II.   PENGUKURAN EVALUASI KINERJA MANDIRI.

A.	Latar Belakang

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, selanjutnya disebut UU Nomor 32 Tahun 2004 daerah otonom berhak, berwenang, dan sekaligus berkewajiban mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan kecuali urusan pemerintahan yang menjadi urusan Pemerintah, dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, menyediakan pelayanan umum, dan meningkatkan daya saing daerah sesuai dengan potensi, kekhasan, dan unggulan daerah yang dikelola secara demokratis, transparan dan akuntabel. 

Dalam rangka menjamin agar tujuan di atas dapat tercapai, pemerintah harus melakukan pembinaan dan pengawasan kepada seluruh pemerintahan daerah melalui suatu mekanisme yang terintegrasi dengan baik sehingga dapat dipertanggungjawabkan. Sejalan dengan itu, Pasal 6 ayat (1) UU Nomor 32 Tahun 2004 mengatur bahwa pemerintah dapat membentuk, menghapus, dan menggabung daerah. Daerah yang tidak mampu mewujudkan tujuan otonomi daerah sudah selayaknya dihapus dan digabung dengan daerah lain. Namun sejak tahun 2000 sampai dengan saat ini (Oktober 2008) ada 205 daerah baru yang dibentuk dan tidak ada satupun daerah otonom yang dihapus atau digabung dengan daerah otonom lain. Penyebab dari kondisi itu adalah selama ini Pemerintah belum pernah melakukan evaluasi terhadap daerah otonom. Oleh karena itu, Pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah  Nomor 78 Tahun 2007 tentang Tatacara Pembentukan, Penghapusan, dan Penggabungan Daerah. Dalam Bab IV Peraturan Pemerintah  tersebut mengatur bahwa daerah dapat dihapus dan digabung apabila daerah itu dinyatakan tidak mampu menyelenggarakan otonomi daerah. Daerah dinyatakan tidak mampu menyelenggarakan otonomi daerah setelah melalui proses dua tahapan evaluasi yaitu Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EKPPD)  dan Evaluasi Kemampuan Penyelenggaraan otonomi Daerah (EKPOD). Daerah yang dalam 3 (tiga) tahun  berturut turut berdasarkan Laporan hasil Evaluasi Pemeringkatan Nasional berprestasi kinerja rendah, digunakan sebagai dasar Pemerintah melakukan (EKPOD) sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

Peraturan Pemerintah  Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang meliputi: EKPPD, EKPOD, EDOB. Peraturan Pemerintah  ini ditengarai merupakan pengaturan secara teknis yang pertama kalinya diterbitkan oleh pemerintah. Evaluasi yang berdasarkan Peraturan Pemerintah  ini diharapkan dapat lebih mendorong peningkatan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah, terjadinya harmonisasi hubungan antar Pemerintah dengan pemerintahan daerah maupun antara satu daerah dengan daerah lainnya, serta hasilnya dapat digunakan Pemerintah sebagai bahan melakukan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah.

1.	Pentingnya Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EPPD)

Untuk menentukan kemampuan penyelenggaraan otonomi daerah dan memacu pertumbuhan daerah secara terus-menerus, Pemerintah berkewajiban melakukan pembinaan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah dengan kegiatan  peningkatan pengembangan  kapasitas daerah. Untuk itu, terlebih dahulu harus diketahui kesenjangan kemampuan antar satu daerah dengan daerah lainnya yang meliputi aspek sistem, kelembagaan dan sumber daya manusia dalam rangka mendukung penyelenggaraan urusan wajib dan urusan pilihan. Selanjutnya, guna mengetahui keberhasilan dan kesenjangan pembangunan antar satu daerah dengan daerah lainnya, diperlukan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah. 

Agar dapat melakukan evaluasi kinerja penyelenggaraan pemerintahan yang baik diperlukan sistem pengukuran kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah serta indikator-indikatornya yang digunakan untuk memperbandingkan antar satu daerah dengan daerah lainnya, dengan angka rata-rata secara nasional untuk masing-masing tingkatan pemerintahan, atau dengan hasil tahun-tahun sebelumnya untuk masing-masing daerah.

Prinsip kehati-hatian juga menjiwai Peraturan Pemerintah  Nomor 6 Tahun 2008 ini. Suatu daerah baru akan dihapus dan/atau digabung kalau sudah melalui tahapan evaluasi yang panjang. Oleh karena itu, dalam PP ini ada 3 (tiga) elemen evaluasi, yaitu evaluasi kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah (EKPPD), evaluasi kemampuan penyelenggaraan otonomi daerah (EKPOD), dan evaluasi daerah otonom baru (EDOB). Ketiga jenis evaluasi tersebut mempunyai keterkaitan yang sangat erat satu sama lain. 

Agar hasil evaluasi benar-benar dapat diandalkan dan dipertanggungjawabkan, Peraturan Pemerintah  Nomor 6 Tahun 2008 mengatur bahwa EPPD harus dilaksanakan dengan berlandaskan asas spesifik, obyektif, berkesinambungan, terukur, dapat diperbandingkan, dan dapat dipertanggungjawabkan. 

Dengan terbitnya PP ini diharapkan Pemerintah dapat mengambil kebijakan penataan daerah dengan lebih baik, yaitu terukur, dapat diperbandingkan, berdasarkan data obyektif, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat.

2.	Sumber Informasi Pelaksanaan EPPD

Sumber informasi utama EPPD adalah Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) yang disampaikan kepala daerah kepada Pemerintah. Format, mekanisme penyusunan dan penyampaian EPPD telah diatur dengan PP tersendiri, yaitu Peraturan Pemerintah  Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pedoman LPPD, LKPJ, dan ILPPD.
Selain itu apabila dipandang perlu, evaluasi dapat juga menggunakan sumber informasi tambahan dari laporan lain baik yang berasal dari sistem informasi pemerintah, laporan pemerintahan daerah atas permintaan Pemerintah, tanggapan atas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah (LKPJ), maupun laporan dari masyarakat.
Berdasarkan Peraturan Pemerintah  Nomor 6 Tahun 2008, LPPD disusun oleh Tim Penilai yang dibentuk oleh Kepala Daerah. Tim Penilai ini bertugas mengkoordinasikan evaluasi mandiri (self assessment) yang dilaksanakan oleh setiap satuan kerja perangkat daerah. Dalam hal ini, evaluasi mandiri tidak hanya dilakukan dalam rangka EKPPD yang diatur berdasarkan PP Nomor 6 Tahun 2008 saja, namun juga melakukan evaluasi kinerja dan keuangan sebagaimana diatur oleh Peraturan Pemerintah  Nomor 8 Tahun 2006 tentang Tatacara Penyusunan Laporan Kinerja dan Keuangan Instansi Pemerintah.

