III.	SISTEM PENGKURAN DAN METODE PENILAIAN 

A.	Ruang Lingkup Dan Tujuan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
Ruang lingkup Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan adalah :
1.	Capaian Kinerja berdasarkan Pengisian Indikator Kinerja Kunci  pada aspek tataran pengambil kebijakan dan pelaksana kebijakan yang datanya tersaji dalam Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah  provinsi, kabupaten dan kota.
2.	Kesesuaian Materi berdasarkan kerangka Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) provinsi, kabupaten dan kota tahun anggaran yang dievaluasi sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2008.
Tujuan pelaksanaan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan adalah :
Penilaian dan pemeringkatan capaian kinerja pemerintahan daerah dengan menggunakan sistem pengukuran dan indikator kinerja kunci sebagai pembanding antar daerah pada tingkat provinsi maupun nasional;
1.	Apresiasi dan umpan balik dari Pemerintah kepada Pemerintahan Daerah   atas LPPD yang disampaikan Kepala Daerah;
2.	Sebagai bahan bagi Tim Teknis EKPPD dalam menyusun Laporan Hasil Evaluasi Nasional (LHE-N) terhadap peringkat pemerintahan daerah secara nasional yang digunakan untuk:
a.	Memperingati Hari Otonomi Daerah tanggal 25 April 2010;
b.	Pemberian penghargaan kepada daerah yang berprestasi kinerja sangat tinggi atau terbaik; 
c.	Bahan koordinasi dengan kementerian/lembaga dan pemerintahan daerah dalam rangka pembinaan melalui peningkatan dan pengembangan kapasitas daerah untuk mendukung desentralisasi dan otonomi daerah; dan
d.	Sebagai dasar Pemerintah melakukan pembinaan dan pengawasan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

B.	Organisasi Evaluasi
1.	Bagan Organisasi pelaksanaan evaluasi adalah sebagai berikut :

•	Menteri Dalam Negeri selaku Ketua;
•	Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara selaku Wakil Ketua 
Anggota : 
•	Menteri Keuangan;
•	Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia;
•	Menteri Sekretaris Negara;
•	Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan  Nasional;
•	Kepala Badan Kepegawaian Negara;
•	Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan;
•	Kepala Badan Pusat Statistik; dan 
•	Kepala Lembaga Administrasi Negara sebagai anggota

SEKRETARIAT  
EPPD

TIMDA  

SEKRETARIAT TIMDA  

TIM NASIONAL

•	Departemen Dalam Negeri;
•	Kementerian Negara Pendayagunaan Aparatur Negara;
•	Departemen Keuangan;
•	Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia;
•	Sekretariat Negara (Sekretariat Militer);
•	Sekretatariat Kabinet
•	Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas;
•	Badan Kepegawaian Negara;
•	Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan;
•	Badan Pusat Statistik; dan 
•	Lembaga Administrasi Negara.
•	Lembaga Non Pemerintah/Independent

TIM   TEKNIS

TIM TEKNIS
DAERAH  

Hubungan Kerja TIMNAS, TIM TEKNIS dan TIMDA
Dalam Pelaksanaan EKPPD BERDASARKAN LPPD 

Gambar 1

         

C.	Mekanisme Pelaksanaan EKPPD

Hubungan Kerja Timnas EPPD, Tim Teknis, dan Timda EPPD dalam melaksanakan EKPPD dapat dijelaskan sebagai berikut:

LPPD
KABUPATEN / KOTA

K
A
B
/ 
K
O
T
A

P
E
M

P
R
O
V
I
N
S
I

TIM TEKNIS

MENDAGRI

GUBERNUR

TIM TEKNIS

MENTERI DALAM NEGERI

LPPD PROVINSI

PRESIDEN

L H E

N
A
S
I
O
N
L

B2. LPPD Prov 

B4. LHE-S PERINGKAT
Provinsi 

TIMDA

A3. Konfirmasi TIMDA

A2. LPPD K / K

A4. LHE-S 
PERINGKAT K / K

A1. LPPD K / K 

B3. Prov 
(Konfirmasi 
Tim Teknis)

B1. LPPD Prov

A5. LHE-S
PERINGKAT
K / K

A6. LHE-S PERINGKAT K / K 

P
E
M
E
R
I
N
T
A
H

 P
U
S
A
T

Konfirmasi 

Wilayah Pemerintahan

Laporan

C1. LHE-F PROV 

D1. LHE-NASIONAL

A7. 
DATA PERINGKAT 
NASIONAL 
K / K 

A8. LHE-F K / K

A8. LHE-F K / K

C1. LHE-F PROV 

A5. LHE-S
PERINGKAT
K / K

Gambar 2

D.	Pelaksanaan EKPPD Tahunan oleh Pemerintah

Secara garis besar, sesuai dengan Peraturan Pemerintah  Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman EPPD, Tim Nasional EPPD melakukan EKPPD provinsi, kabupaten, dan kota setiap tahun, yang meliputi :
1)	pengukuran kinerja penyelenggaraan pemerintahan provinsi, 
2)	penentuan peringkat, dan 
3)	penentuan status kinerja penyelenggaraan pemerintahan provinsi, kabupaten, dan kota secara nasional.

Tim Nasional EPPD dalam melakukan evaluasi terhadap penyelenggaraan pemerintahan provinsi melaksanakan: 
a.	pengukuran kinerja pemerintahan provinsi dengan cara menganalisis dan menginterpretasikan data penyelenggaraan pemerintahan provinsi; 
b.	penentuan tingkat kinerja penyelenggaraan pemerintahan provinsi dengan cara membandingkan kinerja pemerintahan daerah satu dengan daerah yang lain;
c.	penentuan capaian standar kinerja untuk setiap urusan pemerintahan yang diselenggarakan oleh pemerintahan provinsi;
d.	penentuan peringkat dan status pemerintahan provinsi;
e.	penyampaian laporan hasil pelaksanaan EKPPD pemerintahan provinsi kepada Presiden melalui Menteri Dalam Negeri;
f.	pemberian umpan balik kepada pemerintahan provinsi yang dievaluasi;
g.	pengumuman hasil pelaksanaan EKPPD pemerintahan provinsi kepada masyarakat; dan
h.	evaluasi terhadap LPPD Akhir Masa Jabatan Gubernur.

Tim Nasional EPPD dalam melakukan penentuan peringkat pemerintahan provinsi, kabupaten, dan kota secara nasional melaksanakan: 
a.	kompilasi dan memproses lebih lanjut hasil EKPPD kabupaten/kota yang disampaikan oleh gubernur selaku wakil Pemerintah;
b.	analisis dan interpretasi data dan informasi penilaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan kabupaten/kota; 
c.	penentuan peringkat kinerja penyelenggaraan pemerintahan provinsi, kabupaten, dan kota secara nasional;
d.	pelaporan hasil EKPPD penyelenggaraan pemerintahan provinsi, kabupaten, dan kota secara nasional kepada Presiden melalui Menteri Dalam Negeri; dan 
e.	pengumuman peringkat penyelenggaraan pemerintahan daerah provinsi, kabupaten, dan kota kepada masyarakat.

Tim Nasional EPPD dalam melakukan penentuan status pemerintahan provinsi, kabupaten, dan kota secara nasional melaksanakan:

a.	Penghitungan tingkat capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan provinsi, kabupaten, dan kota;
b.	Pengelompokan tingkat capaian kinerja ke dalam kelompok berprestasi sangat tinggi, berprestasi tinggi, berprestasi sedang, dan berprestasi rendah untuk pemerintahan provinsi, kabupaten, dan kota;
c.	Penentuan status setiap pemerintahan provinsi, kabupaten, dan kota; dan
d.	Penentuan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah berprestasi paling tinggi dan paling rendah.

Pelaksanaan tugas Tim Nasional EPPD harus diselesaikan dalam bentuk Laporan Hasil Sementara EKPPD provinsi oleh Tim Nasional EPPD paling lama 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir yang dilengkapi dengan rekomendasi. 
Laporan Hasil Sementara EKPPD provinsi disampaikan oleh Tim Nasional EPPD kepada :

a.	Presiden sebagai bahan untuk melakukan pembinaan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah provinsi; dan
b.	Gubernur yang bersangkutan sebagai umpan balik guna perbaikan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah provinsi.
Gubernur yang bersangkutan wajib menindaklanjuti rekomendasi yang tercantum dalam Laporan Hasil Sementara EKPPD Provinsi.

