakan Standar Pelayanan  Perkotaan;  fasilitasi peningkatan kapasitas dan peran badan kerjasama pembangunan bertetangga (9 kawasan metropolitan); penyusunan rancangan pembentukan lembaga/badan pengelolaan kawasan perkotaan; fasilitasi kelembagaan pengelolaan sanitasi kawasan perkotaan di daerah (10 provinsi);  fasilitasi kerjasama kawasan perkotaan dalam negeri dan luar negeri (sister city) (20 kota); fasilitasi kerjasama City Sharing (10 kota); penyusunan evaluasi penyerahan PSU perumahan dan permukiman di daerah (10 provinsi). 
25.	Peningkatan kapasitas fasilitator pembangunan perdesaan, dengan keluaran: Meningkatnya Kualitas Sumber Daya Manusia /SDM Masyarakat melalui pelatihan 10 Angkatan; pelatihan dan orientasi bagi pelatih, aparat, fasilisator dan masyarakat di 17 Kabupaten, Rakornas dan Evaluasi Kader Pemberdayaan Masyarakat di 19 Provinsi untuk mendukung PNPM. 
26.	Peningkatan kapasitas aparat pemda dan masyarakat dalam pembangunan kawasan perdesaan, dengan keluaran: Meningkatnya kapasitas Pemda dalam pelaksanaan SPIPISE/RISE di 9 Provinsi, 32 Kabupaten; Terlaksananya pilot project pembangunan kawasan perdesaan berbasis masyarakat di 3 lokasi; Fasilitasi pengembangan lembaga, aparat dan kader dlm pembangunan kawasan perdesaan berbasis masyarakat di 32 Provinsi; pengelolaan sumber daya pesisir berbasis masyarakat pelatihan pengelolaan sampah RT berbasis masyarakat di 15 kab; fasilitasi penyusunan Perda tentang pembangunan kawasan perdesaan berbasis masyarakat, modul pelatihan pengelolaan SD pesisir berbasis masyarakat di 33 Provinsi; sosialisasi Permendagri tentang program masuk desa di pusat dan daerah; penyusunan manual desa dalam pembangunan kawasan perdesaan berbasis masyarakat dan infentarisasi pengolahan data base potensi desa/kelurahan pesisir dalam mendukung Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) . 
27.	Pemantapan kelembagaan pemerintahan desa dalam pengelolaan pembangunan, dengan keluaran: Terselenggaranya TOT peningkatan kapasitas pemerintahan 15 angkatan, Bintek Tupoksi BPD di 5 angkatan; pembangunan kantor desa di 20 lokasi; bintek/pelatihan organisasi pemerintahan desa di 50 kab/kota; penegasan dan penetapan batas desa di 20 kab; pengembangan pilot project pembangunan desa terpadu di 35 desa; penyediaan air minum dan sanitasi berbasis masyarakat di 15 Prov; penyediaan program dan sanitasi berbasis masyarakat (PAMSIMAS) dgn fokus kegiatan utk menyusun pedoman teknis, pelatihan konsultan Provinsi, orientasi MPA-PHAST bagi aparat Provinsi dan Kabupaten; pembinaan program dan penguatan kelembagaan di 15 Provinsi dan 110 Kabupaten. 
28.	Fasilitasi penguatan kelembagaan dan pemantauan unit pengaduan masyarakat, dengan keluaran: Penguatan kelembagaan unit pengaduan masyarakat terpadu dlm penanggulangan kemiskinan di 440 kab/kota; tertanganinya masalah pengaduan masyarakat yg tersebar di 33 Provinsi. 
29.	Peningkatan keberdayaan masyarakat dan PNPM Perdesaan dengan kecamatan (PNPM-P), dengan keluaran: Terlaksananya BLM di 4.971 kecamatan di 32 Provinsi, termasuk:  PNPM perdesaan di 4.971 kecamatan; PNPM-LMP (lingkungan mandiri perdesaan di 23 kabupaten (grand CIDA dan DANIDA); terselenggaranya kegiatan diseminasi dan pelatihan untuk tingkat pusat dan provinsi serta sosialisasi RISE; tersalurkannya dana bergulir kegiatan Pilot Project Micro Credit Perdesaan di 32 Kecamatan,32 Kabupaten di 9 Provinsi. 
3.2	 PRIORITAS DEPARTEMEN DALAM NEGERI
Dalam rangka menjalankan tugas pokok dan fungsinya, Departemen Dalam Negeri telah merencanakan 22 (dua puluh dua) target capaian prioritas 2010, yang akan dilaksanakan melalui kegiatan-kegiatan:
1.	Pembangunan Gedung, dengan keluaran: Tersedianya sarana dan prasarana lembaga pendidikan kedinasan di IPDN pada 4 (empat) kampus daerah yaitu: IPDN Kampus Bukittinggi, IPDN Kampus Pekanbaru, IPDN Kampus Makassar dan IPDN Kampus Manado tahap I selama 1 (satu) tahun. 
2.	Fasilitasi pengembangan kerjasama ekonomi daerah, dengan keluaran: Tersusunnya model-model kerjasama antar daerah dalam pengembangan ekonomi lokal di pulau Sumatera, Kalimantan, Papua, Kepulauan Maluku dan Nusa Tenggara; Terlaksananya fasilitasi kerjasama antara pemerintah daerah di 13 KAPET dalam hal pelayanan publik. 
3.	Fasilitasi Penataan kelembagaan di Daerah Otonomi Khusus dan Istimewa, dengan keluaran: Terwujudnya penguatan kapasitas kelembagaan dan aparat pemda di provinsi NAD (AGTP, untuk mendukung kegiatan ex-BRR NAD-Nias yang bersumber dari MDF), Terwujudnya penguatan kapasitas kelembagaan dan aparat pemerintah serta pengarusutamaan pengurangan resiko di Kep. Nias Provinsi Sumatra Utara (NITP untuk mendukung kegiatan eks-BRR yang bersumber dari MDF).  
4.	Fasilitasi pengelolaan Keuangan Daerah, dengan keluaran: Tersedianya dukungan fasilitasi (meliputi pembinaan, bimbingan teknis, asistensi, penyusunan pedoman) di bidang administrasi anggaran daerah; administrasi pendapatan dan Investrasi daerah; dana perimbangan serta pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan daerah dalam rangka peningkatan pengelolaan keuangan daerah di 33 Provinsi.  
5.	Fasilitasi Penataan Regulasi Keuangan Daerah, dengan keluaran: Tersusunnya 13 peraturan Perundang-undangan bidang anggaran daerah terkait dengan administrasi anggaran daerah, administrasi pendapatan dan investasi daerah, fasilitasi dana perimbangan dan fasilitasi pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan daerah. 
6.	Penyelenggaraan  Diseminasi Teknologi Tepat Guna bagi Kawasan Perdesaan, dengan keluaran: Pelatihan TTG bagi Pembina Tingkat Kab/Kota dan Pengelolaan Posyantekdes 10 angkatan; pelatihan bagi pelatih Latihan Integritas Taruna Dewasa (LATSITRADA) 8 angkatan; pelatihan Bagi Masyarakat Perdesaan di Lokasi Pembanguna  Desa Terpadu (PDT) 17 Angkatan; Pemetaan Kebutuhan TTG untuk Pengembangan Produk Unggulan Desa; Fasilitasi Pemberdayaan masyarakat dalam Pengelolaan Infrastruktur "Telekomunikasi Perdesaan" di 32 Provinsi; Pelatihan Fasilitator Penggerak Pelestarian dan Pengembangan Prasarana Perdesaan 5 Angkatan; Fasilitasi Pemberdayaan Masyarakat dalam Prasarana dan Sarana Air Minum dan Penyehatan di 32 Provinsi.  