3.	Pengukuran /Evaluasi Kinerja Mandiri. 

Teknik Pengumpulan Data Kinerja 
Pengumpulan data kinerja dilakukan secara berjenjang dari tingkatan yang paling bawah sampai dengan tingkatan pemerintah pusat.
Secara diagramatis, pengumpulan data dapat digambarkan sebagai berikut:

KAB

KOTA

KAB

KOTA

KAB

KOTA

GUB
Selaku WP
(Timda EPPD)

GUB
Selaku KDH

DDN
(TIMNAS)

SKPD

SKPD

SKPD

SKPD

SKPD

SKPD

KAB

KAB

PROV

SKPD

SKPD

Tim Penilai Prov
Self Asesment

Tim Penilai
 Kab/Kota
Self Asesment

Penjelasan:
1	Pemerintah daerah Provinsi dan kabupaten/Kota melakukan penilaian kinerja mandiri yang dilaksanakan oleh Tim Penilai yang dibentuk oleh Kepala Daerah masing-masing. Hasil dari kerja tim Penilai ini dipakai sebagai bahan utama penilaian kinerja setiap SKPD dan bahan penyusunan LPPD, LKPJ, dan ILPPD. LPPD ini disampaikan oleh Bupati/Walikota kepada Gubernur selaku Wakil Pemerintah. Di pemerintahan provinsi, Gubernur menyampaikan LPPD kepada Menteri Dalam Negeri untuk nantinya dilakukan EKPPD provinsi
2	Gubernur selaku wakil pemerintah melakukan EKPPD berdasarkan data yang terkandung dalam LPPD. EKPPD ini dilaksanakan oleh tim Daerah EPPD yang dibentuk Gubernur selaku wakil pemerintah. Hasil EKPPD seluruh Kabupaten/Kota di wilayah provinsi disampaikan kepada presiden melalui Menteri Dalam Negeri selaku Ketua Tim Nasional EPPD, yang secara teknis disampaikan kepada Direktorat Jenderal Otonomi Daerah yang berfungsi sebagai Sekretariat Tim Nasional EPPD.
3	Sekretariat Tim Nasional yang menerima LPPD kemudian meringkas materi LPPD dengan cara mengisi template atau formulir yang disediakan yang mana ringkasan ini akan dijadikan bahan pengukuran kinerja oleh tim teknis. 
Pasal 16 PP Nomor 6 Tahun 2008 menyebutkan bahwa Sumber utama EKPPD adalah LPPD yang disampaikan oleh kepala daerah kepada Pemerintah. Sistematika dan format LPPD berpedoman pada Peraturan Pemerintah  Nomor 3 Tahun 2007 tentang Penyusunan LPPD, LKPJ, dan ILPPD.
Sebagaimana diatur pada Pasal 39 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008, laporan Evaluasi Kinerja Mandiri (EKM)  dipakai sebagai dasar pengumpulan data dari masing-masing SKPD dan selanjutnya digunakan sebagai dasar untuk penyusunan draft LPPD. Pengumpulan data dan Penyusunan LPPD ini diawali dengan melaksanakan evaluasi mandiri dimasing-masing pemerintah daerah, khususnya evaluasi kinerja setiap SKPD di daerah tersebut. Evaluasi ini dikenal dengan sebutan Pengukuran Evaluasi Kinerja Mandiri (EKM) (Self Asessment).

Dalam rangka melaksanakan EKM, gubernur/bupati/walikota membentuk Tim Penilai yang dipimpin oleh sekretaris daerah. Susunan keanggotaan tim penilai ditetapkan dengan keputusan gubernur/bupati/walikota setelah mendapat pertimbangan dari pimpinan DPRD. Dalam hal ini, susunan Tim Penilai yang direkomendasikan adalah sebagai berikut:

1.	Sekretaris daerah sebagai Ketua Tim Penilai
2.	Kepala Inspektorat daerah Wakil Ketua
3.	Kepala Bappeda Wakil Ketua
4.	Kepala Biro/Bagian Pemerintahan/Otda sebagai Sekretaris Tim Penilai
5.	Kepala Biro/Badan/Bagian Keuangan atau BPKKD
6.	Kepala Biro/Badan/Bagian Kepegawaian atau BKD
7.	Kepala Biro/Bagian Organisasi dan Tatalaksana, dan
8.	Kepala Biro/Bagian Hukum.

Secara teknis, Tim Penilai dilaksanakan oleh pegawai yang mewakili masing-masing unsur diatas yang benar-benar mempunyai kompetensi di bidang monitoring dan evaluasi serta tata kerja pemerintahan daerah, memahami peraturan perundangan di bidang pemerintahan daerah, jujur, berperilaku sopan, disiplin, dan mempunyai integritas yang tinggi terhadap kemajuan pemerintahan daerah.
Organisasi Tim Penilai ini diharapkan tidak terlalu gemuk dan efisien. Tim ini dapat didukung secara langsung oleh tenaga ahli yang kompeten di bidang evaluasi yang dapat direkrut dari universitas terdekat.

Tugas tim penilai:
a.	Melakukan pengukuran evaluasi kinerja mandiri pada tataran pengambil kebijakan daerah; 
b.	 Melakukan pengukuran evaluasi kinerja mandiri pada tataran pelaksana kebijakan daerah;
c.	 Melakukan validasi dan verifikasi data capaian kinerja yang dilaporkan oleh masing-masing SKPD;
d.	 Melakukan pengkajian dan analisis hasil pengukuran kinerja; dan 
e.	 Melakukan pemeringkatan SKPD.

Hasil pelaksanaan tugas ini berupa Laporan Hasil Penilaian Kinerja Mandiri yang disampaikan kepada Kepala Daerah pada setiap akhir bulan Februari, yang nantinya digunakan sebagai bahan utama penyusunan LPPD Daerah sesuai dengan format yang telah ditentukan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 3 tahun 2007.

EKM adalah semua unit pemerintahan yang melaksanakan urusan pemerintahan daerah baik yang wajib maupun pilihan. Dalam hal ini, EKM dilaksanakan pada tataran pengambil kebijakan dan tataran pelaksana kebijakan. EKM pada tataran pengambil kebijakan dilaksanakan dengan mengukur kinerja DPRD dan Kepala Daerah beserta satuan kerja yang mendukung pengambilan kebijakan seperti halnya sekretariat daerah, Bappeda, inspektur daerah, dsb. EKM pada tataran pengambil pelaksana kebijakan dilaksanakan dengan mengukur kinerja semua SKPD teknis yang melayani masyarakat, yaitu dinas, badan dan kantor. 
Aspek penilaian yang digunakan untuk melaksanakan EKM pada tataran pengambil kebijakan adalah aspek penilaian sebagaimana tercantum dalam Pasal 18 Peraturan Pemerintah  Nomor 6 Tahun 2008; sedangkan aspek penilaian yang digunakan untuk melaksanakan EKM pada tataran pelaksana kebijakan adalah aspek penilaian sebagaimana tercantum dalam Pasal 19 PP 6/2008

Masa kerja Tim Penilai adalah 3 (tiga) bulan, terhitung mulai tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Maret setelah tahun anggaran berakhir..
Tugas Tim antara lain adalah:
a.	menyusun rencana kerja yang meliputi persiapan/briefing, pengumpulan data dari masing-masing  SKPD, termasuk penjadualan, pengolahan data, interpretasi data, dan penyusunan laporan;
b.	 mempersiapkan formulir dan template data yang akan dipakai yang bentuknya ditetapkan oleh Pemerintah;
c.	 tabulasi data;
d.	 mengukur kinerja SKPD yang dibantu yang dibantu oleh tenaga ahli di bidang evaluasi;
e.	 menyusun draft peringkat SKPD;
f.	 menyusun Laporan Hasil EKM beserta draft SK KDH tentang peringkat SKPD dan draft SK KDH tentang pemberian penghargaan bagi SKPD berprestasi serta sanksi bagi SKPD yang tidak berprestasi;
g.	 Menyusun draft Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD), draft Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ), dan draft Informasi LPPD kepada masyarakat.