E.	 Pelaksanaan EKPPD Tahunan Oleh Gubernur Selaku Wakil Pemerintah

Tim Daerah EPPD melakukan EKPPD kabupaten dan kota dalam wilayah provinsi setiap tahun, yang meliputi :
1)	pengukuran kinerja penyelenggaraan pemerintahan kabupaten dan kota,
2)	penentuan peringkat, dan 
3)	penentuan status kinerja penyelenggaraan pemerintahan kabupaten, dan kota dalam wilayah provinsi.

Tim Daerah EPPD dalam melakukan evaluasi terhadap penyelenggaraan pemerintahan kabupaten dan kota melaksanakan: 
a.	pengukuran kinerja pemerintahan kabupaten dan kota dengan cara menganalisis dan menginterpretasikan data penyelenggaraan pemerintahan kabupaten dan kota;
b.	penilaian dan penentuan tingkat kinerja penyelenggaraan pemerintahan kabupaten dan kota dengan cara membandingkan kinerja antar pemerintahan kabupaten dan kota;
c.	penilaian dan penentuan pencapaian standar kinerja untuk setiap urusan pemerintahan yang diselenggarakan oleh pemerintahan kabupaten dan kota.
d.	penentuan peringkat dan status pemerintahan kabupaten dan kota.
e.	penyampaian laporan hasil pelaksanaan EKPPD pemerintahan kabupaten dan kota kepada Presiden melalui Menteri Dalam Negeri;
f.	penyampaian hasil pelaksanaan EKPPD kepada pemerintahan kabupaten dan kota yang dievaluasi sebagai umpan balik, dan
g.	pengumuman hasil pelaksanaan EKPPD kepada masyarakat.

Tugas EKPPD di Daerah diselesaikan dalam bentuk Laporan Hasil Sementara EKPPD kabupaten/kota oleh tim daerah paling lama 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir yang dilengkapi dengan rekomendasi. 
Laporan Hasil Sementara EKPPD pemeringkatan kabupaten/kota disampaikan oleh gubernur kepada:
a.	Presiden melalui Menteri Dalam Negeri sebagai bahan utama untuk melakukan pembinaan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah kabupaten/kota; dan
b.	Bupati/walikota yang bersangkutan sebagai umpan balik guna perbaikan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah kabupaten/kota.
Bupati/walikota wajib menindaklanjuti rekomendasi yang tercantum pada Laporan Hasil Sementara EKPPD.

F.	 Pelaksanaan EKPPD Akhir Masa Jabatan Oleh Pemerintah

Pemerintah melakukan EKPPD Akhir Masa Jabatan Kepala Daerah berdasarkan LPPD Akhir Masa Jabatan Kepala Daerah bagi gubernur, bupati, dan walikota. Materi evaluasi diutamakan pada penilaian kebijakan umum daerah, pengelolaan keuangan daerah secara makro, penyelenggaraan urusan desentralisasi, penyelenggaraan tugas pembantuan, dan penyelenggaraan tugas umum pemerintahan. 
Evaluasi dilakukan paling lama 30 (tiga puluh hari) sejak diterimanya LPPD Akhir Masa Jabatan Kepala Daerah oleh Sekretariat Timnas EPPD. Oleh Sekretaris Timnas EPPD, LPPD diserahkan kepada Sekretariat Pelaksana untuk diringkas sebagai bahan  rapat Tim Teknis selanjutnya. Dalam hal ini, Sekretaris Pelaksana dapat meminta bantuan lembaga independen melakukan tugas evaluasi.   
Hasil evaluasi kinerja pemerintahan daerah yang bersifat tahunan disampaikan oleh Tim Nasional EPPD kepada Presiden disertai dengan penjelasan prestasi kinerja sangat tinggi, sangat rendah,  hambatan dan rekomendasi  dengan tembusan kepada pemerintahan daerah yang bersangkutan, untuk digunakan Pemerintah melakukan pembinaan dan pengawasan lebih lanjut sesuai dengan peraturan perundang-undangan.. 
Hasil evaluasi kinerja 5 (lima) tahunan atau Akhir Masa Jabatan Kepala Daerah digunakan oleh pemerintahan daerah yang bersangkutan sebagai bahan penyusunan RPJMD bagi Kepala Daerah yang terpilih untuk periode berikutnya..

G.	 Periode dan Jadual Pelaksanaan EKPPD

Periode yang dievaluasi adalah 1 (satu) tahun anggaran yang berakhir pada setiap tanggal 31 Desember sebelum tahun pelaksanaan EKPPD. 
Jadual pelaksanaan evaluasi direncanakan dimulai pada 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran dengan gambaran sebagai berikut :

Tabel 1
Aktivitas	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nov	Des	Jan	Peb	Mar	Apr	
1	Penerimaan LPPD dari Daerah														
2	Peringkasan LPPD Kab/Kota oleh Sekretariat Timda EPPD														
3	Peringkasan LPPD Prov oleh Sekretariat Timnas  EPPD														
4	Konfirmasi dan Pengolahan/ validasi dan verifikasi  data LPPD Kab/kota oleh Tim Teknis														
5	Konfirmasi dan Pengolahan/validasi/verifikasi data LPPD Prov oleh Tim Teknis														
6	Penilaian Akal Sehat (Common Sense) oleh  Timda														
7	Rapat Timda  Penyusunan LHE kab/kota dan LHE-S Pemeringkatan Kab/kota  														
8	Penyampaian LHE-I Kabupaten, Kota oleh Gubernur kpd bupati/ Walikota														
  9	Penyampaian LHE-S pemeringka tan prestasi kinerja kab/kota oleh Gubernur kepada Mendagri Cq Dirjen Otda 				 										
10	Rapat Tim Teknis Pusat Penyusunan LHE-I  Provinsi														
11	Rapat Tim Teknis Pusat Pemeringkatan Provinsi. 														
12	Penilaian Akal Sehat  (Common Sense) 														
13	Rapat Tim Teknis Penyusunan LHE-Nasional Pemeringkatan kabupaten/kota 														
14	Paparan Draft LHE Provinsi dan Kab/Kota  oleh Dirjen Otda kepada Mendagri														
15	Sidang Timnas EPPD dan Pemaparan Mendagri dalam sidang Timnas tentang Draft pemeringkatan kinerja daerah secara nasional														
16	Laporan Hasil Evaluasi Nasional (LHE-N)  dan Penetapan Peringkat Provinsi, Kabupaten dan Kota oleh Menteri Dalam Negeri kepada Presiden														
17	Pengumuman pemeringkatan provinsi dan kab/kota serta pemberian penghargaan oleh Presiden RI pada peringatan Hari Otonomi Daerah														
18	Penyampaian LHE-I Provinsi dan LHE-Nasional Pemeringkatan Provinsi dan Kab/Kota. 														
19	Pengendalian, monitoring, supervisi														

H.	 Garis Besar Pelaksanaan EKPPD

Sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah  Nomor 6 Tahun 2008, tugas evaluasi dilaksanakan oleh Tim Teknis di Pusat dan dibantu oleh Tim Daerah di masing-masing provinsi, Tugas Tim Teknis dan Tim Daerah dalam rangka EKPPD adalah sebagai berikut:

1.	Tim Nasional EPPD:
1.1	Tim Nasional EPPD melaksanakan evaluasi terhadap penyelenggaraan pemerintahan Provinsi dengan menggunakan template yang telah disediakan untuk pemerintah provinsi.
1.2	Menyusun Laporan Hasil Evaluasi Sementara (LHE-S) berdasarkan template yang ada untuk masing-masing provinsi sebagai umpan balik terhadap penyelenggaraan peemrintahan daerah pada tahun yang dievaluasi. 
1.3	Setelah seluruh LHE-S provinsi (33 provinsi) selesai disusun, dilakukan pemeringkatan secara nasional untuk pemerintah provinsi.
1.4	Menerima template yang sudah terisi untuk Kabupaten/kota di satu provinsi dari Tim Daerah EPPD.

1.5	Mengkompilasi template untuk Kabupaten/Kota untuk menetapkan peringkat secara Nasional baik untuk Pemerintah Kabupaten, Pemerintah Kota dan rangking untuk setiap Urusan.
1.6	Menyusun LHE-N (Nasional)

2.	Tim Daerah EPPD:
2.1	Tim Daerah EPPD melaksanakan EKPPD terhadap Pemerintah Kabupaten/Kota di wilayah Provinsinya masing-masing dengan menggunakan template yang telah disediakan untuk Pemerintah Kabupaten/Kota.
2.2	Menyusun LHE-S untuk setiap Kabupaten/Kota .
2.3	Setelah selesai evaluasi di satu provinsi (wilayah), berdasarkan template yang ada dilakukan penyusunan LHE-S peringkat atau rangking Kabupaten /Kota dalam wlayah provinsi.