7.	Fasilitasi Pengembangan Potensi Perekonomian daerah dan Pengembangan Produk Unggulan Daerah, dengan keluaran: Tersusunnya data Potensi ekonomi Daerah.  
8.	Fasilitasi pengembangan Promosi ekonomi Daerah dan Sarana dan Prasarana Perekonomian, dengan keluaran: Terselenggaranya Pameran Pekan Investasi Daerah. 
9.	Penyusunan Norma Standar Prosedur Manual (NSPM) Pengendalian Pemanfaatan Ruang, dengan keluaran: Tersusunnya NSPM Penyelenggaraan penataan ruang yang dapat diterapkan di daerah dan tersedianya produk RT/RW yang berkualitas sehingga dapat menjadi acuan bagi Pemda dalam merencanakan pembangunan; Tersusunnya Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) tentang Tata Cara Peran Masyarakat dalam Proses Penataan Ruang di Daerah. Tersusunnya Permendagri tentang Penyusunan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Daerah, yang merupakan revisi sehingga daerah memiliki acuan/pedoman dalam penyusunan rencana tata ruang daerahnya.  
10.	Peningkatan kualitas pemanfaatan dan pengendalian ruang wilayah yang berbasis mitigasi bencana, daya dukung wilayah dan pengembangan kawasan, dengan keluaran: Terlaksananya pengendalian pemanfaatan ruang yang berkualitas, yang berbasis mitigasi bencana, daya dukung, dan terlaksananya penataan ruang kawasan Jabodetabekpunjur.
11.	Fasilitasi pengembangan wilayah perbatasan dalam bidang ekonomi, budaya, sosial dan pembenahan tanda batas, dengan keluaran: Kegiatan survei dan pengadiministrasian hasil survei batas darat di 3 kawasan (Kalbar, Kaltim dan NTT); Tersusunnya buku kompilasi dokumen perjanjian perbatasan; terfasilitasinya forum perundingan dan kerjasama sosial ekonomi dengan 3 negara tetangga; terfasilitasinya pembangunan/peningkatan prasarana pemerintahan umum kecamatan perbatasan (kantor camat, gedung pertemuan warga, dll) di 34 kab/kota; tersusunnya konsep pembentukan dan landasan hukum Badan Pengelolaan Perbatasan di 34 Provinsi; terlaksananya fasilitasi sosialiasi wawasan kebangsaan bagi masyarakat kecamatan perbatasan di 34 Kab/kota. 
12.	Pengembangan Kebijakan, Strategis, NSPM Dan Permodelan Dalam Pelaksanaan Pembangunan di Wilayah Strategis Dan Cepat Tumbuh, dengan keluaran:  Tersusunnya Dokumen Perencanaan Kawasan Strategi dan Cepat Tumbuh; Terfasilitasinya pengembangan Kawasan Terlaksananya Revitalisasi Pengelolaan KAPET dan Pengembangan KEK; Tersusunnya Kriteria infrastruktur di Kawasan Strategis dan Cepat Tumbuh. 
13.	Pengkajian dan Pengembangan sistem Informasi, dengan keluaran: Tersusunnya database 98 Kota dan 399 kabupaten; tersusunnya database 9 kawasan Metropolitan; terlaksananya pemberian Inovasi Manajemen Perkotaan (IMP Award). 
14.	Penataan Lingkungan Kawasan Perkotaan Metropolitan, Besar, Menengah dan Kecil, dengan keluaran: penyusunan evaluasi pembiayaan pembangunan perkotaan (PSU) melalui DAK (10 provinsi); sosialisasi kebijakan Pedoman Pemberian IMB dan Pengelolaan Sampah (5 kota); penyusunan draft Permendagri tentang penataan PKL;  fasilitasi dan evaluasi penataan ruang terbuka hijau kawasan perkotaan (10 provinsi); evaluasi penyelenggaran perencanaan di kawasan perkotaan (10 kawasan perkotaan); fasilitasi pemerintah daerah dalam penyediaan dan pemanfaatan lahan untuk mendukung program Rusuna di kawasan perkotaan (5 Provinsi dan 24 Kab/Kota di Pulau Jawa pada kawasan prioritas pembangunan rusuna); penyusunan pedoman penataan batas, fungsi, nama dan luas kawasan perkotaan non otonom; penyusunan draft Permendagri tentang pedoman pengendalian masalah sosial (gelandangan, pengemis, keamanan lingkungan/kriminalitas, kenakalan remaja) dan wabah penyakit di kawasan perkotaan. 
15.	Pengembangan dan Revitalisasi sistem Kelembagaan ekonomi Perkotaan, dengan keluaran: fasilitasi penguatan kapasitas kelembagaan ekonomi masyarakat dalam mendukung percepatan pembangunan ekonomi perkotaan (10 kabupaten/kota) di kawasan perkotaan. 
16.	Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Perdesaan, dengan keluaran: Peningkatan kapasitas lembaga dan Organisasi Pemberdayaan Masyarkat/LPM di 32 Provinsi; Persiapan bimbingan teknis penilian lomba desa/kelurahan; bintek penyusunan dan pendayagunaan data profil desa/kelurahan; publikasi profil desa/kelurahan; penyusunan pedoman teknis operasional Musrenbang Desa dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM-Desa); Pengembangan Model perencanaan partisipatif; monitoring dan evaluasi pelaksanaan Permendagri No. 66 dan 67 tentang perencanaan pembangunan desa di 33 Provinsi; terlaksananya bintek 12 angkatan, orientasi 7 angkatan dan pelatihan masyarakat kerjasama dengan balai pemberdayaan masyarakat di Malang, Yogyakarta dan Lampung. 
17.	Penyelenggaraan Diseminasi Informasi bagi Masyarakat Desa, dengan keluaran: Terlaksananya Gelar Teknologi Tepat Guna di Provinsi; Pengembangan model pembangunan partisipasi berbasis teknologi pedesaan; penyebarluasan informasi inovasi teknologi pedesaan melalui Gelar Teknologi Tepat Guna di 33 Provinsi; fasilitasi, sosialisasi serta penyelenggaraan lomba desa dan kelurahan tingkat nasional; pelaksanaan hari HIV/AIDS dan terlaksananya Bulan Bhakti Gotong Royong dalam rangka meningkatkan kemandirian masyarakat. 
18.	Peningkatan Kualitas dan Keterbukaan Komunikasi Publik dan politik pejabat pemerintah pusat dan daerah, dengan keluaran: Terwujudnya sinergitas antara pemerintah pusat dan daerah dalam rangka pemantapan kesatuan bangsa dan politik dengan 33 provinsi. 
19.	Fasilitasi terhadap parpol, eksekutif, kepala daerah dan pemda dan masyarakat sipil, dengan keluaran: Terfasilitasinya parpol, eksekutif, kepala daerah dan pemda dan masyarakat sipil terkait perbaikan proses politik. 
20.	Penyusunan/penyempurnaan/pengkajian peraturan perundang-undangan, dengan keluaran: Tersusunnya beberapa pedoman terkait identitas dan budaya nasional. 
21.	Penyelenggaraan dialog bagi semua komponen masyarakat dalam penyelesaian konflik, dengan keluaran: Berfungsinya ruang publik melalui penyelenggaraan forum dialog antar komponen masyarakat dalam rangka penguatan kesatuan bangsa.
22.	Peningkatan Kapasitas Pengelola Keuangan dan Aset Depdagri Menuju Laporan Keuangan Opini BPK Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), dengan keluaran: pada Tahun 2010 Wajar Dengan Pengecualian (WDP).