Untuk pelaksanaan pengumpulan data di tingkat pengambil kebijakan, Tim Penilai EKM dapat mengambil data, validasi dan klarifikasi data  dari masing-masing  SKPD yang tugasnya bersifat membantu pengambilan kebijakan daerah, seperti misalnya Biro atau Bagian di bawah Sekretaris Daerah, Bappeda, Inspektorat Daerah, dan Dispenda.
Untuk pelaksanaan pengumpulan data di tingkat pelaksana kebijakan, Tim Penilai membentuk Gugus Tugas Pengumpul Data (GTPD) yang jumlahnya disesuaikan dengan jumlah SKPD yang ada. Sebagai pathokan, 1 (satu) GTPD melayani 5 sampai dengan 7 SKPD.
 
Ke depan, Tim Penilai ini harus secara kontinyu mengembangkan EKM dengan mempertimbangkan pengalaman dan kompetensi dari tahun ke tahun. Dengan demikian EKM akan semakin menggambarkan kinerja SKPD secara sendiri-sendiri dan/atau menggambarkan kerjasama antar SKPD dalam memberikan layanan kepada masyarakat secara menyeluruh.

Pengalaman Tim Penilai dalam kebutuhan biaya dan peralatan guna melaksanakan EKM juga sangat penting di masa depan, khususnya terhadap biaya yang paling efisien dan efektif dan penggunaan alat dan logistik yang tepat dalam melakukan EKM, sehingga menemukan metode atau cara mendapatkan data dari setiap SKPD secara cepat dan murah tanpa harus mengurangi keakurasian data tersebut.
Penggunaan template yang tepat juga akan memudahkan Tim Penilai mendapatkan data yang dapat diperbandingkan. Template dapat disajikan dalam bentuk kertas formulir (hardcopy) maupun formulir yang disimpan dalam file (softcopy). Dalam hal ini lebih dianjurkan untuk menggunakan softcopy daripada hardcopy karena formulir yang menggunakan softcopy dapat lebih cepat diisi dan dikoreksi daripada menggunakan hardcopy. Penggunaan hardcopy, disamping lebih boros, juga tidak fleksibel untuk adanya perubahan isian.

EKM, meskipun sebenarnya harus diartikan sebagai penilaian mandiri oleh setiap SKPD, namun setiap kali harus difasilitasi oleh Tim Penilai, khususnya dari unsur Setda yang membidangi Bagian Pemerintahan/Otonomi Daerah, Bappeda dan inspektorat daerah, agar SKPD mengetahui dengan benar apa yang seharusnya mereka nilai. Penilaian yang tidak tepat akan menyebabkan SKPD mempunyai perilaku rasa rendah diri (minder) atau sebaliknya memiliki kepercayaan yang berlebihan (over confidence). Akibatnya, kinerja staf secara keseluruhan di SKPD tersebut akan merusak perilaku birokrasi (bureaucratic behaviour) dan akan melemahkan kinerja SKPD di masa yang akan datang.

Hasil EKM menghasilkan emberio data dasar yang digunakan untuk penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Laporan Keterangan Pertanggunjawaban Kepala Daerah (LKPJ) Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (ILPPD), Laporan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah (LAKIP), Profil Daerah, Laporan lainnya.  

Pengisian capaian kinerja bedasarkan Indikator Kinerja Kunci (IKK) pada tataran pengambil kebijakan dan pelaksana kebijakan diperlukan data obejektif, dan  valid  yang  tersebar dimasing-masing SKPD, untuk terbangunnya persepsi yang sama dalam hal prosedur kerja untuk menghitung capaian kinerja yang disajikan  pada setiap IKK mulai dari definisi , elemen data,  tehnik pengumpulan data,  program nasional,  dan  rumus perhitungan capaian kinerja  dapat mencontoh sebagai berikut:
    
Urusan Wajib 

1.	URUSAN PENDIDIKAN 
a.	Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
Prosedur Kerja:
1)	Dapatkan data jumlah siswa pada jenjang TK/RA/Penitipan Anak dari  Daftar  atau Laporan yang terdapat pada Dinas Pendidikan          
2)	Dapatkan pula data jumlah anak usia 4 – 6 tahun 
3)	Isikan data tersebut pada rumus yang ada 
4)	Hitunglah rumus tersebut dan isikan pada capaian kinerjanya
b.	Persentase penduduk yang berusia >15 tahun melek huruf (buta aksara)Prosedur Kerja:
1)	Dapatkan data jumlah Penduduk usia 15 thn ke atas dapat baca tulis dari  Daftar  atau Laporan yang terdapat pada Dinas Pendidikan          
2)	Dapatkan pula data jumlah penduduk usia 15 tahun ke atas 
3)	Isikan data tersebut pada rumus yang ada 
4)	Hitunglah rumus tersebut dan isikan pada capaian kinerjanya
c.	Angka Partisipasi Kasar/Angka Partisipasi Murni (APK/APM) SD/MI/Paket A; SMP/MTs/Paket B; SMA/SMK/MA/Paket C Prosedur Kerja:
1)	Dapatkan data jumlah siswa usia 7-12 tahun  di jenjang SD/MI/Paket A; SMP/MTs/Paket B; SMA/SMK/MA/Paket C dari  Daftar  atau Laporan yang terdapat pada Dinas Pendidikan          
2)	Dapatkan pula data jumlah penduduk kelompok usia 7-12 tahun 
3)	Isikan data tersebut pada rumus yang ada 
4)	Hitunglah rumus tersebut dan isikan pada capaian kinerjanya.
d.	Angka Putus Sekolah (APS) jenjang SD/MI, SMP/MTs, dan SMA/SMK/MA Prosedur Kerja:
1)	Dapatkan data jumlah siswa putus sekolah pada tingkat dan jenjang SD/MI, SMP/MTs, dan SMA/SMK/MA dari  Daftar  atau Laporan yang terdapat pada Dinas Pendidikan          
2)	Dapatkan pula data jumlah siswa pada tingkat yang sama dan jenjang SD/MI, SMP/MTs, dan SMA/SMK/MA pada tahun ajaran sebelumnya  
3)	Isikan data tersebut pada rumus yang ada 
4)	Hitunglah rumus tersebut dan isikan pada capaian kinerjanya
e.	Angka Kelulusan (AK) jenjang SD/MI, SMP/MTs, dan SMA/SMK/MA Prosedur Kerja:
1)	Dapatkan data jumlah lulusan pada jenjang SD/MI, SMP/MTs, dan SMA/SMK/MA dari  Daftar  atau Laporan yang terdapat pada Dinas Pendidikan          
2)	Dapatkan pula data jumlah siswa tingkat tertinggi  pada jenjang SD/MI, SMP/MTs, dan SMA/SMK/MA tahun ajaran sebelumnya
3)	Isikan data tersebut pada rumus yang ada 
4)	Hitunglah rumus tersebut dan isikan pada capaian kinerjanya
f.	 Angka Melanjutkan (AM) jenjang SD/MI dan SMP/MTs
 Prosedur Kerja:		
1)	Dapatkan data jumlah siswa baru tingkat I pada jenjang SMP/MTs, dan SMA/SMK/MA dari  Daftar  atau Laporan yang terdapat pada Dinas Pendidikan          
2)	Dapatkan pula data jumlah lulusan pada jenjang SD/MI dan SMP/MTs, tahun ajaran sebelumnya
3)	Isikan data tersebut pada rumus yang ada 
4)	Hitunglah rumus tersebut dan isikan pada capaian kinerjanya 
g.	Guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV Prosedur Kerja:
1)	Dapatkan data jumlah guru berijazah kualifikasi S1/D-IV dari  Daftar  atau Laporan yang terdapat pada Dinas Pendidikan          
2)	Dapatkan pula data jumlah guru SD/MI, SMP/MTs, dan SMA/SMK/MA 
3)	Isikan data tersebut pada rumus yang ada 
4)	Hitunglah rumus tersebut dan isikan pada capaian kinerjanya