Template yang sudah terisi untuk Kabupaten/Kota di satu provinsi dikirimkan oleh Gubernur kepada Menteri Dalam Negeri Cq. Direktur Jenderal Otonomi Daerah Selaku Ketua Tim Teknis EPPD.

I.   PELAKSANA EKPPD

Sebagaimana telah diamanatkan oleh Peraturan Pemerintah  Nomor 6 Tahun 2008 bahwa yang melakukan EKPPD adalah Tim Nasional EPPD yang keanggotaannya adalah sebagaimana diuraikan pada Bagian Kesatu Pedoman ini. 
Tim Nasional dalam melakukan EKPPD dibantu oleh Tim Teknis yang beranggotakan unsur-unsur kementerian/LPND yang menjadi anggota Tim Nasional EPPD, ditambah dengan unsur dari Sekretariat Kabinet dan Sekretariat Militer yang yang akan memantau sejak awal dalam rangka evaluasi penyelenggaraan pemerintahan secara nasional.
Dalam melaksanakan tugas sehari-hari, Tim Teknis dimotori oleh Sekretariat Timnas EPPD yang dipimpin oleh Direktur Jenderal Otonomi Daerah selaku Sekretaris Timnas EPPD. Dalam melaksanakan EKPPD, Tugas sekretariat adalah menyiapkan bahan-bahan yang akan digunakan untuk pelaksanaan EKPPD, antara lain:
a.	menerima dan mengagendakan penerimaan LPPD Provinsi yang disampaikan oleh Gubernur
b.	menerima dan mengagendakan ringkasan LPPD Kabupaten/kota yang disampaikan oleh Tim Daerah EPPD
c.	menyiapkan sidang Tim Nasional EPPD maupun rapat Tim Teknis
d.	menyiapkan anggaran belanja yang akan digunakan dalam pelaksanaan EKPPD
e.	mencatat notulen sidang Timnas EPPD dan rapat Tim Teknis
f.	dan lain-lain tugas yang diperintahkan oleh Ketua Timnas EPPD dan/atau Sekretaris Timnas EPPD dalam kaitannya dengan pelaksanaan EKPPD. 

Sebagaimana disebutkan dalam tata organisasi Tim Teknis EPPD, untuk melaksanakan tugas Tim Teknis dalam EKPPD dibentuk kelompok-kelompok Kerja EKPPD pada tataran pengambil kebijakan dan tataran pelaksana kebijakan, yaitu:

Kelompok Kerja yang melakukan EKPPD pada tataran pengambil kebijakan dibentuk 1 (satu) Kelompok Kerja EKPPD Aspek Penilaian Tataran Pengambil Kebijakan. 
Kelompok Kerja yang melakukan EKPPD pada tataran pelaksana kebijakan dibentuk 5 (lima) Kelompok Kerja EKPPD Aspek Penilaian Tataran Pelaksana Kebijakan, yaitu:

a.	Kelompok Kerja Evaluasi Urusan Pemerintahan Bidang I
b.	Kelompok Kerja Evaluasi Urusan Pemerintahan Bidang II
c.	Kelompok Kerja Evaluasi Urusan Pemerintahan Bidang III
d.	Kelompok Kerja Evaluasi Urusan Pemerintahan Bidang IV
e.	Kelompok Kerja Evaluasi Urusan Pemerintahan Bidang V

Kelompok Kerja Evaluasi Urusan Pemerintahan Bidang I bertugas mengevaluasi urusan pemerintahan daerah di bidang:
a.	pekerjaan umum; 
b.	penataan ruang
c.	perumahan;
d.	lingkungan hidup;
e.	perhubungan;
f.	pertanahan.

Kelompok Kerja Evaluasi Urusan Pemerintahan Bidang II bertugas mengevaluasi urusan pemerintahan daerah di bidang:
a.	pendidikan;
b.	kesehatan;
c.	kebudayaan; 
d.	pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
e.	kepemudaan dan olahraga;
f.	kependudukan dan catatan sipil;
g.	keluarga berencana dan keluarga sejahtera.

Kelompok Kerja Evaluasi Urusan Pemerintahan Bidang III bertugas mengevaluasi urusan pemerintahan daerah di bidang:
a.	koperasi dan usaha kecil dan menengah;
b.	penanaman modal;
c.	ketahanan pangan; 
d.	ketenagakerjaan;
e.	pemberdayaan masyarakat dan desa;
f.	sosial.

Kelompok Kerja Evaluasi Urusan Pemerintahan Bidang IV bertugas mengevaluasi urusan pemerintahan daerah di bidang:
a.	otonomi daerah, pemerintahan umum;
b.	kesatuan bangsa dan politik dalam negeri;
c.	ketertiban dan ketenteraman;
d.	perencanaan pembangunan;
e.	administrasi keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaian, dan persandian; 
f.	komunikasi dan informatika;
g.	perpustakaan;
h.	Kearsipan;
i.	Statistik.

Kelompok Kerja Evaluasi Urusan Pemerintahan Bidang IV bertugas mengevaluasi urusan pemerintahan daerah di bidang:
a.	Pertanian;
b.	Kehutanan;
c.	Perikanan dan kelautan;
d.	Perindustrian;
e.	Perdagangan;
f.	Pariwisata;
g.	Energi, sumber daya, dan mineral;
h.	Transmigrasi.

Setiap Kelompok Kerja Evaluasi Urusan Pemerintahan diatas bertugas antara lain:
a.	Mengolah dan melakukan verifikasi data daerah sesuai urusan pemerintahan yang menjadi bidang tugasnya;
b.	Melakukan evaluasi dan analisis secara nasional sesuai urusan pemerintahan yang menjadi bidang tugasnya;
c.	Menyusun peringkat nasional masing-masing urusan pemerintahan yang menjadi bidang tugasnya;
d.	Mengembangkan indikator kinerja pada urusan pemerintahan yang menjadi bidang tugasnya.

Setiap Kelompok Kerja Evaluasi Urusan Pemerintahan diisi oleh para evaluator yang melaksanakan tugas-tugas tersebut diatas. Evaluator terdiri dari pegawai negeri sipil dan pakar yang sudah ditetapkan oleh ketua tim teknis nasional dengan persyaratan harus mengikuti pembekalan sosialisasi, desiminasi dan simulasi praktek EKPPD terhadap materi evaluasi kinerja. 
Evaluator pada Tingkat Pusat terdiri dari pegawai negeri sipil dari unsur Departemen Dalam Negeri, Kementerian Negara Pendayagunaan Aparatur, Departemen Keuangan, BAPENNAS, BPKP, Sekretriat Kabinet, BKN, Sekretariat Meliter, LAN , dan Sekretariat Meliter, serta dari lembaga independen atau Pakar yang memenuhi kualifikasi untuk melakukan evaluasi. .
Evaluator pada Tingkat Daerah terdiri dari evaluator yang berasal dari unsur-unsur Sekretariat Daerah provinsi (Biro Tata Pemerintahan/Otonomi daerah), Inspektorat,  BPKP, Bappeda, Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah, BPS serta satuan perangkat daerah (SKPD) lain sesuai kondisi masing-masing daerah provinsi yang ditetapkan oleh Sekretaris Daerah selaku Ketua Timda. 
Dalam melaksanakan tugas EKPPD kabupaten/kota, ,Timda Daerah  dalam pelaksanaan EKPPD kabupaten/kota dibantu Tim Teknis yang  dibagi atas Kelompok Kerja Evaluasi Urusan Pemerintahan dibantu oleh lembaga independen yang kompeten di bidang evaluasi pemerintahan daerah.
Anggota Kelompok Kerja Evaluasi terdiri dari para pejabat pemerintah dan lembaga independen dan/atau kalangan Pakar yang profesional dengan bertanggungjawab kepada Ketua Tim Daerah,. .
Susunan keanggotaan Tim Teknis dengan  Kelompok Kerja Evaluator Urusan Pemerintahan ditetapkan oleh Ketua Tim Teknis..