IV.	PROGRAM DAN ANGGARAN TAHUN 2010
Sesuai Surat Edaran Menteri Keuangan Nomor SE-2679/MK.02/2009 tanggal 24 September 2009 perihal Pagu Definitif Kementrian Negara/Lembaga Tahun 2010, alokasi Pagu Definitif Departemen Dalam Negeri tahun 2010 sebesar Rp.12.524.799.694,- yang terdiri dari: 
1.	Rupiah Murni sebesar Rp.10.009.538.660.000,-, yang terdiri atas Anggaran Mengikat sebesar Rp.410.918.275.000,- dan Anggaran Tidak Mengikat sebesar Rp.9.598.620.385.000,- termasuk Rupiah Murni Pendamping PHLN sebesar Rp.8.116.159.000.000,-
2.	Pinjaman/Hibah Luar Negeri (PHLN) sebesar Rp. 2.489.097.800.000,-, dan
3.	PNBP sebesar Rp.26.163.234.000,-. 
Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan Pasal 16 ayat (4) dan Pasal 39 ayat (4), Menteri Dalam Negeri telah menyampaikan kepada Gubernur Seluruh Indonesia lingkup urusan yang akan dilimpahkan melalui Dekonsentrasi dan urusan tertentu yang akan di-Tugas Pembantuan-kan melalui Surat tanggal 14 Agustus 2009 perihal Pemberitahuan Rencana Program, Kegiatan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan Lingkup Departemen Dalam Negeri T.A 2010. Rencana alokasi Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan Lingkup Departemen Dalam Negeri T.A 2010 adalah sebesar Rp. 1.495.086.888.000,-.
Total alokasi Pagu Definitif Depdagri Tahun Anggaran 2010 keseluruhan berjumlah Rp.12,52 Trilyun yang terdiri dari Prioritas Nasional, yaitu Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat- Pedesaan (PNPM-P), dengan alokasi sebesar Rp.9,75 Trilyun. Selain itu diagendakan pula kegiatan Pengembangan Sistem Administrasi Kependudukan (SAK) Terpadu sebesar Rp.440 Milyar, dan Pembangunan secara bertahap Kampus IPDN di 4 (empat) daerah sebesar Rp.150 Milyar, serta Fasilitasi Pembangunan Wilayah Tertinggal sebagai kelanjutan kegiatan BRR (Ex- BRR) di NAD dan Nias sebesar Rp. 231,58 Milyar dan Program lainnya penunjang tupoksi sebesar Rp.1,05 Trilyun.
4.1 URAIAN PROGRAM DAN ANGGARAN
Alokasi anggaran Departemen Dalam Negeri tahun 2010 tersebar pada 28 program pembangunan, sebagai berikut:
1.	Program Penyempurnaan dan Penguatan Kelembagaan Demokrasi. Program ini bertujuan untuk meningkatkan peran dan fungsi lembaga-lembaga politik dan sosial kemasyarakatan, serta terbangunnya pondasi kerjasama konstruktif antar lembaga-lembaga tersebut, dengan alokasi pagu anggaran sebesar Rp.43.500.000.000,-. 
2.	 Program Perbaikan Proses Politik. Program ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas komunikasi politik pemerintah dan pemerintah daerah serta mengembangkan mekanisme seleksi kepemimpinan politik yang efektif, dengan alokasi pagu anggaran sebesar Rp.20.000.000.000,-.  
3.	 Program Peningkatan Komitmen Persatuan dan Kesatuan Nasional. Program ini bertujuan untuk memperkuat rasa kebangsaan dan terjaganya harmonisasi di dalam masyarakat, dengan alokasi pagu anggaran sebesar Rp.11.500.000.000,-. 
4.	 Program Penataan Hubungan Negara dan Masyarakat. Program ini bertujuan untuk untuk meningkatkan kualitas pelayanan terhadap masyarakat, dengan alokasi pagu anggaran sebesar Rp.1.260.000.000,-.
5.	Program Penerapan Kepemerintahan Yang Baik. Program ini bertujuan untuk penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi manajemen dalam melaksanakan penyelenggaraan kepemerintahan yang baik di lingkungan Depdagri, dengan alokasi pagu anggaran sebesar Rp.502.100.000.000,-, termasuk anggaran mengikat sebesar Rp.390.860.000.000,-.
6.	Program Peningkatan Pengawasan dan Akuntabilitas Aparatur Negara. Program ini bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas di lingkungan birokrasi pemerintahan (daerah) serta mewujudkan sistem pengawasan yang akuntabel di lingkungan aparatur negara (daerah), dengan alokasi pagu anggaran sebesar Rp.24.820.000.000,-, termasuk PHLN untuk kegiatan State Audit Reform Sector Development Project (STAR-SDP) sebesar Rp.1.320.000.000,-. 
7.	Program Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan. Program ini bertujuan untuk mewujudkan kelembagaan dan manajemen pemerintahan di pusat dan daerah yang lebih efektif dan efisien, serta berorientasi pada peningkatan kinerja, dengan alokasi pagu anggaran sebesar Rp.22.600.000.000,-.
8.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Negara. Program ini bertujuan untuk menyediakan dan meningkatkan kualitas sarana dan prasarana pendukung pelaksanaan tugas dan administrasi pemerintahan yang memadai, dengan alokasi pagu anggaran sebesar Rp.225.810.000.000,-. 
9.	Program Keserasian Kebijakan Kependudukan. Program ini bertujuan untuk mewujudkan keserasian kebijakan kependudukan yang berkelanjutan di berbagai bidang pembangunan baik di tingkat pusat maupun daerah, dengan alokasi pagu anggaran sebesar Rp.6.750.000.000,-. 
10.	Program Penataan Administrasi Kependudukan. Program ini bertujuan untuk menata administrasi kependudukan dalam upaya memenuhi hak-hak penduduk dan mewujudkan tertib administrasi kependudukan, dengan alokasi pagu anggaran sebesar Rp.494.130.000.000,-. 
11.	Program Penataan Daerah Otonomi Baru. Program ini bertujuan untuk menata kebijakan pembentukan daerah otonom baru dalam rangka meningkatkan pelayanan masyarakat dan percepatan pembangunan wilayah, dengan alokasi pagu anggaran sebesar Rp.6.000.000.000,-. 
12.	Program Penataan Peraturan Perundang-undangan mengenai Desentralisasi dan Otda. Program ini bertujuan untuk meningkatkan sinkronisasi dan harmonisasi berbagai peraturan perundang-undangan terkait hubungan pusat dan daerah, dengan alokasi pagu anggaran sebesar Rp.12.000.000.000,-. 
13.	 Program Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah. Program ini bertujuan untuk meningkatkan kerjasama antar pemerintah daerah termasuk peningkatan peran pemerintah provinsi, dengan alokasi pagu anggaran sebesar Rp.9.200.000.000,-. 
14.	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah. Program ini bertujuan untuk membangun kelembagaan pemerintah daerah yang efektif, efisien, dan akuntabel berdasarkan prinsip-prinsip organisasi yang modern dan berorientasi terhadap pelayanan publik, serta penerapan good governance, dengan alokasi pagu anggaran sebesar Rp.473.700.000.000,-, termasuk PHLN sebesar Rp.175.880.000.000,-, yang akan digunakan untuk kegiatan Sustainable Capacity Building for Decentralization (SCBD), Initiative Local Government Reform Project (ILGR), serta Aceh Goverment Transformation Programme (AGTP), termasuk juga dalam program ini adalah kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Pemerintahan di 8 Kabupaten, 3 Kota dan 1 Provinsi sebesar Rp.203.000.000.000,-. 