2.	URUSAN KESEHATAN
a.	Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani
Prosedur Kerja:
1)	Dapatkan data jumlah komplikasi kebidanan yg mendpt penanganan difinitif  di satu wilayah kerja pd kurun waktu tertentu dari data SIMPUS, SIRS, Laporan Audit Maternal Perinatal (AMP) dan data lainnya yang terdapat pada Dinas Kesehatan          
2)	Dapatkan pula data jumlah  ibu dgn komplikasi kebidanan di satu wilayah kerja pada kurun waktu yg sama  
3)	Isikan data tersebut pada rumus yang ada 
4)	Hitunglah rumus tersebut dan isikan pada capaian kinerjanya
b.	Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidananProsedur Kerja:
1)	Dapatkan data jumlah ibu bersalin yg ditolong oleh tenaga kesehatan di satu wilayah kerja pd kurun waktu tertentu dari data SIMPUS, SIRS dan data lainnya yang terdapat pada Dinas Kesehatan          
2)	Dapatkan pula data jumlah seluruh sasaran ibu bersalin di satu wilayah kerja dalam kurun waktu yg sama   
3)	Isikan data tersebut pada rumus yang ada 
4)	Hitunglah rumus tersebut dan isikan pada capaian kinerjanya
c.	Cakupan Desa/kelurahan Universal Child Immunization (UCI) Prosedur Kerja:
1)	Dapatkan data jumlah desa/kelurahan UCI dari data SIMPUS, SIRS dan data lainnya yang terdapat pada Dinas Kesehatan          
2)	Dapatkan pula data jumlah seluruh desa/kelurahan   
3)	Isikan data tersebut pada rumus yang ada 
4)	Hitunglah rumus tersebut dan isikan pada capaian kinerjanya
d.	Cakupan Balita Gizi Buruk mendapat perawatan Prosedur Kerja:
1)	Dapatkan data jumlah balita gizi buruk mendapat perawatan di sarana pelayanan kesehatan di satuan wiliyah kerja pd kurun wkt tertentu  dari data SIMPUS, SIRS, laporan R1 Gizi, LB3, laporan gizi buruk dan data lainnya yang terdapat pada Dinas Kesehatan          
2)	Dapatkan pula data jumlah seluruh balita gizi buruk buruk yang ditemukan di satu wilayah kerja dalam waktu yang sama
3)	Isikan data tersebut pada rumus yang ada 
4)	Hitunglah rumus tersebut dan isikan pada capaian kinerjanya
e.	Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit TBC BTA
Prosedur Kerja:
1)	Dapatkan data jumlah penderita baru TBC BTA (+) yang ditemukan dan diobati di satu wil. Kerja  selama 1 thn dari data SIMPUS, SIRS, laporan TB 07,08,11, Laporan W2, Form pelacakan FP.1 dan data lainnya yang terdapat pada Dinas Kesehatan          
2)	Dapatkan pula data jumlah perkiraan penderita baru TBC BTA (+) dalam kurun wkt yang sama
3)	Isikan data tersebut pada rumus yang ada 
4)	Hitunglah rumus tersebut dan isikan pada capaian kinerjanya
f.	 Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit DBD
Prosedur Kerja:
1)	Dapatkan data jumlah penderita DBD yang ditangani sesuai SOP di satu wil. Kerja  selama 1 thn dari data SIMPUS, SIRS, Laporan W2, Form pelacakan FP.1 dan data lainnya yang terdapat pada Dinas Kesehatan          
2)	Dapatkan pula data jumlah penderita DBD yang ditemukan di satu wilayah dalam kurun wkt yang sama
3)	Isikan data tersebut pada rumus yang ada
4)	Hitunglah rumus tersebut dan isikan pada capaian kinerjanya
g.	Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin
Prosedur Kerja:
1)	Dapatkan data jumlah kunjungan pasien maskin di sarana kesehatan Strata 1 dari data Laporan Dinkes dan data lainnya yang terdapat pada Dinas Kesehatan          
2)	Dapatkan pula data jumlah seluruh maskin di Provinsi ybs.        
3)	Isikan data tersebut pada rumus yang ada
4)	Hitunglah rumus tersebut dan isikan pada capaian kinerjanya
h.	Cakupan kunjungan bayi
Prosedur Kerja:
1)	Dapatkan data jumlah kunjungan bayi memperoleh pelayanan kesehatan sesuai standar di satu wilayah kerja pd kurun waktu tertentu dari data SIMPUS, SIRS, dan data lainnya yang terdapat pada Dinas Kesehatan.
2)	Dapatkan pula data jumlah seluruh bayi lahir hidup di satu wilayah kerja pd kurun waktu yang sama
3)	Isikan data tersebut pada rumus yang ada
4)	Hitunglah rumus tersebut dan isikan pada capaian kinerjanya

3.	URUSAN LINGKUNGAN HIDUP
a.	Penanganan sampah
Prosedur Kerja:
1)	Dapatkan data mengenai volume sampah yang ditangani dari Dinas Lingkungan Hidup atau Bapedalda atau unit yang terkait.
2)	Dapatkan pula data mengenai volume produksi sampah dari Dinas Lingkungan Hidup atau Bapedalda atau unit yang terkait
3)	Isikan data tersebut pada rumus yang ada
4)	Hitunglah rumus tersebut dan isikan pada capaian kinerjanya
b.	Cakupan pengawasan terhadap pelaksanaan amdal
Prosedur Kerja:
1)	Dapatkan data mengenai jumlah perusahaan wajib AMDAL yang telah diawasi dari Dinas Lingkungan Hidup atau Bapedalda atau unit yang terkait.
2)	Dapatkan pula data mengenai jumlah seluruh perusahaan wajib AMDAL yang berada pada Kabupaten yang bersangkutan
3)	Isikan data tersebut pada rumus yang ada
4)	Hitunglah rumus tersebut dan isikan pada capaian kinerjanya
c.	Tempat pembuangan sampah (TPS)
Prosedur Kerja:
1)	Dapatkan data mengenai jumlah daya tampung Tempat Pembuangan Sampah (TPS) dari Dinas Lingkungan Hidup atau Bapedalda atau unit yang terkait.
2)	Dapatkan pula data mengenai jumlah penduduk yang berada pada Provinsi yang bersangkutan
3)	Isikan data tersebut pada rumus yang ada
4)	Hitunglah rumus tersebut dan isikan pada capaian kinerjanya
d.	Penegakan hukum lingkungan
Prosedur Kerja:
1)	Dapatkan data mengenai jumlah kasus lingkungan yang ditangani oleh Dinas Lingkungan Hidup atau Bapedalda atau unit yang terkait.
2)	Dapatkan pula data mengenai jumlah kasus lingkungan yang harus ditangani oleh Dinas Lingkungan Hidup atau Bapedalda atau unit yang terkait
3)	Isikan data tersebut pada rumus yang ada
4)	Hitunglah rumus tersebut dan isikan pada capaian kinerjanya