I.	SISTEM PENGUKURAN KINERJA

Sebagaimana diamanatkan Pasal 24 PP 6/2008, EKPPD dilaksanakan dengan mengintegrasikan pengukuran kinerja yang dilaksanakan oleh Tim Nasional EPPD dan Tim Daerah EPPD, serta pengukuran oleh pemerintahan daerah (pengukuran kinerja mandiri, self assessment) yang dilaksanakan oleh Tim Penilai. 
Penilaian dilakukan dengan menggunakan indikator kinerja kunci untuk setiap pengukuran yang secara otomatis akan menghasilkan peringkat kinerja daerah secara nasional yang dapat digunakan untuk menetapkan kebijakan pengembangan kapasitas pemerintahan daerah dalam rangka mendorong kompetisi antardaerah dalam pelaksanaan otonomi daerah.
Sistem pengukuran kinerja dalam EKPPD mengintegrasikan pengukuran kinerja mandiri oleh pemerintahan daerah sendiri dengan pengukuran kinerja oleh Pemerintah.
Sistem pengukuran kinerja mencakup:
a.	indikator kinerja kunci;
b.	teknik pengumpulan data kinerja; 
c.	metodologi pengukuran kinerja; dan 
d.	analisis, pembobotan, dan interpretasi kinerja.
Satu persatu elemen tersebut akan diuraikan pada Bab ini.
A.	Indikator Kinerja Kunci
a)	Pengertian Indikator Kinerja Kunci (IKK) 
Indikator Kinerja adalah alat ukur spesifik secara kuantitatif dan/atau kualitatif yang terdiri dari unsur masukan, proses, keluaran, hasil, manfaat, dan/atau dampak yang menggambarkan tingkat capaian kinerja suatu kegiatan. Sedangkan 
Indikator Kinerja Kunci (IKK) adalah indikator kinerja utama yang mencerminkan faktor terkuat atas keberhasilan penncapaian suatu tujuan dari suatu organisasi / kelompok kerja. IKK merupakan alat yang sangat dibutuhkan untuk melihat apakah penyelenggaraan suatu pekerjaan berhasil/gagal dalam mencapai tujuan yang telah ditentukan. 
Dalam praktek pemantauan dan evaluasi kinerja, IKK perlu ditentukan secara terukur dan kompatibel dengan data yang harus dikumpulkan. Hal ini dimaksudkan agar proses pemantauan dan evaluasi kinerja dapat secara mudah dilakukan; Kemudahan proses membandingkan kemajuan / realisasi pelaksanaan pekerjaan yang telah dilakukan terhadap target / sasaran perencanaan yang hendak dicapai. 

Dalam konteks EKPPD, IKK adalah indikator kinerja utama yang mencerminkan keberhasilan penyelenggaraan suatu urusan pemerintahan. IKK EKPPD adalah indikator kinerja utama yang mencerminkan faktor terkuat atas keberhasilan penyelenggaraan (suatu urusan) pemerintahan dari suatu unit organisasi / kelompok kerja.
IKK EKPPD digunakan untuk menilai aspek pada tataran pengambil kebijakan daerah dan aspek pada tataran pelaksana kebijakan daerah untuk masing-masing urusan pemerintahan. 

b)	Strategi Membangun IKK EKPPD
Mengingat IKK EKPPD tidak mudah untuk ditentukan, memerlukan waktu untuk menyeleksi indikator-indikator yang memenuhi kriteria, maka pelaksanaan EKPPD akan dilakukan secara bertahap. Sebelum IKK dibangun dan digunakan dalam EKPPD, maka perlu ditetapkan baseline data untuk dapat mengukur kemajuan / progress kinerja. Untuk tahun pertama, setiap sasaran evaluasi (KDH, DPRD dan SKPD) cukup menentukan beberapa IKK yang dinilai utama. Selanjutnya secara berangsur-angsur setiap sasaran evaluasi (KDH, DPRD dan SKPD) menentukan IKK sejumlah yang dapat dibuat secara ideal. 

c)	Pola Dasar IKK EKPPD
IKK merupakan komponen dasar pengukuran dalam suatu Evaluasi. IKK bersifat spesifik dan memiliki pola dasar tertentu. maka untuk pengukuran kinerja EKPPD, pola dasar dari IKK EKPPD adalah sebagai berikut :
1)	Aspek penilaian terdiri dari beberapa FOKUS penilaian
2)	Setiap FOKUS penilaian direpresentasikan dengan IKK

d)	Kriteria Umum IKK EKPPD 
Secara umum, suatu indikator kunci harus memenuhi kriteria umum yang dikenal dengan kriteria SMART (specific, measurable, accountable, r time), maka untuk membangun IKK EKPPD diperlukan suatu kriteria khusus. Kriteria IKK EKPPD harus memenuhi kriteria sebagai berikut :
1)	Diformulasikan untuk kepentingan specifik, 
2)	Dapat diterima secara rasional, 
3)	Tidak dapat dibantah, 
4)	dibangun dari elemen Input, Proses, Output, atau kombinasi dari ketiga elemen tersebut
5)	Merupakan representasi beberapa fokus, 
6)	Secara bersama-sama, IKK menggambarkan secara keseluruhan dari fokus yang dinilai pada suatu aspek penilaian tertentu (hasil sinergi)
7)	dibangun dengan memperhatikan ketersediaan data.
8)	dapat diperbandingkan secara fair

Hal umum lainnya yang berlaku untuk IKK EKPPD adalah :
1)	IKK digunakan untuk mengukur kinerja dalam kurun 1tahun
2)	Dapat dijabarkan dalam formula / rumus
3)	IKK bersifat fleksibel dengan mempertimbangkan kesesuaian antara kebijakan daerah, kepentingan umum maupun peraturan perundangan yang lebih tinggi. Perubahan IKK EKPPD ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri.

e)	Proses penyusunan IKK EKPPD
Berikut ini adalah beberapa tahapan umum dalam membangun IKK EKPPD adalah :
1)	Susun Aspek yang diprioritaskan
2)	Tetapkan Fokus sesuai dengan urusan pemerintahan
3)	Kelompokkan dlm Input, Proses, Output 
4)	Pertimbangkan kebutuhan yang diperlukan dalam proses evaluasi 
5)	Tetapkan indikator yang sesuai dengan kebutuhan
6)	Secara kumulasi, IKK yang dibangun dapat saling berkomplementer satu sama lain dan membentuk suatu sistem
7)	Simulasi / test penggunaan indikator 
8)	Bila perlu, lakukan perbaikan dan penyempurnaan 

Gambar 3

J.  Metodologi Evaluasi
Metode Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dilakukan dalam rangka penghitungan Indeks Capaian Kinerja (ICK) setiap pemerintahan daerah. Variabel penilaian ICK terdiri dari penilaian pada tataran Pengambil Kebijakan, dan pada tataran Pelaksana Kebijakan.
Sebagaimana diatur dalam PP 6/2008, penilaian pada tataran Pengambil Kebijakan yaitu penilaian yang dilakukan terhadap kinerja Kepala Daerah dan DPRD terdiri dari 13 aspek yaitu :
1.	ketentraman dan ketertiban umum daerah;
2.	keselarasan dan efektivitas hubungan antara pemerintahan daerah dan Pemerintah serta antarpemerintahan daerah dalam rangka pengembangan otonomi daerah;
3.	keselarasan antara kebijakan pemerintahan daerah dengan kebijakan Pemerintah;
4.	efektivitas hubungan antara pemerintah daerah dan DPRD;
5.	efektivitas proses pengambilan keputusan oleh DPRD beserta tindak lanjut pelaksanaan keputusan;
6.	efektivitas proses pengambilan keputusan oleh kepala daerah beserta tindak lanjut pelaksanaan keputusan;
7.	ketaatan pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan daerah pada peraturan perundang-undangan;
8.	intensitas dan efektivitas proses konsultasi publik antara pemerintah daerah dengan masyarakat atas penetapan kebijakan publik yang strategis dan relevan untuk Daerah;
9.	transparansi dalam pemanfaatan alokasi, pencairan dan penyerapan DAU, DAK, dan Bagi Hasil;
10.	intensitas, efektivitas, dan transparansi pemungutan sumber-sumber pendapatan asli daerah dan pinjaman/obligasi daerah;
11.	efektivitas perencanaan, penyusunan, pelaksanaan tata usaha, pertanggung jawaban, dan pengawasan APBD; 
12.	pengelolaan potensi daerah; dan
13.	terobosan/inovasi baru dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. 

Setiap aspek dirinci kedalam beberapa fokus, dan setiap fokus dirinci kedalam beberapa Indikator Kinerja Kunci (IKK). Pada setiap IKK dilakukan penilaian dengan prestasi Sangat Tinggi (ST) = 4, Tinggi (T) = 3, Sedang (S) = 2, Rendah (R) = 1.

Penilaian pada tataran Pelaksana Kebijakan yaitu total indeks penilaian yang dilakukan terhadap kinerja satuan kerja perangkat daerah (SKPD) terdiri dari 9 (Sembilan) aspek yaitu 8 (delapan) aspek administrasi umum bersifat manajemen dan 1 (satu) aspek Tingkat Capaian Kinerja/SPM bersifat orintit  keluaran pelayanan pemerintah daerah terhadap Publik Goods dan Publik Regulations, penilaian aspek pada tataran pelaksana kebijakan meliputi:  .
a.	kebijakan teknis penyelenggaraan urusan pemerintahan;
b.	ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan;
c.	tingkat capaian kinerja standar pelayanan minimal 
d.	penataan kelembagaan daerah;
e.	pengelolaan kepegawaian daerah;
f.	perencanaan pembangunan daerah;
g.	pengelolaan keuangan daerah;
h.	pengelolaan barang milik daerah; dan
i.	pemberian fasilitasi terhadap partisipasi masyarakat.

