PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI
						NOMOR 20 TAHUN  2009

TENTANG
 
PEDOMAN PENGELOLAAN KEUANGAN DANA ALOKASI KHUSUS DI DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,
		
MENTERI DALAM NEGERI,

Menimbang	:	a.	bahwa untuk pencapaian sasaran penggunaan Dana Alokasi Khusus sebagai bagian dari dana desentralisasi, perlu dikelola secara efisien dan efektif dalam satu kesatuan sistem pengelolaan keuangan daerah;
		b.	bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 163 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 129 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Pasal 59 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan, mengamanatkan Menteri Dalam Negeri mengkoordinasikan, membina dan mengawasi pengelolaan Dana Alokasi Khusus;
		c.	bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Dana Alokasi Khusus Di Daerah;

Mengingat	:	1.	Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

2.	Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

3.	Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3455);

4.	Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

5.	Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

6.	Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

7.	Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

8.	Peraturan Pemerintah  Nomor  24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor  49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia  Tahun 2005 Nomor 4503);

9.	Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574);

10.	Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

11.	Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609);

12.	Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

13.	Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 2003 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Dalam Negeri sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 2003 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Dalam Negeri; 

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : 	PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN KEUANGAN DANA ALOKASI KHUSUS DI DAERAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan :
1.	Pemerintah Daerah adalah Gubernur, Bupati atau Walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggaraan pemerintah daerah.
2.	Kepala Daerah adalah Gubernur bagi daerah provinsi, Bupati bagi daerah kabupaten, Walikota bagi daerah kota.
3.	Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara selanjutnya disingkat APBN adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan yang dibahas dan disetujui bersama pemerintah dan DPR RI ditetapkan dengan Undang-Undang.
4.	Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama pemerintah daerah dan DPRD ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
5.	Dana Alokasi Khusus selanjutnya disingkat DAK adalah dana yang bersumber dari APBN yang dialokasikan kepada Daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional.
6.	Kebijakan Umum APBD yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kondisi makro ekonomi daerah, asumsi penyusunan APBD, kebijakan pendapatan daerah, kebijakan belanja daerah, kebijakan pembiayaan daerah dan strategi pencapaiannya untuk periode satu tahun anggaran.
7.	Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah rancangan program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada SKPD untuk setiap program/kegiatan sebagai acuan dalam penyusunan RKA-SKPD setelah disepakati dengan DPRD.
8.	Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut SKPD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang.
9.	Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat SKPKD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang untuk program/kegiatan yang dilaksanakan PPKD selaku SKPD yang dituangkan dalam RKA-SKPD, maupun PPKD selaku pengelola pendapatan, dana perimbangan, hibah, belanja bunga, subsidi, hibah, bantuan sosial, bagi hasil, bantuan keuangan, belanja tidak terduga penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan yang dituangkan dalam RKA-PPKD.
10.	Organisasi adalah unsur pemerintahan daerah yang terdiri dari DPRD, Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dan satuan kerja perangkat daerah.
11.	Rencana Kerja dan Anggaran Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (RKA-PPKD) adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang menampung pendapatan yang berasal dari dana perimbangan, pendapatan hibah, belanja bunga, belanja subsidi, belanja hibah, belanja bantuan sosial, belanja bagi hasil, belanja bantuan keuangan, belanja tidak terduga, penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan.
12.	Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD) adalah  dokumen perencanaan dan penganggaran yang menampung rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan SKPD sebagai dasar penyusunan APBD.
13.	Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) adalah  dokumen yang menampung pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan SKPD yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh Pengguna Anggaran/Pengguna Barang.
14.	Dokumen Pelaksanaan Anggaran Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (DPA-PPKD) adalah dokumen yang menampung pendapatan yang berasal dari dana perimbangan, pendapatan hibah, belanja bunga, belanja subsidi, belanja hibah, belanja bantuan sosial, belanja bagi hasil, belanja bantuan keuangan, belanja tidak terduga, penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan yang digunakan dasar pelaksanaan anggaran oleh Kepala Satuan Kerja Pengelolaan Keuangan Daerah selaku Bendahara Umum Daerah (BUD).
15.	Urusan pemerintahan adalah fungsi-fungsi pemerintahan yang menjadi hak dan kewajiban setiap tingkatan dan/atau susunan pemerintahan untuk mengatur dan mengurus fungsi-fungsi tersebut yang menjadi kewenangannya dalam rangka melindungi, melayani, memberdayakan dan mensejahterakan masyarakat.
16.	Program adalah penjabaran kegiatan SKPD dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang tersedia untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan misi SKPD.
17.	Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau lebih unit kerja pada SKPD sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada satu program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik yang berupa personil (SDM), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana atau kombinasi dari beberapa atau semua jenis sumber daya tersebut sebagai masukan (input) untuk menghasilkan keluaran dalam bentuk barang dan jasa.
18.	Pengguna Anggaran adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi SKPD yang dipimpinnya.
19.	Pengguna Barang adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan barang/aset milik daerah.
20.	Kuasa Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat Kuasa BUD adalah pejabat yang diberikuasa untuk melaksanakan sebagian tugas BUD.
21.	Kuasa Pengguna Anggaran adalah pejabat yang diberikuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan pengguna anggaran dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi SKPD.
22.	Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD yang selanjutnya disingkat PPK-SKPD adalah pejabat yang melaksanakan fungsi penatausahaan keuangan pada SKPD.
23.	Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan yang selanjutnya disingkat PPTK adalah Pejabat pada unit kerja SKPD yang melaksanakan satu atau beberapa kegiatan dari suatu program sesuai dengan bidang tugasnya.
24.	Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah PPKD yang bertindak dalam kapasitasnya sebagai bendahara umum daerah.
25.	Bendahara pengeluaran adalah pejabat fungsional yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada SKPD.
26.	Bendahara pengeluaran pembantu adalah pejabat yang ditunjuk  melaksanakan sebagian tugas dan wewenang bendahara pengeluaran pada unit SKPD.
27.	Rekening Kas Umum Daerah adalah tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh kepala daerah untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran daerah.

BAB II
RUANG LINGKUP DAN ASAS UMUM 
PENGELOLAAN KEUANGAN DAK
 
Pasal 2

Ruang lingkup pengelolaan keuangan DAK di Daerah meliputi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan keuangan, akuntansi keuangan, pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran, pembinaan dan pengawasan serta pengelolaan barang/aset daerah yang bersumber dari DAK.