4.	URUSAN PEKERJAAN UMUM
a.	Panjang jalan kota dalam kondisi baik
Prosedur Kerja:
1)	Dapatkan data panjang jalan kota kondisi baik dari Dinas Pekerjaan Umum atau Kimpraswil atau unit yang terkait.
2)	Dapatkan pula data panjang seluruh jalan kota 
3)	Isikan data tersebut pada rumus yang ada
4)	Hitunglah rumus tersebut dan isikan pada capaian kinerjanya
b.	Rumah Tangga Per Sanitasi
Prosedur Kerja:
1)	Dapatkan data mengenai jumlah rumah tangga bersanitasi dari Dinas Pekerjaan Umum atau Kimpraswil atau unit yang terkait.
2)	Dapatkan pula data mengenai jumlah rumah tangga di kota tersebut
3)	Isikan data tersebut pada rumus yang ada
4)	Hitunglah rumus tersebut dan isikan pada capaian kinerjanya
c.	Kawasan Kumuh
Prosedur Kerja:
1)	Dapatkan data mengenai luas kawasan kumuh di kabupaten tersebut dari Dinas Pekerjaan Umum atau Kimpraswil atau unit yang terkait.
2)	Dapatkan pula data mengenai luas wilayah di kota tersebut.
3)	Isikan data tersebut pada rumus yang ada
4)	Hitunglah rumus tersebut dan isikan pada capaian kinerjanya

5.	URUSAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
a.	Web site milik pemerintah daerah
Prosedur pengisian :
1)	Dapatkan informasi mengenai website milik pemerintah daerah yang dikelola oleh Bagian Humas (Setda) atau Dinas/Badan/Kantor Komunikasi dan informatika.
2)	Isikan pada lampiran suplemen aspek tingkat capaian SPM dengan isian “Ada” bila pemda telah memiliki website dan “tidak” bila pemda tidak memiliki website.	
b.	Pameran/expo
Prosedur pengisian :
1)	Dapatkan data jumlah pameran yang diikuti dan diselenggarakan selama tahun 2007 oleh pemda di Bagian Humas (setda) atau Dinas/Badan/Kantor Komunikasi dan Informatika.
2)	Isikan pada lampiran suplemen aspek tingkat capaian SPM dengan isian jumlah gabungan pameran yang diikuti dan diselenggarakan oleh pemda.

6.	URUSAN PERTANAHAN
a.	Lahan bersertifikat
Prosedur pengisian :
1)	Dapatkan data luas lahan yang seharusnya bersertifikat dan luas lahan yang bersertifikat di Badan Pertanahan Nasional Kabupaten yang bersangkutan.
2)	Isikan perhitungan IKK (kolom 6) dengan menggunakan rumus yang ada (kolom 5).
3)	Masukan hasil perhitungan pada kolom capaian kinerja (kolom 7) dalam satuan %.
b.	Penyelesaian Kasus Tanah Negara
Prosedur pengisian :
1)	Dapatkan data kasus menyangkut permasalahan tanah negara dan data kasus yang telah terselesaikan di Sekretariat Daerah.
2)	Isikan perhitungan IKK (kolom 6) dengan menggunakan rumus yang ada (kolom 5).
3)	Masukan hasil perhitungan pada kolom capaian kinerja (kolom 7) dalam satuan %.
c.	Penyelesian Ijin Lokasi
Prosedur pengisian :
1)	Dapatkan data permohonan perijinan lokasi  dan data perijinan lokasi yang disetujui di Sekretariat Daerah.
2)	Isikan perhitungan IKK (kolom 6) dengan menggunakan rumus yang ada (kolom 5).
3)	Masukan hasil perhitungan pada kolom capaian kinerja (kolom 7) dalam satuan %.

7.	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
a.	Kegiatan pembinaan politik daerah
Prosedur pengisian :
1)	Dapatkan data jumlah kegiatan politik selama tahun 2007 di Kantor Kesbanglinmas.
2)	Isikan pada kolom capaian kinerja (kolom 7 lembar lampiran suplemen aspek capaian SPM Kabupaten) dengan jumlah kegiatan pembinaan politik daerah dalam satuan kali.	
b.	Kegiatan pembinaan terhadap LSM, Ormas dan OKP
Prosedur pengisian :
1)	Dapatkan data jumlah kegiatan pembinaan terhadap LSM, Ormas, dan OKP selama tahun 2007 di Kantor Kesbanglinmas.
2)	Isikan pada kolom capaian kinerja (kolom 7 lembar lampiran suplemen aspek capaian SPM Kabupaten) dengan jumlah kegiatan pembinaan terhadap LSM, Ormas, dan OKP dalam satuan kali.	

8.	OTONOMI DAERAH
a.	Sistim Informasi Manajemen Pemda
Prosedur Pengisian :
1)	Dapatkan data jumlah sistem informasi manajemen Pemda yang diimplementasikan di Pemda melalui sekretariat daerah dan BPKD.
2)	Isikan pada kolom capaian kinerja (kolom 7 lembar lampiran suplemen aspek capaian SPM Kota) dengan jumlah system informasi manajemen pemda yang dimplementasikan di pemda dalam satuan buah.
b.	Indeks Kepuasan Layanan Masyarakat
Prosedur Pengisian :
1)	Dapatkan data indeks kepuasan layanan masyarakat di sekretariat daerah dan BPKD.
2)	Isikan pada kolom capaian kinerja (kolom 7 lembar lampiran suplemen aspek capaian SPM Kabupaten) dengan jumlah sistem informasi manajemen pemda yang dimplementasikan di pemda dalam satuan buah.

9.	PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
a.	PKK aktif
Prosedur Pengisian :
1)	Dapatkan data jumlah PKK yang ada di pemda dan jumlah PKK yang aktif (dibina) di Kantor PMD.
2)	Isikan data tersebut pada rumus yang ada
3)	Hitunglah rumus tersebut dan isikan pada capaian kinerjanya
b.	Posyandu
Prosedur Pengisian :
1)	Dapatkan data jumlah posyandu dan jumlah posyandu yang aktif di Kantor PMD.
2)	Isikan data tersebut pada rumus yang ada
3)	Hitunglah rumus tersebut dan isikan pada capaian kinerjanya

10.	SOSIAL
a.	Sarana sosial seperti panti asuhan, panti jompo dan panti rehabilitasi
Prosedur Pengisian :
1)	Dapatkan data jumlah sarana sosial di Dinas Sosial.
2)	Masukan jumlah sarana sosial kolom capaian kinerja dan isikan pada kolom capaian kinerja dalam satuan buah.
b.	Penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial.
Prosedur pengisian :
1)	Dapatkan data jumlah penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) dan data PMKS yang tertangani di Dinas Sosial.
2)	Isikan hasil perhitungan IKK (kolom 6) dengan menggunakan rumus yang ada (kolom 5).
3)	Masukan hasil perhitungan pada kolom capaian kinerja (kolom 7) dalam satuan %.
c.	PMKS yg memperoleh bantuan sosial
Prosedur pengisian :
1)	Dapatkan data jumlah penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) yang seharusnya memperoleh bantuan social dan data PMKS yang telah memperoleh bantuansosial di Dinas Sosial.
2)	Isikan hasil perhitungan IKK (kolom 6) dengan menggunakan rumus yang ada (kolom 5).
3)	Masukan hasil perhitungan pada kolom capaian kinerja (kolom 7) dalam satuan %.