Penilaian 8 aspek adminstrasi umum yang bersifat manajemen SKPD yang diberlakukan kepada seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang terkait dalam melaksanakan manjemen pemerintah daerah untuk mendukung pelaksanaan 26 urusan wajib dan 8 urusan pilihan yaitu: 
j.	kebijakan teknis penyelenggaraan urusan pemerintahan;
k.	ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan;
l.	penataan kelembagaan daerah;
m.	pengelolaan kepegawaian daerah;
n.	perencanaan pembangunan daerah;
o.	pengelolaan keuangan daerah;
p.	pengelolaan barang milik daerah; dan
q.	pemberian fasilitasi terhadap partisipasi masyarakat.

Setiap aspek pelaksana kebijakan akan dirinci ke dalam fokus, dan fokus dirinci lagi menjadi Indikator Kinerja Kunci (IKK). Setiap IKK dinilai untuk masing-masing urusan dengan memberikan penilaian dengan prestasi Sangat Tinggi (ST) = 4, Tinggi (T) = 3, Sedang (S) = 2, Rendah (R) = 1 .

Penilaian 1 (satu) aspek tingkat capaian kinerja Standar Pelayanan Minimal yang berkaitan dengan pelayanan dasar kepada masyarakat  dan/atau Standar Pelayanan Publik  yang diberlakukan terhadap seluruh satuan kerja perangkat daerah (SKPD) yang terkait dalam melaksanakan 26 urusan wajib dan 8 urusan pilihan yaitu Penilaian aspek Tingkat Capaian Kinerja/SPM
Dibagi ke dalam 2 (dua) kelompok urusan, yaitu :
1.	Urusan Wajib.
Capaian Kinerja Urusan Wajib terdiri dari 102 buah IKK dan Urusan Pilihan terdiri dari 16 IKK untuk pemerintah provinsi, untuk pemerintah kabupaten Urusan Wajib terdiri dari 112 dan Urusan Pilihan terdiri dari 26 IKK, untuk pemerintah Kota Urusan Wajib terdiri dari 112 dan Urusan Pilihan terdiri dari 26 IKK. 
2.	Urusan Pilihan
Capaian Kinerja Urusan Pilihan terdiri dari 16 buah Indikator Kinerja Kunci (IKK) untuk pemerintah provinsi, 15 IKK untuk pemerintah kabupaten, 15 IKK untuk pemerintah Kota.lihat lampiran 3. Evaluasi Capaian Kinerja Provinsi, Kabupaten dan Kota
Untuk meyakini capai kinerja pemerintah daerah perlu field evaluation khususnya capaian kinerja yang memerlukan dukungan data dilakukan 
Lihat Capaian Kinerja Provinsi, Kabupaten dan Kota pada IKK pada Tataran Pengambil Kebijakan dan Tataran Pelaksana Kebijakan. 

Prosedur Evaluasi
Prosedur evaluasi dilakukan dengan menggunakan template yang telah dirancang untuk itu. Template ini diisi oleh Sekretariat Tim Nasional berdasarkan LPPD yang disampaikan oleh pemerintah daerah.
Sebelumnya, Tim teknis menetapkan Indikator Kinerja Kunci (IKK) sekaligus bobotnya masing-masing untuk setiap aspek yang nantinya akan digunakan untuk menghitung ICK, sehingga data yang diinput oleh sekretariat secara otomatis sudah menghasilkan ICK.

Penilaian prestasi
1)	Untuk IKK yang capaian kinerjanya tidak diisi (TDI), ditulis TDI maka sistem aplikasi secara otomatis menkonversikan menjadi 0 bukan 1 s.d 4. 
2)	Untuk IKK yang satuan capaian kinerjanya diisi “ada” atau “ tidak ada”; “tepat” atau “tidak tepat” ; “sudah” atau ” belum”; “sesuai” atau “tidak sesuai” . Untuk jawaban ada/tepat/sudah/sesuai diberi skor = 4 yang secara otomatis dikonversikan oleh sistem aplikasi, untuk jawaban tidak ada/ tidak tepat/ belum/ tidak sesuai diberi skor = 1 yang secara otomatis dikonversikan oleh sistem aplikasi.
3)	Kecuali untuk IKK yang satuan capaian kinerjanya diisi “ada” yang berarti jelek maka diberi skor 1, sebaliknya bila diisi “tidak ada” berarti bagus maka diberi skor 4. Sebagai contoh untuk IKK pada aspek pengambil yang capaian kinerjanya berupa frekwensi demo.
4)	Untuk IKK yang satuan capaian kinerjanya diisi “persentase”/“jumlah”/“buah”/” kali”/”MoU”/”Ijin”/”Perda” maka skor diperoleh secara otomatis dengan sistem aplikasi melalui tahap:
a.	Penggabungan capaian kinerja IKK yang sama dalam satu wilayah provinsi.
b.	Penentuan nilai maksimum dan minimum.
c.	Normalisasi data
d.	Dilakukan rata-rata
e.	Dikelompokkan kedalam prestasi 4.3.2.1

Hal-hal Khusus
Pada Tataran Pengambil kebijakan :
Untuk IKK yang capaian kinerjanya diisi jenis opini maka pemberian skor untuk “Wajar Tanpa Pengecualian” mendapat skor ST= 4, “Wajar Dengan Pengecualian” mendapat skor T = 3, “Tidak memberi pendapat “mendapat skor Sd = 2 dan “Tidak wajar” mendapat skor Rd = 1. 

Pada Tataran Pelaksana Kebijakan :
a)	Apabila satu SKPD yang melaksanakan lebih dari satu urusan seharusnya membuat matriks untuk setiap urusan, contoh : Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi (Perindagkop) menangani 3 urusan.
Bilamana ada pemda yang hanya membuat satu matriks untuk Dinas Perindagkop, maka capaian kinerja yang diinput adalah sama untuk masing-masing urusan.
Contoh : 
IKK Aspek 1 “Program Nasional yang dilaksanakan oleh SKPD” diisi 50 %, maka pada template untuk masing-masing urusan diisi sama 50% (Urusan Koperasi = 50%, Perindustrian = 50%, Perdagangan = 50%).
b)	Untuk satu urusan yang dilaksanakan oleh lebih dari satu SKPD, contoh : Badan Pengendali Dampak Lingkungan (Bapedalda) dan Dinas Kebersihan dan Pertamanan yang sama-sama menangani urusan Lingkungan Hidup, maka capaian kinerja yang diinput adalah hasil rata-rata capaian kinerja dari IKK yang sama tergantung jumlah SKPD yang ada.
Contoh : 
IKK Aspek 3 “Struktur jabatan dan eselonering yang terisi”.
Bapedalda mengisi 50%, Dinas kebersihan dan Pertamanan mengisi 70%, maka rata-rata capaian kinerja untuk urusan lingkungan hidup = 60% ( 50 + 70 : 2).
c)	Untuk satu urusan yang dilaksanakan oleh lebih dari satu SKPD, contoh : Inspektorat/Badan Pengawas dan Badan Pengelola Keuangan Daerah yang sama-sama menangani urusan “Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum (termasuk ketentraman masyarakat dan ketertiban umum), Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, Persandian” 
Untuk Aspek 1 dan 2 tidak perlu diisi (diabaikan), karena tidak mempunyai program nasonal. Untuk aspek lainnya mengikuti ketentuan diatas.
d)	Untuk urusan wajib yang belum diserahkan wewenangnya kepada pemerintah daerah yaitu urusan Statistik dan Pertanahan tidak perlu diisi dalam template (diabaikan).
e)	Bagi SKPD yang tidak melaksanakan urusan wajib dan pilihan tidak perlu dilakukan evaluasi (diabaikan).
f)	Untuk IKK yang capaian kinerjanya diisi jenis dokumen perencanaan yang dimiliki yaitu Renstra- SKPD, Renja-SKPD dan RKA-SKPD, maka untuk pemda yang mengisi 3 dokumen mendapat skor ST= 4, pemda yang mengisi 2 dokumen mendapat skor T = 3, pemda yang mengisi 1 dokumen mendapat skor Sd = 2, pemda yang tidak mengisi dokumen perencanaan mendapat skor 0 (skor diperoleh secara otomatis dengan sistem aplikasi).
g)	Capaian Kinerja Urusan Wajib/Pilihan
h)	Untuk IKK yang capaian kinerjanya semakin tinggi semakin jelek, maka skor diperoleh secara otomatis dengan sistem aplikasi melalui tahap:
a.	Penggabungan capaian kinerja IKK yang sama dalam satu wilayah provinsi.
b.	Penentuan nilai maksimum dan minimum.
c.	Normalisasi data
d.	Dilakukan rata-rata
e.	Dikelompokkan kedalam prestasi 4.3.2.1
Contoh : 
	IKK urusan pendidikan “Angka Putus Sekolah”, IKK urusan lingkungan hidup “Kawasan Kumuh”, IKK urusan perumahan “ Pemukiman Kumuh”.