Pasal 3
Asas umum pengelolaan keuangan DAK mencakup:
a.	efisiensi;
b.	efektivitas;
c.	ekonomis;
d.	transparansi; 
e.	akuntabilitas;
f.	keadilan;
g.	kepatutan; dan
h.	manfaat.
Pasal 4
(1)	Efisiensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a merupakan pencapaian keluaran yang maksimal dengan penggunaan masukan (input barang dan jasa) terendah.
(2)	Efektivitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b merupakan pencapaian hasil program dari target yang telah ditetapkan, yaitu membandingkan antara keluaran dengan hasil.
(3)	Ekonomis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c merupakan perolehan masukan (input barang dan jasa) dengan kualitas dan kuantitas tertentu pada tingkat harga yang terendah.
(4)	Transparansi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d merupakan langkah keterbukaan yang memungkinkan masyarakat untuk mengetahui dan mendapatkan akses informasi yang seluas-luasnya mengenai pengelolaan keuangan DAK.
(5)	Akuntabilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf e merupakan perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan keuangan DAK dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran DAK yang ditetapkan.
(6)	Keadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf f merupakan keseimbangan distribusi kewenangan dan pendanaannya dan/atau keseimbangan distribusi hak dan kewajiban atas penggunaan DAK yang didasarkan pertimbangan yang obyektif.
(7)	Kepatutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf g merupakan penjabaran program/kegiatan DAK yang dilaksanakan secara realisitis dan proporsional.
(8)	Manfaat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf h adalah pelaksanaan program/kegiatan DAK yang sejalan dengan prioritas nasional yang menjadi urusan daerah dalam kerangka pelaksanaan desentralisasi dan secara riil dirasakan manfaatnya bagi kesejahteraan masyarakat.

BAB III
PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN DAK

Bagian Kesatu
Penyusunan KUA dan PPAS

Pasal 5
(1)	Pemerintah Daerah dalam menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dengan menggunakan masukan dari Rencana Kerja (Renja) SKPD untuk jangka waktu 1 (satu) tahun dengan mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah (RKP).
(2)	Renja SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penjabaran dari Renstra SKPD yang disusun berdasarkan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan tahun-tahun sebelumnya.
(3)	RKPD dan Renja SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) antara lain memuat prioritas pembangunan dan kewajiban daerah, program dan kegiatan beserta capaian sasaran, keluaran, hasil dan anggaran.
(4)	Kepala Daerah menyusun Rancangan KUA dan PPAS yang memuat program/kegiatan DAK didasarkan atas RKPD dan Renja SKPD  dengan berpedoman pada petunjuk teknis DAK.
Pasal 6
(1)	Dalam hal Pemerintah Daerah menerima pagu alokasi DAK setelah KUA dan PPAS ditetapkan dapat ditampung langsung dalam pembahasan RAPBD dengan terlebih dahulu mencantumkan klausul dalam kesepakatan KUA dan PPAS.
(2)	Pencantuman klausul sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimaksudkan untuk menyepakati pagu alokasi dan penggunaan DAK dalam rancangan Peraturan Daerah tentang APBD serta untuk menjaga konsistensi antara materi KUA dan PPAS dengan program dan kegiatan DAK yang ditetapkan dalam APBD. 

Bagian Kedua
Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran 

Pasal 7
(1)	Kepala Daerah menyampaikan Surat Edaran perihal Pedoman Penyusunan RKA-PPKD dan RKA-SKPD kepada SKPKD dan seluruh SKPD dalam rangka menyusun RKA-PPKD dan RKA-SKPD untuk kegiatan DAK masing-masing bidang. 
(2)	RKA-PPKD dan RKA-SKPD yang telah disusun disampaikan kepada PPKD untuk dibahas lebih lanjut oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dan hasilnya dijadikan sebagai bahan penyusunan RAPBD.
(3)	Dalam hal pagu DAK diterima setelah kesepakatan KUA dan PPAS yang menggunakan klausul sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1), penyusunan RKA-PPKD dan RKA-SKPD dilakukan sebelum persetujuan bersama antara Pemerintah Daerah dan DPRD mengenai Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD.

Bagian Ketiga
Pembahasan dan Penetapan APBD

Pasal 8
(1)	Pembahasan rancangan Peraturan Daerah tentang APBD  dilakukan antara Pemerintah Daerah dan DPRD untuk menyelaraskan rancangan APBD dengan KUA dan PPAS.
(2)	Dalam hal menggunakan pagu definitif DAK yang ditetapkan pemerintah, program dan kegiatan DAK langsung dibahas antara Pemerintah Daerah dengan DPRD dalam mekanisme pembahasan RAPBD.
(3)	Persetujuan bersama antara Kepala Daerah dan DPRD terhadap rancangan Peraturan Daerah tentang APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan paling lambat 30 Nopember. 
(4)	Penetapan Peraturan Daerah tentang APBD sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (3) dilakukan paling lambat tanggal 31 Desember.
(5)	Kepala Daerah menetapkan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD beserta lampirannya setelah Peraturan Daerah tentang APBD ditetapkan.

Bagian Keempat
Penyusunan Program dan Kegiatan DAK mendahului penetapan 
Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD

Pasal 9
(1)	Penganggaran program dan kegiatan DAK menggunakan pagu alokasi yang telah ditetapkan oleh Pemerintah dapat dilakukan mendahului perubahan APBD apabila belum dicantumkan dalam Peraturan Daerah tentang APBD.
(2)	Penganggaran program dan kegiatan DAK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mengubah Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD yang mencantumkan program dan kegiatan DAK yang bersifat mendesak untuk dilaksanakan. 
(3)	Perubahan peraturan kepala daerah tentang Penjabaran APBD diberitahukan kepada Pimpinan DPRD.
(4)	Untuk penganggaran dan pelaksanaan DAK sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala SKPD menyusun RKA-SKPD dan menyampaikan DPA-SKPD untuk disahkan PPKD dan disetujui Sekretaris Daerah.