15.	Program Peningkatan Kapasitas Keuangan Pemerintah Daerah. Program ini bertujuan untuk meningkatkan efektifitas sumber-sumber penerimaan daerah secara optimal, alokasi belanja, dan profesionalisme pengelolaan, serta menyediakan sistem informasi keuangan daerah, dengan alokasi pagu anggaran sebesar Rp.43.700.000.000,-, termasuk PHLN untuk Kegiatan  Local Government Finance Governance Reform (LGFGR) sebesar Rp.6.150.000.000,-. 
16.	Program Pengembangan Ekonomi Lokal. Program ini bertujuan untuk mendukung peningkatan dan pengembangan kapasitas daerah dan masyarakat perdesaan dalam pengembangan dan pengelolaan ekonomi lokal, dengan alokasi pagu anggaran sebesar Rp.22.300.000.000,-. 
17.	Program Peningkatan Profesionalisme Aparat Pemda. Program ini bertujuan untuk meningkatkan kapasitas aparat pemerintah daerah dalam rangka peningkatan pelayanan masyarakat, penyelenggaraan pemerintahan, serta penciptaan aparatur pemerintah daerah yang kompeten dan profesional, dengan alokasi pagu anggaran sebesar Rp.64.780.000.000,-. 
18.	Program Pemulihan Wilayah Pasca Konflik. Program ini bertujuan untuk membangun pondasi penguatan peran institusi kemasyarakatan dalam menyelesaikan persoalan kemasyarakatan, dengan alokasi pagu anggaran sebesar Rp.12.000.000.000,-. 
19.	 Program Pemeliharaan Kamtibmas. Program ini bertujuan untuk meningkatkan kapasitas aparat dalam penanganan kamtibmas dan penanggulangan bencana, dengan alokasi pagu anggaran sebesar Rp.7.210.000.000,-. 
20.	Program Pembentukan Hukum. Program ini bertujuan untuk melakukan pengkajian dan penyusunan produk hukum, harmonisasi antar peraturan perundangan, serta penyempurnaan berbagai peraturan perundang-undangan, dengan alokasi pagu anggaran sebesar Rp.2.850.000.000,-. 
21.	Program Penataan Ruang. Program ini bertujuan untuk mendukung penyempurnaan peraturan perundang-undangan dan pedoman tentang penataan ruang serta sinkronisasi rencana tata ruang antar wilayah; memantapkan sistem kelembagaan penataan ruang di pusat dan daerah yang tanggap terhadap bencana, dengan alokasi pagu anggaran sebesar Rp.7.630.000.000,-. 
22.	Program Pengembangan Wilayah Perbatasan. Program ini bertujuan untuk penguatan kapasitas pemerintah daerah dalam percepatan peningkatan kesejahteraan masyarakat di daerah perbatasan, pembangunan ekonomi di daerah perbatasan, serta penegasan wilayah/garis batas antar negara, dengan alokasi pagu anggaran sebesar Rp.190.520.000.000,-. 
23.	Program Pengembangan Wilayah Strategis Dan Cepat Tumbuh. Program ini bertujuan untuk mendukung percepatan pembangunan kawasan potensial dalam rangka meningkatkan daya saing kawasan melalui pengembangan produk unggulan sebagai penggerak perekonomian wilayah, dengan alokasi pagu anggaran sebesar Rp.10.000.000.000,-. 
24.	Program Pengembangan Wilayah Tertinggal. Program ini bertujuan untuk mendukung terlaksananya percepatan pembangunan daerah-daerah tertinggal dan terisolir, dengan alokasi pagu anggaran sebesar Rp.228.080.000.000,-, termasuk PHLN  untuk Kegiatan Ex. BRR sebesar Rp.205.340.000.000,-. 
25.	Program Pengembangan Keterkaitan Pembangunan antar Kota. Program ini bertujuan untuk mendukung pengembangan kota-kota secara hirarkis dan memiliki keterkaitan kegiatan ekonomi antar kota yang saling terkait dalam upaya mewujudkan sistem perkotaan nasional, dengan alokasi pagu anggaran sebesar Rp.12.000.000.000,-. 
26.	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan. Program ini bertujuan untuk meningkatkan kapasitas kelembagaan daerah dan desa serta pemberdayaan ekonomi masyarakat, dengan alokasi pagu anggaran sebesar Rp.10.020.000.000.000,-. Sebagian besar alokasi anggaran pada program ini dipergunakan untuk kegiatan PNPM-P, yaitu sebesar Rp.9.750.000.000.000,-, termasuk sumber pendanaan PHLN untuk Kegiatan PNPM-P.
27.	Program Pengembangan Komunikasi, Informasi, dan Media Massa. Program ini bertujuan untuk mendukung pengembangan kapasitas jaringan informasi dan komunikasi sebagai media komunikasi dan pertukaran informasi antara pemerintah pusat dan daerah, dengan alokasi pagu anggaran sebesar Rp.18.050.000.000,-. 
28.	Program Pendidikan Kedinasan. Program ini bertujuan untuk meningkatkan kapasitas kinerja aparatur dalam meningkatkan kemampuan dan profesionalismenya, terutama berkaitan dengan pelaksanaan pendidikan kedinasan serta standardisasi pendidikan kedinasan sesuai standar profesi yang berlaku dengan berbagai pengembangannya pada Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN), dengan alokasi pagu anggaran sebesar Rp.34.130.000.000,-.

4.2  PROGRAM DAN ALOKASI ANGGARAN PER KOMPONEN
Alokasi Departemen Dalam Negeri Tahun 2010 sebesar Rp. 12.524.799.694,- terdistribusi pada 28 program pembangunan, akan dilaksanakan oleh 12 Komponen dan 7 Unit Pelaksana Teknis (UPT) di lingkungan Depdagri baik di pusat maupun di daerah, serta melalui mekanisme Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan. Alokasi anggaran yang akan dilaksanakan pada tahun 2010 oleh masing-masing Komponen lingkup Depdagri adalah sebagai berikut: 
1.	Sekretariat Jenderal
Alokasi pagu Sekretariat Jenderal sebesar Rp.311.965.519.000,- yang terdiri atas Rupiah Murni, dengan komposisi Pagu Mengikat sebesar Rp.61.227.334.000,- dan Pagu Tidak Mengikat sebesar Rp.250.738.185.000,- untuk melaksanakan 9 program, yaitu:
a.	Program Penataan Hubungan Negara dan Masyarakat. Alokasi pagu sebesar  Rp. 1.258.100.000,-
b.	Program Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan. Alokasi pagu sebesar Rp.7.183.900.000,-
c.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Negara. Alokasi pagu sebesar  Rp.159.657.700.000,-
d.	Program Penerapan Kepemerintahan Yang Baik. Alokasi pagu sebesar  Rp.95.829.719.000,-
e.	Program Penataan Peraturan Perundang-undangan Mengenai Desentralisasi dan Otonomi Daerah. Alokasi pagu sebesar  Rp.2.000.000.000,-
f.	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemda. Alokasi pagu sebesar  Rp.22.670.000.000,-
g.	Program Peningkatan Profesionalisme Aparat Pemda. Alokasi pagu sebesar  Rp.2.462.000.000,-
h.	Program Pembentukan Hukum. Alokasi pagu sebesar   Rp.2.848.900.000,-
i.	Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa. Alokasi pagu sebesar Rp.18.055.200.000,-.