11.	URUSAN BUDAYA
a.	Penyelenggaraan festival seni dan budaya 
Prosedur Pengisian :
1)	Dapatkan data jumlah penyelenggaraan seni dan budaya selama tahun 2007 di Dinas Pariwisata.
2)	Isikan hasil perhitungan IKK (kolom 6) dengan menggunakan rumus yang ada (kolom 5).
3)	Masukan hasil perhitungan pada kolom capaian kinerja (kolom 7) dalam satuan %.
b.	Sarana penyelenggaraan seni dan budaya
Prosedur pengisian :
1)	Dapatkan data jumlah sarana penyelenggaraanseni dan budaya di Dinas Pariwisata.
2)	Isikan data pada perhitungan IKK (kolom 6) dengan menggunakan rumus yang ada (kolom 5).
3)	Masukan hasil perhitungan pada kolom capaian kinerja (kolom 7) dalam satuan %.
c.	Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan
Prosedur pengisian :
1)	Dapatkan data jumlah benda, situs, dan kawasan cagar budaya di Dinas Pariwisata.
2)	Masukan jumlah benda, situs, dan kawasan cagar budaya yang dilestarikan pada kolom capaian kinerja (kolom 7) dalam satuan buah.

12.	URUSAN STATISTIK
a.	Buku ”kota dalam angka”
Prosedur Pengisian :
1)	Dapatkan buku kota dalam angka tahun 2007 di Kantor Statistik atau Bappeda.
2)	Masukan ke kolom capaian kinerja (kolom 7), apabila pemda telah memiliki buku kota dalam angka tahun 2007 isikan “Ada” dan apabila belum isikan “Tidak”.
b.	Buku ”PDRB kota”
Prosedur Pengisian :
1)	Dapatkan buku PDRB kota tahun 2007 di Kantor Statistik atau Bappeda.
2)	Masukan ke kolom capaian kinerja (kolom 7), apabila pemda telah memiliki buku PDRB kota dalam angka tahun 2007 isikan “Ada” dan apabila belum isikan “Tidak”.

13.	URUSAN KEARSIPAN
a.	Pengelolaan arsip secara baku
Prosedur pengisian :
1)	Dapatkan data jumlah SKPD dan jumlah SKPD yang menerapkan pengelolaan arsip secara baku di Kantor arsip daerah.
2)	Isikan data pada perhitungan IKK (kolom 6) dengan menggunakan rumus yang ada (kolom 5).
3)	Masukan hasil perhitungan pada kolom capaian kinerja (kolom 7) dalam satuan %.
b.	Peningkatan SDM pengelola pengarsipan
Prosedur pengisian :
1)	Dapatkan data jumlah kegiatan pembinaan kepada petugas pengelola pengarsipan di Kantor arsip daerah.
2)	Isikan data pada perhitungan IKK (kolom 6) dengan menggunakan rumus yang ada (kolom 5).
3)	Masukan hasil perhitungan pada kolom capaian kinerja (kolom 7) dalam satuan %.

14.	URUSAN PERPUSTAKAAN
a.	Koleksi buku yang tersedia di perpustakaan daerah
Prosedur pengisian :
1)	Dapatkan data jumlah koleksi judul buku dan koleksi jumlah buku di perpustakaan daerah.
2)	Isikan data pada perhitungan IKK (kolom 6) dengan menggunakan rumus yang ada (kolom 5).
3)	Masukan hasil perhitungan pada kolom capaian kinerja (kolom 7) dalam satuan %.
b.	Pengunjung perpustakaan
Prosedur pengisian :
1)	Dapatkan data jumlah pengunjung perpustakaan selama tahun 2007 dan jumlah populasi orang yang harus dilayani di perpustakaan daerah.
2)	Isikan data pada perhitungan IKK (kolom 6) dengan menggunakan rumus yang ada (kolom 5).
3)	Masukan hasil perhitungan pada kolom capaian kinerja (kolom 7) dalam satuan %.

URUSAN PILIHAN

1.	URUSAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
a.	Produksi perikanan
Prosedur pengisian :
1)	Dapatkan data jumlah realisasi produksi perikanan baik darat maupun laut (ton) dan data target produksi perikanan (ton) daerah di Dinas Perikanan dan Kelautan
2)	Isikan data pada perhitungan IKK (kolom 6) dengan menggunakan rumus yang ada (kolom 5).
3)	Masukan hasil perhitungan pada kolom capaian kinerja (kolom 7) dalam satuan %.
b.	Konsumsi ikan
Prosedur pengisian
1)	Dapatkan data jumlah rata-rata konsumsi ikan (kg) dan data target ekspor hasil perikanan daerah di Dinas Perikanan dan Kelautan
2)	Isikan data pada perhitungan IKK (kolom 6) dengan menggunakan rumus yang ada (kolom 5).
3)	Masukan hasil perhitungan pada kolom capaian kinerja (kolom 7) dalam satuan %.

2.	URUSAN PERTANIAN
a.	Produktivitas padi atau bahan pangan utama lokal lainnya per hektar
Prosedur pengisian
1)	Dapatkan data produktivitas padi atau bahan pangan utama local lainnya dan total luas areal tanaman pada atau bahan pangan utama local lainnya di Dinas Pertanian
2)	Isikan data pada perhitungan IKK (kolom 6) dengan menggunakan rumus yang ada (kolom 5).
3)	Masukan hasil perhitungan pada kolom capaian kinerja (kolom 7) dalam satuan %.
b.	Kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB
Prosedur pengisian
1)	Dapatkan data total PDRB tahun yang dievaluasi dan data PDRB khusus sektor pertanian di SKPD yang membidangi Pertanian dan dapat juga dari Kantor Statistik.
2)	Isikan data pada perhitungan IKK (kolom 6) dengan menggunakan rumus yang ada (kolom 5).
3)	Masukan hasil perhitungan pada kolom capaian kinerja (kolom 7) dalam satuan %.

3.	URUSAN KEHUTANAN
a.	Rehabilitasi hutan dan lahan kritis
Prosedur pengisian
1)	Dapatkan data total lahan kritis dan lahan kritis yang berhasil direhabilitasi di Dinas Kehutanan.
2)	Isikan data pada perhitungan IKK (kolom 6) dengan menggunakan rumus yang ada (kolom 5).
3)	Masukan hasil perhitungan pada kolom capaian kinerja (kolom 7) dalam satuan %.
b.	Kerusakan Kawasan Hutan
Prosedur pengisian
1)	Dapatkan data luas kawasan hutan dan luas kerusakan kawasan hutan di Dinas Kehutanan.
2)	Isikan data pada perhitungan IKK (kolom 6) dengan menggunakan rumus yang ada (kolom 5).
3)	Masukan hasil perhitungan pada kolom capaian kinerja (kolom 7) dalam satuan %.