Bagian Kelima
Penganggaran Dana Pendamping 

Pasal 10
(1)	Penganggaran dana pendamping dalam APBD wajib dialokasikan sekurang-kurangnya 10% (sepuluh persen) dari jumlah alokasi DAK yang ditetapkan masing-masing daerah.
(2)	Dana pendamping sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan untuk kegiatan yang bersifat fisik.
(3)	Dalam hal daerah memiliki kemampuan keuangan tertentu tidak diwajibkan menganggarkan dana pendamping sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
(4)	Kemampuan keuangan tertentu sebagaimana dimaksud  pada ayat (3), merupakan selisih antara penerimaan umum APBD dan belanja pegawainya sama dengan nol atau negatif.
(5)	Penerimaan umum APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) merupakan penjumlahan antara Pendapatan Asli Daerah (PAD),  Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Bagi Hasil (DBH) setelah dikurangi dengan Dana Bagi Hasil Dana Reboisasi (DBH-DR).    
(6)	Penyusunan RKA-SKPD untuk dana pendamping dilakukan menyatu dengan kegiatan DAK.
(7)	RKA-SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (5) memuat  informasi atas capaian sasaran program, indikator  masukan, keluaran dan hasil dari setiap tolok ukur kinerja kegiatan yang direncanakan.

BAB IV
PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN
KEUANGAN DAK

Bagian Kesatu
Pelaksanaan

Pasal 11

(1)	Kepala Daerah selaku pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah, termasuk pengelolaan keuangan DAK melimpahkan kepada :
a.	sekretaris daerah selaku koordinator pengelola keuangan daerah;
b.	kepala SKPKD selaku PPKD; dan
c.	kepala SKPD selaku pejabat pengguna anggaran/pengguna barang daerah.

(2)	Pelimpahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada prinsip pemisahan kewenangan antara yang memerintahkan, menguji, dan yang menerima/mengeluarkan uang.

(3)	Pelimpahan kekuasaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan kepala daerah.

(4)	Pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai kewenangan:
a.	menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APBD;
b.	menetapkan kebijakan tentang pengelolaan barang daerah;
c.	menetapkan kuasa pengguna anggaran/pengguna barang;
d.	menetapkan bendahara penerimaan dan/atau bendahara pengeluaran;
e.	menetapkan pejabat yang bertugas melakukan pemungutan penerimaan daerah;
f.	menetapkan pejabat yang bertugas melakukan pengelolaan utang dan piutang daerah;
g.	menetapkan pejabat yang bertugas melakukan pengelolaan barang milik daerah; dan
h.	menetapkan pejabat yang bertugas melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran.

(5)	Dalam rangka pelaksanaan DAK pada bidang tertentu, Kepala Daerah dapat menunjuk lebih dari satu pejabat Pengguna Anggaran (PA) dan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang melekat pada SKPD.

(6)	Penunjukan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat dilaksanakan antara lain :

a.	DAK Bidang Infrastruktur kepada pejabat yang melaksanakan tugas pokok dan fungsi SKPD yang membidangi bina marga, cipta karya dan pengairan dan/atau sebutan lainnya;
b.	DAK Bidang Pertanian kepada pejabat yang melaksanakan tugas pokok dan fungsi SKPD yang membidangi pertanian dan/atau peternakan dan/atau perkebunan, dan/atau ketahanan pangan dan penyuluhan dan/atau sebutan lainnya; dan
c.	DAK Bidang Kesehatan kepada pejabat yang melaksanakan tugas pokok dan fungsi SKPD yang membidangi kesehatan dan/atau rumah sakit daerah.

Bagian Kedua
Koordinator Pengelolaan Keuangan Daerah

Pasal 12

(1)	Sekretaris Daerah selaku koordinator pengelolaan keuangan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf a mempunyai tugas : 
a.	membantu kepala daerah menyusun kebijakan dan mengkoordinasikan pengelolaan keuangan DAK di Daerah;
b.	menyiapkan pedoman pelaksanaan DAK berdasarkan usulan SKPD terkait; dan
c.	memberikan persetujuan DPA-SKPD/DPPA-SKPD.

(2)	Sekretaris Daerah dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai fungsi :  
a.  	penyusunan dan pelaksanaan kebijakan pengelolaan DAK;
b.	penyusunan dan pelaksanaan kebijakan pengelolaan aset/barang daerah yang bersumber dari DAK;
c.	penyusunan program/kegiatan DAK dalam rancangan APBD dan rancangan perubahan APBD;
d.	pengkoordinasian perencana daerah, pengelolaan keuangan dan pengawasan keuangan daerah; dan
e.	pengkoordinasian laporan keuangan DAK.

(3)	Sekretaris Daerah dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) bertanggungjawab kepada kepala daerah.

Bagian Ketiga
Pejabat Pengelola Keuangan Daerah

Pasal 13

(1)	Kepala SKPKD selaku PPKD mempunyai tugas mengelola keuangan DAK. 
(2)	Kepala SKPKD selaku PPKD dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai fungsi, antara lain:
a.	penyusunan kebijakan dan pedoman operasional DAK;
b.	pengendalian pelaksanaan DAK;
c.	penatausahaan pendapatan DAK;
d.	pengesahan dokumen sebagai dasar pelaksanaan DAK; 
e.	penetapan anggaran kas;
f.	penetapan SPD;
g.	pelaksanaan penempatan uang yang bersumber dari DAK;
h.	pelaksanaan pembayaran berdasarkan permintaan pejabat pengguna anggaran atas beban rekening kas umum daerah;
i.	pelaksanaan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan DAK di daerah; 
j.	pelaksanaan konfirmasi dan pemantauan penyaluran DAK sesuai tahapan dari rekening kas negara ke rekening kas daerah pada bank/dan atau lembaga keuangan lainnya yang ditunjuk;
k.	penyajian informasi keuangan DAK di Daerah; dan
l.	pelaksanaan kebijakan dan pedoman penghapusan barang milik daerah yang bersumber dari DAK.

Pasal 14

PPKD dapat melimpahkan kewenangannya kepada Kuasa BUD atau pejabat lain di lingkungan SKPKD untuk melaksanakan tugas-tugas sebagai berikut:

a.	melakukan pengendalian penyaluran DAK;
b.	melaksanakan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan DAK di daerah; 
c.	menyajikan informasi keuangan  DAK secara khusus sesuai kebutuhan; dan
d.	melaksanakan kebijakan dan pedoman penghapusan barang milik daerah yang bersumber dari DAK.