2.	Inspektorat Jenderal
Alokasi pagu Inspektorat Jenderal sebesar Rp.43.900.160.000,- yang terdiri atas Rupiah Murni sebesar Rp.42.581.960.000,- dan PHLN sebesar Rp.1.318.200.000,-. Adapun komposisi Rupiah Murni adalah Pagu Mengikat sebesar Rp.35.247.660.000,- dan Pagu Tidak Mengikat sebesar Rp.8.652.500.000,- terdiri dari 2 program, yaitu:
a.	Program Peningkatan Pengawasan dan Akuntabilitas Aparatur Negara. Alokasi pagu sebesar  Rp.24.819.900.000,-
b.	Program Penerapan Kepemerintahan Yang Baik. Alokasi pagu sebesar  Rp.19.080.260.000,-
3.	Ditjen Kesatuan Bangsa dan Politik
Alokasi pagu Ditjen Kesatuan Bangsa dan Politik sebesar Rp.105.500.110.000,- yang seluruhnya terdiri atas Rupiah Murni, dengan komposisi Pagu Mengikat sebesar Rp.14.148.810.000,- dan Pagu Tidak Mengikat sebesar Rp.91.351.300.000,- untuk melaksanakan 5 program, yaitu:
a.	Program Penyempurnaan dan Penguatan Kelembagaan Demokrasi. Alokasi pagu sebesar  Rp.43.500.000.000,-
b.	Program Perbaikan Proses Politik. Alokasi pagu sebesar  Rp.20.000.000.000,- 
c.	Program  Peningkatan Komitmen Persatuan dan Kesatuan Nasional. Alokasi pagu sebesar  Rp.11.500.000.000,-
d.	Program Penerapan Kepemerintahan Yang Baik. Alokasi pagu sebesar  Rp.19.500.110.000,-
e.	Program Pemulihan Wilayah Pasca Konflik. Alokasi pagu sebesar Rp.11.000.000.000,-
4.	Ditjen Pemerintahan Umum
Alokasi pagu Ditjen Pemerintahan Umum sebesar Rp.285.464.565.000,- yang terdiri atas Rupiah Murni sebesar Rp.281.464.565.000,- dan PHLN sebesar Rp.4.000.000.000,-. Adapun komposisi Rupiah Murni adalah Pagu Mengikat sebesar Rp.18.447.665.000,- dan Pagu Tidak Mengikat sebesar Rp.267.016.900.000,- untuk melaksanakan 10 program, yaitu:
a.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Negara sebesar  Rp.1.000.000.000,- 
b.	Program Penerapan Kepemerintahan Yang Baik. Alokasi pagu sebesar  Rp.31.584.265.000,-
c.	Program Penataan Daerah Otonomi Baru. Alokasi pagu sebesar  Rp.2.000.000.000,-
d.	Program Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah. Alokasi pagu sebesar  Rp.5.700.000.000,-
e.	Program  Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah. Alokasi pagu sebesar  Rp.28.000.000.000,- 
f.	Program Peningkatan Profesionalisme Aparat Pemda. Alokasi pagu sebesar  Rp.13.750.000.000,-
g.	Program Pemulihan Wilayah Pasca Konflik. Alokasi pagu sebesar  Rp.1.000.000.000,-
h.	Program Pemeliharaan Kamtibmas. Alokasi pagu sebesar   Rp.7.207.100.000,- 
i.	Program Pengembangan Wilayah Perbatasan. Alokasi pagu sebesar  Rp.187.723.200.000,-
j.	Program Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh. Alokasi pagu sebesar  Rp.7.500.000.000,-
5.	Ditjen Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Alokasi pagu Ditjen Pemberdayaan Masyarakat dan Desa sebesar Rp.10.157.014.227.000,- yang terdiri atas Rupiah Murni sebesar Rp.8.364.284.227.000,- (termasuk RM pendamping sebesar Rp.8.076.159.000) dan PHLN sebesar Rp. 1.792.730.000.000,-. Adapun komposisi Rupiah Murni adalah Pagu Mengikat sebesar Rp.20.184.227.000,- dan Pagu Tidak Mengikat sebesar Rp.10.136.830.000.000,- untuk melaksanakan 5 program, yaitu:
a.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Negara. Alokasi pagu sebesar  Rp.2.000.000.000,-
b.	Program Penerapan Kepemerintahan Yang Baik. Alokasi pagu sebesar  Rp.24.224.227.000,-
c.	Program Pengembangan Ekonomi Lokal. Alokasi pagu sebesar  Rp.14.801.000.000,-
d.	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan. Alokasi pagu sebesar Rp.9.982.859.000.000,-
e.	Program Pengembangan Wilayah Tertinggal. Alokasi pagu sebesar  Rp.133.130.000.000,-

6.	Balai PMD Lampung
Alokasi pagu Balai PMD Lampung sebesar Rp.5.890.000.000,- yang seluruhnya terdiri atas Rupiah Murni dengan komposisi Pagu Mengikat sebesar Rp.1.440.000.000,- dan Pagu Tidak Mengikat sebesar Rp.4.450.000.000,- untuk melaksanakan 3 program, yaitu:
a.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Negara. Alokasi pagu sebesar  Rp.1.000.000.000,- 
b.	Program Penerapan Kepemerintahan Yang Baik. Alokasi pagu sebesar  Rp.1.890.000.000,-
c.	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan. Alokasi pagu sebesar Rp.3.000.000.000,-
7.	Balai Besar PMD Malang
Alokasi pagu Balai Besar PMD Malang sebesar Rp.13.814.642.000,- yang seluruhnya terdiri atas Rupiah Murni dengan komposisi Pagu Mengikat sebesar Rp.2.714.652.000,- dan Pagu Tidak Mengikat sebesar Rp.11.099.990.000,- untuk melaksanakan 3 program, yaitu:
a.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Negara. Alokasi pagu sebesar  Rp.400.000.000,-
b.	Program Penerapan Kepemerintahan Yang Baik. Alokasi anggaran Rp.3.414.642.000.-
c.	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan. Alokasi anggaran sebesar Rp.10.000.000.000,-
8.	Balai PMD Yogyakarta
Alokasi pagu Balai PMD Yogyakarta sebesar Rp.7.712.172.000,- yang seluruhnya terdiri atas Rupiah Murni dengan komposisi Pagu Mengikat sebesar Rp.2.762.172.000,- dan Pagu Tidak Mengikat sebesar Rp.4.950.000.000,- untuk melaksanakan 3 program, yaitu:
a.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Negara. Alokasi pagu sebesar  Rp.1.000.000.000,-
b.	Program Penerapan Kepemerintahan Yang Baik. Alokasi anggaran sebesar Rp.3.212.172.000,-
c.	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan. Alokasi pagu sebesar  Rp.3.500.000.000,-
9.	Ditjen Otonomi Daerah
Alokasi pagu Ditjen Otonomi Daerah sebesar  Rp.245.135.534.000,-  yang terdiri atas Rupiah Murni sebesar Rp.69.253.734.000,- dan PHLN sebesar Rp.175.881.800.000,-. Adapun komposisi Rupiah Murni adalah Pagu Mengikat sebesar Rp.16.853.734.000,- dan Pagu Tidak Mengikat sebesar Rp.228.281.800.000,- untuk melaksanakan 5 program, yaitu:
a.	Program Penerapan Kepemerintahan Yang Baik. Alokasi pagu sebesar  sebesar Rp.26.603.734.000,- 
b.	Program Penataan Daerah Otonomi Baru. Alokasi pagu sebesar  Rp.4.000.000.000,- 
c.	Program Penataan Peraturan Perundang-undangan Mengenai Desentralisasi dan Otda. Alokasi pagu sebesar  Rp.10.000.000.000.,- 
d.	Program Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah. Alokasi pagu sebesar  Rp.1.500.000.000,- 
e.	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemda. Alokasi pagu sebesar Rp.203.031.800.000,-.