K.   Analisis, Pembobotan, dan Interpretasi Kinerja
Penilaian tingkat capaian kinerja atas aspek-aspek yang dievaluasi dilakukan dengan pemberian bobot sebagai berikut :
1.	Tingkat  Capaian Kinerja, dengan bobot  95%  terdiri dari aspek:.
a.	Tataran Pengambil Kebijakan, dengan bobot  30 % dari 95%  untuk 13 aspek yang masing masing mendapatkan bobot sebagai berikut:
1.	Ketentraman dan ketertiban umum daerah (10 %).
2.	Keselarasan dan efektivitas hubungan antara pemerintahan daerah dan Pemerintah serta antar pemerintahan daerah dalam rangka pengembangan otonomi daerah (6 %).
3.	Keselarasan antara kebijakan pemerintahan daerah dengan kebijakan Pemerintah (6 %).
4.	Efektivitas hubungan antara pemerintah daerah dan DPRD (6 %).
5.	Efektivitas proses pengambilan keputusan oleh DPRD beserta tindak lanjut pelaksanaan keputusan (6 %).
6.	Efektivitas proses pengambilan keputusan oleh kepala daerah beserta tindak lanjut pelaksanaan keputusan (6 %).
7.	Ketaatan pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan daerah pada peraturan perundang-undangan (7,5 %).
8.	Intensitas dan efektivitas proses konsultasi publik antara pemerintah daerah dengan masyarakat atas penetapan kebijakan publik yang strategis dan relevan untuk daerah (7,5 %).
9.	Transparansi dalam pemanfaatan alokasi, pencairan dan penyerapan DAU, DAK, dan Bagi Hasil (7,5 %).
10.	Intensitas, efektivitas, dan transparansi pemungutan sumber sumber pendapatan asli daerah dan pinjaman/ obligasi daerah (10 %).
11.	Efektivitas perencanaan, penyusunan, pelaksanaan tata usaha, pertanggungjawaban, dan pengawasan APBD (12,5 %).
12.	Pengelolaan potensi daerah (7,5 %).
13.	Terobosan / inovasi baru dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah (7,5 %).
b.	Tataran Pelaksana Kebijakan, dengan bobot 70 % dari 95%.
Penilaian pada Tataran Pelaksana Kebijakan terdiri dari :
a.	8 aspek Umum yang diberlakukan untuk 34 urusan dengan bobot  40% dari 70%,  masing-masing aspek mendapatkan bobot:
(1)	Kebijakan teknis penyelenggaraan urusan pemerintahan (12,5 % ).
(2)	Ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan (12,5 % ).
(3)	Penataan kelembagaan daerah (12,5 % ).
(4)	Pengelolaan kepegawaian daerah (12,5 % ).
(5)	Perencanaan Pembangunan daerah (12,5 % ).
(6)	Pengelolaan keuangan daerah (12,5 % ).
(7)	Pengelolaan barang milik daerah (12,5 % )
(8)	Pemberian fasilitasi terhadap patisipasi masyarakat (12,5 % )
b.	Aspek Tingkat Capaian Kinerja, dengan bobot 60% dari 70% yang diberlakukan untuk :
1)	26 Urusan Wajib dengan bobot 80 % dari 60%  terdiri dari :
a.	9 Prioritas Urusan Wajib, dengan bobot 50% dari 80% 
b.	18 Urusan Wajib, dengan bobot  50% dari 80%
Kedua puluh enam urusan wajib yang dimaksud adalah:
i.	9 Prioritas Urusan Wajib yaitu :
(1).	Pendidikan 15 %
(2).	Kesehatan 12,5 %
(3).	Lingkungan Hidup 10 %
(4).	Pekerjaan Umum 12,5 %
(5).	Penataan Ruang 10 %
(6).	Perumahan 10 %
(7).	Ketahanan Pangan 10%
(8).	Kependudukan dan Catatan Sipil 10 %
(9).	Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum (termasuk ketentraman masyarakat dan ketertiban umum), Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, Persandian 10 %
ii.	18 Urusan Wajib lainnya yaitu :
(1).	Perencanaan Pembangunan
(2).	Kepemudaan dan Olahraga
(3).	Penanaman Modal
(4).	Koperasi dan UKM
(5).	Ketenagakerjaan
(6).	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
(7).	Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera (KB & KS)
(8).	Perhubungan
(9).	Komunikasi dan Informatika
(10).	Pertanahan
(11).	Kesatuan Bangsa dan Politik
(12).	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
(13).	Sosial
(14).	Budaya
(15).	Statistik
(16).	Kearsipan
(17).	Perpustakaan
2)	8 Urusan Pilihan dengan bobot 20% dari 60% dibagi rata untuk 8 urusan. Kedelapan  urusan pilihan  yang dimaksud adalah:
(1).	Kelautan dan Perikanan 
(2).	Pertanian 
(3).	Kehutanan
(4).	Energi dan SDM
(5).	Pariwisata
(6).	Industri
(7).	Perdagangan
(8).	Transmigrasi
2.	Kesesuaian materi  bobot 5 %, dengan rincian 
-	Desentralisasi                          =  65 % 
-	Tugas Perbantuan                   =  20 %  
-	Tugas Umum Pemerintahan   =   10 % 
-	Kelengkapan laporan              =    5 %
                                                        100 %  
Secara Ringkas dibawah ini digambarkan Bagan Bobot per Komponen  EKPPD 

RPJMD & 
GUD
(0,05)

Urusan 
Pilihan
(0,20)

Indeks 
Evaluasi LPPD
1,00

ICK
(0,95)

IKM
(0,05)

Urusan Desentralisasi
(0,65)

Tugas Pembantuan
(0,20)

Tugas Umum Pemerintahan
(0,10)

Tataran Pelaksana Kebijakan
(0,7)

Tataran Pengambil Kebijakan
(0,3)

 (0,100)

 (0,060)

 (0,060)

 (0,060)

 (0,060)

 (0,060)

 (0,075)

 (0,075)

 (0,075)

 (0,100)

 (0,125)

 (0,075)

 (0,075)

 (0,125)

 (0,125)

 (0125)

 (0,125)

 (0125)

 (0,125)

 (0,125)

 (0,125)

Aspek Capaian
kinerja
(0,60)

Urusan 
Wajib
(0,80)

Non 
Prioritas
(0,50)

Prioritas
(0,50)

Pendidikan
(15 %)

Kesehatan
(12,5%)

Lingkungan Hidup
(10%)

Pekerjaan Umum
(12,5%)

Tata Ruang 
(10%)

Perumahan
(10%) 

Ketahanan Pangan 
(10%)

Kependudukan dan Catatan Sipil 
(10%)

Otonomi Daerah 
(10%) 

Aspek Umum
(0,40)

Catatan :
IKM = Indeks Kelengkapan Materi
ICK = Indeks Capaian Kinerja

	

Gambar 4  Bagan Bobot per Komponen SKPD

Pemeringkatan
Penilaian untuk IKK dilakukan kategori prestasi :
-	Sangat Tinggi dengan skor 4
-	Tinggi dengan skor 3
-	Sedang dengan skor 2
-	Rendah dengan skor 1
Sedangkan untuk pemeringkatan Pemerintah Kabupaten dan Kota se wilayah Provinsi dan Provinsi untuk Nasional dilakukan dengan membuat range dengan 4 Kategori prestasi yaitu ; 
-	Sangat Tinggi 3,01 – 4,00
-	Tinggi     2,01 – 3,00 
-	Sedang    1,01 - 2,00
-	Rendah      s.d 1,00
Kategori prestasi Pemeringkatan tersebut diatas diterapkan untuk pemeringkatan Kabupaten/Kota baik untuk dalam wilayah provinsi dan pemeringkatan provinsi, kabupaten dan kota secara nasional.
Pemerintah menetapkan peringkat dan status kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah secara nasional untuk provinsi, kabupaten, dan kota dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri.
Peringkat kinerja ditetapkan dengan pengelompokan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam kelompok berprestasi sangat tinggi, berprestasi tinggi, berprestasi sedang, dan berprestasi rendah masing-masing untuk kategori:
a.	pemerintahan daerah secara nasional;
b.	pemerintahan provinsi;
c.	pemerintahan kabupaten; 
d.	pemerintahan kota; dan
e.	penyelenggaraan untuk setiap urusan pemerintahan daerah.