Bagian Keempat
Pejabat Pengguna Anggaran/Pengguna Barang Daerah

Pasal 15

Kepala SKPD selaku pejabat pengguna anggaran/pengguna barang daerah yang ditunjuk untuk kegiatan DAK sesuai dengan bidangnya, mempunyai tugas antara lain:
a.	menyusun RKA-SKPD dan DPA-SKPD;
b.	melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja DAK sesuai bidangnya;
c.	melaksanakan anggaran SKPD yang dipimpinnya;
d.	melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran; 
e.	mengadakan ikatan/perjanjian kerjasama dengan pihak lain dalam batas anggaran DAK yang telah ditetapkan;
f.	mengelola barang milik daerah/kekayaan daerah yang bersumber dari DAK sesuai bidang yang menjadi tanggung jawab SKPD yang dipimpinnya;
g.	menyusun dan menyampaikan laporan keuangan SKPD yang  dipimpinnya;
h.	mengawasi pelaksanaan anggaran SKPD yang dipimpinnya;
i.	melaksanakan tugas-tugas pengguna anggaran/pengguna barang lainnya berdasarkan kuasa yang dilimpahkan oleh kepala daerah; dan 
j.	mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada kepala daerah melalui sekretaris daerah.

Bagian Kelima
Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Barang Daerah

Pasal 16

(1)	Pejabat pengguna anggaran/pengguna barang termasuk yang bersumber dari DAK dalam melaksanakan tugasnya dapat melimpahkan sebagian kewenangannya kepada kepala unit kerja pada SKPD selaku kuasa pengguna anggaran/kuasa pengguna barang.

(2)	Pelimpahan sebagian kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan pertimbangan tingkatan daerah, besaran SKPD, besaran jumlah uang yang dikelola, beban kerja, lokasi, kompetensi dan/atau rentang kendali dan pertimbangan objektif lainnya.

(3)	Pelimpahan sebagian kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh kepala daerah atas usul kepala SKPD.

(4)	Kuasa pengguna anggaran/kuasa pengguna barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada pengguna anggaran/pengguna barang.

Bagian Keenam
Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) SKPD

Pasal 17

(1)	Pejabat pengguna anggaran/pengguna barang dan kuasa pengguna anggaran/kuasa pengguna barang dalam melaksanakan program dan kegiatan termasuk yang bersumber dari DAK menunjuk pejabat pada unit kerja SKPD selaku PPTK.

(2)	Pelimpahan sebagian kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan pertimbangan kompetensi jabatan, anggaran kegiatan, beban kerja, lokasi, dan/atau rentang kendali dan pertimbangan objektif lainnya.

(3)	PPTK yang ditunjuk oleh pejabat pengguna anggaran/pengguna barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada pengguna anggaran/pengguna barang.

(4)	PPTK yang ditunjuk oleh kuasa pengguna anggaran/kuasa pengguna barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada kuasa pengguna anggaran/kuasa pengguna barang.

(5)	PPTK mempunyai tugas mencakup:
a.	mengendalikan pelaksanaan kegiatan DAK;
b.	melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan DAK secara periodik kepada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran; dan
c.	menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan DAK.

(6)	Dokumen anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf c, meliputi dokumen administrasi dan dokumen yang terkait dengan persyaratan pembayaran DAK yang ditetapkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketujuh
Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) SKPD

Pasal 18

(1)	Penatausahaan keuangan DAK dilakukan oleh fungsi tata usaha keuangan pada SKPD sebagai PPK-SKPD.

(2)	PPK-SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai fungsi antara lain :
a.	peneliti kelengkapan SPP-LS pengadaan barang dan jasa yang disampaikan oleh bendahara pengeluaran dan diketahui/disetujui oleh PPTK; 
b.	peneliti kelengkapan SPP-UP, SPP-GU, SPP-TU yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang diajukan oleh bendahara pengeluaran;
c.	pelaksana verifikasi SPP;
d.	penyiapan SPM;
e.	pelaksanaan verifikasi harian atas penerimaan;
f.	pelaksanaan sistem akuntansi SKPD; dan 
g.	penyiakan laporan realisasi fisik dan penyerapan dana di SKPD secara terpisah dari laporan keuangan SKPD.

(3)	PPK-SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak boleh merangkap sebagai pejabat yang bertugas melakukan pemungutan penerimaan negara/daerah, bendahara, dan/atau PPTK.

Bagian Kedelapan
Bendahara Pengeluaran

Pasal 19

(1)	Kepala daerah atas usul PPKD mengangkat bendahara pengeluaran untuk melaksanakan tugas kebendaharaan pada setiap SKPD.
(2)	Pengangkatan bendahara pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk untuk melaksanakan tugas kebendaharaan yang terkait dengan pengelolaan DAK di masing-masing SKPD.
(3)	Bendahara pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilarang melakukan, baik secara langsung maupun tidak langsung kegiatan perdagangan, pekerjaan pemborongan dan penjualan jasa atau bertindak sebagai penjamin atas kegiatan/ pekerjaan/penjualan tersebut, serta menyimpan uang pada suatu bank atau lembaga keuangan lainnya atas nama pribadi.
(4)	Bendahara pengeluaran secara fungsional bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada PPKD selaku BUD.

Pasal 20
(1)	Kepala SKPD menyerahkan rancangan DPA-SKPD untuk kegiatan DAK kepada PPKD.
(2)	TAPD melakukan verifikasi rancangan DPA-SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersama dengan Kepala SKPD. 
(3)	Berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), PPKD mengesahkan rancangan DPA-SKPD kegiatan DAK dengan persetujuan Sekretaris Daerah.
(4)	DPA-SKPD kegiatan DAK yang telah disahkan digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh Kepala SKPD selaku Pengguna Anggaran/Barang.

Pasal 21
(1)	Berdasarkan rancangan DPA-SKPD kegiatan DAK, Kepala SKPD menyusun rancangan anggaran kas kegiatan DAK untuk disampaikan kepada PPKD selaku BUD.
(2)	Pembahasan rancangan anggaran kas sebagaimana dimaksud pada ayat (1)  dilakukan secara bersamaan dengan pembahasan DPA-SKPD kegiatan DAK.
(3)	PPKD selaku BUD menetapkan Anggaran Kas Pemerintah Daerah dengan mempertimbangkan rancangan anggaran kas kegiatan DAK yang disampaikan oleh Kepala SKPD dan perkiraan arus kas masuk dan arus kas keluar yang digunakan untuk mendanai kegiatan DAK dalam satu tahun anggaran.

