PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI
NOMOR   70  TAHUN 2009

TENTANG

RENCANA KERJA DEPARTEMEN DALAM NEGERI TAHUN 2010

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI DALAM NEGERI,

Menimbang	:	a.	bahwa dalam rangka pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional perlu disusun Rencana Kerja Departemen Dalam Negeri Tahun 2010 sesuai tugas dan fungsi Departemen Dalam Negeri;
		b.	bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Rencana Kerja Departemen Dalam Negeri Tahun 2010;
Mengingat	:	1.	Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
		2.	Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
		3.	Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
		4.	Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
		5.	Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
		6.	Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4385);
		7.	Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2004 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementrian Negara/Lembaga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4406);
		8.	Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
		9.	Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2009 tentang Rencana Kerja Pemerintah 2010;
		10.	Peraturan Presiden Nomor 51 Tahun 2009 tentang Rincian Anggaran Belanja Pemerintah Pusat Tahun Anggaran 2010.

MEMUTUSKAN:
			
Menetapkan	:		PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI TENTANG RENCANA KERJA DEPARTEMEN DALAM NEGERI TAHUN 2010.

Pasal 1
Dalam Peraturan Menteri ini, yang dimaksud dengan:
1.	Rencana Kerja Departemen Dalam Negeri Tahun 2010 yang selanjutnya disebut Renja Depdagri 2010 adalah dokumen perencanaan pembangunan Departemen Dalam Negeri untuk periode 1 (satu) tahun,  yaitu tahun 2010 yang dimulai pada tanggal 1 Januari 2010 dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2010.
2.	Satuan Kerja adalah Sekretariat Jenderal, Inspektorat Jenderal, Direktorat Jenderal, Badan, Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN), serta Unit Pelaksana Teknis (UPT) di lingkungan Departemen Dalam Negeri. 
3.	Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2010 yang selanjutnya disebut RKP 2010 adalah dokumen perencanaan nasional untuk periode 1 (satu) tahun, yaitu tahun 2010 yang dimulai pada tanggal 1 Januari 2010 dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2010.

Pasal 2
1.	Menteri Dalam Negeri menyusun Renja Depdagri 2010. 
2.	Penyusunan Renja Depdagri 2010 sebagaimana dimaksud pada ayat (1)  sesuai dengan tugas dan fungsi Departemen Dalam Negeri dengan berpedoman pada RKP 2010.

Pasal 3
Renja Depdagri 2010 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat: Uraian Latar Belakang, Kondisi Umum, Strategi dan Kebijakan Prioritas Tahun 2010, Program dan Anggaran Tahun 2010 serta Penutup, yang merupakan Lampiran sebagai satu kesatuan dari Peraturan ini.

Pasal 4
Pimpinan Satuan Kerja dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi sesuai Rencana Kerja Departemen Dalam Negeri Tahun 2010 wajib melakukan:
a.	Pemantauan dan pengawasan atas pelaksanaan Renja Depdagri 2010 serta melakukan evaluasi sesuai bidang tugasnya;
b.	Penyusunan laporan pemantauan dalam bentuk laporan triwulanan dan tahunan atas pelaksanaan Renja Depdagri 2010 sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 5
Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 29 Desember 2009,
MENTERI DALAM NEGERI

           ttd

GAMAWAN FAUZI