Berdasarkan peringkat kinerja yang disusun oleh Tim Teknis, Pemerintah menetapkan:
a.	Peringkat kinerja provinsi, kabupaten dan kota secara nasional;
b.	3 (tiga) besar penyelenggaraan pemerintahan provinsi yang berprestasi paling tinggi dan 3 (tiga) besar penyelenggara pemerintahan provinsi yang berprestasi paling rendah;
c.	10 (sepuluh) besar penyelenggaraan pemerintahan kota yang berprestasi paling tinggi dan 10 (sepuluh) besar penyelenggara pemerintahan kota yang berprestasi paling rendah; dan
d.	10 (sepuluh) besar penyelenggaraan pemerintahan kabupaten yang berprestasi paling tinggi dan 10 (sepuluh) besar penyelenggara pemerintahan kabupaten yang berprestasi paling rendah..
e.	Daerah otonomi pemekaran berusia diatas 3 tahun dan/atau dibawah 10 tahun berprestasi kinerja sangat tinggi atau terbaik;
f.	Daerah kabupaten/kota dilingkungan daerah diwilayah  provinsi otonomi khusus; dan
g.	10 (sepuluh) besar penyelenggaraan pemerintahan daerah pada bidang urusan pemerintahan tertentu berprestasi kinerja sangat tinggi atau terbaik dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan.
h.	10 (sepuluh) besar daerah terbaik rasio belanja pelayanan dasar dari APBD.
 
Penetapan peringkat kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah dilakukan setiap tahun dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri, sedangkan penganugrahan penghargaan dalam bentuk Parasaminya Purnakarya Nugraha diberikan oleh Presiden kepada pemerintahan daerah yang berprestasi paling tinggi dan/atau surat peringatan kepada pemerintahan daerah yang berprestasi paling rendah. Pengumunan peringkat kinerja pemerintahan daerah dan penganugrahan penghargaan kepada kepala daerah berprestasi terbaik diumumkan pada Hari Otonomi Daerah setiap tanggal 25 April.

Rincian. Evaluasi Tataran Pengambil Kebijakan Provinsi, Kabupaten dan Kota difasilitasi lebih lanjut dengan Tim, Teknis Nasional 

L.   Sistem Pengukuran dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah provinsi dan kabupaten/kota menggunakan aplikasi microsofexcel, yang terdiri dari :
a. Template isian individu untuk Provinsi dan Kabupaten/Kota 
b. Template gabungan antar Provinsi dan Kabupaten/Kota

1.	Tujuan pengisian template digunakan untuk
a. 	Template Isian Individu Provinsi dan Kabupaten/Kota
1)	Bahan penyusunan lampiran LHE.
2)	Bahan untuk penggabungan pada template gabungan antar Kabupaten dan Kota dalam satu Provinsi.
3)	Bahan untuk penggabungan pada template gabungan antar Provinsi.
4)	Bahan untuk penggabungan pada template gabungan antar Kabupaten secara nasional dan antar Kota secara nasional.

b. 	Template gabungan Provinsi dan Kabupaten/Kota.
1)	Menghasilkan skor (1 s.d 4) dan prestasi (RD,SD,T, ST) untuk per IKK, aspek kesesuaian materi, Aspek Capaian Kinerja, dan hasil evaluasi secara keseluruhan.
2)	Bahan lampiran LHE.
3)	Menghasilkan data peringkat antar provinsi, antar kabupaten dan kota dalam satu Provinsi.

2.	Template EPPD dibedakan untuk Pemerintah Provinsi, Kabupaten, dan Kota. Kriteria evaluasi berdasarkan Peraturan Pemerintah  Nomor  3 tahun 2007 untuk kesesuaian materi dan capaian kinerja pada aspek pengambil kebijakan, pelaksana kebijakan, dan aspek SPM
Langkah-langkah pengisian template secara umum:
a.	Evaluator mengisi template individu untuk provinsi dan Kabupaten/Kota.
b.	Template individu Provinsi dan Kabupaten/Kota yang telah terisi diserahkan ke kompilator untuk dilakukan penggabungan antar provinsi, antar kabupaten dan kota untuk menghasilkan skor, prestasi dan peringkat dalam satu provinsi, dan penggabungan antar Kabupaten secara nasional dan antar kota secara nasional
Teknis pengisian template individu:
a.	Evaluator mengisi data capaian kinerja pada template individu sebanyak urusan wajib dan pilihan yang dilaksanakan oleh pemda.
b.	Pengisian terhadap capaian kinerja IKK dilakukan sesuai dengan satuan yang ditetapkan seperti dalam prosentase, ada atau tidak, tepat atau tidak, jumlah dst.
c.	Untuk capaian kinerja IKK yang kosong atau tidak diisi dalam suplemen LPPD, maka evaluator wajib harus mengisi pada template dengan isian TDI (tidak diisi).

Teknis Rekap isian individu:
a.	Template ini merupakan rekapitulasi isian yang telah diinput dari sheet-sheet sebelumnya
b.	Evaluator tidak perlu mengisi secara manual untuk rekapitulasi tersebut karena dilakukan pengisian secara otomatis.
c.	1sian pada sheet ini merupakan sumber data yang akan dikompilasi pada template gabungan baik antar provinsi, antar kabupaten, antar kota

Teknis Template gabungan
Sheet ini untuk menampung hasil isian individu yang akan diolah untuk menghasilkan skor dan prestasi untuk capaian kinerja dan kesesuaian materi

3.	Teknis konversi skor dan prestasi
a.	Nilai normalisasi data
1)	Hitung rata-rata nilai normalisasi data
2)	Konversi ke skor 
b.	Ada/tidak
Untuk capaian kinerja IKK yang sifatnya ada/tidak ketentuan konversi skor dan prestasi yaitu : jika ada = 4 (ST) jika tidak 1 (T).
4.	Langkah-langkah normalisasi data:
a.	Hitung nilai maksimum dan minimum data.
b.	Normalisasi data = Nilai aktual: (Nilai maksimum - Nilai Minimum).
5.	Langkah pemeringkatan yaitu:
a.	Data skor EKPPD dari sheet [Rekap Skor] secara otomatis dipindahkan ke sheet [peringkat].
b.	Lakukan sort berdasarkan nilai skor dari terbesar ke terkecil

Petunjuk Manual Aplikasi Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi Dan Kabupaten/Kota secara teknis difasilitasi oleh Direktur Jenderal Otonomi Daerah berdasarkan hasil rumusan Tim Teknis EPPD.  

Manual Aplikasi Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi Dan Kabupaten/Kota

M.   PELAPORAN HASIL EVALUASI (LHE)

1.	Manfaat 
Manfaat LHE secara ringkas dapat disebutkan sebagai berikut:
a.	Untuk umpan balik bagi pemerintah Provinsi, Kabupaten dan Kota berupa :
a)	Laporan Hasil Evaluasi Individu (LHE-I) dilengkapi capaian kinerja pada aspek pengambil kebijakan dan pelaksana kebijakan, capaian dimasing-masing urusan yang dilengkapi dengan saran dan rekomendasi.
b)	Laporan Hasil Evaluasi Sementara (LHE-S) peringkat Kabupaten dan Kota merupakan feed back atas Kinerja yang dilaporkan oleh Tim Daerah EPPD.
c)	Laporan Hasil Evaluasi Nasional (LHE-N) yang diproses oleh Tim Nasional yang secara teknis dilakukan oleh Tim Teknis Pusat untuk mengisi Peringatan Hari Otonomi Daerah setiap tanggagal 25 April.
b.	bahan pembinaan dan pengawasan lebih lanjut oleh pemerintah sesuai dengan peraturan perundang-undangan
c.	Bahan kebijakan pemerintah untuk program pengembangan kapasitas untuk mendukung desentralisasi dan otonomi daerah
d.	Ringkasan LHE juga dapat dibaca oleh masyarakat luas sebagai wujud transparansi dan akuntabilitas pemerintahan, sehingga masyarakat dapat memberikan komentar, kritik dan saran agar pelaksanaan pemerintahan daerah dapat lebih baik. 