Bagian Kesembilan
Penatausahaan DAK

Pasal 22
(1)	Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran dan orang atau badan yang menerima atau menguasai uang/barang/kekayaan daerah yang bersumber dari DAK wajib menyelenggarakan penatausahaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
(2)	Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar penerimaan dan/atau pengeluaran atas pelaksanaan kegiatan DAK dalam APBD bertanggungjawab terhadap kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud.

Pasal 23
(1)	Penatausahaan pendapatan DAK dilaksanakan di SKPKD berdasarkan DPA-PPKD yang telah ditetapkan.
(2)	DAK disalurkan melalui mekanisme transfer/pemindahbukuan dari rekening kas umum negara ke rekening kas umum daerah secara bertahap sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3)	Untuk penyaluran DAK sebagaimana dimaksud pada ayat (2), PPKD menyiapkan laporan pertanggungjawaban (SPJ) penggunaan DAK yang disertai dengan rancangan Surat Pernyataan Tanggungjawab (SPTJ) kegiatan DAK.
(4)	SPTJ kegiatan DAK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh Kepala Daerah.
(5)	SPTJ sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dijadikan dasar untuk penyaluran tahap berikutnya.

Pasal 24
(1)	Setelah DPA-SKPD dan Anggaran Kas ditetapkan, PPKD menerbitkan Surat Penyediaan Dana (SPD).
(2)	SPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijadikan dasar untuk pengajuan Surat Permintaan Pembayaran (SPP).

 Pasal 25
(1)	SPP terdiri dari SPP Uang Persediaan (SPP-UP), SPP Ganti Uang Persediaan (SPP-GU), SPP Tambah Uang Persediaan (SPP-TU) dan SPP Langsung (SPP-LS).
(2)	Mekanisme pengajuan SPP-UP/SPP-GU untuk kegiatan DAK yang dilaksanakan secara swakelola sampai dengan nilai Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
(3)	Penerbitan dan pengajuan dokumen SPP-UP hanya dapat dilakukan oleh Bendahara Pengeluaran untuk memperoleh persetujuan dari Pengguna Anggaran melalui PPK-SKPD dalam rangka pengisian Uang Persediaan.
(4)	Penerbitan dan pengajuan SPP-GU hanya dapat dilakukan oleh Bendahara Pengeluaran untuk memperoleh persetujuan dari Pengguna Anggaran melalui PPK-SKPD dalam rangka Ganti Uang Persediaan.
(5)	Bendahara pengeluaran dapat memberikan Uang Persediaan (UP) maupun Ganti Uang Persediaan (GU) pada Bendahara Pengeluaran Pembantu.
(6)	Bendahara pengeluaran pembantu sebagaimana dimaksud pada ayat (5) mempertanggungjawabkan Uang Persediaan dan Ganti Uang Persediaan pada Bendahara Pengeluaran.
(7)	Besaran UP maupun GU pada bendahara di SKPD dan pemberian UP maupun GU dari bendahara kepada bendahara pembantu sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan lebih lanjut dengan peraturan kepala daerah dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah.

Pasal 26
(1)	Penerbitan dan pengajuan SPP-TU dilakukan oleh Bendahara Pengeluaran dan/atau Bendahara Pengeluaran Pembantu untuk memperoleh persetujuan dari Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran melalui PPK-SKPD dalam rangka Tambahan Uang Persediaan.
(2)	Batas jumlah pengajuan SPP-TU harus mendapat persetujuan dari PPKD dengan memperhatikan rincian dan waktu penggunaan yang selanjutnya ditetapkan dalam peraturan kepala daerah. 

Pasal 27
Penerbitan dan pengajuan SPP-LS dilakukan oleh PPTK dan Bendahara Pengeluaran untuk memperoleh persetujuan dari Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran melalui PPK-SKPD dalam rangka pembayaran langsung (LS) pengadaan barang dan  jasa  kepada   pihak ke-III berdasarkan kontrak.

Pasal 28
Setelah dokumen SPP-UP, SPP-GU, SPP-TU dan SPP-LS dinyatakan lengkap dan sah melalui verifikasi PPK-SKPD, Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran menerbitkan Surat Perintah Membayar (SPM).

Pasal 29
(1)	Setelah SPM diterbitkan, Kepala SKPD mengajukannya kepada BUD/Kuasa BUD untuk menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) sebagai dasar pencairan dana. 
(2)	Kuasa BUD menyerahkan SP2D untuk keperluan pembayaran/pencairan dana kebutuhan UP/GU/TU dan LS kepada masing-masing SKPD dan pihak ke-III yang berhak.

Pasal 30
(1)	Bendahara Pengeluaran mempertanggungjawabkan UP/GU/TU DAK yang dikelolanya kepada Kepala SKPD melalui PPK-SKPD.
(2)	Bendahara Pengeluaran dalam mempertanggungjawabkan uang yang dikelolanya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menggunakan Buku Kas Umum (BKU), Buku Kas Pengeluaran Pembantu, Buku Panjar, Buku Kas Tunai, Buku Simpanan Bank, Buku PPh/PPN dan buku lainnya yang terkait.
(3)	Bendahara Pengeluaran secara administrastif mempertanggung-jawabkan uang yang dikelolanya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya.
(4)	Dokumen yang digunakan oleh PPK-SKPD dalam menatausahakan pertanggungjawaban pengeluaran menggunakan register penerimaan SPJ, register pengesahan SPJ, dan register penutupan kas.
(5)	Dalam hal pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (4) telah sesuai, Pengguna Anggaran menerbitkan Surat Pengesahan SPJ.
(6)	Bendahara pengeluaran pada SKPD mempertanggungjawabkan secara fungsional atas dana yang dikelola dengan menyampaikan laporan pertanggungjawaban pengeluaran kepada PPKD selaku BUD paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya, yang dilaksanakan setelah diterbitkannya pengesahan SPJ sebagaimana dimaksud pada ayat (5).
(7)	Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran wajib melakukan pemeriksaan kas yang dikelola bendahara pengeluaran untuk kegiatan DAK sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan.
(8)	Pemeriksaan Kas sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Kas.