10.	Ditjen Bina Pembangunan Daerah
Alokasi pagu Ditjen Bina Pembangunan Daerah sebesar Rp.397.405.642.000,- yang terdiri atas Rupiah Murni sebesar Rp.288.390.642.000,- dan PHLN sebesar Rp. 109.015.000.000,-. Adapun komposisi Rupiah Murni adalah Pagu Mengikat sebesar Rp.22.432.342.000,- dan Pagu Tidak Mengikat sebesar Rp.374.973.300.000,- untuk melaksanakan 11 program, yaitu:
a.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Negara. Alokasi pagu sebesar  Rp.750.000.000,-
b.	Program Penerapan Kepemerintahan Yang Baik. Alokasi pagu sebesar  Rp.28.472.642.000,- 
c.	Program Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah. Alokasi pagu sebesar  Rp.2.000.000.000,- 
d.	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemda. Alokasi pagu sebesar  Rp.220.000.000.000,- 
e.	Program Pengembangan Ekonomi Lokal. Alokasi pagu sebesar  Rp.7.500.000.000,-    
f.	Program Penataan Ruang. Alokasi pagu sebesar  Rp.7.630.000.000,- 
g.	Program Pengembangan Wilayah Perbatasan. Alokasi pagu sebesar  Rp.2.800.000.000,- 
h.	Program Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh. Alokasi pagu sebesar  Rp.2.500.000.000,- 
i.	Program Pengembangan Keterkaitan Pembangunan Antar Kota. Alokasi pagu sebesar  Rp.12.000.000.000,- 
j.	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan. Alokasi pagu sebesar Rp.18.800.000.000,- 
k.	Program Pengembangan Wilayah Tertinggal. Alokasi pagu sebesar  Rp.94.953.000.000,- 
11.	Ditjen Administrasi Kependudukan
Alokasi pagu Ditjen Administrasi Kependudukan sebesar Rp.541.032.884.000,-  yang terdiri atas Rupiah Murni sebesar Rp.141.032.884.000,- (termasuk RM pendamping sebesar Rp.40.000.000.000) dan PHLN sebesar Rp. 400.000.000.000,-. Adapun komposisi Rupiah Murni adalah Pagu Mengikat sebesar Rp.28.696.884.000,- dan Pagu Tidak Mengikat sebesar Rp.512.336.000.000,- untuk melaksanakan 4 program, yaitu:
a.	Program Penerapan Kepemerintahan Yang Baik. Alokasi pagu sebesar Rp.38.896.884.000,- 
b.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Negara. Alokasi pagu sebesar  Rp.1.250.000.000,-
c.	Program Keserasian Kebijakan Kependudukan. Alokasi pagu sebesar  Rp.6.752.400.000,- 
d.	Program Penataan Administrasi Kependudukan. Alokasi pagu sebesar  Rp.494.133.600.000,- 
12.	Ditjen Bina Administrasi Keuangan Daerah
Alokasi pagu Ditjen Bina Administrasi Keuangan Daerah sebesar Rp.66.520.812.000,-  yang terdiri atas Rupiah Murni sebesar Rp.60.368.012.000,- dan PHLN sebesar Rp.6.152.800.000,-. Adapun komposisi Pagu Mengikat sebesar Rp.13.194.012.000,- dan Pagu Tidak Mengikat sebesar Rp.53.326.800.000,- untuk melaksanakan 3 program, yaitu:
a.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Negara. Alokasi pagu sebesar  Rp.500.000.000,- 
b.	Program Penerapan Kepemerintahan Yang Baik. Alokasi pagu sebesar Rp.22.316.812.000,- 
c.	Program Peningkatan Kapasitas Keuangan Pemerintah Daerah. Alokasi pagu sebesar  Rp.43.704.000.000,-.
13.	Badan Penelitian dan Pengembangan
Alokasi pagu Badan Penelitian dan Pengembangan sebesar Rp.30.244.754.000,-  yang seluruhnya terdiri atas Rupiah Murni dengan komposisi Pagu Mengikat sebesar Rp.11.706.154.000,- dan Pagu Tidak Mengikat sebesar Rp.18.538.600.000,- untuk melaksanakan 3 program, yaitu:
a.	Program Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan. Alokasi pagu sebesar  Rp.12.664.000.000,- 
b.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Negara. Alokasi pagu sebesar  Rp.1.000.000.000,- 
c.	Program Penerapan Kepemerintahan Yang Baik. Alokasi pagu sebesar Rp.16.580.754.000,- 
14.	Badan Pendidikan dan Pelatihan
Alokasi pagu Badan Pendidikan dan Pelatihan sebesar Rp.62.632.817.000,- yang terdiri atas Rupiah Murni sebesar Rp.53.139.687.000,- dan PNBP sebesar Rp.9.493.130.000,-. Adapun komposisi Pagu Mengikat sebesar Rp.18.758.121.000,- dan Pagu Tidak Mengikat sebesar Rp.34.381.566.000,- untuk melaksanakan 5 program, yaitu:
a.	Program Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan. Alokasi pagu sebesar  Rp.2.754.600.000,- 
b.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Negara. Alokasi pagu sebesar  Rp.7.000.000.000,- 
c.	Program Penerapan Kepemerintahan Yang Baik. Alokasi pagu sebesar Rp.21.897.171.000,- 
d.	Program Peningkatan Profesionalisme Aparat Pemda. Alokasi pagu sebesar  Rp.29.781.046.000,- 
e.	Program Pendidikan Kedinasan. Alokasi pagu sebesar  Rp.1.200.000.000,- 
15.	Pusdiklatreg Bandung
Alokasi pagu Pusdiklatreg Bandung sebesar Rp.33.912.639.000,- yang terdiri atas Rupiah Murni sebesar Rp.30.716.064.000,- dan PNBP sebesar Rp.3.196.575.000,-. Adapun komposisi Pagu Mengikat sebesar Rp.4.066.064.000,- dan Pagu Tidak Mengikat sebesar Rp.26.650.000.000,-  untuk melaksanakan 3 program, yaitu:
a.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Negara. Alokasi pagu sebesar Rp.25.000.000.000,- 
b.	Program Penerapan Kepemerintahan Yang Baik. Alokasi pagu sebesar  Rp.4.466.064.000,- 
c.	Program Peningkatan Profesionalisme Aparat Pemda. Alokasi pagu sebesar  Rp.4.446.575.000,- 
16.	Pusdiklatreg Bukittinggi
Alokasi pagu Pusdiklatreg Bukittinggi sebesar  Rp.10.710.496.000,- yang terdiri atas Rupiah Murni sebesar Rp.8.620.632.000,- dan PNBP sebesar Rp.2.089.864.000,-. Adapun komposisi Pagu Mengikat sebesar Rp.3.920.632.000,- dan Pagu Tidak Mengikat sebesar Rp.4.700.000.000,- untuk melaksanakan 3 program, yaitu:
a.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Negara. Alokasi pagu sebesar Rp.3.000.000.000,-.
b.	Program Penerapan Kepemerintahan Yang Baik. Alokasi pagu sebesar  Rp.4.370.632.000,- 
c.	Program Peningkatan Profesionalisme Aparat Pemda. Alokasi pagu sebesar  Rp.3.339.864.000,-. 