2.	Laporan Hasil Evaluasi
a.	Laporan Hasil evaluasi Sementara (LHE-S)
Dibuat pada saat pengukuran kinerja tahap evaluasi selesai dilaksanakan, sehingga pemerintahan daerah dapat menggunakannya sebagai umpan balik dan perbaikan selanjutnya.
LHE-S provinsi disampaikan oleh Direktur Jenderal Otonomi Daerah Selaku Ketua Tim Teknis EPPD kepada setiap gubernur; sedangkan LHE-S kabupaten/kota disampaikan oleh Sekretaris Daerah Provinsi selaku Ketua Tim Daerah kepada setiap bupati/walikota. 

b.	Laporan Hasil Evaluasi Nasional (LHE-N)
Lapaoran Hasil Ebaluasi Nasional (LHE-N) dsusun oleh Tim Teknis Nasional EPPD setelah Tim Daerah melaksanakan proses pengukuran kinerja selesai dilaksanakan. LHE-Regional kabupaten/kota berisi pemeringkatan dan status kabupaten/kota dalam wilayah provinsi disampaikan oleh Gubernur kepada Menteri Dalam Negeri Cq Direktur Jenderal Otonomi Daerah Selaku Ketua Tim Teknis EPPD untuk digunakan sebagai bahan pemeringkatan dan status daerah secara nasional.

3.	Bentuk dan Distribusi Laporan
Laporan Hasil Evaluasi terdiri dari :
a.	LHE-S atau disebut LHE-I untuk pemerintahan kabupaten/kota dilakukan oleh Tim Daerah EPPD, sedangkan untuk provinsi dilakukan  oleh Tm Teknis.
LHE-S dan LHE-I provinsi disampaikan kepada Gubernur ditandatangani oleh Direktur Jendral Otonomi Daerah Selaku Ketua Tim Teknis; dan untuk pemerintahan kabupaten/kota disusun oleh Timda disampaikan kepada Bupati/Walikota ditandatangani oleh Sekretaris Daerah Provinsi selaku Ketua Tim Daerah. Laporan Hasil Evaluasi Sementara tersebut menyajikan kondisi riil capaian kinerja pemerintah daerah yang dipimpin oleh gubernur, bupati atau walikota yang bersangkutan.
b.	LHE-S Pemeringkatan Kabupaten dan Kota dalam wilayah provinsi disusun oleh Tim Daerah disampaikan kepada Gubernur yang ditandatangani Sekretaris Daerah Selaku Ketua Tim Daerah EPPD selanjutnya Gubernur melanjutkan penyampaian kepada Menteri Dalam Negeri melalui Direktur Jenderal Otonomi Daerah.
c.	Penyusunan LHE-S pemeringkatan untuk pemerintahan kabupaten/kota setelah terlebih dahulu dilakukan validasi dan klarifikasi data oleh Timda dengan Pemerintah Kabupaten/Kota yang bersangkutan, disampaikan oleh Timda EPPD melalui Gubernur kepada Menteri Dalam Negeri Cq. Direktur Jenderal Otonomi Daerah selaku Ketua Tim Teknis EPPD. Laporan Hasil Evaluasi ini disajikan dalam bentuk ringkasan laporan hasil evaluasi pemeringkatan dengan memperbadingkan antar pemerintahan kabupaten dan antar pemerintahan kota dalam satu wilayah provinsi, dengan dilampiri LHE-I masing-masing pemerintahan daerah kabupaten/kota.
d.	Laporan Hasil Evaluasi Nasional (LHE-N) disamping berisi pemeringkatan provinsi, kabupaten dan kota secara nasional, juga berisi pembandingan antar pemerintah provinsi, antar kabupaten, dan antar kota secara nasional. 
e.	LHE-N disusun oleh Tim Teknis EPPD dan disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri ditandatangani oleh Direktur Jenderal Otonomi Daerah selaku Ketua Tim teknis EPPD.
f.	LHE-N disusun oleh Tim Teknis EPPD dan disampaikan kepada Presiden ditandatangani oleh Menteri Dalam Negeri selaku Ketua Timnas EPPD.

4.	Penerbitan Laporan
a.	Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Mandiri (EKM) untuk Provinsi, Kabupaten dan Kota oleh Tim Penilai harus diselesaikan dalam waktu 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir yang menghasilkan keluaran berupa Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD), LKPJ, ILPPD, dan dapat digunakan untuk laporan lainnya atas permintaan Departemen/LPND terkait.
b.	Laporan Hasil Evaluasi Individu  untuk masing-masing kabupaten/kota dalam wilayah Provinsi yang dilaksanakan oleh Timda EPPD diselesaikan dalam waktu 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir. 
c.	Laporan Hasil Evaluasi Sementara Pemeringkatan Kabupaten/Kota dalam wilayah Provinsi yang dilaksanakan oleh Timda EPPD diselesaikan dalam waktu 9 (sembilan) bulan setelah tahun anggaran berakhir. Hasil ini belum dapat disampaikan oleh Gubernur kepada daerah sebelum dilakukan pemeringkatan secara nasional oleh Tim Nasional EPPD. Tim Nasional EPPD di dalam melakukan pemeringkatan kabupaten/kota secara nasional dapat melakukan validasi terhadap data yang dihasilkan oleh Timda maupun melakukan uji lapangan.
d.	Laporan Hasil Evaluasi Individu untuk masing-masing provinsi yang dilaksanakan oleh Tim Teknis Nasional EPPD  diselesaikan dalam waktu 9  (Sembilan) bulan setelah tahun anggaran berakhir. Tim Teknis di dalam melakukan pemeringkatan provinsi dapat melakukan validasi terhadap data yang termuat dalam LPPD yang disampaikan oleh Gubernur maupun melakukan uji lapangan.
e.	Laporan Hasil Evaluasi Pemeringkatan Kinerja Provinsi dan Kabupaten/Kota secara Nasional yang dilaksanakan oleh Tim Teknis Nasional EPPD diselesaikan dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah berakhir tahun anggaran. Hasil Evaluasi pemeringkatan kinerja provinsi dan kabupaten/kota secara Nasional yang dilaksanakan oleh Tim Teknis belum dapat disampaikan ke daerah sebelum mendapat persetujuan dari Tim Nasional EPPD. Pemeringkatan kinerja provinsi dan kabupaten/kota ditetapkan dengan Keputusan menteri Dalam Negeri. 
f.	Gubernur menyampaikan Laporan Hasil Peringkat dan Status kabupaten/kota kepada BupatiWalikota setelah Peringkat  Kabupaten/Kota secara nasional diumumkan oleh Presiden RI pada Peringatan Hari Otonomi Daerah.

5.	Pendistribusian Laporan Hasil Evaluasi

b.	LHE-S/LHE-I untuk pemerintahan kabupaten/kota, dibuat 4 (empat) rangkap 
-	Asli disampaikan kepada Bupati/Walikota.
-	rangkap 1 untuk arsip Timda EPPD
-	rangkap 2 untuk arsip Inspektorat Wilayah Provinsi.
-	rangkap 3 untuk tembusan disampaikan kepada Departemen Dalam Negeri
c.	LHE-I untuk pemerintahan provinsi, dibuat 4(empat) rangkap yaitu:
-	Asli disampaikan kepada Gubernur.
-	rangkap 1 untuk Tim Nasional
-	rangkap 2 untuk Inpektorat Jenderal Departemen Dalam Negeri.
-	rangkap 3 untuk Direktorat Jenderal Otonomi Daerah 
d.	Ringkasan Laporan Hasil Evaluasi Kabupaten dan kota dalam Wilayah Provinsi yang disusun oleh Timda EPPD, dibuat 4 (empat) rangkap 
-	Asli untuk Ketua Timnas EPPD.
-	rangkap 1 untuk bupati dan walikota se wilayah provinsi
-	rangkap 2 untuk arsip Timda EPPD
-	rangkap 3 untuk arsip Inspektorat Wilayah Provinsi.
e.	Ringkasan Laporan Hasil Evaluasi pemerintahan daerah secara Nasional, dibuat 4 (empat) rangkap 
-	Asli untuk Ketua Timnas EPPD
-	rangkap 1 untuk gubernur seluruh Indonesia 
-	rangkap 2 untuk arsip Tim Teknis
-	rengkap 3 untuk arsip Inspektorat Jendral DDN
f.	LHE-N dibuat rangkap 4:
-	Asli untuk Presiden
-	rangkap 1 untuk arsip Timnas EPPD
-	rangkap 2 untuk setiap anggota Tim Teknis EPPD 
-	rangkap 3 untuk gubernur seluruh Indonesia

                  Jakarta, tanggal                      2009

MENTERI DALAM NEGERI,

GUMAWAN FAUZI