Bagian Kesepuluh
 Optimalisasi Pelaksanaan anggaran DAK di SKPD

Pasal 31

(1)	Dalam hal pelaksanaan anggaran DAK sampai dengan batas akhir tahun anggaran belum dapat terselesaikan,  dapat dilanjutkan melalui mekanisme Dokumen Pelaksanaan Anggaran Lanjutan (DPA-L) dengan kriteria sebagai berikut :

a.	Sisa DAK yang akan dilanjutkan melalui mekanisme DPA-L telah disalurkan dari kas negara ke kas daerah.
b.	Telah memiliki ikatan perjanjian kontrak dan dimungkinkan dilakukan adendum kontrak; dan
c.	Diakibatkan bukan kelalaian dari pengguna anggaran/barang atau pihak rekanan, namun akibat force majeure.
 
(2)	Untuk melanjutkan kegiatan DAK melalui proses DPA-L, perlu dipersiapkan dokumen pelaksanaan dengan tahapan sebagai berikut :

a.	Paling lambat pertengahan Desember, Kepala SKPD menyampaikan laporan akhir realisasi pelaksanaan kegiatan fisik dan non fisik maupun keuangan DAK kepada PPKD, termasuk laporan kegiatan DAK yang diestimasi tidak dapat terselesaikan sampai akhir tahun anggaran.

b.	PPKD melakukan pengujian terhadap :
1)	Sisa DPA-SKPD yang belum diterbitkan SPD dan/atau belum diterbitkan SP2D atas kegiatan yang bersangkutan;
2)	Sisa SPD yang belum diterbitkan SP2D; dan
3)	SP2D yang belum diuangkan.

c.	PPKD mengesahkan DPA-SKPD tersebut dengan anggaran sejumlah sisa dana yang belum dicairkan menjadi DPAL-SKPD.
d.	Sisa DAK pada akhir tahun anggaran dicatat sebagai Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) dan dicantumkan sebagai bagian dari Lampiran I.9 Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD.
e.	DPA-L SKPD yang telah disahkan, dapat dijadikan dasar pelaksanaan penyelesaian pekerjaan dan penyelesaian pembayaran setelah disesuaikan dengan perubahan terhadap dokumen (adendum) kontrak yang ditandatangani bersama antara PA/KPA dengan Pihak Ketiga.
f.	Berdasarkan DPA-L SKPD yang telah disahkan sebagaimana dimaksud pada huruf e, dapat langsung dilaksanakan tanpa menunggu penetapan APBD tahun berikutnya.
g.	Lebih lanjut, kegiatan DPA-L SKPD tersebut dicantumkan dalam Perda tentang Perubahan APBD berkenaan.
Pasal 32

(1)	Dalam hal terjadi sisa tender atas pelaksanaan kegiatan DAK, maka penggunaan sisa tender tersebut diarahkan untuk kegiatan yang bersifat fisik sejalan dengan petunjuk teknis DAK yang ditetapkan.
(2)	Sisa tender yang akan dimanfaatkan dalam tahun anggaran berjalan dilaksanakan mendahului perubahan APBD dengan merubah peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD yang terlebih dahulu berkonsultasi dan mendapat persetujuan Pimpinan DPRD.
(3)	Untuk dasar penganggaran dan pelaksanaan sisa tender sebagaimana dimaksud pada ayat (2), SKPD menyusun RKA-SKPD dan DPA-SKPD yang baru.
(4)	Dalam hal sisa tender belum dilaksanakan setelah ditetapkannya Perda tentang Perubahan APBD, dapat langsung dilaksanakan dan disesuaikan dalam laporan realisasi anggaran.
(5)	Untuk tertib dan disiplin anggaran serta menjamin ketersediaan dana atas pelaksanaan sisa tender, SKPD selaku  Pengguna Anggaran telah menyelesaikan administrasi kegiatan paling lambat pada awal bulan Oktober.   
(6)	Pengadaan barang dan jasa atas kegiatan yang bersumber dari dana sisa tender baik dilaksanakan secara swakelola maupun mekanisme kontrak berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang terkait dengan pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

Pasal 33
(1)	DAK Bidang Pendidikan dialokasikan melalui mekanisme belanja hibah pada sekolah berdasarkan pertimbangan:
a.	mewujudkan efisiensi, efektivitas, transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan DAK;
b.	melibatkan partisipasi masyarakat secara aktif dalam rangka pengendalian dan pengawasan keuangan DAK.
c.		mengatasi rentang kendali pelaksanaan pengelolaan DAK.
d.	menggerakkan roda perekonomian melalui pelibatan masyarakat dalam kegiatan DAK.
(2)	Kepala Dinas Pendidikan mengusulkan besaran alokasi per sekolah sesuai hasil pemetaan kondisi dan kebutuhan.
(3)	Penetapan besaran alokasi per sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Kepala Daerah.
(4)	Berdasarkan penetapan besaran alokasi per sekolah, PPKD selaku BUD memindahbukukan DAK dari rekening kas umum daerah ke rekening sekolah, setelah terlebih dahulu mendapatkan pertimbangan dari Kepala Dinas Pendidikan.
(5)	Pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) didasarkan atas:
a.	Kuasa Otorisasi Menteri Pendidikan Nasional;
b.	Pagu alokasi per sekolah yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah;
c.	DPA-PPKD Belanja Hibah ke Sekolah; dan
d.	Laporan perkembangan kemajuan fisik dan realisasi keuangan setiap tahapan.
(6)	Kepala Sekolah selaku penerima hibah bertanggungjawab terhadap pelaksanaan kegiatan DAK Bidang Pendidikan dan realisasi keuangan di satuan sekolah yang dipimpinnya.
(7)	Pelaksanaan program/kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilakukan secara swakelola oleh sekolah selaku penerima hibah dengan melibatkan komite sekolah.
(8)	Swakelola sebagaimana dimaksud pada ayat (7) berupa pekerjaan yang direncanakan, dikerjakan dan diawasi sendiri oleh sekolah dengan melibatkan komite sekolah, yang dapat menggunakan tenaga sendiri, dan/atau tenaga dari luar baik tenaga ahli maupun tenaga upah borongan dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan.
(9)	Kepala Sekolah bertanggungjawab atas penggunaan dana hibah dan wajib menyampaikan laporan mengenai perkembangan kemajuan dan realisasi fisik dan keuangannya sesuai tahapan kepada Bupati/Walikota melalui Kepala Dinas Pendidikan, dan tembusannya disampaikan kepada kepala SKPKD selaku PPKD.
Pasal 34
(1)	Barang/aset daerah yang bersumber dari DAK dapat diberikan melalui hibah kepada kelompok masyarakat dengan kriteria yang selektif dan mempertimbangan aspek efisiensi, efektivitas dan memiliki manfaat yang besar apabila barang/aset tersebut dikelola dan diserahkan menjadi tanggung jawab kelompok masyarakat.
(2)	Tata cara dan kriteria pemberian hibah barang/aset daerah kepada kelompok masyarakat sebagaimana dimaksud pada  ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kepala Daerah.
Pasal 35
(1)	Untuk menghindari rendahnya daya serap DAK sampai akhir tahun anggaran, Pemerintah Daerah perlu melakukan langkah-langkah, antara lain:

a.	penetapan Peraturan Daerah tentang APBD secara tepat waktu (paling lambat tanggal 31 Desember).
b.	konfirmasi kepada Pemerintah sebagai persyaratan dalam rangka penyaluran DAK secara bertahap.
c.	pembentukan Tim (berunsurkan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Dinas/Badan Pengelola Keuangan Daerah dan Inspektorat Wilayah Kabupaten/Kota) dalam rangka membantu SKPD mengatasi berbagai hambatan dan permasalahan termasuk meningkatkan penyerapan dana setiap tahapan, mengkoordinasikan, mengevaluasi dan memantau perkembangan pelaksanaan DAK di masing-masing SKPD.
d.	DAK yang telah disalurkan ke rekening kas daerah dimungkinkan pencairannya untuk satu atau dua bidang yang dikaitkan dengan persiapan, jadwal pelaksanaan, anggaran kas, dan sifat/jenis kegiatan SKPD dan target penyelesaian pekerjaan.
e.	Sedapat mungkin kegiatan-kegiatan DAK yang dikerjasamakan dengan pihak ketiga (kontrak) dilaksanakan dalam waktu bersamaan.
f.	PPK-SKPD lebih meningkatkan ketelitian dalam memverfikasi dan mengevaluasi dokumen yang dipersyaratkan untuk penerbitan SPM dan untuk pengesahan SPJ yang diajukan PPTK dan Bendahara Pengeluaran.
g.	Kepala SKPD menyampaikan laporan realisasi per bulan dan atau per tahapan penyaluran DAK kepada PPKD secara akurat dan tepat waktu, sebagai dasar penarikan tahap berikutnya dan penyusunan laporan realisasi keuangan Kepala Daerah kepada Pemerintah.
(2)	Bagi Daerah Penerima DAK yang penyerapan dananya sampai dengan tahun anggaran berakhir belum mencapai 100%, yang mengakibatkan sisa dana tidak disalurkan dari kas Negara ke kas Daerah, maka untuk penyelesaian pelaksanaan kegiatan tersebut menjadi tanggungjawab Pemerintah Daerah.  
(3)	Penyelesaian pelaksanaan kegiatan dimaksud dibebankan pada APBD tahun anggaran berikutnya sesuai dengan kode rekening anggaran belanja berkenaan.
Pasal 36

(1)	Pengelolaan keuangan DAK pada daerah otonom baru/pemekaran dilakukan secara mandiri atau terpisah dari Daerah Induknya.
(2)	Pengelolaan keuangan DAK pada daerah otonom baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memenuhi kriteria :

a.	telah diresmikan sebagai Daerah Otonom Baru dan dilantik Penjabat Kepala Daerah-nya;
b.	telah dibentuk Struktur Organisasi dan Tata Kerja;
c.		telah ditunjuk Sekretaris Daerah, Kepala SKPKD (Biro/Bagian Keuangan, Dinas/Badan Pengelola Keuangan Daerah) selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah dan Kepala SKPD selaku Pengguna Anggaran/Barang sesuai kebutuhan;
d.	penyampaian Nomor Rekening Kas Daerah yang dibuka pada Bank yang ditunjuk oleh Penjabat Gubernur/Bupati/Walikota atas nama Pejabat Pengelola Keuangan Daerah selaku Bendahara Umum Daerah masing-masing Daerah yang disampaikan kepada Menteri Keuangan melalui Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan sebagai dasar pelaksanaan penyaluran DAK setiap tahapan yang ditetapkan; dan
e.	telah disusun APBD sebagai dasar pelaksanaan anggaran sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3)	Penyaluran DAK dari rekening kas Negara ke rekening kas Daerah Otonom Baru/Pemekaran pada tahun pertama dilaksanakan oleh Menteri Keuangan setelah terlebih dahulu mendapat pertimbangan Menteri Dalam Negeri.
(4)	Pertimbangan Menteri Dalam Negeri didasarkan atas kewajiban daerah  otonom  baru/pemekaran  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat (3).

BAB IV
AKUNTANSI KEUANGAN DAK

Pasal 37
(1)	Sistem akuntansi pendapatan DAK dilaksanakan oleh fungsi akuntansi pada SKPKD.
(2)	Sistem akuntansi belanja di SKPD dilaksanakan oleh PPK-SKPD.

Pasal 38
(1)	Semua transaksi dan kejadian atas pelaksanaan kegiatan DAK dicatat pada buku jurnal berdasarkan bukti transaksi yang sah.
(2)	Transaksi kejadian yang telah dicatat dalam buku jurnal selanjutnya secara periodik dipindahkan ke dalam buku besar sesuai dengan rekening berkenaan.
(3)	Buku besar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditutup dan diringkas pada setiap periode sesuai dengan kebutuhan.
(4)	Saldo akhir periode dipindahkan menjadi saldo awal periode berikutnya.
(5)	Dalam hal menggunakan buku besar pembantu, hanya digunakan sebagai alat uji silang dan kelengkapan informasi yang berisi rincian akun/kode rekening yang telah dicatat dalam buku besar.  

Pasal 39
(1)	Prosedur akuntansi penerimaan dan pengeluaran kas yang dilaksanakan oleh fungsi akuntansi pada SKPKD dan PPK-SKPD diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kepala Daerah.
(2)	Prosedur akuntansi aset pada SKPD mencakup pencatatan dan pelaporan akuntansi atas perolehan, pemeliharaan, rehabilitasi, perubahan klasifikasi, dan penyusutan terhadap aset tetap yang dikuasai/digunakan oleh SKPD.
(3)	Pemeliharaan aset tetap yang bersifat rutin dan berkala tidak dikapitalisasi.
(4)	Rehabilitasi yang bersifat sedang dan berat dikapitalisasi apabila memenuhi salah satu kriteria menambah volume, menambah kapasitas, meningkatkan fungsi, meningkatkan efisiensi, dan/atau menambah masa manfaat.