17.	Pusdiklatreg Makassar
Alokasi pagu Pusdiklatreg Makassar sebesar Rp.7.243.060.000,- yang terdiri atas Rupiah Murni sebesar Rp.5.521.000.000,- dan PNBP sebesar Rp.1.722.060.000,-. Adapun komposisi Pagu Mengikat sebesar Rp.3.321.000.000,- dan Pagu Tidak Mengikat sebesar Rp.2.200.000.000,- untuk melaksanakan 3 program, yaitu:
a.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Negara. Alokasi pagu sebesar  Rp.500.000.000,- .
b.	Program Penerapan Kepemerintahan Yang Baik. Alokasi pagu sebesar  Rp.3.771.000.000,- 
c.	Program Peningkatan Profesionalisme Aparat Pemda. Alokasi pagu sebesar  Rp.2.972.060.000,-. 
18.	Pusdiklatreg Yogyakarta
Alokasi pagu Pusdiklatreg Yogyakarta sebesar  Rp.16.502.123.000,- yang terdiri atas Rupiah Murni sebesar Rp.10.724.318.000,- dan PNBP sebesar Rp.5.777.805.000,-. Adapun komposisi Pagu Mengikat sebesar Rp.7.274.274.000,- dan Pagu Tidak Mengikat sebesar Rp.3.450.044.000,-  untuk melaksanakan 3 program, yaitu:
a.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Negara. Alokasi pagu sebesar Rp.750.000.000,-.
b.	Program Penerapan Kepemerintahan Yang Baik. Alokasi pagu sebesar  Rp.7.724.318.000,-.
c.	Program Peningkatan Profesionalisme Aparat Pemda. Alokasi pagu sebesar  Rp.8.027.805.000,-. 
19.	Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN)
Alokasi pagu IPDN sebesar Rp.182.197.538.000,- yang terdiri atas Rupiah Murni sebesar Rp.178.313.738.000,- dan PNBP sebesar Rp.3.883.800.000,-. Adapun komposisi Pagu Mengikat sebesar Rp.124.522.538.000,- dan Pagu Tidak Mengikat sebesar Rp.53.791.200.000,-  untuk melaksanakan 3 Program yaitu:
a.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Negara. Alokasi pagu sebesar Rp.21.000.000.000,-
b.	Program Penerapan Kepemerintahan Yang Baik. Alokasi pagu sebesar  Rp.128.263.838.000,-
c.	Program Pendidikan Kedinasan. Alokasi pagu sebesar  Rp.32.933.700.000,-
Ringkasan alokasi dana APBN Departemen Dalam Negeri Tahun 2010 berdasarkan Satuan Kerja, program dan alokasi anggaran dapat dilihat pada matriks berikut ini.

MATRIKS RINGKASAN ALOKASI DANA APBN DEPARTEMEN DALAM NEGERI TAHUN 2010
BERDASARKAN SATUAN KERJA, PROGRAM DAN ALOKASI ANGGARAN
Dalam ribu rupiah
NO                                                                                                                  	SATUAN KERJA/PROGRAM	RUPIAH MURNI (RM)	PHLN	PNBP	JUMLAH	
		MENGIKAT	TDK MENGIKAT				
1	SEKRETARIAT JENDERAL	61.227.334	250.738.185	-	-	311.965.519	
	1.1	Penataan Hubungan Negara dan Masyarakat	-	1.258.100	-	-	1.258.100	
	1.2	Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan	-	7.183.900	-	-	7.183.900	
	1.3	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Negara	-	159.657.700	-	-	159.657.700	
	1.4	Penerapan Kepemerintahan Yang Baik	61.227.334	34.602.385	-	-	95.829.719	
	1.5	Penataan Peraturan Per-UU mengenai Desentralisasi dan Otda	-	2.000.000	-	-	2.000.000	
	1.6	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah	-	22.670.000	-	-	22.670.000	
	1.7	Peningkatan Profesionalisme Aparat Pemerintah Daerah	-	2.462.000	-	-	2.462.000	
	1.8	Pembentukan Hukum 	-	2.848.900	-	-	2.848.900	
	1.9	Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa	-	18.055.200	-	-	18.055.200	
2	INSPEKTORAT JENDERAL	35.247.660	7.334.300	1.318.200	-	43.900.160	
	2.1	Peningkatan, Pengawasan dan Akuntabilitas Aparatur Negara	20.060.400	3.441.300	1.318.200	-	24.819.900	
	2.2	Penerapan Kepemerintahan Yang Baik	15.187.260	3.893.000	-	-	19.080.260	
3	DITJEN KESATUAN BANGSA DAN POLITK	14.148.810	91.351.300	-	-	105.500.110	
	3.1	Penyempurnaan dan Penguatan Kelembagaan Demokrasi	-	43.500.000	-	-	43.500.000	
	3.2	Perbaikan Proses Politik	-	20.000.000	-	-	20.000.000	
	3.3	Peningkatan Komitmen Persatuan dan Kesatuan Nasional	-	11.500.000	-	-	11.500.000	
NO	SATUAN KERJA/PROGRAM	RUPIAH MURNI (RM)	PHLN	PNBP	JUMLAH	
		MENGIKAT	TDK MENGIKAT				
	3.4	Penerapan Kepemerintahan Yang Baik	14.148.810	5.351.300	-	-	19.500.110	
	3.5	Pemulihan Wilayah Pasca Konflik	 	11.000.000	-	-	11.000.000	
4	DITJEN PEMERINTAHAN UMUM	18.447.665	263.016.900	4.000.000	-	285.464.565	
	4.1	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Negara	-	1.000.000	-	-	1.000.000	
	4.2	Penerapan Kepemerintahan Yang Baik	18.447.665	13.136.600	-	-	31.584.265	
	4.3	Penataan Daerah Otonomi Baru	-	2.000.000	-	-	2.000.000	
	4.4	Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah	-	5.700.000	-	-	5.700.000	
	4.5	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah	-	28.000.000	-	-	28.000.000	
	4.6	Peningkatan Profesionalisme Aparat Pemerintah Daerah	-	9.750.000	       4.000.000 	-	13.750.000	
	4.7	Pemulihan Wilayah Pasca Konflik	-	1.000.000	-	-	1.000.000	
	4.8	Pemeliharaan Kamtibmas	-	7.207.100	-	-	7.207.100	
	4.9	Pengembangan Wilayah Perbatasan	-	187.723.200	-	-	187.723.200	
	4.10	Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh	-	7.500.000	-	-	7.500.000	
5	DITJEN PMD	20.184.227	8.344.100.000	1.792.730.000	-	10.157.014.227	
	5.1	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Negara	-	2.000.000	-	-	2.000.000	
	5.2	Penerapan Kepemerintahan Yang Baik	20.184.227	4.040.000	-	-	24.224.227	
	5.3	Pengembangan Ekonomi Lokal	-	14.801.000	-	-	14.801.000	
	5.4	Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan	-	8.302.759.000	1.680.100.000	-	9.982.859.000	
	5.5	Pengembangan Wilayah Tertinggal	-	20.500.000	112.630.000	-	133.130.000	
6	BALAI PMD LAMPUNG	1.440.000	4.450.000	-	-	5.890.000	
	6.1	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Negara	-	1.000.000	-	-	1.000.000	
	6.2	Penerapan Kepemerintahan Yang Baik	1.440.000	450.000	-	-	1.890.000	
	6.3	Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan	-	3.000.000	-	-	3.000.000	
7	BALAI BESAR PMD MALANG	2.714.652	11.099.990	-	-	13.814.642	
	7.1	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Negara	-	400.000	-	-	400.000	
	7.2	Penerapan Kepemerintahan Yang Baik	2.714.652	699.990	-	-	3.414.642	
NO	SATUAN KERJA/PROGRAM	RUPIAH MURNI (RM)	PHLN	PNBP	JUMLAH	