4.	URUSAN ENERGI DAN SDM
a.	Pertambangan tanpa ijin/liar
Prosedur pengisian
1)	Dapatkan data luas area penambangan dan luas penambangan liar yang ditertibkan di Dinas Pertambangan dan Energi.
2)	Isikan data pada perhitungan IKK (kolom 6) dengan menggunakan rumus yang ada (kolom 5).
3)	Masukan hasil perhitungan pada kolom capaian kinerja (kolom 7) dalam satuan %
b.	Kontribusi sektor pertambangan terhadap PDRB.
Prosedur pengisian
1)	Dapatkan data total PDRB tahun 2007 dan data PDRB khusus sektor pertambangan di Kantor Statistik.
2)	Isikan data pada perhitungan IKK (kolom 6) dengan menggunakan rumus yang ada (kolom 5).
3)	Masukan hasil perhitungan pada kolom capaian kinerja (kolom 7) dalam satuan %.

5.	URUSAN PARIWISATA
a.	Kunjungan wisata
Prosedur pengisian
1)	Dapatkan data jumlah kunjungan wisatawan nusantara maupun mancanegara selama tahun  yang dievaluasi Dinas Pariwisata.
2)	Isikan data pada perhitungan IKK (kolom 6) dengan menggunakan rumus yang ada (kolom 5).
3)	Masukan hasil perhitungan pada kolom capaian kinerja (kolom 7) dalam satuan %.
b.	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB
Prosedur pengisian
1)	Dapatkan data total PDRB tahun yang dievaluasi dan data PDRB khusus sektor pariwisata di Dinas Pariwisata,  Bappeda dan Kantor Statistik.
2)	Isikan data pada perhitungan IKK (kolom 6) dengan menggunakan rumus yang ada (kolom 5).
3)	Masukan hasil perhitungan pada kolom capaian kinerja (kolom 7) dalam satuan %.

6.	URUSAN INDUSTRI
a.	Kontribusi sektor industri terhadap PDRB
Prosedur pengisian
1)	Dapatkan data total PDRB tahun yang dievaluasi dan data PDRB khusus sektor industri di Dinas Perindustrian, Bappeda dan Kantor Statistik.
2)	Isikan data pada perhitungan IKK (kolom 6) dengan menggunakan rumus yang ada (kolom 5).
3)	Masukan hasil perhitungan pada kolom capaian kinerja (kolom 7) dalam satuan %.

b.	Pertumbuhan industri secara keseluruhan.
Prosedur pengisian
1)	Dapatkan data jumlah industri yang dievaluasi dan jumlah industri setahun sebelumnya di Dinas Perindustrian.
2)	Isikan data pada perhitungan IKK (kolom 6) dengan menggunakan rumus yang ada (kolom 5).
3)	Masukan hasil perhitungan pada kolom capaian kinerja (kolom 7) dalam satuan %

7.	URUSAN PERDAGANGAN
a.	Kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB
Prosedur pengisian
1)	Dapatkan data total PDRB tahun yang dievaluasi dan data PDRB khusus sektor perdagangan di Kantor Statistik.
2)	Isikan data pada perhitungan IKK (kolom 6) dengan menggunakan rumus yang ada (kolom 5).
3)	Masukan hasil perhitungan pada kolom capaian kinerja (kolom 7) dalam satuan %
b.	Ekspor bersih perdagangan
Prosedur pengisian
1)	Dapatkan data realisasi ekspor (Rp) dan realisasi impor (Rp) di Kantor Statistik atau Dinas Perdagangan.
2)	Isikan data pada perhitungan IKK (kolom 6) dengan menggunakan rumus yang ada (kolom 5).
3)	Masukan hasil perhitungan pada kolom capaian kinerja (kolom 7) dalam satuan %.

8.	URUSAN TRANSMIGRASI
Transmigran swakarsa
Prosedur pengisian
1)	Dapatkan data jumlah trasmigran dan jumlah transmigran swakarsa (Rp) di Dinas Transmigrasi.
2)	Isikan data pada perhitungan IKK (kolom 6) dengan menggunakan rumus yang ada (kolom 5).
3)	Masukan hasil perhitungan pada kolom capaian kinerja (kolom 7) dalam satuan %

C.  DATA PROGRAM NASIONAL BERDASARKAN RPJMD, ATAU  RENSTRA KEMENTERIAN/LEMBAGA DAN  RKP YANG  DITERBITKAN BAPPENAS

    CONTOH PRIORITAS  URUSAN WAJIB 

1.	 Pendidikan
No	Program Nasional	Provinsi	Kabupaten/
Kota	
1	Program Pendidikan Anak Usia Dini	V	V	
2	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	V	V	
3	Program Pendidikan Menengah	V	V	
4	Program Pendidikan Tinggi	V	 	
5	Program Pendidikan Non Formal	V	V	
6	Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan	V	V	
	Jumlah	6	5	

2.	Kesehatan
No	Program Nasional	Provinsi	Kabupaten/
Kota	
1	Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat	V	V	
2	Program Lingkungan Sehat 	V	V	
3	Program Upaya Kesehatan Masyarakat	V	V	
4	Program Upaya Kesehatan Perorangan	V	V	
5	Program Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit	V	V	
6	Program Perbaikan Gizi Masyarakat	V	V	
7	Program Sumber Daya Kesehatan	V	V	
8	Program Obat dan Perbekalan Kesehatan	V	V	
	Jumlah	8	8	

3.	Lingkungan Hidup
No	Program Nasional	Provinsi	Kabupaten/
Kota	
1	Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam	V	V	
2	Program Pengembangan Kapasitas Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	V	 	
3	Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	V	V	
4	Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup	V	V	
	Jumlah	4	3	

4.	Pekerjaan Umum

No	Program Nasional	Provinsi	Kabupaten/
Kota	
1	Program Pengembangan, Pengelolaan, dan Konservasi Sungai, Danau, dan Sumber Air Lainnya	V	V	
2	Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa, dan Jaringan Pengairan Lainnya	V	V	
3	Program Pengendalian Banjir dan Pengamanan Pantai	V	V	
4	Program Penyediaan dan Pengelolaan Air Baku	V	V	
5	Program Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jalan dan Jembatan	V	V	
6	Program Peningkatan/ Pembangunan Jalan dan Jembatan	V	V	
	Jumlah	6	6	

5.	Tata Ruang
No	Program Nasional	Provinsi	Kabupaten/
Kota	
1	Program Penataan Ruang	V	V	
	Jumlah	1	1	

6.	Perencanaan Pembangunan
No	Program Nasional	Provinsi	Kabupaten/
Kota	

				
	Jumlah			

7.	Perumahan
No	Program Nasional	Provinsi	Kabupaten/
Kota	
1	Program Pengembangan Perumahan	V	V	
2	Program Pemberdayaan Komunitas Perumahan	V	V	
				
	Jumlah	2	2	

8.	Kepemudaan & Olah Raga
No	Program Nasional	Provinsi	Kabupaten/
Kota	
1	Program Pembinaan dan Peningkatan Partisipasi Pemuda 	V	V	
2	Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah Raga 	V	V	
3	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olah Raga 	V	V	
	Jumlah	3	3	

9.	Penanaman Modal

No	Program Nasional	Provinsi	Kabupaten/
Kota	
1	Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi	V	V	
2	Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi	V	V	
	Jumlah	2	2	

10.	Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah

No	Program Nasional	Provinsi	Kabupaten/
Kota	
1	Program Penciptaan Iklim Usaha Bagi UMKM	V	V	
2	Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi UMKM	V	V	
3	Program Pengembangan Kewirausahaan Dan Keunggulan Kompetitif UKM	V	V	
4	Program Pemberdayaan Usaha Skala Mikro	V	V	
5	Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi	V	V	
	Jumlah	5	5	