Pasal 40

(1)	Pemerintah daerah menyusun sistem akuntansi pemerintah daerah dengan mengacu pada standar akuntansi pemerintahan yang ditetapkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2)	Sistem akuntansi pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Kepala Daerah dengan mengacu pada Peraturan Daerah tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah.

BAB V
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN DAK

Pasal 41
(1)	Kepala SKPD menyusun laporan realisasi semester I (pertama) anggaran pendapatan dan belanja SKPD untuk pelaksanaan anggaran yang menjadi tanggungjawabnya, termasuk laporan realisasi anggaran DAK.
(2)	Laporan realisasi semester I (pertama) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan prognosis untuk 6 (enam) bulan berikutnya.
(3)	Penyampaian laporan kepada Menteri Teknis terkait, Menteri Dalam Negeri, Menteri Keuangan dan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala BAPPENAS, laporan realisasi anggaran DAK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disajikan secara terpisah dari laporan realisasi anggaran SKPD semester I (pertama).
(4)	Laporan realisasi keuangan DAK yang disajikan secara terpisah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), digunakan sebagai bahan evaluasi dan pertimbangan bagi pemerintah dalam penetapan kebijakan pengalokasian DAK tahun anggaran berikutnya.
(5)	Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) disusun oleh PPK-SKPD untuk disampaikan kepada Kepala SKPD untuk ditetapkan sebagai laporan realisasi semester I (pertama) SKPD sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pasal 42
(1)	PPKD menyusun laporan realisasi semester I (pertama) APBD dengan cara menggabungkan seluruh laporan realisasi semester I (pertama) masing-masing SKPD.
(2)	PPKD menyusun laporan keuangan DAK dengan cara menggabungkan seluruh laporan realisasi semester I (pertama) yang disusun secara terpisah oleh masing-masing SKPD.
(3)	Laporan realisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disampaikan kepada Sekretaris Daerah selaku Koordinator Pemerintahan Daerah untuk selanjutnya disampaikan kepada Kepala Daerah.
(4)	Laporan realisasi semester I (pertama) APBD dan prognosis untuk  6 (enam) bulan berikutnya, disampaikan kepada DPRD paling lambat akhir bulan Juli tahun anggaran berkenaan.

Pasal 43
(1)	Laporan Keuangan SKPD disampaikan kepada PPKD sebagai dasar penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. 
(2)	Laporan Keuangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat laporan realisasi anggaran, neraca, laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan.
(3)	Laporan keuangan pemerintah daerah sebagaimana dimaksud ayat (1) dan (2) disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.
BAB VI
PENGELOLAN ASET/BARANG DAERAH
YANG BERSUMBER DARI DAK

Pasal 44
Perencanaan kebutuhan dan pemeliharaan barang/aset milik daerah yang bersumber dari DAK berpedoman pada standarisasi sarana dan prasarana kerja pemerintahan daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah dan standar harga yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah.
Pasal 45
(1)	Pengadaan barang/jasa untuk kegiatan DAK dilaksanakan oleh Panitia Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Daerah.
(2)	Panitia Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Daerah ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah.

Pasal 46
(1)	Hasil pelaksanaan pengadaan barang/jasa kegiatan DAK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45, dilakukan pemeriksaan oleh Panitia Pemeriksa Barang/Jasa Pemerintah Daerah dengan Berita Acara Pemeriksaan Barang.
(2)	Panitia Pemeriksa Barang/Jasa Pemerintah Daerah ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah.

Pasal 47
(1)	Pengguna anggaran/Pengguna barang membuat laporan hasil pengadaan barang/jasa pemerintah daerah untuk kegiatan DAK kepada Kepala Daerah.
(2)	Laporan hasil pengadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilengkapi dokumen pengadaan barang/jasa.

Pasal 48
(1)	Pengguna anggaran/Pengguna barang dan/atau kuasa pengguna anggaran/kuasa pengguna barang yang bersumber dari DAK melakukan pengamanan terhadap barang/aset daerah.
(2) Pengamanan barang/aset daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
a.	pengamanan secara administratif meliputi kegiatan pembukuan, inventarisasi, pelaporan dan penyimpanan dokumen kepemilikan;
b.	pengamanan fisik untuk mencegah terjadinya penurunan fungsi barang, penurunan jumlah barang dan hilangnya barang;
c.	pengamanan fisik untuk tanah dan bangunan dilakukan dengan cara pemagaran dan pemasangan tanda batas, selain tanah dan bangunan dilakukan dengan cara penyimpanan dan pemeliharaan; dan
d.	pengamanan hukum antara lain kegiatan melengkapi bukti status kepemilikan.

Pasal 49

(1)	Barang/aset daerah yang bersumber dari DAK dapat dihibahkan apabila lebih efisien, efektif dan bermanfaat dikelola oleh lembaga swadaya/kelompok masyarakat selaku penerima hibah.

(2)	Mekanisme hibah barang/aset daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada lembaga swadaya/kelompok masyarakat diatur lebih lanjut dalam Peraturan Kepala Daerah.

(3)	Barang/aset daerah yang dihibahkan kepada lembaga swadaya/kelompok masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya berlaku untuk barang/aset lainnya selain tanah dan/atau bangunan yang nilainya sampai dengan Rp.5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

BAB VII
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN DAK

Pasal 50
(1)	Gubernur selaku wakil pemerintah di Daerah melakukan pembinaan pengelolaan keuangan DAK di kabupaten/kota di wilayahnya.
(2)	Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi monitoring dan evaluasi pelaksanaan DAK di daerah.
(3)	Pelaksanaan monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 51
(1)	Gubernur melakukan pengawasan atas penggunaan DAK di kabupaten/kota.
(2)	Bupati/walikota melakukan pengawasan atas pelaksanaan kegiatan dan tertib administrasi penatausahaan keuangan DAK untuk menjamin efisiensi dan efektivitas pengelolaan DAK di kabupaten/kota. 

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 52

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, peraturan yang terkait dengan pengelolaan keuangan DAK tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Menteri ini.

Pasal 53

Uraian teknis pengelolaan keuangan DAK tercantum dalam Lampiran Peraturan Menteri ini.

Pasal 54

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal   6 April 2009

	MENTERI DALAM NEGERI,

ttd

H. MARDIYANTO