		MENGIKAT	TDK MENGIKAT				
	7.3	Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan	-	10.000.000	-	-	10.000.000	
8	BALAI PMD YOGYAKARTA 	2.762.172	4.950.000	-	-	7.712.172	
	8.1	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Negara	-	1.000.000	-	-	1.000.000	
	8.2	Penerapan Kepemerintahan Yang Baik	2.762.172	450.000	-	-	3.212.172	
	8.3	Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan	-	3.500.000	-	-	3.500.000	
9	DITJEN OTDA	16.853.734	52.400.000	175.881.800	-	245.135.534	
	9.1	Penerapan Kepemerintahan Yang Baik	16.853.734	9.750.000	-	-	26.603.734	
	9.2	Penataan Daerah Otonomi Baru	-	4.000.000	-	-	4.000.000	
	9.3	Penataan Peraturan Per-UU mengenai Desentralisasi dan Otda	-	10.000.000	-	-	10.000.000	
	9.4	Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah	-	1.500.000	-	-	1.500.000	
	9.5	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah	-	27.150.000	175.881.800	-	203.031.800	
10	DITJEN BINA BANGDA	22.432.342	265.958.300	109.015.000	-	397.405.642	
	10.1	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Negara	-	750.000	-	-	750.000	
	10.2	Penerapan Kepemerintahan Yang Baik	22.432.342	6.040.300	-	-	28.472.642	
	10.3	Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah	-	2.000.000	-	-	2.000.000	
	10.4	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah	-	220.000.000	-	-	220.000.000	
	10.5	Pengembangan Ekonomi Lokal	-	7.500.000	-	                    - 	7.500.000	
	10.6	Penataan Ruang 	-	7.630.000	-	-	7.630.000	
	10.7	Pengembangan Wilayah Perbatasan	-	2.800.000	-	-	2.800.000	
	10.8	Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh	-	2.500.000	-	-	2.500.000	
	10.9	Pengembangan Keterkaitan Pembangunan Antar Kota	-	12.000.000	-	-	12.000.000	
	10.10	Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan	-	2.500.000	16.300.000	-	18.800.000	
	10.11	Pengembangan Wilayah Tertinggal	-	2.238.000	92.715.000	-	94.953.000	
11	DITJEN ADMINDUK	28.696.884	112.336.000	400.000.000	-	541.032.884	
	11.1	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Negara	-	1.250.000	-	-	1.250.000	
NO	SATUAN KERJA/PROGRAM	RUPIAH MURNI (RM)	PHLN	PNBP	JUMLAH	
		MENGIKAT	TDK MENGIKAT				
	11.2	Penerapan Kepemerintahan Yang Baik	28.696.884	10.200.000	-	-	38.896.884	
	11.3	Keserasian Kebijakan Kependudukan	-	6.752.400	-	-	6.752.400	
	11.4	Penataan Administrasi kependudukan 	-	94.133.600	   400.000.000 	-	494.133.600	
12	DITJEN BAKD	13.194.012	47.174.000	6.152.800	-	66.520.812	
	12.1	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Negara	-	500.000	-	-	500.000	
	12.2	Penerapan Kepemerintahan Yang Baik	13.194.012	9.122.800	-	-	22.316.812	
	12.3	Peningkatan Kapasitas Keuangan Pemerintah Daerah	-	37.551.200	6.152.800	-	43.704.000	
13	BADAN LITBANG	11.706.154	18.538.600	-	-	30.244.754	
	13.1	Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan	-	12.664.000	-	-	12.664.000	
	13.2	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Negara	-	1.000.000	-	-	1.000.000	
	13.3	Penerapan Kepemerintahan Yang Baik	11.706.154	4.874.600	-	-	16.580.754	
14	BADAN DIKLAT	18.758.121	34.381.566	-	9.493.130	62.632.817	
	14.1	Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan	-	2.754.600	-	-	2.754.600	
	14.2	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Negara	-	7.000.000	-	-	7.000.000	
	14.3	Penerapan Kepemerintahan Yang Baik	18.758.121	3.139.050	-	-	21.897.171	
	14.4	Peningkatan Profesionalisme Aparat Pemerintah Daerah	-	20.287.916	-	9.493.130	29.781.046	
	14.5	Pendidikan Kedinasan	-	1.200.000	-	-	1.200.000	
15	PUSDIKLATREG BANDUNG	4.066.064	26.650.000	-	3.196.575	33.912.639	
	15.1	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Negara	-	25.000.000	-	-	25.000.000	
	15.2	Penerapan Kepemerintahan Yang Baik	4.066.064	400.000	-	-	4.466.064	
	15.3	Peningkatan Profesionalisme Aparat Pemerintah Daerah	-	1.250.000	-	3.196.575	4.446.575	
16	PUSDIKLATREG BUKITTINGGI	3.920.632	4.700.000	-	2.089.864	10.710.496	
	16.1	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Negara	-	3.000.000	-	-	3.000.000	
	16.2	Penerapan Kepemerintahan Yang Baik	3.920.632	450.000	-	-	4.370.632	
	16.3	Peningkatan Profesionalisme Aparat Pemerintah Daerah	-	1.250.000	-	2.089.864	3.339.864	
17	PUSDIKLATREG MAKASSAR	3.321.000	2.200.000	-	1.722.060	7.243.060	
NO	SATUAN KERJA/PROGRAM	RUPIAH MURNI (RM)	PHLN	PNBP	JUMLAH	
		MENGIKAT	MENGIKAT				
	17.1	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Negara	-	500.000	-	-	500.000	
	17.2	Penerapan Kepemerintahan Yang Baik	3.321.000	450.000	-	-	3.771.000	
	17.3	Peningkatan Profesionalisme Aparat Pemerintah Daerah	-	1.250.000	-	1.722.060	2.972.060	
18	PUSDIKLATREG YOGYAKARTA	7.274.274	3.450.044	-	5.777.805	16.502.123	
	18.1	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Negara	-	750.000	-	-	750.000	
	18.2	Penerapan Kepemerintahan Yang Baik	7.274.274	450.044	-	-	7.724.318	
	18.3	Peningkatan Profesionalisme Aparat Pemerintah Daerah	-	2.250.000	-	5.777.805	8.027.805	
19	I P D N	124.522.538	53.791.200	-	3.883.800	182.197.538	
	19.1	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Negara	-	21.000.000	-	-	21.000.000	
	19.2	Penerapan Kepemerintahan Yang Baik	124.522.538	2.610.000	-	1.131.300	128.263.838	
	19.3	Pendidikan Kedinasan	-	30.181.200	-	2.752.500	32.933.700	
J U M L A H	410.918.275	9.598.620.385	2.489.097.800	26.163.234	12.524.799.694	

V.	PENUTUP
Rencana Kerja Departemen Dalam Negeri tahun 2010 merupakan Agenda Tahunan Departemen Dalam Negeri yang akan dilaksanakan pada tahun 2010 dalam kerangka Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2010-2014, dan Rencana Strategis (Renstra) Departemen Dalam Negeri tahun 2010-2014 serta prioritas pembangunan dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2010. Rencana Kerja ini termuat uraian pokok-pokok kebijakan yang akan menjadi acuan dalam pelaksanaan program/kegiatan dan penganggarannya pada tahun 2010 oleh seluruh Satuan Kerja di lingkungan Departemen Dalam Negeri

MENTERI DALAM NEGERI

ttd

   GAMAWAN FAUZI