11.	Kependudukan dan Catatan Sipil
No	Program Nasional	Provinsi	Kabupaten/
Kota	
1	Program Keserasian Kebijakan Kependudukan	V	V	
2	Program Penataan Administrasi Kependudukan	V	V	
	Jumlah	2	2	

12.	Ketenagakerjaan
No	Program Nasional	Provinsi	Kabupaten/
Kota	
1	Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja	V	V	
2	Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Tenaga Kerja.	V	V	
	Jumlah	2	2	

13.	Ketahanan Pangan
No	Program Nasional	Provinsi	Kabupaten/
Kota	
1	Program Peningkatan Ketahanan Pangan	V	V	
	Jumlah	1	1	

14.	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
No	Program Nasional	Provinsi	Kabupaten/
Kota	
1	Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan 	V	V	
2	Program Peningkatan Kesejahteraan dan Perlindungan Anak	V	V	
3	Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak	V	V	
	Jumlah	3	3	

15.	Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera
No	Program Nasional	Provinsi	Kabupaten/
Kota	
1	Program Keluarga Berencana	V	V	
2	Program Kesehatan Reproduksi Remaja	V	V	
3	Program Ketahanan dan Pemberdayaan Keluarga	V	V	
4	Program Penguatan Pelembagaan Keluarga Kecil Berkualitas	V	V	
	Jumlah	4	4	

16.	Perhubungan
No	Program Nasional	Provinsi	Kabupaten/
Kota	
1	Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ	V	V	
2	Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas LLAJ	V	V	
3	Program Peningkatan Aksesibilitas Pelayanan Angkutan LLAJ	V	V	
4	Program Restrukturisasi Kelembagaan dan Peraturan LLAJ: 	V	V	
	Jumlah	4	4	

17.	Komunikasi dan Informatika
No	Program Nasional	Provinsi	Kabupaten/
Kota	
1	Pengembangan, Pemerataan dan Peningkatan Kualitas Sarana dan Prasarana Pos	V	V	
	Jumlah	1	1	

18.	Pertanahan
No	Program Nasional	Provinsi	Kabupaten/
Kota	
1	Program Pengelolaan Pertanahan	V	V	
	Jumlah	1	1	

19.	Kesbang dan Politik
No	Program Nasional	Provinsi	Kabupaten/
Kota	
1	Program Pemberdayaan Potensi Keamanan	V	V	
2	Program Pemeliharaan Kamtibmas	V	V	
	Jumlah	2	2	

20.	Otonomi Daerah
No	Program Nasional	Provinsi	Kabupaten/
Kota	
1	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah	V	V	
2	Program Peningkatan Profesionalisme Aparatur Pemerintah Daerah	V	V	
3	Program Peningkatan Kapasitas Keuangan Daerah	V	V	
	Jumlah	3	3	

21.	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
No	Program Nasional	Provinsi	Kabupaten/
Kota	
1	Program Pengembangan Ekonomi Lokal 	V	V	
2	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan	V	V	
	Jumlah	2	2	

22.	Sosial
No	Program Nasional	Provinsi	Kabupaten/
Kota	
1	Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	V	V	
2	Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT), dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial Lainnya	V	V	
3	Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial	V	V	
4	Program Peningkatan Kualitas Penyuluhan Kesejahteraan Sosial	V	V	
5	Program Bantuan dan Jaminan Kesejahteraan Sosial
	V	V	
	Jumlah	5	5	

23.	Budaya
No	Program Nasional	Provinsi	Kabupaten/
Kota	
1	Program Pengelolaan Keragaman Budaya	V	V	
2	Program Pengembangan Nilai Budaya	V	V	
3	Program Pengelolaan Kekayaan Budaya	V	V	
	Jumlah	3	3	

24.	Statistik
No	Program Nasional	Provinsi	Kabupaten/
Kota	
1	Program Pengembangan dan Penyempurnaan Statistik 	V	V	
	Jumlah	1	1	

25.	Kearsipan
No	Program Nasional	Provinsi	Kabupaten/
Kota	

				
	Jumlah			

26.	Perpustakaan
No	Program Nasional	Provinsi	Kabupaten/
Kota	
1	Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan		V	
	Jumlah		1	

      CONTOH PRIORITAS  URUSAN PILIHAN

1.	Kelautan dan Perikanan
No	Program Nasional	Provinsi	Kabupaten/
Kota	
1	Program Pengembangan Sumber Daya Perikanan	V	V	
	Jumlah	1	1	

2.	Pertanian
No	Program Nasional	Provinsi	Kabupaten/
Kota	
1	Program Pengembangan Agribisnis	V	V	
2	Program Peningkatan Kesejahteraan Petani	V	V	
	Jumlah	2	2	

3.	Kehutanan
No	Program Nasional	Provinsi	Kabupaten/
Kota	
1	Program Pemantapan Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Hutan.	V	V	
2	Program Pengembangan Kapasitas Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	V	V	
3	Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	V	V	
	Jumlah	3	3	

4.	Energi dan Sumber Daya Mineral
No	Program Nasional	Provinsi	Kabupaten/
Kota	
1	Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	V	V	
2	Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT), dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial Lainnya	V	V	
3	Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial	V	V	
4	Program Peningkatan Kualitas Penyuluhan Kesejahteraan Sosial	V	V	
5	Program Bantuan dan Jaminan Kesejahteraan Sosial
	V	V	
	Jumlah	5	5	

5.	Pariwisata
No	Program Nasional	Provinsi	Kabupaten/
Kota	
1	Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam	V	V	
2	Program Rehabilitasi dan Pemulihan Cadangan Sumber Daya Alam	V	V	
3	Program Pengembangan Kapasitas Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	V	V	
4	Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	V	V	
5	Program Bantuan dan Jaminan Kesejahteraan Sosial
	V	V	
	Jumlah	5	5	

6.	Industri
No	Program Nasional	Provinsi	Kabupaten/
Kota	
1	Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah (IKM)	V	V	
2	Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri	V	V	
	Jumlah	2	2	

7.	Perdagangan
No	Program Nasional	Provinsi	Kabupaten/
Kota	
1	Peningkatan dan Pengembangan Ekspor	V	V	
2	Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri	V	V	
	Jumlah	2	2	

8.	Transmigrasi
No	Program Nasional	Provinsi	Kabupaten/
Kota	
1				
2				
	Jumlah			

D.	DATA YANG PERLU DIKLARIFIKASI

Tataran Pengambil Kebijakan
1.	Jumlah Penduduk
2.	Jumlah Rumah
3.	Luas Wilayah dan Tata Ruang Wilayah 
4.	Jumlah APBD

Tataran Pelaksana  Kebijakan
1.	Program Nasional 
     Program Nasional yang dilaksanakan oleh SKPD yang menangani urusan wajib dan pilihan pada pemerintah provinsi, kabupaten dan kota dapat dilihat di lampiran 2
2.	Prioritas Pembangunan
3.	Jumlah anggaran dimasing-masing  SKPD setelah dijumlah  berbanding lurus dengan jumlah APBD. 

Apabila IKK ditemukan dan dianggap tidak wajar Capaian Kinerja pada tataran pengambil kebijakan dan pelaksana kebijakan,  menjadi perhatian evaluator  untuk dikonsultasikan kepada Direktorat Jenderal  Otonomi Daerah Departemen Dalam Negeri